Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Multiple Choice Questions on Public Finance (APBN)

Total questions: 92

Worksheet time: 49mins

Name
Class
Date
1.

Dana Perimbangan yang diterima daerah dari pemerintah pusat berdasarkan hasil penerimaan tertentu, seperti Pajak Bumi dan Bangunan, disebut....

a)

Dana Alokasi Umum (DAU)

b)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

c)

Dana Bagi Hasil (DBH)

d)

Dana Otonomi Khusus

e)

Dana Desa

2.

Penerimaan negara yang berasal dari kekayaan alam, seperti minyak dan gas bumi, dikategorikan sebagai penerimaan...

a)

Pajak Penghasilan

b)

Pajak Pertambahan Nilai

c)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

d)

Hibah

e)

Penerimaan Bea Masuk

3.

Jika target penerimaan pajak dalam APBN adalah Rp 1.500 triliun, dan realisasi hingga triwulan III adalah Rp 1.125 triliun, maka realisasi tersebut adalah ... dari target.

a)

50%

b)

65%

c)

75%

d)

85%

e)

90%

4.

APBN memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pembangunan jalan nasional oleh Kementerian PUPR merupakan wujud fungsi...

a)

Alokasi

b)

Distribusi

c)

Stabilisasi

d)

Otoritas

e)

Regulasi

5.

Dana yang dialokasikan langsung ke daerah untuk mendanai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional adalah...

a)

Dana Alokasi Umum (DAU)

b)

Dana Alokasi Khusus (DAK)

6.

Belanja Pemerintah Pusat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu...

a)

Belanja Pegawai dan Belanja Barang

b)

Belanja Kementerian/Lembaga dan Belanja Non-Kementerian/Lembaga

c)

Belanja Rutin dan Belanja Modal

d)

Belanja Dalam Negeri dan Belanja Luar Negeri

e)

Belanja Pusat dan Transfer ke Daerah

7.

Anggaran untuk gaji, tunjangan, dan pensiun PNS termasuk dalam pos belanja...

a)

Belanja Barang

b)

Belanja Modal

c)

Belanja Bantuan Sosial

d)

Belanja Pegawai

e)

Belanja Subsidi

8.

Jika total Belanja Negara adalah Rp 2.800 triliun dan Transfer ke Daerah & Dana Desa adalah Rp 800 triliun, maka persentase Transfer ke Daerah & Dana Desa terhadap total belanja adalah sekitar...

a)

25,0%

b)

28,6%

c)

35,0%

d)

40,5%

e)

45,2%

9.

Kementerian yang biasanya mendapatkan alokasi anggaran terbesar untuk program bantuan sosial (Bansos) adalah...

a)

Kementerian Keuangan

b)

Kementerian Sosial

c)

Kementerian Kesehatan

d)

Kementerian Dalam Negeri

e)

Kementerian PUPR

10.

Pembelian peralatan rumah sakit dan pembangunan puskesmas oleh Kementerian Kesehatan dikategorikan sebagai belanja...

a)

Belanja Pegawai

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Modal

d)

Belanja Bantuan Sosial

e)

Belanja Subsidi

11.

Defisit APBN terjadi ketika...

a)

Penerimaan > Belanja

b)

Penerimaan = Belanja

c)

Penerimaan < Belanja

d)

Utang > Penerimaan

e)

Belanja Modal > Belanja Pegawai

12.

Salah satu sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBN adalah...

a)

Penerimaan Pajak

b)

Penerimaan PNBP

c)

Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)

d)

Transfer ke Daerah

e)

Belanja Bantuan Sosial

13.

Batas maksimal defisit APBN menurut UU Keuangan Negara adalah ... dari PDB.

a)

1%

b)

2%

c)

3%

d)

4%

e)

5%

14.

Jika PDB Indonesia adalah Rp 15.000 triliun dan defisit APBN adalah Rp 450 triliun, maka rasio defisit terhadap PDB adalah...

a)

2,5%

b)

3,0%

c)

3,5%

d)

4,0%

e)

4,5%

15.

Rasio utang pemerintah yang dianggap aman secara internasional biasanya di bawah ... dari PDB.

a)

20%

b)

40%

c)

60%

d)

80%

e)

100%

16.

Subsidi yang diberikan pemerintah untuk menjaga harga BBM dan LPG termasuk dalam jenis subsidi...

a)

Subsidi Pendidikan

b)

Subsidi Kesehatan

c)

Subsidi Energi

d)

Subsidi Pangan

e)

Subsidi Lingkungan

17.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan bentuk...

a)

Belanja Modal

b)

Belanja Pegawai

c)

Bantuan Sosial

d)

Subsidi Energi

e)

Transfer ke Daerah

18.

Jika anggaran subsidi pangan adalah Rp 150 triliun dan total belanja negara adalah Rp 2.500 triliun, maka porsi subsidi pangan terhadap total belanja adalah...

a)

4%

b)

6%

c)

8%

d)

10%

e)

12%

19.

Kementerian yang bertanggung jawab menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah...

a)

Kementerian Sosial

b)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

c)

Kementerian Kesehatan

d)

Kementerian Perhubungan

20.

Dana yang dialokasikan langsung untuk desa melalui APBN disebut...

a)

Dana Alokasi Umum

b)

Dana Alokasi Khusus

c)

Dana Bagi Hasil

d)

Dana Desa

e)

Dana Otonomi Khusus

21.

Data APBN 2023 (dalam triliun rupiah): - Penerimaan Pajak: 1.650 - PNBP: 450 - Belanja Pusat: 1.800 - Transfer ke Daerah: 900 Berapakah besar Defisit APBN?

a)

Rp 400 triliun

b)

Rp 500 triliun

c)

Rp 600 triliun

d)

Rp 700 triliun

e)

Rp 800 triliun

22.

Dari soal no. 21, berapa total Belanja Negara?

a)

Rp 1.800 triliun

b)

Rp 2.100 triliun

c)

Rp 2.500 triliun

d)

Rp 2.700 triliun

e)

Rp 3.000 triliun

23.

Sebuah Kementerian memiliki pagu anggaran Rp 10 triliun. Realisasi belanja pada bulan Januari-Maret adalah Rp 2,5 triliun. Berapa persen realisasi triwulan I tersebut?

(a)  

24.

Jika realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.200 triliun dari target Rp 1.350 triliun, maka tingkat pencapaian (realisasi) target pajak adalah sekitar...

a)

85,5%

b)

88,9%

c)

90,1%

d)

92,5%

e)

95,0%

25.

Rasio utang terhadap PDB Indonesia adalah 38%. Jika PDB Indonesia Rp 16.000 triliun, maka perkiraan nilai utang pemerintah adalah...

a)

Rp 5.080 triliun

b)

Rp 5.680 triliun

c)

Rp 6.080 triliun

d)

Rp 6.680 triliun

e)

Rp 7.080 triliun

26.

Istilah "pokok-pokok kebijakan fiskal" yang disampaikan pemerintah kepada DPR setiap tahun disebut...

a)

Nota Keuangan

b)

RAPBN

c)

APBN-P

d)

LKPP

e)

DIPA

27.

Dokumen pelaksanaan anggaran untuk setiap K/L disebut...

a)

Nota Keuangan

b)

RAPBN

c)

APBN-P

d)

LKPP

e)

DIPA

28.

APBN yang disesuaikan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi, disebut...

a)

APBN-Awal

b)

APBN-Perubahan (APBN-P)

c)

APBN-Definitif

d)

APBN-Sementara

e)

APBN-Induk

29.

Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa di dalam daerah pabean adalah...

a)

PPh Pasal 21

b)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c)

Pajak Penjualan

d)

Bea Meterai

e)

Pajak Ekspor

30.

Penerimaan dari hasil hutan dan minerba (mineral dan batubara) termasuk dalam komponen...

a)

Pajak Penghasilan

b)

Pajak Ekspor

c)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA

d)

Hibah

e)

Dana Bagi Hasil

31.

Jika realisasi belanja Kementerian A adalah Rp 48,75 triliun dari pagu Rp 65 triliun, maka sisa anggaran yang tidak terserap adalah...

a)

20%

b)

25%

c)

30%

d)

35%

e)

40%

32.

Pajak penghasilan yang dipotong pemberi kerja atas gaji pegawai disebut...

a)

PPh Pasal 21

b)

PPh Pasal 22

c)

PPh Pasal 23

33.

Belanja untuk honorarium tenaga ahli dan pembayaran jasa konsultan termasuk dalam pos...

a)

Belanja Pegawai

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Modal

d)

Belanja Bantuan Sosial

e)

Belanja Lain-lain

34.

Dana yang dialokasikan untuk membayar bunga utang pemerintah disebut...

a)

Belanja Subsidi

b)

Belanja Bantuan Sosial

c)

Belanja Hibah

d)

Belanja Bunga Utang

e)

Belanja Lain-lain

35.

Jika PDB Indonesia tumbuh 5,1% dan inflasi 2,8%, asumsi makroekonomi APBN yang biasanya disesuaikan adalah...

a)

Harga Minyak dan Lifting Migas

b)

Nilai Tukar Rupiah dan Suku Bunga

c)

Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

d)

Harga Batubara

e)

Target Penerimaan Pajak

36.

Dana yang berasal dari pemberian pihak luar negeri (grant) yang tidak perlu dibayar kembali disebut...

a)

PNBP

b)

Hibah

c)

Pembiayaan Luar Negeri

d)

Dana Bantuan

e)

Dana Pinjaman

37.

Kementerian yang bertugas merumuskan dan melaksanakan APBN adalah...

4 lines
38.

Alokasi anggaran untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terutama digunakan untuk...

a)

Subsidi BBM

b)

Pembangunan Jalan Tol

c)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Guru

d)

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

e)

Pembangunan Bendungan

39.

Jika anggaran belanja kesehatan naik dari Rp 150 triliun menjadi Rp 165 triliun, maka kenaikannya adalah...

a)

8%

b)

10%

c)

12%

d)

15%

e)

18%

40.

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB menggambarkan...

a)

Tingkat utang negara

b)

Tingkat efisiensi belanja negara

c)

Tingkat tax effort atau upaya pemungutan pajak

d)

Tingkat defisit APBN

e)

Tingkat inflasi

41.

Pembayaran iuran Indonesia kepada organisasi internasional seperti PBB dicatat dalam APBN sebagai...

a)

Belanja Barang

b)

Belanja Modal

c)

Belanja Hibah

d)

Belanja Lain-lain

e)

Belanja Bantuan Sosial

42.

Sebagian dana bagi hasil dari sumber daya alam (SDA) dikembalikan ke daerah asal penghasil. Ini merupakan fungsi APBN sebagai...

a)

Alokasi

b)

Distribusi

c)

Stabilisasi

d)

Otoritas

e)

Regulasi

43.

Sebuah proyek infrastruktur senilai Rp 2 triliun telah menghabiskan dana Rp 1,4 triliun. Berapa persen progres fisik keuangannya?

a)

60%

b)

65%

c)

70%

d)

75%

e)

80%

44.

Pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah dicatat dalam APBN sebagai bagian dari...

a)

Penerimaan Perpajakan

b)

Penerimaan Negara Bukan Pajak

c)

Pembiayaan Anggaran

d)

Belanja Negara

e)

Transfer ke Daerah

45.

Target penerimaan bea dan cukai biasanya sangat dipengaruhi oleh asumsi...

a)

Lifting Migas

b)

Harga Minyak Internasional

c)

Nilai Tukar Rupiah

d)

Pertumbuhan Industri Manufaktur

e)

Tingkat Inflasi

46.

Dana yang disisihkan dalam APBN untuk keperluan mendesak yang tidak terduga disebut...

a)

Dana Cadangan

b)

Dana Kontinjensi

c)

Dana Darurat

d)

Dana Tak Terduga

47.

Kementerian Perhubungan biasanya mengalokasikan anggaran terbesarnya untuk...

a)

Subsidi Pendidikan

b)

Bantuan Sosial

c)

Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan

d)

Pengadaan Alat Kesehatan

e)

Penelitian dan Pengembangan

48.

Jika realisasi PNBP sebesar Rp 420 triliun dan 15% di antaranya berasal dari sektor minerba, maka kontribusi sektor minerba adalah...

a)

Rp 53 triliun

b)

Rp 63 triliun

c)

Rp 73 triliun

d)

Rp 83 triliun

e)

Rp 93 triliun

49.

Pajak yang dibayar oleh perusahaan atas laba yang diperolehnya disebut...

a)

PPh Orang Pribadi

b)

PPh Badan

c)

Pajak Pertambahan Nilai

d)

Pajak Ekspor

e)

Bea Meterai

50.

Dalam struktur APBN, pos "Belanja Lain-lain" biasanya relatif kecil karena...

a)

Dianggarkan untuk proyek fisik

b)

Hanya untuk belanja tidak terduga yang sifatnya terbatas

c)

Merupakan belanja terbesar

d)

Dialokasikan untuk gaji pegawai

e)

Digunakan untuk membayar utang

51.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) standar yang berlaku di Indonesia adalah...

a)

5%

b)

10%

c)

11%

d)

12%

52.

Jika suatu barang kena PPN sebesar Rp 110.000, maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau harga barang sebelum PPN adalah...

a)

Rp 1.000.000

b)

Rp 1.100.000

c)

Rp 990.000

d)

Rp 900.000

e)

Rp 1.010.000

53.

Pajak yang dikenakan atas pembelian rumah mewah selain PPN adalah...

a)

PPh Pasal 21

b)

PPh Pasal 22

c)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

d)

Bea Meterai

e)

Pajak Bumi dan Bangunan

54.

Realisasi penerimaan pajak tahun 2022 adalah Rp 1.546 triliun. Jika tahun 2023 targetnya dinaikkan 10%, maka target penerimaan pajak 2023 adalah...

a)

Rp 1.650,6 triliun

b)

Rp 1.680,6 triliun

c)

Rp 1.700,6 triliun

d)

Rp 1.720,6 triliun

e)

Rp 1.750,6 triliun

55.

Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai dikelola oleh...

a)

Direktorat Jenderal Pajak

b)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

c)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

d)

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

e)

Otoritas Jasa Keuangan

56.

Kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa adalah...

a)

Kementerian Dalam Negeri

b)

Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

57.

Alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian biasanya banyak digunakan untuk program...

a)

Pembangunan Jembatan

b)

Bantuan Pupuk dan Benih Bersubsidi

c)

Kartu Prakerja

d)

Tunjangan Guru

e)

Pembangunan Rumah Sakit

58.

Jika pagu anggaran Kementerian Kesehatan adalah Rp 130 triliun dan 40% dialokasikan untuk pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes), maka besarnya alokasi untuk faskes adalah...

a)

Rp 42 triliun

b)

Rp 48 triliun

c)

Rp 52 triliun

d)

Rp 56 triliun

e)

Rp 60 triliun

59.

Kementerian yang mengelola anggaran terbesar untuk program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan adalah...

a)

Kementerian Perhubungan

b)

Kementerian ESDM

c)

Kementerian PUPR

d)

Kementerian Perindustrian

e)

Kementerian BUMN

60.

Program "Kartu Prakerja" yang memberikan pelatihan dan insentif kepada pencari kerja, dialokasikan dalam anggaran...

a)

Kementerian Ketenagakerjaan

b)

Kementerian Keuangan

c)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

d)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

e)

Lembaga yang secara khusus menangani program tersebut

61.

Selain penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sumber pembiayaan defisit APBN lainnya adalah...

a)

Penerimaan Pajak

b)

Penjualan Aset Negara (Privatisasi BUMN)

c)

Transfer ke Daerah

d)

Belanja Subsidi

e)

Hibah Luar Negeri

62.

Jika defisit APBN sebesar Rp 500 triliun dan pembiayaan dari pinjaman luar negeri bersih adalah Rp 150 triliun, maka sisanya akan ditutup terutama dari...

a)

Penerimaan PNBP

b)

Penerbitan SBN di pasar domestic

c)

Hibah

d)

Penjualan Aset

e)

Cadangan Umum Pemerintah

63.

Dalam APBN, pembayaran pokok utang luar negeri dicatat sebagai...

a)

Belanja Negara

b)

Penerimaan Pembiayaan

c)

Pengeluaran Pembiayaan

d)

Belanja Lain-lain

e)

Transfer ke Daerah

64.

Rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB pada akhir 2023 sekitar 39%. Jika PDB Indonesia Rp 16.500 triliun, maka perkiraan nilai utang adalah...

a)

Rp 6.235 triliun

b)

Rp 6.435 triliun

c)

Rp 6.635 triliun

d)

Rp 6.835 triliun

e)

Rp 7.035 triliun

65.

Kebijakan fiskal yang ekspansif ditandai dengan...

a)

Meningkatnya pajak dan berkurangnya belanja negara

b)

Defisit APBN yang menyempit

66.

Berapa total Penerimaan Negara?

a)

Rp 2.500 triliun

b)

Rp 2.600 triliun

c)

Rp 2.700 triliun

d)

Rp 2.800 triliun

e)

Rp 2.900 triliun

67.

Dari soal no. 66, jika Penerimaan Perpajakan adalah 85% dari total penerimaan, maka besarnya Penerimaan Perpajakan adalah...

a)

Rp 2.110 triliun

b)

Rp 2.210 triliun

c)

Rp 2.310 triliun

d)

Rp 2.410 triliun

e)

Rp 2.510 triliun

68.

Sebuah kementerian memiliki anggaran belanja barang Rp 800 miliar. Jika hingga semester I telah direalisasikan Rp 450 miliar, maka realisasi semester I adalah ... dari anggaran belanja barang.

a)

50,25%

b)

52,50%

c)

56,25%

d)

58,50%

e)

60,75%

69.

Target lifting minyak mentah Indonesia dalam APBN adalah 660 ribu barel per hari. Jika realisasi hanya 90% dari target, maka realisasi lifting adalah...

a)

584 ribu bph

b)

594 ribu bph

70.

Jika harga minyak internasional asumsi APBN adalah USD 75 per barel dan nilai tukar Rp 15.000/USD, maka pendapatan dari setiap barel minyak dalam rupiah adalah...

a)

Rp 975.000

b)

Rp 1.025.000

c)

Rp 1.075.000

d)

Rp 1.125.000

e)

Rp 1.175.000

71.

Pajak yang dikenakan atas transaksi pembelian saham di bursa efek adalah...

a)

PPh Final

b)

PPh Pasal 21

c)

PPh Pasal 23

d)

Pajak Pertambahan Nilai

e)

Bea Meterai

72.

Dana yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional yang tidak dapat ditanggung oleh APBN murni, sering menggunakan skema...

a)

Dana Alokasi Umum (DAU)

b)

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

c)

Dana Bagi Hasil (DBH)

d)

Dana Kontinjensi

e)

Hibah Luar Negeri

73.

Jika realisasi belanja modal Kementerian X adalah 85% dari pagu sebesar Rp 5 triliun, maka nilai belanja modal yang telah direalisasikan adalah...

a)

Rp 3,75 triliun

b)

Rp 4,00 triliun

c)

Rp 4,25 triliun

d)

Rp 4,50 triliun

e)

Rp 4,75 triliun

74.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang diaudit oleh BPK disampaikan paling lambat...

a)

6 bulan setelah tahun anggaran berakhir

b)

9 bulan setelah tahun anggaran berakhir

c)

12 bulan setelah tahun anggaran berakhir

d)

3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

e)

18 bulan setelah tahun anggaran berakhir

75.

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, seperti dividen BUMN, termasuk dalam...

a)

Pajak Penghasilan Badan

b)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

c)

Hibah

d)

Pembiayaan

e)

Belanja Negara

76.

Asumsi makro APBN untuk nilai tukar Rupiah terhadap USD 2024 adalah Rp 15.000. Jika pada kenyataannya Rupiah melemah menjadi Rp 15.500, maka dampaknya terhadap APBN adalah...

a)

Beban subsidi BBM berkurang

b)

Beban pembayaran utang luar negeri dalam Rupiah menjadi lebih besar

c)

Penerimaan pajak otomatis turun

d)

Belanja modal tidak terpengaruh

e)

Transfer ke Daerah berkurang

77.

Program bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan kepada keluarga tidak mampu, dicatat dalam APBN sebagai...

a)

Belanja Pegawai

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Modal

d)

Belanja Bantuan Sosial

e)

Belanja Subsidi

78.

Jika total anggaran pendidikan dalam APBN adalah 20% dari total belanja negara sebesar Rp 2.800 triliun, maka alokasi anggaran pendidikan adalah...

a)

Rp 520 triliun

b)

Rp 540 triliun

79.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalokasikan anggaran untuk program...

a)

Pembangunan Bendungan

b)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

c)

Palapa Ring dan BTS 4G

d)

Kartu Indonesia Sehat (KIS)

e)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

80.

Sebuah proyek dengan nilai kontrak Rp 1,2 triliun telah menyelesaikan 3 dari 4 tahap. Perkiraan nilai progres proyek tersebut adalah...

a)

Rp 0,8 triliun

b)

Rp 0,9 triliun

c)

Rp 1,0 triliun

d)

Rp 1,1 triliun

e)

Rp 1,2 triliun

81.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain...

a)

Pajak Penghasilan (PPh)

b)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan

d)

Bea Meterai

e)

Pajak Ekspor

82.

Dalam struktur APBN, pos "Belanja Tidak Terduga" biasanya dialokasikan untuk...

a)

Gaji PNS

b)

Pembangunan Infrastruktur Rutin

c)

Bencana Alam dan Keadaan Darurat

d)

Subsidi Bahan Bakar Minyak

e)

Pembayaran Bunga Utang

83.

Jika realisasi PNBP dari sektor properti adalah Rp 45 triliun dan ini merupakan 10% dari total PNBP, maka total PNBP adalah...

a)

Rp 400 triliun

b)

Rp 450 triliun

c)

Rp 500 triliun

d)

Rp 550 triliun

e)

Rp 600 triliun

84.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengalokasikan anggaran untuk program...

a)

Cetak Sawah Baru

b)

Pembangunan Rumah Susun

c)

Rehabilitasi Hutan dan Mangrove

d)

Konversi Minyak Tanah ke LPG

e)

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

85.

APBN digunakan untuk menstabilkan perekonomian saat resesi dengan cara...

a)

Menaikkan pajak dan memotong belanja

b)

Mempertahankan defisit yang kecil

c)

Meningkatkan belanja negara untuk mendorong permintaan agregat

d)

Menghentikan semua proyek infrastruktur

e)

Meningkatkan suku bunga acuan

86.

Sebuah K/L memiliki pagu belanja pegawai Rp 300 miliar. Jika 70% digunakan untuk gaji dan tunjangan, maka sisa anggaran untuk pos lain (seperti pensiun) adalah...

a)

Rp 80 miliar

b)

Rp 85 miliar

c)

Rp 90 miliar

d)

Rp 95 miliar

e)

Rp 100 miliar

87.

Penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT) dialokasikan sebagian untuk...

a)

Membayar utang luar negeri

b)

Membiayai program Kesehatan

c)

Subsidi Listrik

d)

Dana Alokasi Umum

e)

Pembelian pesawat tempur

88.

Jika target penerimaan PPN adalah Rp 650 triliun dan realisasinya Rp 620 triliun, maka shortfall (selisih kekurangan) penerimaan adalah...

a)

Rp 20 triliun

b)

Rp 25 triliun

c)

Rp 30 triliun

d)

Rp 35 triliun

e)

Rp 40 triliun

89.

Dana yang dialokasikan untuk Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan UU Otonomi Khusus disebut...

a)

Dana Alokasi Umum

b)

Dana Alokasi Khusus

c)

Dana Bagi Hasil

d)

Dana Otonomi Khusus

e)

Dana Desa

90.

Dalam APBN, belanja untuk program jaminan sosial kesehatan (seperti BPJS Kesehatan) dikategorikan sebagai...

a)

Belanja Pegawai

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Modal

d)

Belanja Bantuan Sosial

e)

Belanja Lain-lain

91.

Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%, dan pertumbuhan belanja negara adalah 7%, maka elastisitas belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi adalah...

a)

0,7

b)

1,0

c)

1,2

d)

1,4

e)

1,6

92.

Pajak yang dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan pajak...

a)

Pusat

b)

Provinsi

c)

Kabupaten/Kota

Similar Resources on Wayground

Penyisihan LCT SMART COMPETITION

90 questions

Penyisihan LCT SMART COMPETITION

quiz

Worksheet

•

7th Grade - University

untitled

96 questions

untitled

quiz

Worksheet

•

9th Grade - University