WorksheetsLEMBAGA NEGARA
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
1. Jika terjadi pelanggaran etika hakim, lembaga negara yang berwenang menanganinya adalah …
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Badan Pengawas Keuangan
2. Suatu partai politik dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Lembaga yang berwenang membubarkan partai tersebut adalah …
MPR
DPR
MK
KPU
3. Suatu daerah mengajukan keberatan karena merasa tidak mendapat pembagian dana pembangunan yang adil. Lembaga negara mana yang paling tepat menyalurkan aspirasi tersebut?
DPR
DPD
BPK
Presiden
4. Lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah …
DPR
MA
MK
KPU
5. Fungsi utama DPR adalah …
Mengadili sengketa hasil pemilu
Membentuk undang-undang
Memberi pertimbangan hukum
Mengawasi hakim agung
6. Dalam situasi ancaman terorisme internasional, Presiden memerlukan informasi intelijen yang cepat dan rahasia. Oleh karena itu, BIN tidak lagi dikoordinasikan oleh Menko Polhukam melainkan langsung berada di bawah Presiden.
Alasan utama penempatan BIN di bawah Presiden adalah…
Agar Presiden bisa mengatur struktur BIN secara langsung
Agar informasi strategis dapat sampai ke Presiden dengan cepat dan kerahasiaan tetap terjaga
Agar BIN dapat menjadi lembaga legislatif khusus bidang keamanan
Agar DPR tidak bisa mengawasi BIN
Agar Menko Polhukam fokus pada fungsi koordinasi antar kementerian
7. Presiden mengajukan rancangan APBN kepada DPR. Namun, DPR berhak untuk menyetujui atau menolak rancangan tersebut. Hubungan ini menunjukkan bahwa…
Presiden memiliki kekuasaan penuh atas keuangan negara
DPR menjalankan fungsi anggaran sebagai wujud pengawasan terhadap eksekutif
DPR hanya sekadar memberi masukan tanpa hak menolak
Presiden tidak memiliki kewenangan mengelola keuangan negara
APBN adalah produk bersama DPR dan MA
8. Dalam pengangkatan Hakim Agung, KY mengusulkan calon, DPR memberi persetujuan, dan Presiden yang mengesahkan. Mekanisme berlapis ini dimaksudkan untuk…
Mempercepat proses pengangkatan Hakim Agung
Mencegah dominasi satu lembaga agar ada check and balance
Memberi kewenangan penuh kepada Presiden
Mengurangi campur tangan DPR dalam yudikatif
Menjamin bahwa MA tidak memiliki hakim sendiri
9. Sengketa hasil Pilpres 2019 diputus oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun penyelenggaranya adalah KPU. Mengapa bukan KPU yang menyelesaikan perselisihan tersebut?
Karena KPU tidak boleh mengoreksi hasil pemilunya sendiri
Karena KPU hanya bertugas menyusun peraturan pemilu
Karena MK adalah bagian dari legislatif
Karena KPU tidak independen
Karena MK di bawah Presiden
10. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil pemeriksaan APBN kepada DPR, bukan kepada Presiden. Hal ini dimaksudkan agar…
Presiden tidak terbebani laporan teknis
DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
MPR bisa mengambil alih fungsi BPK
MA dapat menindaklanjuti laporan BPK
DPR bisa membubarkan kementerian
11. Bank Indonesia (BI) menetapkan BI Rate untuk menjaga stabilitas rupiah. Keputusan ini tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Independensi BI diperlukan agar…
Kebijakan moneter tidak dipakai untuk kepentingan politik jangka pendek
BI bisa membuat undang-undang moneter sendiri
DPR tidak bisa mengawasi sektor keuangan
OJK tidak mengambil alih tugas BI
Presiden bebas dari tanggung jawab ekonomi
12. MPR memiliki kewenangan melantik Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa…
Presiden tunduk sepenuhnya kepada MPR
MPR berfungsi sebagai lembaga yang melegitimasi kekuasaan Presiden secara konstitusional
MPR dapat mengatur kebijakan pemerintahan sehari-hari
MPR merupakan lembaga tertinggi negara
MPR memiliki kekuasaan yudikatif atas Presiden
13. Banyak undang-undang yang diuji di Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Fungsi MK ini penting karena…
DPR sering membuat UU tanpa konsultasi dengan Presiden
MK adalah pengawal konstitusi untuk memastikan semua UU sesuai dengan UUD 1945
MK adalah lembaga yang membentuk UU
Presiden tidak punya hak veto atas UU
DPR tidak punya fungsi legislasi penuh
14. Dalam pemberantasan korupsi, KPK sering melibatkan Presiden maupun DPR dalam koordinasi. Hal ini dilakukan agar…
Presiden dan DPR bisa mengendalikan jalannya penyidikan
Terdapat sinergi antara lembaga pemberantas korupsi dan pembuat kebijakan
KPK bisa memiliki kekuasaan legislatif
DPR bisa mengatur sanksi langsung
Presiden bisa menjadi ketua KPK
15. DPD hanya bisa memberikan usulan atau pertimbangan terkait RUU otonomi daerah, sedangkan keputusan akhir tetap di DPR. Mekanisme ini dimaksudkan agar…
DPR tetap menjadi pusat legislasi nasional tetapi daerah tetap mendapat representasi
DPD menjadi bagian dari yudikatif
DPR bisa mengabaikan kepentingan daerah
Presiden langsung mengatur hubungan pusat-daerah
MPR mengambil alih fungsi legislasi
