NEW
Font size
WorksheetsPancasila kelompok 3
Total questions: 15
Worksheet time: 8mins
Kelebihan sistem pemerintahan Orde Baru yang tercantum dalam materi, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka pengangguran, adalah
Kebijakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
Meningkatnya GDP per Kapita Indonesia
Adanya Program Keluarga Berencana
Gerakan Wajib Belajar dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
Keamanan negara semakin meningkat
Inti dari konsep Dwifungsi ABRI yang menjadi ciri dominasi militer pada masa Orde Baru adalah
Pembatasan kebebasan sipil dan politik
Sentralisasi kekuasaan pada Presiden.
Pengaruh militer yang kuat dalam kehidupan politik dan pemerintahan.
Korporatisasi negara melalui organisasi profesi.
Proses rekrutmen politik yang bersifat tertutup.
Meskipun Demokrasi Pancasila pada Orde Baru berlandaskan Pancasila dan mengutamakan musyawarah mufakat, dalam praktiknya kekuasaan sangat terpusat pada Presiden Soeharto. Fenomena ini disebut
Dominasi Militer
Pembatasan Kebebasan
Sentralisasi Kekuasaan
Korporatisasi Negara
Rekrutmen Politik Tertutup
Berikut yang merupakan tiga media massa yang mengalami pembredelan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1994 karena memberitakan hal yang tidak disukai pemerintah adalah
Kompas, Suara Pembaruan, dan Republika
DeTIK, Sinar Harapan, dan Jakarta Post
Warta Kota, Jawa Pos, dan Media Indonesia
Majalah Tempo, Majalah Editor, dan Tabloid Detik
Bisnis Indonesia, Bali Post, dan Pikiran Rakyat
Salah satu kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru yang berujung pada munculnya rasa ketidakpuasan di berbagai daerah adalah adanya
Meningkatnya tingkat membaca masyarakat
Suksesnya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia
Keberhasilan Program Keluarga Berencana
Pembukaan peluang investasi bagi investor asing
Kasus pelanggaran HAM berat yang terkenal, di mana tentara menembaki warga yang berdemonstrasi secara damai di Timor Timur pada tahun 1991, dikenal sebagai
Peristiwa Tanjung Priok
Tragedi Semanggi I
Tragedi Santa Cruz
Peristiwa Malari
Tragedi Trisakti
Sistem politik pada masa Orde Baru hanya mengakui tiga partai politik yang boleh berpartisipasi dalam Pemilu. Ketiga partai dominan tersebut adalah
PNI, Masyumi, dan NU
Golkar, PDI, dan PPP
PKI, Partai Murba, dan PBI
PBB, PAN, dan PKB
Partai Demokrat, PKS, dan Gerindra
Peristiwa krisis ekonomi dan tekanan rakyat yang memaksa Presiden Soeharto mundur pada tahun 1998 menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya
Demokrasi Terpimpin
Era Reformasi
Masa Konstitusi RIS
Era Demokrasi Liberal
Periode Konsentrasi Kekuasaan
Setelah Reformasi 1998, UU Pokok Pers 1999 dikeluarkan dengan tujuan utama untuk
Mengembalikan praktik sensor media oleh pemerintah
Melindungi kebebasan media dari kontrol dan pembatasan pemerintah
Menghidupkan kembali Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)
Memperkuat dominasi militer dalam pers
Menentukan jenis-jenis berita yang harus dilaporkan
Salah satu dampak negatif dari sistem pemerintahan Orde Baru yang digambarkan sebagai "Kelemahan" adalah adanya kesenjangan sosial yang tajam antara si miskin dan si kaya. Hal ini menunjukkan masalah
Stabilitas Nasional
Keadilan dan Pemerataan Ekonomi
Peningkatan GDP
Hubungan Internasional
Otoritarianisme politik
Demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia pada masa Orde Baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Soeharto muncul sebagai respons terhadap pendekatan sebelumnya yang diterapkan oleh Soekarno, yaitu
Demokrasi Konstitusional
Demokrasi Parlementer
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi Liberal
Demokrasi Gotong Royong
Pemerintah Orde Baru menggunakan organisasi seperti kelompok profesi, ormas, dan pers sebagai perpanjangan tangan untuk mengontrol masyarakat. Kebijakan ini disebut
Sentralisasi Kekuasaan
Dominasi Militer
Rekrutmen Politik Tertutup
Otoritarianisme
Korporatisasi Negara
Meningkatnya GDP per Kapita Indonesia, adanya Program Keluarga Berencana, dan peningkatan keamanan negara adalah contoh-contoh yang dikategorikan sebagai
Kelemahan Sistem Pemerintahan
Masalah Sosial Ekonomi
Kelebihan Sistem Pemerintahan
Bentuk Pelanggaran HAM
Kebijakan Pasca Reformasi
Sikap yang harus dimiliki oleh pelajar SMA sebagai wujud penghargaan terhadap para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi kemerdekaan adalah
Mengikuti jejak pahlawan dengan berperang fisik melawan penjajah
Fokus hanya pada hak dan mengabaikan kewajiban
Menanamkan semangat nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan
Berpikir individualis dan meninggalkan kehidupan sosial
Melakukan demonstrasi setiap hari untuk menuntut perubahan
Kondisi Penegakan HAM pada periode Orde Baru (1966–1998) digambarkan sebagai mengalami kemunduran, ditandai dengan
Pembentukan Komnas HAM yang independen
Pembatasan kebebasan sipil dan politik masyarakat
Pemberlakuan UU Pers 1999 yang menjamin kebebasan media
Penurunan kasus korupsi dan nepotisme
Peningkatan partisipasi politik masyarakat
