Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Uji Pemahaman Konstitusi dan Pancasila

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang dimaksud dengan konstitusi?

a)

Konstitusi adalah peraturan yang mengatur cara berpakaian warga negara.

b)

Konstitusi adalah panduan untuk memilih makanan sehat.

c)

Konstitusi adalah dokumen yang hanya berisi undang-undang perpajakan.

d)

Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur ketata negaraan.

2.

Konstitusi berfungsi untuk?

a)

Mengatur hubungan internasional antara negara.

b)

Menetapkan undang-undang perpajakan.

c)

Menyediakan layanan kesehatan gratis untuk semua.

d)

Mengatur struktur pemerintahan dan hak warga negara.

3.

Apa hubungan antara Pancasila dan UUD NRI 1945?

a)

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sedangkan UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang mengatur hukum dan pemerintahan di Indonesia.

b)

Pancasila hanya digunakan dalam pendidikan di Indonesia.

c)

UUD NRI 1945 tidak memiliki hubungan dengan Pancasila.

d)

Pancasila adalah nama presiden Indonesia.

4.

Pancasila sebagai dasar negara diatur dalam?

a)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

c)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946

d)

Deklarasi Kemerdekaan Indonesia

5.

Apa yang dimaksud dengan perundang-undangan?

a)

Perundang-undangan adalah kebijakan yang dibuat oleh perusahaan.

b)

Perundang-undangan adalah norma sosial yang tidak memiliki kekuatan hukum.

c)

Perundang-undangan adalah aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

d)

Perundang-undangan adalah saran hukum dari masyarakat.

6.

Siapa yang berwenang membuat undang-undang di Indonesia?

a)

Kementerian Hukum dan HAM

b)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden

d)

Mahkamah Agung

7.

Apa tujuan dari kesepakatan bersama?

a)

Mencapai konsensus dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat.

b)

Menciptakan konflik antara pihak-pihak yang terlibat.

c)

Mengabaikan kepentingan salah satu pihak.

d)

Menetapkan aturan sepihak tanpa diskusi.

8.

Fungsi UUD NRI 1945 dalam kehidupan berbangsa adalah?

a)

Pedoman pendidikan nasional

b)

Sumber pendapatan negara

c)

Aturan perpajakan negara

d)

Dasar hukum negara dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

9.

Apa yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia?

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

c)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d)

Keputusan Presiden

10.

Bagaimana Pancasila mempengaruhi pembuatan undang-undang?

a)

Pancasila hanya digunakan dalam pendidikan dan tidak terkait dengan undang-undang.

b)

Pancasila tidak berpengaruh pada pembuatan undang-undang.

c)

Pancasila mempengaruhi pembuatan undang-undang dengan menjadi pedoman nilai dan prinsip yang harus diikuti.

d)

Pembuatan undang-undang hanya berdasarkan pada hukum internasional.

11.

Apa yang dimaksud dengan norma hukum?

a)

Norma hukum adalah aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan memiliki sanksi.

b)

Norma hukum adalah kebiasaan yang tidak memiliki sanksi.

c)

Norma hukum adalah aturan yang hanya berlaku untuk pemerintah.

d)

Norma hukum adalah prinsip moral yang tidak terikat pada hukum.

12.

Siapa yang dapat mengajukan rancangan undang-undang?

a)

Wakil rakyat di tingkat desa

b)

Menteri dalam negeri

c)

Pengacara publik

d)

Anggota DPR, Presiden, atau DPD.

13.

Apa yang dimaksud dengan kesepakatan bersama dalam masyarakat?

a)

Kesepakatan bersama adalah perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak dalam masyarakat.

b)

Kesepakatan bersama adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa konsultasi publik.

c)

Kesepakatan bersama adalah keputusan yang diambil oleh pemimpin tanpa melibatkan masyarakat.

d)

Kesepakatan bersama adalah perjanjian yang dicapai oleh anggota masyarakat untuk mengatur norma atau kebijakan demi kepentingan bersama.

14.

Mengapa UUD NRI 1945 penting bagi negara?

a)

UUD NRI 1945 penting karena menjadi dasar hukum negara, melindungi hak asasi manusia, dan mengatur pemerintahan.

b)

UUD NRI 1945 hanya mengatur hubungan internasional.

c)

UUD NRI 1945 tidak memiliki pengaruh terhadap masyarakat.

d)

UUD NRI 1945 hanya berfungsi sebagai simbol negara.

15.

Apa saja jenis-jenis perundang-undangan di Indonesia dari yang tertinggi?

a)

Peraturan Internasional, UUD 1945, TAP MPR, UU, RUU, PERATURAN PEMERINTAH

b)

UUD 1945, UU, PERPPU, PERDA, TAP MPR

c)

UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPPU,PP, PERPRES, Peraturan Daerah

d)

UUD 1945, TAP MPR, RUU, UU, PERPRES, PERATURAN PEMERINTAH, PERDA

16.

Apa peran masyarakat dalam pembuatan undang-undang?

a)

Masyarakat hanya dapat mengajukan protes setelah undang-undang disahkan.

b)

Masyarakat berperan sebagai penentu akhir dalam pembuatan undang-undang.

c)

Masyarakat tidak memiliki peran dalam pembuatan undang-undang.

d)

Masyarakat berperan sebagai pengawas, pemberi masukan, dan partisipan dalam proses pembuatan undang-undang.

17.

Apa yang dimaksud dengan amendemen UUD?

a)

Amendemen UUD adalah penambahan pasal baru dalam UUD.

b)

Amendemen UUD adalah penghapusan seluruh isi UUD.

c)

Amendemen UUD adalah proses pemilihan umum untuk mengganti UUD.

d)

Amendemen UUD adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar.

18.

Bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat dalam kesepakatan bersama?

a)

Terapkan keputusan sepihak tanpa mendengarkan pendapat lain.

b)

Abaikan perbedaan dan lanjutkan dengan kesepakatan yang ada.

c)

Tunggu sampai semua orang setuju tanpa diskusi.

d)

Lakukan diskusi terbuka dan cari kompromi.

19.

Apa yang menjadi landasan hukum bagi kesepakatan bersama?

a)

Hanya berdasarkan kesepakatan pribadi tanpa dasar hukum.

b)

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum.

c)

Tanpa mempertimbangkan norma sosial yang berlaku.

d)

Kesepakatan yang dibuat secara lisan saja.

20.

Apa dampak dari tidak adanya konstitusi dalam suatu negara?

a)

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

b)

Penguatan hak asasi manusia di masyarakat.

c)

Peningkatan stabilitas politik dan ekonomi.

d)

Dampak dari tidak adanya konstitusi adalah ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kekuasaan.