wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Training Legislatif Dasar DPM FT 2025

Total questions: 15

Worksheet time: 5mins

Name
Class
Date
1.

1.           Bentuk pemerintahan mahasiswa yang mengutamakan asas musyawarah dalam penyelesaian masalah dan memiliki mekanisme koordinasi antar lembaga di tingkat pusat ke tingkat fakultas/jurusan yang bersifat koordinasi adalah...

a)

Federasi Mahasiswa (FeMa)

b)

Sistem Campuran

c)

Republik Mahasiswa (ReMa)

d)

Keluarga Mahasiswa (KeMa)

2.

Salah satu ciri utama dari Sistem Pemerintahan Mahasiswa Presidensial, yang membedakannya dengan sistem Parlementer, adalah...

a)

Presiden mahasiswa menjalankan fungsi eksekutif secara mandiri dan tidak dapat diberhentikan oleh legislatif sebelum masa jabatannya habis

b)

Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif

c)

Pemimpin eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif

d)

Legislatif dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya

3.

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) sebagai lembaga legislatif memiliki beberapa hak. Hak yang digunakan oleh DPM untuk menghimpun pendapat dalam menyikapi kebijakan lembaga eksekutif adalah...

a)

Hak Interpelasi

b)

Hak Budget

c)

Hak Angket

d)

Hak Insiatif

4.

Inti dari Berpikir Ilmiah yang harus diterapkan oleh anggota legislatif dalam forum adalah proses berpikir yang...

a)

Mengedepankan hasil musyawarah mufakat, meskipun data pendukung belum lengkap

b)

Berbasis fakta & data, sistematis, logis, kritis, serta menghindari prasangka & bias

c)

Sistematis, logis, kritis, dan mempertimbangkan aspek historis lembaga

d)

Berdasarkan pada asumsi mayoritas anggota, terstruktur, dan terukur secara kuantitatif

5.

Dalam konteks pengambilan keputusan ilmiah di forum legislatif, urutan langkah-langkah yang benar setelah tahap Identifikasi Masalah adalah...

a)

Analisis alternatif, lalu evaluasi

b)

Kumpulkan data, lalau analisis alternatif

c)

Evaluasi, lalu pilih solusi terbaik

d)

pilih solusi terbaik, lalu kumpulkan data

6.

Visi pembangunan Kota Magelang untuk periode 2025-2029 adalah 'Kota Perdagangan dan Jasa yang Harmonis, Humanis, Nyaman, dan Berkelanjutan.' Visi ini diwujudkan melalui enam misi pembangunan. Salah satu misi yang secara spesifik berfokus pada perbaikan tata kelola internal pemerintahan adalah...

a)

Menciptakan masyarakat yang bermartabat dan inklusif

b)

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik

c)

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

d)

Meningkatkan infrastruktur yang inovatif dan berwawasan lingkungan

7.

Kota Magelang menerapkan prinsip evidence-based policy. Salah satu indikator kinerja makro daerah yang menurut analisis perlu menjadi perhatian agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif adalah...

a)

Opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP)

b)

Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT)

c)

Indeks Gini (Ketimpangan) yang naik sedikit

d)

Peningkatan IPM yang signifikan

8.

   Tahapan siklus kebijakan publik Kota Magelang berbasis partisipasi diawali dengan Identifikasi Masalah yang dilakukan melalui Musrenbang RT. Setelah proses ini, tahap selanjutnya dalam perumusan kebijakan adalah...

a)

Perumusan kebijakan, yang dilakukan melalui analisis berbasis data bersama para pihak (FGD)

b)

Penetapan dan implementasi kebijakan, yang diterjemahkan ke dalam RKPD dan APBD

c)

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

d)

Monitoring dan Evaluasi, yang hasilnya menjadi dasar penyempurnaan kebijakan

9.

Salah satu tujuan dari berpikir ilmiah adalah Menguasai teknik pengambilan keputusan berbasis data. Mengapa pengambilan keputusan ilmiah (berbasis data) dianggap penting dalam konteks lembaga legislatif mahasiswa ?

a)

Memungkinkan legislatif untuk menjatuhkan eksekutif melalui mosi tidak percaya

b)

membantu melatih komunikasi efektif dalam forum legislatif

c)

Menghindari prasangka dan bias pribadi pimpinan lembaga

d)

Meningkatkan kredibilitas lembaga, mengurangi konflik internal, dan menghasilkan keputusan yang adil & transparan

10.

Menurut John Locke, pembagian kekuasaan terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Federatif. Sementara itu, Trias Politica oleh Montesquieu yang diadopsi di Indonesia membagi kekuasaan menjadi...

a)

Legislatif, Eksekutif, dan Konstitutif

b)

Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

c)

Legislatif, Eksekutif, dan Auditif

d)

Eksekutif, Yudikatif, dan Konsultatif

11.

Dalam Student Government yang mengadopsi Trias Politica, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) seringkali memegang fungsi...

a)

Yudikatif, dengan melaksanakan musyawarah mahasiswa dan menyelenggarakan sidang istimewa

b)

federatif, sebagai penghubung antara mahasiswa dan pihak universitas

c)

legislatif, sebagai pembuat peraturan

d)

Eksekutif, sebagai pelaksana pemerintahan

12.

Sistem pemerintahan mahasiswa yang memadukan kelebihan parlementer dan presidensiil, di mana Eksekutif tetap harus berkoordinasi erat dengan legislatif (misalnya dalam pengesahan kabinet dan penyusunan undang-undang internal) disebut sebagai...

a)

Sistem Parlementer Murni

b)

Sistem Campuran / Semi

c)

Sistem federal

d)

Sistem Presidensial Murni

13.

Salah satu fungsi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah Social Control. Maksud dari fungsi ini adalah BEM berperan untuk...

a)

Memandang setiap kebijakan yang dibuat oleh kampus maupun lembaga pemerintahan Indonesia

b)

Membangun kerja sama dengan seluruh organisasi mahasiswa lainnya

c)

Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan dan kesenian

d)

Menjadi agen perubahan sebagai penggerak perubahan ke arah yang lebih baik

14.

Prinsip Kepemimpinan publik era Damar-Sri Harso di Kota Magelang menitikberatkan pada tiga prinsip utama. Prinsip Humanisme dalam pelayanan memiliki makna...

a)

Memastikan setiap kebijakan menjadi langkah maju yang terarah, berbasis data, dan berkesinambungan

b)

Menempatkan nilai kemanusiaan dan empati sebagai dasar setiap keputusan, agar pelayanan publik menyentuh kebutuhan warga

c)

Mewujudkan sinergi antara para aktor hexahelix dengan satu tujuan bersama

d)

Meningkatkan kredibilitas lembaga melalui peningkatan skor SAKIP dan RB

15.

Mengapa Komunikasi Efektif dianggap penting dalam konteks forum legislatif?

a)

Agar DPM dapat menguasai teknik pengambilan keputusan berbasis data

b)

Untuk membatasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan (Trias Politica)

c)

Untuk membastikan bahwa semua anggota legislatif memiliki latar belakang pendidikan yang sama

d)

Karena komunikasi efektif dapat menyampaikan gagasan jelas, menghindari salah paham, dan membangun kepercayaan publik