Font size
WorksheetsASESMEN SUMATIF PP KELAS 8 PEDOMAN NEGARAKU
Total questions: 56
Worksheet time: 2hrs 40mins
Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara
Konvensi
Konstitusi
UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang
Salah satu konstitusi tertulis di Indonesia
konvensi
hukum adat
UUD NRI Tahun 1945
norma kesusilaan
Contoh hukum tidak tertulis yang dilaksanakan di Indonesia
hukum adat
Undang-Undang
Tata tertib
Peraturan Pemerintah
BPUPK melaksanakan sidang tidak resmi pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian mengasilkan naskah...
UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang
Pasal-pasal
Piagam Jakarta
Setelah dirumuskan naskah piagam jakarta kemudian dilanjutkan sidang resmi BPUPK yang kedua untuk merumuskan rancangan UUD NRI Tahun 1945. Sidang resmi BPUPK yang kedua untuk membahas rancangan UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan pada tanggal...
22 Juni 1945
29 Mei s.d 1 Juni 1945
10 s.d 17 Juli 1945
11 s.d 14 Juli 1945
Yang termasuk materi pembahasan pada masa sidang ke 2 BPUPK yaitu
bentuk negara
presiden dan wakli presiden
dasar negara
demokrasi
Keanggotaan panitia hukum dasar yang berjumlah 19 orang diketuai oleh...
Drs. Moh. Hatta
Mr.A.A. Maramis
H. Agoes Salim
Ir. Soekarno
Pada tanggal 14 Juli 1945 saat sidang ke 2 BPUPK membahas mengenai...
Bentuk negara
Wilayah negara
Pernyataan Kemerdekaan
Ibu kota negara
Lembaga yang mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
BPUPKI
PPKI
Panitia 9
Panitia kecil
UUD NRI Tahun 1945 disahkan secara resmi pada saat sidang PPKI tanggal...
17 Agustus 1945
1 Juni 1945
18 Agustus 1945
1 Juli 1945
Yang membedakan naskan pada piagam jakarta dengan naskah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu ...
Isi alinea
Jumlah alinea
rumusan pasal
sila pertama pancasila
UUD NRI Tahun 1945 dari dulu sampai saat ini masih berlaku sebagai suber hukum di Indonsia. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memiliki sifat...
Supel
Kaku
Tetap
Singkat
Dalam menyusun hukum tertulis seperti Undang-undang harus berpedoman dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai...
Alat kontrol
Pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara
Pedoman menyusun peratura perundang-undangan
Pembatas kekuasaan
UUD NRI Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak ....
1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai....
Sumber hukum tertulis tertinggi
Sumber hukum di Indonesia
Alat kontrol
Pedoman hidup
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh diubah karena....
memuat dasar negara, bentuk negara, tujuan can cita-cita negara
sistem pemerintahan negara Indonesia
penjelasan secara rinci nasib kelam penjajahan di Indonesia
perjuangan Ir. Soekarno mempertahankan Indonesia
Contoh perilaku melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai seorang pelajar di lingkungan sekolah yaitu...
mengikuti pemilu
taat membayar pajak
mengikuti upacara dengan hikmat
mentaati rambu lalu lintas
Contoh perilaku melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan masyarakat yaitu...
Saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga
Menggunakan seragam sekolah dengan rapi dan atribut lengkap
Menghargai dan menghormati perbedaan suku dan agama orang lain
Melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab
Dari adanya pasal tentang Hak Asasi Manusia memiliki konsekuensi bahwa sebagai sesama manusia kita harus ....
Saling menghargai dan menghormati dengan tidak membuly kekurangan teman
Mengutamakan kepentingan pribadi
Saling membantu dan tolong menolong
Mempertahankan pendapat
Pada pasal 28I ayat (2) UUD RI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu kita tidak boleh ....
Membuly teman karena ciri fisik yang berbeda
Melanggar peraturan
Menghidar dari tanggung jawab
Meninggalkan ibadah
Hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara
Konvensi
Konstitusi
UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang
Salah satu konstitusi tertulis di Indonesia
konvensi
hukum adat
UUD NRI Tahun 1945
norma kesusilaan
Contoh hukum tidak tertulis yang dilaksanakan di Indonesia
hukum adat
Undang-Undang
Tata tertib
Peraturan Pemerintah
BPUPK melaksanakan sidang tidak resmi pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian mengasilkan naskah...
UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang
Pasal-pasal
Piagam Jakarta
Setelah dirumuskan naskah piagam jakarta kemudian dilanjutkan sidang resmi BPUPK yang kedua untuk merumuskan rancangan UUD NRI Tahun 1945. Sidang resmi BPUPK yang kedua untuk membahas rancangan UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan pada tanggal...
22 Juni 1945
29 Mei s.d 1 Juni 1945
10 s.d 17 Juli 1945
11 s.d 14 Juli 1945
Yang termasuk materi pembahasan pada masa sidang ke 2 BPUPK yaitu
bentuk negara
presiden dan wakli presiden
dasar negara
demokrasi
Keanggotaan panitia hukum dasar yang berjumlah 19 orang diketuai oleh...
Drs. Moh. Hatta
Mr.A.A. Maramis
H. Agoes Salim
Ir. Soekarno
Pada tanggal 14 Juli 1945 saat sidang ke 2 BPUPK membahas mengenai...
Bentuk negara
Wilayah negara
Pernyataan Kemerdekaan
Ibu kota negara
Lembaga yang mengesahkan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
BPUPKI
PPKI
Panitia 9
Panitia kecil
UUD NRI Tahun 1945 disahkan secara resmi pada saat sidang PPKI tanggal...
17 Agustus 1945
1 Juni 1945
18 Agustus 1945
1 Juli 1945
Yang membedakan naskan pada piagam jakarta dengan naskah pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu ...
Isi alinea
Jumlah alinea
rumusan pasal
sila pertama pancasila
UUD NRI Tahun 1945 dari dulu sampai saat ini masih berlaku sebagai suber hukum di Indonsia. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memiliki sifat...
Supel
Kaku
Tetap
Singkat
Dalam menyusun hukum tertulis seperti Undang-undang harus berpedoman dengan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 memiliki fungsi sebagai...
Alat kontrol
Pedoman dalam mengatur penyelenggaraan kehidupan bernegara
Pedoman menyusun peratura perundang-undangan
Pembatas kekuasaan
UUD NRI Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak ....
1 kali
2 kali
3 kali
4 kali
UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai....
Sumber hukum tertulis tertinggi
Sumber hukum di Indonesia
Alat kontrol
Pedoman hidup
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak boleh diubah karena....
memuat dasar negara, bentuk negara, tujuan can cita-cita negara
sistem pemerintahan negara Indonesia
penjelasan secara rinci nasib kelam penjajahan di Indonesia
perjuangan Ir. Soekarno mempertahankan Indonesia
Contoh perilaku melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai seorang pelajar di lingkungan sekolah yaitu...
mengikuti pemilu
taat membayar pajak
mengikuti upacara dengan hikmat
mentaati rambu lalu lintas
Contoh perilaku melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan masyarakat yaitu...
Saling menghormati dan menyayangi anggota keluarga
Menggunakan seragam sekolah dengan rapi dan atribut lengkap
Menghargai dan menghormati perbedaan suku dan agama orang lain
Melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab
Dari adanya pasal tentang Hak Asasi Manusia memiliki konsekuensi bahwa sebagai sesama manusia kita harus ....
Saling menghargai dan menghormati dengan tidak membuly kekurangan teman
Mengutamakan kepentingan pribadi
Saling membantu dan tolong menolong
Mempertahankan pendapat
Pada pasal 28I ayat (2) UUD RI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu kita tidak boleh ....
Membuly teman karena ciri fisik yang berbeda
Melanggar peraturan
Menghidar dari tanggung jawab
Meninggalkan ibadah
8-9 Agustus 1945
17-18 agustus 1945
Dibawah ini adalah ketua Panitia Kecil yang dibentuk oleh Panitia Hukum Dasar yang bertugas untuk menyusun rancangan Batang Tubuh Undang - Undang Dasar adalah ...
Perhatikan pernyataan berikut!
(1) UUD Sementara 1950
(2) UUD 1945
(3) Konstitusi Republik Indonesia Serikat
(4) UUD NRI tahun 1945
(5) UUD 1945 (kembali)
Perhatikan konstitusi/UUD yang pernah berlaku di Indonesia, urutkanlah pergantian UUD sejak pertama kali disahkan sampai dengan sekarang!
Dibawah ini adalah salah satu hasil sidang PPKI tanggal 18 agustus 1945 adalah ....
Mensyahkan UUD NRI Tahun 1945
Membentuk MPR
Membentuk panitia Hukum Dasar
Memilih Ir. SOEKARNO sebagai presiden dan Moh. HATTA sebagai wapres
