wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

LATIHAN SOAL STS 1 PKN 9

Total questions: 30

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

Sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa," secara konstitusional dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan hubungan antara sila Pancasila dan pasal UUD 1945 di atas, fungsi utama Pancasila dalam konteks penyusunan Undang-Undang Dasar adalah sebagai...

a)

Sumber hukum tertinggi yang mengatur pelaksanaan ibadah

b)

Dasar filosofis dan ideologis yang menjiwai pasal-pasal konstitusi

c)

Pelengkap bagi aturan yang belum termuat secara rinci dalam UUD 1945

d)

Acuan tunggal bagi warga negara dalam menentukan pilihan agamanya

2.

Konsep NKRI sebagai negara kesatuan didasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik." Konsep ini sejalan dengan nilai persatuan yang diamanatkan oleh Pancasila. Jika suatu daerah menuntut untuk memisahkan diri dari NKRI dengan alasan perbedaan suku dan budaya, tuntutan tersebut secara langsung bertentangan dengan implementasi nilai Pancasila sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia, dan prinsip dasar negara yang diwujudkan melalui semboyan...

a)

Gemah Ripah Loh Jinawi

b)

Satya Widya Sena

c)

Bhinneka Tunggal Ika

d)

Ing Ngarso Sung Tulodo

3.

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnakan tata kelola negara agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, ada satu kesepakatan dasar bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah. Keputusan untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945 tanpa perubahan merupakan konsekuensi logis dari pandangan bahwa Pembukaan tersebut mengandung...

a)

Ketentuan teknis mengenai susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

b)

Dasar hukum pembentukan semua lembaga negara di Indonesia

c)

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang bersifat sakral

d)

Nilai-nilai pokok Pancasila sebagai kaidah fundamental negara (staatsfundamentalnorm)

4.

Seorang peserta didik dari suku Batak dan seorang peserta didik dari suku Jawa berdebat mengenai lagu daerah mana yang paling baik. Mereka akhirnya memutuskan untuk menampilkan kedua lagu tersebut dalam acara pentas seni sekolah. Peristiwa di atas adalah wujud nyata dari pengamalan nilai Bhinneka Tunggal Ika yang bertujuan untuk...

a)

Menghapus perbedaan budaya agar tercipta kesamaan

b)

Mengutamakan salah satu budaya yang dianggap paling dominan

c)

Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok

d)

Mempersatukan perbedaan tanpa menghilangkan identitas masing-masing

5.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat ini merupakan pengejawantahan dari nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat. Dalam konteks NKRI yang berdasarkan UUD 1945, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem...

a)

Teokrasi mutlak

b)

Monarki absolut

c)

Demokrasi konstitusional

d)

Otokrasi militer

6.

.Semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila dan UUD 1945 selalu mengedepankan musyawarah mufakat, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi. Sifat utama para pendiri bangsa yang patut diteladani dalam menjaga keutuhan NKRI sesuai dengan konteks tersebut adalah...

a)

Sikap berani dan mendahulukan penggunaan kekuasaan

b)

Sikap fanatik terhadap paham ideologi masing-masing

c)

Sikap rela berkorban dan toleransi terhadap perbedaan pendapat

d)

Sikap kritis dan menolak semua bentuk kerjasama internasional

7.

UUD NRI Tahun 1945, pada Pasal 31, mengatur tentang pendidikan dan kebudayaan, termasuk kewajiban pemerintah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan ini memiliki korelasi erat dengan pengamalan sila kedua dan kelima Pancasila, karena kemajuan Ipteks harus digunakan untuk tujuan...

a)

Memperkuat kedudukan elit politik di pemerintahan

b)

Menciptakan kemakmuran yang merata dan adil (Keadilan Sosial)

c)

Mengembangkan potensi diri tanpa harus memperhatikan orang lain

d)

Melestarikan budaya daerah yang sudah terancam punah saja

8.

Terdapat kasus di mana masyarakat menolak pembangunan tempat ibadah agama lain di lingkungannya dengan alasan mengganggu ketenangan dan mayoritas penduduk. Tindakan penolakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Pasal UUD 1945 yang paling relevan dilanggar adalah...

a)

Pasal 28E tentang kebebasan berserikat dan berkumpul

b)

Pasal 29 Ayat (2) tentang jaminan kemerdekaan beragama

c)

Pasal 30 Ayat (1) tentang hak dan kewajiban dalam pembelaan negara

d)

Pasal 33 Ayat (3) tentang penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam

9.

Salah satu ciri NKRI adalah kedaulatan yang tidak terbagi (bulat) dan kekuasaan negara yang dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, prinsip kesatuan (unitarianisme) dalam NKRI dapat dipahami sebagai...

a)

Penyeragaman seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk budaya dan bahasa daerah

b)

Pengakuan bahwa keberagaman budaya adalah ancaman yang harus dikendalikan

c)

Kekuasaan pemerintah pusat yang tidak dapat diganggu gugat oleh daerah

d)

Adanya kesatuan wilayah, bangsa, dan pemerintahan di tengah keberagaman

10.

Fungsi Pancasila sebagai cita-cita hukum (rechtsidee) berarti bahwa Pancasila menjadi standar moral dan keadilan bagi pembentukan dan pelaksanaan semua hukum di Indonesia. Apabila terdapat peraturan daerah (Perda) yang dinilai bertentangan dengan rasa keadilan dan kemanusiaan, maka Perda tersebut dapat diuji materiil oleh Mahkamah Agung (MA) dengan mengacu pada UUD 1945 dan secara substansi Perda tersebut telah menyimpang dari...

a)

Asas Sentralisasi Pemerintahan

b)

Asas Keseimbangan Anggaran

c)

Nilai-nilai Dasar Pancasila

d)

Ketentuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

11.

Berdasarkan hasil survei kepatuhan hukum di sebuah kabupaten, ditemukan bahwa 45% penduduk patuh terhadap semua peraturan daerah, 35% patuh hanya pada peraturan pusat (UUD 1945 dan UU), dan sisanya (20%) cenderung tidak patuh. Jika jumlah penduduk kabupaten tersebut adalah 500.000 jiwa, berapa banyak jiwa yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang konsisten antara peraturan daerah dan peraturan pusat (kepatuhan penuh)?

a)

90.000 jiwa

b)

175.000 jiwa

c)

225.000 jiwa

d)

250.000 jiwa

12.

Alokasi kursi perwakilan di DPRD sebuah provinsi ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Tiga kabupaten memiliki komposisi penduduk: Kabupaten A (25%), Kabupaten B (35%), dan Kabupaten C (40%). Total kursi yang dialokasikan adalah 80 kursi. Sesuai prinsip Keadilan Sosial (Sila Kelima) dan perwakilan rakyat yang demokratis, berapa selisih jumlah kursi antara Kabupaten C dan Kabupaten A?

a)

8 kursi

b)

12 kursi

c)

16 kursi

d)

20 kursi

13.

Sebuah desa memiliki 5 suku berbeda. Jumlah anggota masing-masing suku (dalam ratusan jiwa) adalah: Suku P: 10, Suku Q: 15, Suku R: 20, Suku S: 25, Suku T: 30. Jika setiap suku diizinkan mengirimkan perwakilan dalam musyawarah desa dengan jumlah yang sama (berdasarkan prinsip Persatuan Indonesia yang mengedepankan kesetaraan), berapakah persentase Suku T dari total penduduk yang diwakilkan dalam musyawarah (asumsi setiap suku diwakili 1 orang)?

a)

10%

b)

20%

c)

30%

d)

40%

14.

Pemerintah menetapkan target penurunan angka konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sebesar 15% per tahun. Pada tahun 2024, tercatat 400 kasus konflik SARA. Berapa perkiraan jumlah kasus konflik SARA yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 agar target tersebut tercapai?

a)

320 kasus

b)

340 kasus

c)

360 kasus

d)

385 kasus

15.

Laporan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin UUD 1945 menunjukkan bahwa dari 120 kasus dugaan pelanggaran HAM, 75 kasus telah diselesaikan, 25 kasus sedang dalam proses, dan sisanya belum ditindaklanjuti. Berapakah persentase kasus yang belum ditindaklanjuti dari total kasus yang ada?

a)

15,33%

b)

16,67%

c)

20,83%

d)

25,00%

16.

Total alokasi anggaran pembangunan di sebuah provinsi untuk tahun 2025 adalah Rp 200 Miliar. Pemerintah pusat (berdasarkan UUD 1945) mengharuskan 30% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah provinsi demi keadilan sosial. Berapakah total dana yang harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur tersebut?

a)

Rp 40 Miliar

b)

Rp 50 Miliar

c)

Rp 60 Miliar

d)

Rp 80 Miliar

17.

Waktu pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam UUD 1945. Jika suatu daerah memiliki 250 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang harus dijaga oleh 4 orang petugas per TPS, namun hanya 80% dari total kebutuhan petugas yang berhasil direkrut. Berapa kekurangan jumlah petugas yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kedaulatan rakyat (Sila Keempat)?

a)

150 petugas

b)

200 petugas

c)

250 petugas

d)

300 petugas

18.

Berdasarkan penelitian tahun 2023, skor indeks toleransi antar umat beragama di 5 wilayah diukur dengan skala 0-100. Wilayah 1 (85), Wilayah 2 (70), Wilayah 3 (95), Wilayah 4 (80), Wilayah 5 (70). Berapakah nilai rata-rata indeks toleransi di kelima wilayah tersebut?

a)

78

b)

80

c)

82

d)

85

19.

Perbedaan geografis NKRI diwakilkan oleh perbandingan luas daratan dan lautan. Jika luas daratan Indonesia adalah sekitar 1,9 juta km persegi dan luas lautan mencapai sekitar 3,25 juta km persegi. Berapa persentase luas daratan dari total wilayah NKRI (dibulatkan hingga 2 angka desimal)?

a)

36,87%

b)

39,11%

c)

41,50%

d)

63,13%

20.

Di sebuah provinsi, terdapat 100 lembaga adat dan 200 lembaga sosial yang dibentuk untuk menjaga nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah hanya memberikan dukungan dana rutin kepada 50% lembaga adat dan 25% lembaga sosial. Berapa total lembaga yang mendapatkan dukungan dana rutin dari pemerintah?

a)

100 lembaga

b)

125 lembaga

c)

150 lembaga

d)

175 lembaga

21.

Hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 pada pasal...

a)

Pasal 27 ayat (1)

b)

Pasal 27 ayat (2)

c)

Pasal 28A

d)

Pasal 31 ayat (1)

22.

Kewajiban dasar setiap warga negara Indonesia yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah...

a)

Wajib membela negara

b)

Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain

c)

Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

d)

Wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara

23.

Yang merupakan contoh dari hak warga negara di bidang pendidikan adalah...

a)

Ikut serta dalam usaha pertahanan negara

b)

Memperoleh jaminan kesehatan dari pemerintah

c)

Mendapatkan pengajaran dan kesempatan bersekolah

d)

Memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilu

24.

Hak asasi manusia dijamin dan diatur dalam Bab XA UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak yang termasuk hak pribadi adalah hak untuk...

a)

Berpartisipasi dalam pemerintahan

b)

Hidup dan mempertahankan kehidupan

c)

Mendapat perlakuan yang sama di mata hukum

d)

Mendirikan partai politik

25.

Kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dalam Pasal...

a)

Pasal 28C ayat (1)

b)

Pasal 29 ayat (2)

c)

Pasal 30 ayat (1)

d)

Pasal 33 ayat (3)

26.

Hak warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya dijamin oleh negara, sesuai dengan sila Pancasila yang ke...

a)

Sila Pertama

b)

Sila Kedua

c)

Sila Ketiga

d)

Sila Kelima

27.

Seorang siswa wajib membayar iuran sekolah setiap bulan. Tindakan ini merupakan contoh pelaksanaan...

a)

Hak negara

b)

Hak asasi manusia

c)

Kewajiban warga negara

d)

Hak politik

28.

Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan Hak dalam konteks kewarganegaraan?

a)

Sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang

b)

Sesuatu yang didapatkan oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban

c)

Tuntutan negara kepada rakyatnya

d)

Sesuatu yang mutlak harus diterima dan dimiliki oleh setiap orang

29.

Setiap warga negara wajib menaati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila seorang pengendara motor melanggar rambu lalu lintas, maka dia telah melalaikan...

a)

Haknya untuk mendapatkan perlindungan

b)

Kewajibannya sebagai warga negara

c)

Haknya untuk berpendapat

d)

Kewajibannya dalam membela negara

30.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah diatur dalam pasal...

a)

Pasal 28B ayat (1)

b)

Pasal 28C ayat (2)

c)

Pasal 28F

d)

Pasal 34 ayat (1)