wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

TKA PENDIDIKAN PANCASILA

Total questions: 23

Worksheet time: 12mins

Name
Class
Date
1.

Prinsip gotong royong merupakan salah satu perwujudan nyata dari sila Pancasila, terutama sila...

a)

Kemanusiaan yang adil dan beradab

b)

Persatuan Indonesia

c)

Ketuhanan Yang Maha Esa

d)

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

e)

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

2.

Dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia, Presiden memiliki hak prerogatif. Salah satu contoh penggunaan hak prerogatif Presiden adalah...

a)

Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

b)

Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dalam keadaan genting.

c)

Membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

d)

Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

e)

Memilih ketua Mahkamah Konstitusi.

3.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, 'Negara Indonesia adalah negara hukum'. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa...

a)

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.

b)

Hukum adat memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hukum nasional.

c)

Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

d)

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi tanpa batasan.

e)

Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

4.

Ancaman terhadap keutuhan NKRI dapat datang dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). Berikut ini yang merupakan contoh ancaman di bidang ideologi yang berasal dari Internal adalah...

a)

Intervensi negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia.

b)

Tindakan spionase dari negara lain untuk mencuri rahasia negara.

c)

Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa melalui Internet.

d)

Berkembangnya gerakan yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan Ideologi lain.

e)

Munculnya gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

5.

Sebagal warga negara yang baik, menjaga keutuhan NKRI merupakan sebuah kewajiban. Salah satu contoh perilaku yang mencerminkan upaya menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan sehari-hari adalah...

a)

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan.

b)

Menolak untuk membayar pajak kepada negara.

c)

Menyebarkan berita bohong (hoax) yang da

d)

Hanya menggunakan produk-produk buatan luar negeri.

e)

Mempelajari dan menghargai budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

6.

Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam berbagai organisasi internasional. Salah satu bentuk peran aktif tersebut adalah...

a)

Mendirikan dan menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955.

b)

Membentuk aliansi militer dengan negara-negara adidaya.

c)

Menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

d)

Menolak semua bentuk kerja sama dengan negara lain.

e)

Melakukan intervensi militer terhadap negara yang berkonflik.

7.

Pancasila digali dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Ir. Soekarno pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara dalam pidatonya pada tanggal...

a)

22 Juni 1945

b)

29 Mel 1945

c)

31 Mei 1945

d)

1 Juni 1945

e)

18 Agustus 1945

8.

Seorang siswa menolak untuk berteman dengan siswa lain yang berasal dari suku yang berbeda karena menganggap sukunya lebih unggul. Perilaku siswa tersebut mencerminkan sikap...

a)

Patriotisme

b)

Nasionalisme

c)

Etnosentrisme

d)

Primordialisme

e)

Chauvinisme

9.

Wacana: Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi pelanggaran HAM. Menurut UU No. 39 Tahun 1999, lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait persoalan HAM di Indonesia adalah....

a)

Mahkamah Agung

b)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

c)

Kejaksaan Agung

d)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

e)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

10.

Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi adalah...

a)

Menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

b)

Mengadakan festival budaya daerah secara rutin di tingkat nasional.

c)

Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda.

d)

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di tingkat global.

e)

Menegakkan hukum secara adil bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu.

11.

Wacana: Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial yang berbeda ke dalam satu kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Salah satu faktor pendorong utama terwujudnya integrasi nasional di Indonesia adalah...

a)

Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh sejarah penjajahan.

b)

Wilayah negara yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau.

c)

Perbedaan kepentingan dan tujuan antar daerah.

d)

Keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang sangat tinggi.

e)

Kuatnya paham etnosentrisme di kalangan masyarakat.

12.
  1. Konstitusi (MK) memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu kewenangan utama MK adalah...

a)

Mengadili pada tingkat kasasi.

b)

Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

c)

Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.

d)

Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan grasi.

e)

Mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden.

13.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia diatur dalam kerangka otonomi daerah. Prinsip utama dari otonomi daerah adalah...

a)

Pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap kesejahteraan daerah.

b)

Pembentukan negara-negara baglan di dalam NKRI.

c)

Penyerahan seluruh kewenangan pemerintah pusat kepada daerah.

d)

Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

e)

Kewajiban daerah untuk menjalankan semua instruksi dari pemerintah pusat tanpa kecuali.

14.

Pancasila sebagai Ideologi terbuka memiliki tiga dimensi utama, yaitu dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas memiliki makna bahwa Pancasila...

a)

Nilai-nilainya bersumber dari budaya dan pengalaman hidup masyarakat Indonesia.

b)

Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan hakikatnya.

c)

Mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan.

d)

Hanya dapat diterapkan pada kondisi masyarakat Indonesia di masa lalu.

e)

Merupakan seperangkat aturan yang kaku dan tidak dapat diubah.

15.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan yang berbasis pada perwakilan daerah. Salah satu tugas dan wewenang DPD sesual UUD NRI Tahun 1945 adalah...

a)

Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR.

b)

Mengadill sengketa kewenangan lembaga negara.

c)

Memilih tiga orang hakim konstitusi.

d)

Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

16.

Sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia bersifat semesta, yang berarti....

a)

Keamanan negara hanya menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

b)

Melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya.

c)

Mengandalkan bantuan militer dari negara lain.

d)

Hanya dilakukan pada saat negara dalam keadaan perang.

e)

Pertahanan negara hanya menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI).

17.

Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti fundamental bagi bangsa Indonesia. Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara adalah...

a)

Sebagai ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

b)

Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

c)

Sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.

d)

Sebagai pedoman perilaku sehari-hari bagi setiap individu.

e)

Sebagai perjanjian luhur yang disepakati para pendiri bangsa.

18.

Gotong royong sebagai modal sosial dalam masyarakat majemuk memiliki fungsi utama untuk...

a)

Menghilangkan keragaman budaya yang ada.

b)

Meningkatkan persaingan antarindividu.

c)

Memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antarwarga.

d)

Mempercepat pembangunan infrastruktur fisik semata.

e)

Menonjolkan keunggulan satu kelompok tertentu.

19.

Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, pemerintah melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya ini merupakan penerapan dari konsep...

a)

Demokrasi Pancasila

b)

Negara hukum

c)

Politik luar negeri bebas aktif

d)

Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi

e)

Ketahanan Nasional

20.

Pada sidang BPUPKI, terjadi perdebatan mengenai dasar negara. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta memiliki perbedaan dengan rumusan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945, terutama pada sila pertama. Perubahan ini dilakukan demi...

a)

Tuntutan dari pihak penjajah.

b)

Menyesuaikan dengan ideologi negara lain.

c)

Menyederhanakan rumusan agar mudah dihafal.

d)

Kepentingan golongan mayoritas.

e)

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

21.

Salah satu ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika adalah primordialisme yang berlebihan. Primordialisme adalah...

a)

Paham yang menganggap ideologinya paling benar.

b)

Sikap memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, maupun kepercayaan.

c)

Gerakan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan.

d)

Cinta tanah air yang berlebihan hingga merendahkan bangsa lain.

e)

Pandangan yang meremehkan budaya orang lain.

22.

Menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Di Indonesia, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut...

a)

Tradisi dan hukum adat.

b)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c)

Kehendak Presiden sebagai kepala negara.

d)

Keputusan para pemimpin partai politik.

e)

Undang-Undang Dasar.

23.
  1. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah (Perda) untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Namun, Perda tersebut tidak boleh bertentangan dengan...

a)

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b)

Adat istiadat setempat.

c)

Keinginan kepala daerah.

d)

Rencana pembangunan jangka pendek daerah.

e)

Kepentingan pengusaha di daerah.