Kurangnya dukungan internasional

Lemahnya komitmen politik dan intervensi kekuasaan

Tidak adanya pegawai profesional

Masyarakat menolak lembaga tersebut

reformasi menuntut pemerintah bersih dan transparan

masyarakat ingin membentuk kabinet baru

Soeharto memerintahkan pembentukan KPK

krisis ekonomi sudah berakhir

mengambil alih semua kasus dari kepolisian

menandatangani vonis pengadilan

mendorong lembaga lain bekerja lebih efektif

hanya mengawasi penggunaan APBN

Dapat menambah dana KPK

Menjamin publik ikut mengawasi kerja KPK

Mempercepat proses penyelidikan

Mengurangi peran masyarakat

tidak memiliki dasar hukum yang kuat

dihentikan karena alasan politik dan prestise presiden

masyarakat tidak mendukung

aparatnya terlibat korupsi

berada di bawah presiden langsung

memiliki kewenangan independen dan tidak bisa diintervensi

fokus hanya pada pencegahan

memiliki banyak pegawai

Pemberantasan korupsi menjadi lebih transparan

Pemberantasan korupsi kehilangan efektivitas dan kepercayaan publik

KPK bisa lebih fleksibel terhadap kebijakan politik

Meningkatnya kerja sama antar lembaga

KPK sering menayangkan sidang di televisi

KPK menindak pejabat tinggi tanpa pandang bulu

KPK didukung oleh presiden

KPK memiliki dana besar

Hanya bisa memberikan laporan ke polisi

Dapat memperkuat upaya pencegahan melalui pengawasan sosial

Tidak memiliki pengaruh signifikan

Cukup dengan membayar pajak

Jumlah pegawai yang sedikit

Tekanan politik dan upaya pelemahan dari pihak tertentu

Kurangnya dukungan media

Perubahan struktur organisasi

Ya, karena semua kasus disiarkan publik

Tidak sepenuhnya, karena masih ada pembatasan dalam proses hukum

Ya, karena KPK di bawah DPR

Tidak, karena masyarakat tidak memahami asas tersebut

Perlunya dukungan politik dan hukum yang kuat

Pemerintah tidak boleh ikut campur

Lembaga harus ditutup sementara

Pegawai harus direkrut dari luar negeri

Sosialisasi dan pendidikan antikorupsi

Penangkapan pejabat besar

Penindakan media sosial

Pengawasan anggaran

Adanya dukungan politik

Tidak adanya intervensi dalam kasus penindakan

Banyaknya pegawai baru

Jumlah anggaran meningkat

Membentuk program 'KPK Goes to School' di seluruh Indonesia

Menambah jumlah kasus yang ditangani

Menyembunyikan data laporan publik

Mengurangi kegiatan sosial

Membuat lomba debat dan teater bertema antikorupsi

Menghafal undang-undang

Menonton berita korupsi

Mengisi kuesioner kejujuran

Menerapkan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing)

Membiarkan praktik suap berlangsung

Mengabaikan peraturan yang berlaku

Menyembunyikan informasi penting dari publik

Kurikulum karakter dan permainan nilai kejujuran di sekolah

Seminar formal untuk orang dewasa

Penangkapan simbolis di sekolah

Hukuman publik bagi siswa

Membuat forum kolaboratif dan pertukaran data antikorupsi antarnegara

Membentuk lembaga baru di luar negeri

Membatasi kerja sama dengan negara asing

Menghapus perjanjian internasional