WorksheetsDasar Perpajakan 1
Total questions: 20
Worksheet time: 19mins
Iuran wajib rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan UU yang digunakan untuk keperluan negara dan memakmurkan rakyat
pajak langsung
retribusi
pajak
bea masuk
bea keluar
Dilihat dari jenisnya, berdasarkan cara pemungutan pajak adalah
pajak pusat dan pajak daerah
pajak pasif dan aktif
pajak langsung dan tidak langsung
pajak subjektif
pajak objektif
pajak yang pengenaanya memperhatiokan keadaan wajib pajak dan penerapanya di Indonesia sesuai PPH pasal 21 disebut
pajak objektif
pajak daearah
pajak langsung
pajak tidak langsung
pajak subjektif
yang termasuk pajak daearah adalah
Pajak Hotel dan Restauran
PPN
PPh
PPNn-BM
PBB pedesaan dan perkotaan
pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dengan dipungut seacara berkala
pajak objektif
pajak subjektif
pajak tidak langsung
pajak langsung
pajak pasif
hukum pajak terbagi dua yaitu pajak hukum materil dan formal. yang termasuk pajak formal adalah
Objek pajak dan subjek pajak
Pph
UU KUP dan cara mendata dan menetapkan
dasar pengenaan pajak
tarif pajak
pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga adalah
Official assesment system
self assesment system
withhoalding tax system
fictive stelsel
stelsel campuran
Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, sebagai contohnya yaitu ...
Pajak kendaraan bermotor
pajak bumi dan bangunan
pajak penghasilan
pajak pertambahan nilai
pajak barang mewah
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat diantaranya adalah ..
pajak penghasilan
pajak hiburan
pajak restoran
pajak perhotelan
pajak reklamasi
Berikut ini yang merupakan ciri-ciri Official Assessmen System pada sistem pemungutan pajak yaitu
Pajak ditentukan Pihak Ketiga
wajib pajak bersifat aktif
fiscus hanya mengawasi
wajib pajak bersifat pasif
wajib pajak yang menentukan pajak sendiri
Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang sendiri, dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan menetapkan pajak sepenuhnya berada pada wajib pajak system ini dinamakan ..
economy assesment system
self assessment system
official assesment system
denemic assessment system
withhoalding
Berikut ini yang bukan fungsi pajak adalah ...
a. Fungsi budgetair
b. Sebagai alat pengatur
c. Sebagai alat penjaga stabilitas
d. Sarana redistribusi pendapatan
e. Pengendali kehidupan dan kemajuan BUMN
3. Berikut ini yang bukan asas pemungutan pajak adalah ...
a. Asas equality
b. Asas certainty
c. Asas convenience
d. Asas continuity
e. Asas economic
4. Pajak negara dan pajak daerah adalah pajak yang dibedakan atas ...
a. Lembaga pemungut
b. Sifatnya
c. Pihak yang menanggung
d. Asas pemungutannya
e. Tujuan pemungutannya
6. Pemungutan pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang – undang dan disesuaikan dengan kemampuan masing – masing individu. Selain itu, diberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan pembayaran, dan dapat mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak. Berdasarkan pernyataan di atas, pajak memiliki asas ...
a. Keadilan
b. Yuridis
c. Ekonomi
d. Finansial
e. Kesederhanaan
Bapak Amir akan membayar PBB Tahun 2024 yang dibayarkan di Bank BJB. Dalam ilustrasi tersebut sistem pemungutnya termasuk ke dalam ....
Pajak Perorangan
Pajak Langsung
Pajak Tidak Langsung
Pajak Daerah
Membayar pajak kendaraan yang dilakukan di kantor Samsat adalah lembaga yang memungut pajak dilingkup ....
Pusat
Kabupaten
Kota
Provinsi
dektorat dirjen pajak
Yang bukan termasuk ke dalam sistem pemungut pajak adalah ....
Official Assesment System
Self assessment system
Stelsel Riil
With Holding System
stelsel account
Berikut ini yang BUKAN contoh dari Pajak Daerah adalah .....
Pajak Reklame
Pajak Hotel
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Pertambahan Nilai
pajak rokok
Arti fungsi Pajak Budgetair adalah....
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan
Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan sarana, dan prasarana ekonomi, sosial, dan budaya
Pemerintah membebani rakyat agar membayar pajak yang diputuskan atas kesepakatan antara pemerintah dengan DPR
Pajak dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik di seluruh Indonesia. Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih besar, dikenakan pajak yang lebih tinggi untuk menegakkan keadilan sosial
