Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap MPR

Keputusan Presiden

Proklamasi Kemerdekaan

Pancasila

Segala bentuk peraturan perundangan

Undang-undang dasar yang disahkan MPR

Adat kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan yang berlaku

Ketetapan presiden yang tidak diumumkan

Keputusan pengadilan

Menghapus seluruh pasal dalam UUD 1945

Menyesuaikan isi konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat

Mengubah bentuk negara

Menambah lembaga negara baru

Menghapus sistem pemerintahan yang lama

Tujuan negara, dasar negara, dan cita-cita nasional bangsa Indonesia

Aturan tentang lembaga negara

Ketentuan peralihan hukum

Penjabaran pasal-pasal UUD

Penjelasan amandemen konstitusi

Pancasila merupakan bagian dari batang tubuh UUD 1945

Pancasila menjadi sumber nilai dan semangat dalam penyusunan konstitusi

Konstitusi menjadi sumber nilai Pancasila

Keduanya tidak memiliki hubungan langsung

Pancasila hanya berlaku dalam bidang sosial

UUD 1945 - TAP MPR - UU/PERPPU - PP - PERPRES - PERDA PROV - PERDA KAB/KOTA

Tap MPR - UUD 1945 - PP - PERPRES - PERDA PROV - PERDA KAB/KOTA

Undang-Undang Dasar 1945 - TAP MPR - UU/PERPPU - PERPRES - PP - PERDA PROV - PERDA KAB/KOTA

Undang-Undang Internasional - UUD 1945 - TAP MPR - UU/PERPPU - PERPRES - PP - PERDA

UUD 1945 - UU /PERPPU - TAP MPR - PP - PERPRES - PERDA PROV- PERDA KAB/KOTA

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Peraturan Presiden

Ketetapan MPR

Peraturan Daerah

Permendikbud

Menetapkan keputusan politik dan hukum yang bersifat penetapan

Menyusun undang-undang baru

Menetapkan keputusan pemerintah daerah

Mengatur pelaksanaan hukum pidana

Menetapkan kebijakan ekonomi nasional

DPR

Presiden

MPR

Mahkamah Konstitusi

Gubernur

Hukum dasar negara

Peraturan pelaksana dari undang-undang agar dapat dilaksanakan

Aturan daerah provinsi

Keputusan internal lembaga negara

Peraturan tambahan hukum pidana

Produk hukum DPR

Peraturan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah pusat

Ketetapan MPR

Keputusan Mahkamah Agung

Undang-undang turunan provinsi

DPRD Provinsi bersama Gubernur

DPR dan Presiden

Menteri Dalam Negeri

Presiden dan MPR

DPRD Kabupaten dan Bupati

Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah

larangan merokok di lingkungan sekolah

makanan bergizi gratis

Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Peraturan tentang Evaluasi Sekolah

Semua peraturan di Indonesia harus bersumber dan tidak bertentangan dengan Pancasila

Pancasila merupakan hukum adat tertua

Pancasila berisi norma-norma internasional

Pancasila dijadikan simbol kenegaraan

Pancasila hanya berlaku dalam bidang sosial budaya

Menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia

Menjadi dasar pembentukan MPR dan DPR

Hanya mengatur sistem pemerintahan

Menentukan kebijakan politik luar negeri

Berisi aturan teknis penyelenggaraan negara

Individualisme

Musyawarah untuk mufakat

Kompetisi bebas

Nasionalisme sempit

Netralitas politik

Keinginan pihak mayoritas

Keuntungan individu tertentu

Nilai-nilai Pancasila dan norma hukum yang berlaku

Keputusan sepihak guru atau ketua kelas

Pendapat yang paling cepat disetujui

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Presiden

Mahkamah Agung

Dewan Perwakilan Daerah

Tidak memiliki pembagian kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan melalui aturan hukum dasar negara

Seluruh keputusan diambil oleh kepala negara tanpa batas

Semua kebijakan berdasarkan adat semata

Pemerintahan berjalan tanpa hukum tertulis