UU RI Nomor 12 Tahun 2010

UU RI Nomor 20 Tahun 2003

UU RI Nomor 10 Tahun 2009

UU RI Nomor 23 Tahun 2014

Organisasi sukarela

Organisasi kepanduan lokal

Organisasi nonpemerintah

Organisasi berbadan hukum

Masyarakat, di bawah pengawasan DPR

Kwartir Nasional, di bawah Ketua Umum

Pemerintah, di bawah pembinaan Presiden

Pemerintah Daerah, di bawah Gubernur

Ketua Kwartir Nasional

Ketua Dewan Kehormatan Nasional

Ketua Majelis Pembimbing Nasional

Pembina Kehormatan Pramuka

Forum Pemuda ASEAN

Organisasi Kepanduan Dunia

Kwartir Dunia

Majelis Dunia Kepanduan

Di Jakarta Pusat

Di kantor Kwartir Nasional

Di Ibukota Negara Republik Indonesia

Di setiap provinsi Indonesia

12 Agustus

 13 Agustus

14 Agustus

15 Agustus

Penyatuan organisasi kepanduan di Indonesia menjadi Gerakan Pramuka

Pembentukan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Pelantikan Presiden sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional

Penerbitan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010

Sebagai tanda dimulainya tahun pendidikan kepramukaan

Sebagai peringatan kelahiran Gerakan Pramuka dan pengingat semangat persatuan

Sebagai peringatan Hari Pendidikan Nasional

Sebagai penghargaan kepada anggota pramuka berprestasi

UUD 1945

Pancasila

Tri Satya

Dasadarma

Karena Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia

Karena merupakan semboyan organisasi kepanduan dunia

Karena sesuai keputusan Kwartir Nasional

Karena amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010

Mencetak kader politik dan pemimpin pemerintahan

Menghasilkan generasi muda yang cerdas akademis

Membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berjiwa patriotik

Melatih kemampuan bela negara secara militer

Tangguh, tanggap, tangkas, dan tangguh

Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, disiplin, dan peduli

Inovatif dan berjiwa wirausaha

Kritis terhadap lingkungan sosial

Melakukan penelitian tentang generasi muda

Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan nasional

Membina kegiatan sosial kemasyarakatan

Menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda

Menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian kaum muda

Mengembangkan kemampuan organisasi politik

Menjalin hubungan dengan organisasi internasional

Menguatkan budaya kompetisi individu

Sebagai alat politik pemerintah

Sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia

Sebagai lembaga pendidikan formal nasional

Sebagai organisasi profesi kepanduan

Politik, profesional, dan komersial

Sosial, sukarela, dan mandiri

Pemerintahan, wajib, dan birokratis

Ekonomi, formal, dan berjenjang

Keanggotaan bersifat wajib bagi seluruh pelajar

Keikutsertaan anggota berdasarkan kesadaran dan kemauan sendiri

Semua kegiatan harus ditetapkan oleh pemerintah

Partisipasi hanya untuk anggota dewasa

Bergantung pada bantuan luar negeri

Beroperasi di bawah lembaga politik

Menunggu petunjuk pemerintah untuk setiap kegiatan

Gerakan Pramuka mampu mengatur dan melaksanakan kegiatannya sendiri

Pendidikan dan sosial

Kepramukaan dan pembinaan karakter

Politik praktis

Pengabdian masyarakat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pengutamaan kegiatan politik praktis

Pengembangan usaha ekonomis untuk kwartir

Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Penekanan pada pendidikan formal di sekolah

Peduli terhadap bangsa, tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya.

Menjadikan kegiatan pramuka sebagai program pemerintahan.

Melaksanakan kegiatan bersifat komersial untuk pendanaan.

Menyatakan netralitas terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pengutamaan persaingan eksklusif antar kwartir

Penggabungan atribut politik pada seragam

Penyusunan kurikulum di bawah kementerian pendidikan

Taat pada Kode Kehormatan Pramuka

Pembelajaran berbasis telekonferensi formal

Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka

Kegiatan administratif kwartir.

Pelatihan administratif pengurus

Kompetisi finansial antar gugus depan

Pelaporan pajak kwartir

Administrasi sekolah

Berkompetisi

Pelaporan keuangan ke publik tiap minggu

Penggunaan atribut politik dalam perkemahan

Kegiatan di alam terbuka

Pemberian tugas birokrasi kepada peserta didik

Kurikulum nasional formal semata

Program kementerian pendidikan

Sistem Among

Metode pengajaran jarak jauh

Sejarah perjuangan dan budaya bangsa

Standar internasional organisasi kepanduan asing

Panduan politik lokal

Kebijakan pemasaran kwartir

Menetapkan belajar bahasa asing untuk seluruh peserta

Mengemas pendidikan kepramukaan sesuai nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa

Menggantikan nilai-nilai lokal dengan nilai bisnis

Membatasi kegiatan pada ruangan tertutup

Mengutamakan persaingan individu tanpa kerjasama

Berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antarmanusia

Bergantung sepenuhnya pada instruksi administratif

Fokus pada kemampuan ekonomi semata

Menyederhanakan hubungan antar anggota menjadi administratif saja

Mengutamakan kegiatan formal di dalam ruangan

Menjalankan Metode Kepramukaan secara terpadu

Melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah

Norma dan pedoman perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka

Aturan administratif pendaftaran anggota

Panduan kegiatan upacara pembukaan

Struktur organisasi Kwartir

Menjalani kegiatan administratif oleh kwartir

Pendidikan, latihan, dan contoh teladan dari tenaga pendidik

Pemberian kewenangan memimpin bagi setiap anggota

Kegiatan komersial untuk mendanai program

Nama unit kebijakan Majelis Pembimbing

Lambang seragam pramuka

Satu frasa/ungkapan singkat yang menjadi pedoman semangat pramuka.

Penghargaan setiap anggota yang mengabdi lebih dari 5 tahun di gugus depan

Menjadi pedoman administratif gugus depan

Menjadi inspirasi dan pedoman moral bagi peserta didik

Menentukan kurikulum formal sekolah

Menjadi dasar hukum disiplin kegiatan Pramuka

Jalur komunikasi administratif kwartir

Jalur pencarian solusi atas setiap masalah yang dihadapi oleh anggota Gerakan Pramuka

Cara atau lingkungan pelaksanaan pendidikan kepramukaan (mis. jalur pendidikan formal, komunitas, dsb.).

Cara melaksanakan kegiatan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh anggota

Hanya kebijakan kwartir nasional

Karakteristik peserta didik dan konteks penyelenggaraan

Preferensi Kwartir Ranting

Preferensi Mabigus

Ramu, Rakit, Terap

Mula, Bantu, Tata

Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega

Anggota Muda, Anggota Remaja, Anggota Dewasa

Menentukan struktur organisasi kwartir

Menetapkan iuran anggota per jenjang

Menetapkan kewajiban administratif peserta

Menyusun program pendidikan sesuai usia dan perkembangan peserta didik

4 sampai 6 tahun saja dan seterusnya dengan pertimbangan mengikuti pendidikan kepramukaan

7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan

Di atas 25 tahun

Hanya usia sekolah saja

Pramuka Tamu Siaga

Calon Pramuka Siaga

Kelompok Pra Siaga

Tidak dapat dihimpun karena tidak sesuai dengan AD ART Gerakan Pramuka

Pembina pramuka

Satuan Organisasi Pramuka

Instruktur

Pembina pramuka, pelatih pembina, pamong satuan karya pramuka, dan instruktur

Pembina pramuka

Satuan Organisasi Pramuka

Instruktur

Pembina pramuka, pelatih pembina, pamong satuan karya pramuka, dan instruktur

Modul pelatihan kwartir

Syarat Kecakapan Umum, Syarat Kecakapan Khusus, dan Syarat Pramuka Garuda sesuai golongan

Program Magang Pekerjaan Industri

Kurikulum akademik sekolah formal

Program Kerja

Materi Latihan dan Kegiatan Aktualisasi Pramuka

Sertifikasi Komersial Keahlian Profesi

Kursus, pelatihan, serta peningkatan kapasitas dan keterampilan

Gugus Depan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Organisasi sosial-komersial

Sekolah formal

Kwartir-Kwartir

Berbasis komunitas profesional

Merupakan unit di bawah satuan karya

Dikoordinasikan oleh kwartir ranting dan kwartir cabang

Terbentuk secara otomatis tanpa izin kwartir

Berpangkalan di pendidikan formal

Berpangkalan di kantor pemerintahan

Berpangkalan di lembaga donor

Hanya terdiri atas anggota dewasa

Menjalankan fungsi pemerintahan daerah

Mengembangkan sumber daya manusia Gerakan Pramuka

Menggantikan gugus depan

Mengembangkan aturan Kepramukaan yang sudah tidak relevan

Hanya di tingkat nasional

Hanya di tingkat sekolah formal

Sesuai kondisi wilayah masing-masing

Cabang, daerah, dan nasional sesuai wewenang masing-masing

Penilaian terhadap kegiatan kwartir

Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak pemangku kepentingan.

Penilaian administratif pangkalan

Penghapusan program-program yang tidak menguntungkan.

Evaluasi tidak dimaksudkan untuk pemetaan mutu pendidikan kepramukaan

Peserta didik

Pembina

Kwartir

Kelayakan struktur organisasi

Kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang

Program latihan untuk pencapaian prestasi

Tingkatan peserta didik untuk mendapatkan Tanda Kecakapan Umum (TKU)

Keputusan kwartir cabang

Hasil voting anggota

Saran dari Kamabigus

Kriteria yang bersifat terbuka dan oleh lembaga akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan

Pengurus Kwartir

Kamabigus saja

Peserta didik dan tenaga pendidik sebagai pengakuan kompetensi

Anggota yang telah memperoleh Tanda Kecakapan Umum (TKU)

Sertifikat dan tanda kecakapan

Pengangkatan sebagai pengurus

Tiska

Penetapan Jabatan Strategis Gugus Depan

Penilaian yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi berkoordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional

Keputusan Ketua Kwartir Daerah

Penilaian Administratif Gugus Depan

Penunjukan langsung oleh Kamabigus