NEW
Font size
WorksheetsKuis Materi Fungsi dan Kedudukan Pancasila
Total questions: 73
Worksheet time: 24mins
UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukan ini adalah...
Semua peraturan harus dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
Presiden berhak mengubah pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.
UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum.
Sebagai hukum dasar tertulis (konstitusi), UUD NRI Tahun 1945 menjadi...
Dasar pembentukan peraturan daerah.
Pedoman bagi partai politik.
Acuan dan sumber bagi semua peraturan perundang-undangan lain.
Dokumen yang dapat diubah kapan saja oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam sistem hukum nasional, kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sering disebut sebagai supremasi hukum. Apa makna dari istilah tersebut?
Hukum hanya berlaku untuk pejabat negara.
Kekuasaan kehakiman lebih tinggi dari kekuasaan legislatif.
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi dan rujukan semua peraturan.
Semua warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum.
Setelah disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, UUD NRI Tahun 1945 langsung menempati posisi puncak dalam hierarki hukum. Apa sebutan yang paling tepat untuk posisi ini?
Norma Dasar Negara.
Peraturan Pemerintah.
Hukum Dasar Tertinggi.
Aturan Pelengkap.
Jika sebuah Undang-Undang (UU) yang baru dibuat oleh DPR dan Pemerintah isinya bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka UU tersebut akan diuji dan dibatalkan. Lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian ini adalah...
Mahkamah Agung (MA).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mahkamah Konstitusi (MK).
Komisi Yudisial (KY).
Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan struktural berarti UUD 1945 mengatur tentang...
Sifat dan ciri khas bangsa.
Hak-hak asasi warga negara secara rinci.
Kerangka dasar dan susunan lembaga-lembaga negara.
Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.
UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan dan Pasal-Pasal (Batang Tubuh). Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena memuat...
Tata cara perubahan konstitusi.
Rincian pembagian kekuasaan negara.
Pokok-pokok kaidah negara yang fundamental (staatsfundamentalnorm).
Aturan tentang pemilihan umum.
Apa perbedaan mendasar antara Konstitusi dan UUD NRI Tahun 1945?
Keduanya sama, hanya beda istilah.
Konstitusi selalu tertulis, UUD 1945 tidak.
Konstitusi mencakup hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis.
UUD 1945 adalah dokumen yang dibuat sebelum kemerdekaan, Konstitusi sesudah.
Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan untuk mengubah UUD berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menunjukkan sifatnya yang...
Supel (fleksibel).
Sederhana.
Rigid (kaku), karena memerlukan prosedur khusus.
Historis.
Jika seorang pejabat negara mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara yang dijamin UUD NRI Tahun 1945, maka kedudukan UUD 1945 berperan sebagai batas atas...
Kebebasan berpendapat masyarakat.
Kewajiban setiap warga negara.
Kekuasaan dan wewenang pemerintah/penguasa.
Peran lembaga swasta dalam pembangunan.
Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dapat diubah oleh lembaga manapun (kecuali melalui prosedur khusus oleh MPR) menunjukkan bahwa UUD 1945 adalah...
Hanya dokumen sejarah.
Hukum dasar yang paling tua.
Puncak dari segala sumber hukum.
Hanya berlaku untuk daerah tertentu.
Konsekuensi logis dari kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Landasan Hukum Tertinggi adalah...
Kepala negara harus seorang yang ahli hukum.
Setiap daerah boleh membuat UUD sendiri.
Semua peraturan di daerah (Perda) harus berpedoman pada UUD Tahun 1945.
Masyarakat wajib hafal seluruh pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.
Mengapa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dianggap tidak dapat diubah oleh MPR?
Karena isinya terlalu panjang.
Karena Pembukaan dibuat sebelum proklamasi.
Karena mengubah Pembukaan sama artinya dengan membubarkan negara dan mengubah dasar negara (Pancasila).
Karena Pembukaan hanya berisi kata-kata indah.
Jika Pancasila adalah pondasi dan cita-cita, maka UUD NRI Tahun 1945 dapat diibaratkan sebagai...
A. Atap (pelindung).
B. Cat dinding (pemanis).
C. Jendela dan pintu (akses keluar-masuk).
Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang...
Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Hanya berlaku di luar Batang Tubuh UUD 1945.
Menjiwai dan menjadi dasar filosofis bagi seluruh pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.
Boleh bertentangan dengan isi UUD NRI Tahun 1945.
Salah satu fungsi utama UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai alat kontrol. Apa maksud dari fungsi ini?
Mengontrol jalannya arus lalu lintas.
Mengontrol semua pendapat masyarakat.
Menguji dan memastikan peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.
Mengontrol jumlah penduduk di Indonesia.
UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai pengatur dalam penyelenggaraan negara, yaitu mengatur tentang...
Hak dan kewajiban warga negara secara detail.
Jadwal sidang tahunan MPR.
Cara kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan antar lembaga negara.
Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal keuangan.
Jika DPR mengeluarkan UU tentang hak-hak pekerja, maka UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai penentu dari...
Pihak yang harus membuat UU tersebut.
Hak dan kewajiban dasar yang harus dijamin dalam UU tersebut (misalnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak).
Batasan usia minimal pekerja.
Kapan UU tersebut harus diumumkan.
Seorang siswa bernama Marsya merasa peraturan sekolahnya terlalu mengekang kebebasan berorganisasi. Ia ingin membandingkan peraturan sekolah itu dengan jaminan hak berserikat dan berkumpul dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28. Dalam kasus ini, UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai...
Pengatur.
Alat Kontrol.
Pemersatu.
Sumber Sejarah.
UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan bernegara. Ini berarti UUD 1945 menjadi...
Satu-satunya sumber pendapatan negara.
Alasan utama pembubaran lembaga negara.
Dasar pijakan bagi semua aturan dan kebijakan pemerintah.
Dokumen yang bersifat rahasia negara.
Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," mencerminkan fungsi UUD 1945 sebagai...
Alat pemersatu bangsa.
Penentu dan penjamin hak warga negara.
Pengatur sistem pemerintahan.
Sumber hukum tidak tertulis.
Pemerintah hendak membangun infrastruktur baru dan memerlukan Undang-Undang tentang tata ruang. Dalam proses penyusunan UU ini, para perumus hukum harus selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada di UUD NRI Tahun 1945, misalnya tentang hak milik dan kemakmuran rakyat. Ini menunjukkan fungsi UUD 1945 sebagai...
A. Alat pemaksa.
B. Pedoman penyusunan peraturan.
C. Alat pengawas media massa.
D. Penentu batas wilayah.
Selain hukum dasar tertulis, konstitusi juga mencakup hukum dasar tidak tertulis yang disebut...
Yurisprudensi.
Traktat.
Konvensi.
Doktrin.
Contoh dari fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol yang paling jelas terlihat dalam praktik ketatanegaraan adalah...
Pengucapan sumpah Presiden.
Perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara.
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang.
Pembentukan kementerian baru oleh Presiden.
Mengapa UUD NRI Tahun 1945 juga berfungsi sebagai pemersatu bangsa?
Karena proses amandemennya melibatkan seluruh elemen bangsa.
Karena isinya mengatur hak dan kewajiban seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, dan ras.
Karena UUD 1945 dibuat oleh para pendiri bangsa yang beragam.
Karena UUD 1945 ditetapkan bersamaan dengan hari kemerdekaan.
UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai dasar operasional penyelenggaraan negara, yang artinya...
UUD 1945 mengatur tata cara operasi militer.
UUD 1945 menjadi dasar dalam menjalankan semua kegiatan pemerintahan dan negara.
UUD 1945 hanya mengatur lembaga-lembaga negara tertentu
UUD 1945 menjadi dasar dalam menjalankan penyelenggaraan daerah dan negara
Seorang anggota DPR menyampaikan usulan untuk membuat peraturan yang mengatur pembatasan penggunaan media sosial. Sebelum usulan ini disetujui, banyak pihak mempertanyakan apakah peraturan tersebut melanggar Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 tentang hak berkomunikasi. Tindakan mempertanyakan kesesuaian ini menunjukkan UUD 1945 sedang menjalankan fungsi...
A. Penentu Batas Wewenang.
B. Hukum Dasar Tidak Tertulis.
C. Alat Kontrol Norma Hukum.
D. Pedoman Politik Luar Negeri.
Fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai Pengatur ditunjukkan dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, yaitu mengatur...
Wewenang, hak, dan kewajiban Presiden dan Wakil Presiden.
Jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Prosedur pengesahan perjanjian internasional.
Tata cara pengangkatan duta besar.
Dalam konteks penegakan hukum dan keadilan, fungsi UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Menggantikan peran kepolisian dan kejaksaan.
Menjadi landasan hukum tertinggi yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di mata hukum (Pasal 27 ayat 1).
Mengatur secara detail hukuman bagi setiap tindak pidana.
Memberikan kekebalan hukum kepada pejabat tinggi.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pajak baru. Sebagian masyarakat merasa PP ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945. Jika permasalahan ini dibawa ke pengadilan, UUD 1945 berperan penting sebagai...
Bukti sejarah.
Dasar hukum untuk memihak pemerintah.
Tolok ukur tertinggi untuk menilai keabsahan dan keadilan PP tersebut.
Sumber hukum yang bisa diabaikan dalam kasus pajak.
Jika UUD NRI Tahun 1945 bersifat supel (elastis), hal ini berarti...
UUD 1945 dapat diubah setiap saat tanpa prosedur khusus.
UUD 1945 tidak mengatur hal-hal yang bersifat penting.
UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok yang dapat dikembangkan melalui undang-undang sesuai perkembangan zaman.
UUD 1945 hanya berlaku dalam keadaan damai.
Mengapa perubahan UUD NRI Tahun 1945 harus melalui proses yang rumit dan memerlukan suara 2/3 dari anggota MPR yang hadir?
A. Agar hanya politisi senior yang bisa mengubahnya.
B. Agar UUD 1945 terlihat lebih bergengsi.
C. Karena UUD 1945 adalah hukum dasar negara yang sangat penting dan perubahannya harus dijaga.
Sebuah negara tanpa konstitusi (UUD) diibaratkan seperti sebuah kapal tanpa kompas. Analogi ini menunjukkan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai...
Alat pertahanan negara.
Pedoman, arah, dan kerangka dalam menjalankan pemerintahan negara.
Simbol kedaulatan rakyat.
Batasan jumlah penduduk.
Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jika pada kenyataannya masih banyak anak terlantar yang tidak mendapat perhatian, maka ini menunjukkan adanya...
Kegagalan UUD 1945 sebagai alat kontrol.
Perlunya amandemen terhadap Pasal 34.
Tantangan dalam melaksanakan fungsi UUD 1945 sebagai penentu hak dan kewajiban negara/pemerintah.
Kesalahan dalam pembagian kekuasaan negara.
Mengapa UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan di posisi teratas dalam hierarki perundang-undangan (Tap MPR No. III/MPR/2000)?
Karena UUD 1945 dibuat lebih dulu.
Karena UUD 1945 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.
Karena UUD 1945 mengatur segala hukum dasar dan menjadi sumber bagi semua peraturan lain.
Karena UUD 1945 merupakan dokumen yang paling tebal.
Pernyataan "Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertinggi dan mengikat" memberikan konsekuensi bahwa...
Hanya pejabat yang wajib mematuhinya.
Presiden dapat membatalkan semua UU.
Semua lembaga negara, warga negara, dan peraturan harus tunduk pada UUD NRI Tahun 1945.
UUD 1945 dapat diubah oleh Mahkamah Agung.
Konvensi (hukum dasar tidak tertulis) tetap harus berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945. Jika ada konvensi yang bertentangan, maka...
Konvensi tersebut menjadi hukum baru.
UUD 1945 harus diubah menyesuaikan konvensi.
Konvensi tersebut dianggap tidak berlaku atau harus disesuaikan.
Masalah diselesaikan melalui pemungutan suara rakyat.
Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri. Jika sebuah Peraturan Daerah (Perda) membatasi akses warga terhadap pendidikan dan kebudayaan, fungsi UUD 1945 yang dilanggar adalah fungsi...
Pengatur Tata Kerja Lembaga.
Alat Kontrol dan Penentu Hak Warga Negara.
Pemersatu Nasional.
Landasan Operasional.
UUD NRI Tahun 1945 bersifat tertulis dan singkat. Sifat singkat (memuat aturan-aturan pokok saja) memiliki tujuan agar...
Mudah dicetak dan disebarkan.
UUD 1945 tidak ketinggalan zaman dan dapat dikembangkan dalam undang-undang yang lebih detail.
Perubahan UUD 1945 menjadi lebih mudah.
Hanya mengatur hubungan antar lembaga negara.
Dalam fungsi pengatur, UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit memisahkan dan membatasi kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif (trias politika). Hal ini bertujuan untuk...
Mempermudah koordinasi anta lembaga.
Menghemat biaya operasional negara.
Mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan yang absolut dan otoriter.
Memastikan hanya satu lembaga yang paling berkuasa.
Jika UUD NRI Tahun 1945 dicabut atau diubah seluruhnya, apa yang akan terjadi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan pandangan hukum?
Negara akan tetap berjalan seperti biasa.
Hanya sistem pemerintahannya yang berubah.
Secara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan kehilangan fondasi dan dasar pembentukannya.
Hanya nama negara yang perlu diganti.
Warga desa Talok hendak mengadakan pemilihan kepala desa. Aturan mengenai pemilihan tersebut merujuk pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang mana UU ini sendiri dibuat berpedoman pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Dalam rangkaian ini, UUD 1945 berperan sebagai...
Sumber Hukum Tidak Tertulis.
Acuan Utama dalam Pembentukan Seluruh Aturan di Bawahnya.
Alat Pemberi Otonomi.
Dokumen yang hanya berlaku di tingkat pusat.
Fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai Pedoman atau Acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mengharuskan setiap kebijakan publik...
Dibuat berdasarkan kesukaan pemimpin.
Tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar dan tujuan negara yang termuat dalam UUD 1945.
Hanya mengutamakan kepentingan daerah tertentu.
Dibuat tanpa melibatkan lembaga yudikatif.
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 sebanyak empat kali bertujuan untuk...
Membuat UUD 1945 menjadi lebih kaku.
Mengganti ideologi negara.
Menyempurnakan dan memperjelas aturan dasar agar sesuai dengan tuntutan reformasi dan perkembangan demokrasi.
Mengurangi peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA) berpotensi merugikan hak-hak masyarakat adat. Organisasi tersebut kemudian mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi. Tindakan ini merupakan implementasi dari fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai...
Penentu Batas Kekuasaan Pemerintah.
Alat Kontrol terhadap Kepatuhan Norma Hukum yang Lebih Rendah.
Landasan Operasional.
Pedoman Politik Luar Negeri.
Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum positif tertinggi mengandung makna bahwa...
Hukum tersebut berlaku secara otomatis tanpa perlu diumumkan.
Hukum tersebut dibuat berdasarkan keputusan mayoritas.
UUD 1945 berlaku dan mengikat secara sah untuk seluruh komponen negara, dan tidak ada hukum lain yang lebih tinggi.
UUD 1945 merupakan hukum yang paling modern.
Dalam konteks hak asasi manusia, UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai penjamin karena...
UUD 1945 hanya mengatur hak-hak politik.
UUD 1945 dibuat oleh wakil-wakil rakyat.
Pasal-pasal UUD 1945 menetapkan dan melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup, berpendapat, dan beragama.
UUD 1945 dapat diubah dengan mudah.
Salah satu ciri UUD NRI Tahun 1945 yang bersifat tertulis adalah...
Hanya berlaku pada waktu tertentu.
Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat dan diumumkan secara resmi.
Tidak boleh diubah sama sekali.
Hanya mengatur urusan dalam negeri.
Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen). Ketentuan ini secara jelas menunjukkan fungsi UUD 1945 sebagai...
A. Pengatur Cara Kekuasaan Negara Disusun dan Dilaksanakan.
B. Penentu Tujuan Nasional.
C. Alat Pemersatu Bangsa.
D. Konvensi Pemerintahan.
Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 yang menempatkannya sebagai sumber dari semua sumber hukum di Indonesia secara hirarkis didasarkan pada...
Peraturan Presiden.
Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Keputusan Mahkamah Agung.
Pengertian konstitusi secara sempit adalah...
Hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
Undang-Undang Dasar (dokumen tertulis yang memuat aturan dasar negara).
Tujuan dan cita-cita negara.
Semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
Seorang Kepala Daerah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan semua warganya untuk mengikuti ajaran agama tertentu. Kebijakan ini segera mendapat protes karena melanggar jaminan kebebasan beragama dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29. Dalam konteks ini, UUD 1945 bertindak sebagai...
Pedoman pembangunan daerah.
Sumber inspirasi politik.
Pembatas mutlak bagi kekuasaan pemerintah daerah.
Penentu tata cara pemilihan kepala daerah.
UUD NRI Tahun 1945 memiliki sifat rigid (kaku) karena...
Isinya tidak pernah berubah sejak 1945.
Untuk mengubahnya diperlukan mekanisme dan prosedur khusus (Pasal 37).
Hanya memuat sedikit pasal.
Lembaga yang mengubahnya hanya satu orang.
Fungsi UUD NRI Tahun 1945 yang paling berkaitan dengan upaya mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia...", adalah fungsi sebagai...
A. Alat pemaksa.
B. Alat kontrol.
C. Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan negara.
D. Sumber dari hukum tidak tertulis.
Masyarakat Indonesia sangat majemuk (beragam). UUD NRI Tahun 1945 mencantumkan pengakuan dan jaminan hak-hak yang sama bagi semua warga negara. Hal ini memperkuat fungsi UUD 1945 sebagai...
Alat pengatur ekonomi.
Pemersatu bangsa dalam keberagaman.
Landasan hukum internasional.
Dasar pembuatan Undang-Undang.
Konsekuensi dari fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai pengatur adalah...
Hak warga negara menjadi tidak terbatas.
Tidak ada pembagian kekuasaan.
Adanya pembagian kekuasaan yang jelas antar lembaga negara sesuai Pasal 4 sampai Pasal 25.
Presiden dapat mengeluarkan hukum tanpa persetujuan DPR.
Pemerintah hendak membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain (traktat). Menurut UUD NRI Tahun 1945, Presiden berhak membuat perjanjian internasional, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku (Pasal 11). Ini menunjukkan UUD 1945 berfungsi sebagai...
A. Alat pemaksa.
B. Landasan Konvensional.
C. Pengatur wewenang dan prosedur kerja antar lembaga.
D. Dokumen politik luar negeri.
Jika suatu negara memiliki konstitusi yang hanya berupa satu dokumen tertulis dan tidak mengizinkan adanya hukum dasar tidak tertulis, maka konstitusi tersebut memiliki pengertian dalam arti...
A. Luas.
B. Sempit.
C. Konvensi.
D. Universal.
UUD NRI Tahun 1945 adalah lex superiori derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah). Pernyataan ini menegaskan kedudukan UUD 1945 sebagai...
Alat penyelamat negara.
Hukum dasar tertinggi.
Hukum yang paling fleksibel.
Dokumen yang bersifat sementara.
Fungsi UUD NRI Tahun 1945 yang paling efektif dalam mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah fungsi sebagai...
Pemersatu Bangsa.
Penentu Hak dan Kewajiban.
Pengatur dan Pembatas Kekuasaan Pemerintah/Penguasa.
Pedoman Politik Luar Negeri.
Setelah amandemen, UUD NRI Tahun 1945 memuat bab khusus tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A sampai 28J). Penambahan ini mencerminkan fungsi UUD 1945 yang semakin kuat sebagai...
A. Alat pemaksa bagi warga negara.
B. Landasan pembangunan ekonomi.
C. Penjamin dan Pelindung Hak dan Kebebasan Individu.
D. Dokumen yang semakin singkat.
UUD NRI Tahun 1945 bersifat mengikat bagi penyelenggara negara dan warga negara. Mengikat bagi penyelenggara negara berarti...
Mereka boleh membuat peraturan tanpa batas.
Kekuasaan mereka dibatasi dan diatur sesuai ketentuan UUD 1945.
Mereka harus selalu memenangkan pemilu.
Mereka memiliki kekebalan hukum penuh.
Jika Mahkamah Konstitusi menyatakan sebuah Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (melalui judicial review), maka Undang-Undang tersebut...
Tetap berlaku sampai ada UU baru.
Kehilangan kekuatan hukum mengikat.
Hanya berlaku di beberapa daerah.
Harus ditinjau ulang oleh Presiden.
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai perekonomian nasional dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Jika sebuah peraturan mengizinkan penguasaan penuh sumber daya alam vital oleh pihak swasta tanpa kontrol negara, maka UUD 1945 berfungsi sebagai...
Alat kontrol terhadap penyimpangan prinsip ekonomi konstitusional.
Landasan hukum swastanisasi.
Pedoman penyusunan anggaran.
Dasar pembuatan mata uang.
Dalam setiap hukum dasar tertulis, UUD NRI Tahun 1945 juga disebut sebagai konstitusi politik. Makna dari sebutan ini adalah...
UUD 1945 hanya dipakai oleh partai politik.
UUD 1945 memuat aturan-aturan fundamental tentang pembentukan, pembagian, dan pelaksanaan kekuasaan negara.
UUD 1945 tidak berlaku untuk warga negara biasa.
UUD 1945 dibuat oleh para politisi.
Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan perwujudan dari Pancasila, membuatnya memiliki kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental. Hal ini memberikan fungsi bahwa Pembukaan UUD 1945 menjadi...
Bagian yang dapat diubah oleh MPR.
Penjelas detail dari setiap pasal.
Sumber cita hukum dan moral bagi seluruh pasal dalam UUD 1945 dan hukum di bawahnya.
Aturan yang bersifat sementara.
UUD NRI Tahun 1945 menjadi kerangka kerja (framework) yang memberi legitimasi (pengesahan) bagi semua aturan di bawahnya. Fungsi ini sangat penting untuk...
Mempermudah pekerjaan Presiden.
Menjaga kepastian dan ketertiban hukum dalam bernegara.
Meningkatkan jumlah anggota DPR.
Mempercepat proses pemilu.
Di sebuah rapat desa, warga sepakat untuk membuat aturan baru. Namun, aturan tersebut harus segera dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa...
Aturan desa lebih penting dari aturan negara.
Aturan yang lebih tinggi harus diubah.
Aturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tidak berlaku.
Semua aturan dapat diberlakukan tanpa batas.
Prinsip yang diterapkan dalam kasus ini berkaitan dengan fungsi UUD 1945 sebagai...
Pengatur hubungan internasional.
Penentu batas wilayah.
Alat Kontrol dalam hierarki perundang-undangan.
Sumber hukum adat.
Hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai...
Sumber inspirasi bagi seniman.
Batasan sekaligus perlindungan hukum yang harus dihormati oleh negara dan warga negara lain.
Dokumen yang bersifat rahasia.
Dasar penarikan pajak.
Jika UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki fungsi pengatur, maka yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan negara adalah...
Kesejahteraan rakyat meningkat.
Terjadinya kekacauan karena tidak ada kejelasan pembagian kekuasaan dan wewenang lembaga negara.
Hubungan internasional menjadi lebih baik.
Jumlah partai politik berkurang.
Sifat UUD NRI Tahun 1945 yang singkat dan supel (elastis) menunjukkan bahwa...
Isinya harus segera diubah.
UUD 1945 tidak penting.
UUD 1945 dapat menyesuaikan diri dengan dinamika dan perkembangan masyarakat tanpa harus sering diubah secara keseluruhan.
Semua peraturan di bawahnya tidak diperlukan lagi.
Setelah peristiwa reformasi tahun 1998, tuntutan untuk membatasi masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode tercantum dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen). Perubahan ini merupakan implementasi nyata dari fungsi UUD 1945 sebagai...
Landasan Pemersatu Bangsa.
Pembatas Kekuasaan dan Pencegah Otoritarianisme.
Sumber Hukum Tidak Tertulis.
Pengatur Kebijakan Ekonomi.
