NEW
Font size
WorksheetsQuiz Pendidikan Kewarganegaraan
Total questions: 25
Worksheet time: 10mins
Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan adalah...
Mengajarkan cara berpolitik yang benar
Membentuk warga negara yang sadar hukum
Membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan yang baik
Menghafal undang-undang negara
Menanamkan paham nasionalisme semata
Salah satu indikator keberhasilan pendidikan kewarganegaraan berbasis karakter adalah...
Mahasiswa patuh tanpa memahami alasan
Mahasiswa aktif, kritis, dan beretika
Mahasiswa hafal materi tapi pasif
Mahasiswa mengikuti semua pendapat mayoritas
Mahasiswa menghindari diskusi
Hakikat warga negara yang dipelajari dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah...
Kewajiban dan hak sebagai anggota negara
Cara menghindari pajak
Menguasai ilmu politik praktis
Mengabaikan peran sosial
Menjadi pengikut partai politik
Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam menghadapi...
Isu ekonomi mikro
Tantangan fisik dan olahraga
Perkembangan teknologi komputer
Pelajaran bahasa asing
Globalisasi dan perubahan social
Perbedaan utama antara konsep bangsa dan negara dapat dianalisis melalui:
Sifat kultural bangsa dan sifat politis negara
Kesamaan fungsi administratif
Kesamaan batas wilayah
Kesamaan struktur hukum
Kesamaan jumlah penduduk
Indonesia memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang mengandung makna kesatuan dalam keberagaman. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah untuk menghapuskan beberapa bahasa daerah dinilai:
Tepat karena bahasa daerah berpotensi menghambat pemerataan bahasa persatuan
Kurang tepat meskipun bahasa nasional tetap menjadi pengikat identitas
Tepat jika penghapusan diiringi dokumentasi dan pelestarian digital
Tidak relevan karena bahasa hanyalah alat komunikasi, bukan unsur budaya
Kurang berpengaruh selama nilai-nilai budaya tetap diajarkan
Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pedoman hukum, moral, dan sosial bagi seluruh warga negara. Berdasarkan perspektif analisis hubungan konsep, manakah yang paling tepat?
Pancasila hanya berlaku di bidang politik
Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia
Pancasila hanya digunakan saat peringatan hari kemerdekaan
Pancasila bersifat sementara hingga ada ideologi baru
Pancasila hanya relevan untuk generasi tua
Bendera Merah Putih diresmikan sebagai bendera negara Indonesia pada tanggal ...
1 Juni 1945
17 Agustus 1945
28 Oktober 1928
18 Agustus 1945
16 Agustus 1945
Lagu “Indonesia Raya” pertama kali diperdengarkan pada peristiwa ...
Proklamasi Kemerdekaan
Sumpah Pemuda
Kongres Pemuda I
Hari Pahlawan
Hari Kebangkitan Nasional
Undang-undang yang mengatur tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan adalah ...
UU No. 45 Tahun 2000
UU No. 24 Tahun 2009
UU No. 17 Tahun 1945
UU No. 28 Tahun 1928
UU No. 18 Tahun 1945
Garuda Pancasila resmi ditetapkan sebagai lambang negara pada ...
17 Agustus 1945
1 Juni 1945
11 Februari 1950
28 Oktober 1928
18 Agustus 1945
Momentum yang merupakan konsensus nasional yang merupakan konsep integrasi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang resmi dan berdaulat adalah...
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928
Penetapan Pancasila 17 Agustus 1945
Penetapan UUD Tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus 1945
Dimasukkannya Burung Garuda sebagai Lambang Negara Republik Indonesia
Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada bangsa indonesia yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Agar tidak menimbulkan disintegrasi bangsa, maka diperlukan sikap dan perilaku, yaitu...
membanggakan kebudayaan bangsa Indonesia yang berbeda
mengangungkan bangsa dan negara yang merendahkan bangsa lain
menghargai kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain
menghargai perbedaan sebagai suatu rahmat dari Tuhan YME
membanggakan suku bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya
Cermati pernyataan di bawah ini!
(1) Adanya musuh bersama dari luar
(2) Sikap menghargai orang asing dari kebudayaannya
(3) Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa
(4) Terisolasinya kebudayaan yang berkuasa dalam masyarakat
(5) Perasaan in-group yang kuat
(6) Adanya perbedaan antarkelompok
Berdasarkan pernyataan di atas, yang menunjukkan faktor penghambat asimilasi adalah...
(1), (3) dan (5)
(1), (2) dan (3)
(2), (4) dan (6)
(3), (4) dan (5)
(4), (5) dan (6)
Faktor internal penyebab disintegrasi nasional adalah...
Intervensi asing
Perbedaan ideologi politik
Pengaruh globalisasi
Kerja sama antarnegara
Membentuk kesatuan wilayah
Mahasiswa yang mengembalikan dompet yang ditemukan di kantin kampus kepada pemiliknya adalah bentuk dari perilaku yang selaras dengan...
Norma agama
Norma kesopanan
Nilai kejujuran
Nilai material
Nilai kebersamaan
Berikut ini adalah salah satu contoh perilaku yang menunjukkan norma kesopanan di lingkungan kampus adalah...
Menaati aturan lalu lintas saat berkendara di lingkungan kampus
Melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing
Mengucapkan salam ketika akan masuk dan keluar kelas
Mengikuti prosedur akademik kampus
Mengikuti aturan perkuliahan dosen
Tindakan mahasiswa yang mengkritik dosen secara kasar di media sosial karena tidak puas dengan nilai yang diberikan, adalah termasuk perilaku yang...
Tidak sesuai dengan norma kesopanan dan nilai moral
Melanggar norma hukum
Sesuai dengan nilai demokrasi yang bebas berpendapat tanpa batas
Tidak melanggar norma apa pun karena media sosial bersifat bebas
Melanggar norma agama
Bentuk penanaman nilai toleransi kepada mahasiswa sebagai generasi muda adalah sebagai berikut ...
Mengadakan dialog lintas budaya dan agama
Menerapkan aturan yang hanya menguntungkan salah satu pihak
Mengisolasi diri dari kelompok yang berbeda
Menyebarkan ujaran kebencian kepada orang yang dianggap musuh
Menekankan perbedaan dan memisahkan kelompok
Pasal berapakah dalam UUD 1945 yang menetapkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan?
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 3 ayat (1)
Pasal 4 ayat (1)
Pasal 5 ayat (1)
Perbedaan utama antara Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 terletak pada...
Sistem pemerintahan
Jumlah negara bagian
Pembukaan konstitusi
Kewenangan Presiden
Jumlah pasal
Dalam konteks kewajiban mematuhi hukum, peranan penting yang dimiliki oleh warga negara adalah...
Menghindarkan warga negara dari tanggung jawab sosial
Menjamin hak individu untuk melakukan apa pun tanpa batas
Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak-hak warga negara
Memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam Masyarakat
Membatasi kebebasan berpendapat warga negara
Hak warga negara dalam bidang pendidikan diatur agar setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak. Selain itu, hak ini juga diiringi dengan kewajiban warga negara untuk menghargai hak orang lain dalam memperoleh pendidikan dan turut serta dalam menjaga fasilitas pendidikan agar tetap berfungsi dengan baik. Pernyataan berikut yang menunjukkan hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan adalah...
Warga negara berhak mengabaikan fasilitas pendidikan jika tidak suka
Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib menghargai proses belajar-mengajar
Warga negara hanya memiliki kewajiban membayar biaya pendidikan tanpa hak apapun
Pendidikan hanya menjadi hak warga negara tertentu saja
Warga negara berhak menolak mengikuti pendidikan formal
Lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 setelah amandemen?
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyar
Presiden
Dalam kehidupan bernegara, partisipasi aktif warga negara sangat diperlukan agar pembangunan negara berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah hak warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta kewajiban untuk menggunakan hak pilih tersebut dengan bijak demi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan adil. Pernyataan yang tepat mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam konteks politik adalah...
Warga negara boleh tidak menggunakan hak pilihnya karena itu pilihan pribadi tanpa konsekuensi
Warga negara wajib menggunakan hak pilihnya agar suara rakyat dapat menentukan arah pemerintahan
Hanya pejabat pemerintah yang berhak memilih dan dipilih dalam pemilu
Hak memilih tidak berhubungan dengan kewajiban warga negara
Warga negara dapat memilih sembarangan tanpa memperhatikan visi dan misi calon
