WorksheetsPengetahuan Umum - pemilu dan partai politik
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Pemilu Nasional pertama di Indonesia pada tahun ...
1956
1955
1954
1957
Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia selama berapa tahun
22 tahun
33 tahun
42 tahun
32 tahun
Pada Pemilu 1977, Kontestan Pemilu dari semula 10 Partai Politik menjadi 3 Partai Politik melalui Fusi 1973. NU, Parmusi, Perti dan PSII menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI dan Partai Murba menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Formasi kepartaian ini (PPP, GOLKAR dan PDI) terus dipertahankan hingga Pemilu 1997. GOLKAR sebagai mayoritas tunggal terus berlanjut pada Pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997. GOLKAR menjadi Partai pemenang. PPP dan PDI menempati peringkat 2 dan 3. adalah peristiwa pada masa pemerintahan ...?
Periode Soeharto
Periode Soekarno
Periode Megawati
Periode Bj. Habibi
Pada tahun berapakah Soeharto digantikan oleh BJ. Habibie ..
1888
1889
1999
1998
Yang mendapat sebutan sebagai Pahlawan Ampera adalah...
Arif Rahman Hakim
Kartosuwiryo
Andi Azis
Jenderal A. H. Nasution
Ibnu Hadjar
Tindakan pertama yang dilakukan oleh Mayjen Soeharto setelah menerima Supersemar adalah...
Membubarkan PKI
Pembangunan I
Memutuskan hubungan diplomatik dengan China
Membentuk Kabinet
Menurunkan harga
Tindakan Jenderal Suharto setelah menerima Surat Perintah 11 Maret adalah...
Memenjarakan sejumlah menteri pendukung Orde Lama
Membubarkan PKI dan ormas-ormasnya
Mengajukan Presiden Sukarno ke peradilan
Membubarkan Dewan Revolusi
Dalam bulan April 1965, pemerintah Orde Baru mengeluarkan pernyataan yang menjadi landasan kebijakan ekonomi pemerintah, diantaranya sebagai berikut, kecuali...
Pembaruan sistem pajak
Nasionalisasi ekonomi
Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi
Pemberian subsidi kepada perusahaan negara
Penundaan pembayaran utang luar negeri
Sejak Juli 1966, negara-negara kreditur nonkomunis melakukan penjadwalan kembali pembayaran utang luar negeri Indonesia. Pada tahun 1967, negara-negara kreditur tersebut secara bersama-sama membentuk...
Bank Dunia dan IMF
Colombo Plan
Marshall Plan
IGGI
CGI
Sejalan dengan kebijakan industrialisasi Pemerintah Indonesia sejak tahun 1979, hampir semua model investasi Jepang bercirikan...
Industri perkapalan dan manufaktur
Industri otomotif
Industri substitusi impor
Industri kerajinan tangan
Industri pakaian
Salah satu usaha pembangunan politik pada masa pemerintahan Orde Baru adalah mengadakan penyederhanaan kepartaian sehingga bagi peserta pemilu sejak tahun 1977 tinggal 3 organisasi yang terdiri dari...
Tiga golongan politik
Dua golongan politik dan satu golongan karya
Tiga partai karya
PPP, PDI, dan Golkar
Pengelompokkan dan kemudian penyederhanaan partai-partai politik selama kurun waktu 1968-1970 dapat dipandang sebagai upaya Orde Baru untuk...
Meniadakan kekuatan-kekuatan politik yang dapat menjadi oposisi Orde Baru
Menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat untuk pemulihan ekonomi
Meredam kelompok-kelompok kritis dalam partai politik
Mengikis habis kekuatan politik Orde Lama
Menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
Program fusi partai politik yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1973 mengakibatkan berdirinya Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan hasil fusi dari kecuali...
Muhammadiyah
Nahdlatul Ulama
Parmusi
Perti
PSII
Untuk melakukan indoktrinasi terhadap rakyat, tindakan Orde Baru diantaranya adalah...
Sosialisasi gerakan KB
Menayangkan film “Serangan Umum 1 Maret”
Melarang kegiatan politik
Mengadakan penataran P4
Mengadakan wajib militer
Berikut ini merupakan istilah-istilah yang melekat pada pemerintahan Orde Baru, kecuali...
Posyandu
Keluarga Berencana
Pelita
Berdikari
Asas Tunggal
Mundurnya Presiden Suharto dari jabatannya, antara lain disebabkan oleh faktor...
Melemahnya dukungan politik kepada Presiden Suharto
Keretakan hubungan antara presiden dengan militer
Perpecahan internal dalam tubuh AD
Kegagalan pemerintah mengatasi krisis ekonomi
Reformasi ditandai dengan...
Terjadinya proses desakralisasi terhadap kekuasaan
Melemahnya pemerintahan
Reinterpretasi terhadap sejarah
Adanya redefinisi terhadap hak dan kewajiban rakyat
Gerakan reformasi Indonesia pada tahun 1998 mempunyai agenda utama adalah...
Menghapus utang negara
Mengganti rezim Orde Baru
Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme
Menurunkan Suharto
Partai politik di Timor Timur yang memiliki prinsip politik ingin merdeka lepas dari Portugis dan tidak bergabung dengan Indonesia adalah...
APODETI
Fretilin
UDT
TRABALISTA
KOTA
Provinsi Timor Timur akhirnya lepas dari pangkuan RI setelah masa pemerintahan transisi B. J. Habibie menawarkan jajak pendapat. Alasan pemerintah pada waktu itu adalah...
Tidak sesuai dengan peta wilayah Indonesia bekas Hindia Belanda
Pengorbanan pihak pemerintah tidak seimbang dengan hasilnya
Pemerintah sudah terlalu jenuh dengan masalah Timor Timur
Tekanan dari negara-negara asing
Ingin menegakkan demokrasi yang sebenarnya
Dampak reformasi dalam bidang kepartaian antara lain...
PDI berganti nama menjadi PDIP
PPP kembali menggunakan lambang Ka’bah
Dibolehkannya mendirikan partai dengan asas Islam
Nama Golkar berubah menjadi Partai Golkar
Naiknya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI karena didukung oleh kekuatan politik di dalam DPR yang disebut Poros Tengah. Poros Tengah antara lain terdiri dari...
Partai Kebangkitan Bangsa
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Amanat Nasional
Partai Bintang Bulan
Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan hasil koalisi antarpartai politik seperti berikut, kecuali...
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Partai Demokrat
Partai Keadilan Sejahtera
Partai Persatuan Pembangunan
Partai Golongan Karya
Yang dimaksud dengan “Revolusi Hijau” adalah pengembangan teknologi pertanian untuk...
Meningkatkan produk serealia
Memperoleh bibit unggul pertanian
Menggunakan pupuk hijau
Memperluas areal pertanian
Memberantas bermacam-macam hama
Yang dapat diklasifikasikan sebagai sistem komunikasi tradisional yang sampai sekarang masih sering digunakan adalah...
Rebana, megaphone
Rebana, radiogram
Sangkha, radiogram
Bedug, kentongan
Gendang, megaphone
Yang dimaksud dengan “Pelayaran Perintis” adalah pelayaran...
Untuk membuka daerah-daerah wisata yang berada di daerah pantai
Untuk membuka daerah perdagangan dan daerah transito
Untuk membuka hubungan dengan daerah terpencil
Perdana dari sebuah kapal di dermaga
Antarpulau yang saling berdekatan lokasinya
Mundurnya Presiden Soeharto membawa Habibie menggantikan menjadi presiden. Dasar yang digunakan dalam hal ini adalah...
Pasal 8 UUD 1945
Keputusan presiden
Instruksi presiden
Ketetapan MPR
Usaha Presiden B. J. Habibie mereformasi perekonomian Indonesia dengan membentuk ....
BKKBN
BLBI
BPPN
Bappenas
Faktor yang melatarbelakangi lahirnya era reformasi di bidang ekonomi adalah . . . . .
krisis mata uang Indonesia terhadap Dolar
rasa tidak percaya kepada pemerintah orde baru
kekuasaan di masa orde baru bersifat otoriter dan tertutup
banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme
Presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah . . . . .
Joko Widodo
Susilo Bambang Yudhoyono
Abdurrahman Wahid
Soeharto
Nama Kabinet bentukan Presiden Joko Widodo adalah . . . .
Kabinet Reformasi
Kabinet Kerja
Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Indonesia Bersatu
Perhatikan pernyataan berikut! 1) Amandemen UUD 1945 2) Pemberantasan KKN 3) Pembubaran DPR-MPR 4) Penghapusan dwifungsi ABRI 5) Otonomi daerah Yang merupakan agenda reformasi adalah….
3), 4), dan 5)
1), 2), dan 4)
1), 2), dan 3)
2), 3), dan 5)
Legislatif adalah Pemilu untuk memilih anggota...
Kepala Desa
Gubernur
Menteri
DPR, MPR dan DPD
Kabinet yang jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada masa pemerintahan Kabinet….
Ali sastroamijoyo
Sukiman
Natsir
Wilopo
Ir Djuanda
Pemilu tahun 1955 bertujuan untuk memilih...
Anggota MA
Anggota MPR
Anggota MK
Presiden dan Wakil Presiden
Anggota DPR dan Dewan Konstituante
Badan yang dibawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi, Kecuali....
Badan Urusan Logistik (BULOG)
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah....
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pertanahan Nasional
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Pekerja Umum
Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dinamakan...
Political Figures
Infrastruktur Politik
Interest Group
Suprastruktur Politik
Pressure Group
Pada dasarnya Insfrasktrur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ...
Partai Politik
Kelompok Kepentingan
Kelompok Penekan
Lembaga Negara
Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah .....
Kelompok Penekan
Kelompok Kepentingan
Organisasi Politik
Partai Politik
Organi Kemasyarakatan
Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh …
Sukarna
David Easton
Robert Dahl
Almond
Rusandi Sumintapura
Menurut UUD NRI Tahun 1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah ....
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Rakyat yang memilih
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Mahkamah Agung
Badan yang memiliki kewenangan judicial review atas peraturan di bawah Undang-Undang adalah ...
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Badan Pemeriksa Keuangan
Mahkamah Agung
Partai pemenang dalam pemilu 2009 adalah...
Partai Demokrat
PPP
Golkar
PDI-P
Di bawah ini lembaga negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, kecuali ....
presiden
DPA
DPD
MPR
Ketua DPR periode 2009-2014 adaah ....
Marzuki Alie
Puan Maharani
H. Lodewijk F. Paulus
Rachmad Gobel
Hari lahir DPR-RI pada tanggal ...
19 Agustus 1945
09 Agustus 1945
30 Agustus 1945
29 Agustus 1945
Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari
Presiden
DPD
DPRD
DPR
MPR
Hak angket, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat, hal tersebut merupakan hak dari Lembaga negara
KY
MA
MK
MPR
DPR
Mahkamah Konstitusi merupakan Sebuah lembaga yang berdiri dipihak
Legislatif
Hiperaktif
Yudikatif
Eksekutif
