wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

APBN dan Pengelolaan Keuangan Negara - Kuis

Total questions: 66

Worksheet time: 33mins

Name
Class
Date
1.

Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003, siapa yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara?

a)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

b)

Menteri Keuangan

c)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

d)

Presiden

2.

Apa yang dimaksud dengan prinsip Anterioritas dalam Golden Principle of Budget execution?

a)

Anggaran negara harus dilaksanakan dalam suatu periode tertentu yang telah ditetapkan.

b)

Anggaran yang dibahas dan ditetapkan harus dituangkan dalam sebuah dokumen tunggal.

c)

Anggaran negara harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga legislatif sebelum dilaksanakan.

d)

Seluruh penerimaan yang dilakukan oleh negara harus disetorkan ke Kas Negara.

3.

Dalam pendelegasian kekuasaan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara, Menteri Keuangan bertindak sebagai?

a)

Chief Operation Officer (COO)

b)

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

c)

Chief Financial Officer (CFO)

d)

Kepala Pemerintahan Daerah

4.

Kekuasaan untuk menerima, meneliti, menguji keabsahan, dan menerbitkan surat perintah menagih dan membayar tagihan yang membebani anggaran disebut?

a)

Kekuasaan otorisasi

b)

Kekuasaan ordonansi

c)

Kekuasaan kebendaharaan

d)

Kekuasaan fiskal

5.

Apa batasan maksimal defisit anggaran yang diatur dalam penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2003?

a)

1% dari Produk Domestik Bruto (PDB)

b)

5% dari Produk Domestik Bruto (PDB)

c)

3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)

d)

Tidak ada batasan maksimal, tergantung persetujuan DPR.

6.

Pendekatan penganggaran yang menyusun anggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran lebih dari satu tahun anggaran disebut?

a)

Penganggaran Terpadu

b)

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

c)

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

d)

Penganggaran Tradisional

7.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, periode tahun anggaran di Indonesia adalah?

a)

1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya

b)

1 Januari sampai dengan 31 Desember

c)

1 Juli sampai dengan 30 Juni tahun berikutnya

d)

Sesuai dengan tahun takwim yang ditetapkan Presiden setiap tahun

8.

Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tentang APBN yang diajukan?

a)

Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang APBN.

b)

Pemerintah menyusun kembali RAPBN yang sama sekali baru untuk diajukan ulang.

c)

Semua pengeluaran pemerintah dihentikan sampai RAPBN baru disetujui.

d)

Pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

9.

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004, definisi dari kerugian negara adalah?

a)

Selisih negatif antara target dan realisasi pendapatan negara.

b)

Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

c)

Penurunan nilai aset negara yang disebabkan oleh depresiasi dan amortisasi.

d)

Potensi kehilangan pendapatan negara akibat kebijakan fiskal yang tidak efektif.

10.

Siapa yang berwenang menetapkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap seorang bendahara?

a)

Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan

b)

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

c)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

d)

Gubernur/bupati/walikota tempat bendahara bertugas

11.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang disampaikan Presiden kepada DPR harus berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh?

a)

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

b)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

c)

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

d)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

12.

Apa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan?

a)

Kekayaan negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintah sebagai otoritas dan dikelola dalam sistem APBN.

b)

Kekayaan negara yang dialokasikan khusus untuk dana darurat dan penanggulangan bencana.

c)

Kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

d)

Kekayaan negara yang berasal dari hibah luar negeri yang belum diregistrasi.

13.

Berdasarkan modul, apa saja yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD?

a)

Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa.

b)

Pinjaman daerah, hasil penjualan aset daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya.

c)

Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

d)

Penerimaan dari pemerintah pusat, hibah, dan dana darurat.

14.

Pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan sebagai CFO dan para Menteri sebagai COO dalam pengelolaan keuangan negara bertujuan utama untuk?

a)

Mempercepat proses penyerapan anggaran di akhir tahun.

b)

Menciptakan mekanisme check and balance (prinsip saling uji).

c)

Mensentralisasi seluruh kewenangan pengelolaan keuangan pada satu kementerian.

d)

Menghapus peran lembaga legislatif dalam pengawasan anggaran.

15.

Berdasarkan prinsip universal, apa yang dimaksud dengan prinsip Universalitas dalam pengelolaan anggaran negara?

a)

Anggaran harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif sebelum dilaksanakan.

b)

Anggaran yang ditetapkan harus bersifat spesifik untuk suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

c)

Seluruh penerimaan harus disetor ke Kas Negara dan seluruh pengeluaran harus dibiayai melalui Kas Negara.

d)

Anggaran harus dilaksanakan dalam periode satu tahun tertentu.

16.

Sesuai PMK Nomor 62 Tahun 2023, jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersifat ex-officio, yang berarti?

a)

Jabatan tersebut dipilih langsung oleh Menteri Keuangan.

b)

Pejabatnya harus memiliki sertifikasi kompetensi khusus dari DJPb.

c)

Jabatan tersebut melekat pada jabatan Kepala Satker.

d)

Masa jabatannya dibatasi hanya untuk satu tahun anggaran.

17.

Siapa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM) di tingkat Satuan Kerja?

a)

Menteri/Pimpinan Lembaga

b)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

c)

Kepala Kantor Wilayah DJPb

d)

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

18.

Apa peran utama seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam siklus pelaksanaan anggaran?

a)

Melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

b)

Mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

c)

Menerima, menyimpan, dan mempertanggungjawabkan uang persediaan.

d)

Menyusun laporan keuangan tingkat Satuan Kerja.

19.

Untuk menjaga prinsip saling uji (check and balance), jabatan apa yang tidak boleh dirangkap oleh seorang Bendahara?

a)

Hanya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

b)

Hanya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

c)

KPA, PPK, atau PPSPM

d)

Hanya Pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM)

20.

Seseorang yang telah lulus sertifikasi kompetensi sebagai Pejabat Penanda tangan SPM akan diberi sebutan?

a)

PPK Negara Tersertifikasi (PNT)

b)

PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT)

c)

Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)

d)

Analis Pengelolaan Keuangan APBN (APK APBN)

21.

Apa dua mekanisme utama pembayaran tagihan atas beban APBN?

a)

Tunai dan Transfer Bank

b)

Dalam Negeri dan Luar Negeri

c)

Kontraktual dan Non-Kontraktual

d)

Pembayaran Langsung (LS) dan Uang Persediaan (UP)

22.

Berapa batas waktu maksimal pendaftaran data kontrak dan data supplier ke KPPN setelah kontrak ditandatangani?

a)

3 hari kerja

b)

5 hari kerja

c)

7 hari kerja

d)

10 hari kerja

23.

Berapa proporsi ideal UP Tunai dan UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang bersumber dari Rupiah Murni?

a)

50% UP Tunai dan 50% UP KKP

b)

70% UP Tunai dan 30% UP KKP

c)

60% UP Tunai dan 40% UP KKP

d)

40% UP Tunai dan 60% UP KKP

24.

Apa fungsi dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)?

a)

Menampung sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Satker.

b)

Menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang belum diserahterimakan pada akhir tahun anggaran.

c)

Menampung dana PNBP yang belum ditetapkan pagu penggunaannya.

d)

Sebagai rekening transit untuk pembayaran belanja pegawai.

25.

Pekerjaan kontraktual yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun anggaran dapat diberikan kesempatan penyelesaian ke tahun berikutnya selama maksimal?

a)

30 hari kalender

b)

60 hari kalender

c)

90 hari kalender

d)

120 hari kalender

26.

Apa yang dimaksud dengan Maksimum Pencairan PNBP (MP PNBP)?

a)

Total target PNBP yang harus dicapai oleh sebuah Kementerian/Lembaga.

b)

Jumlah PNBP yang telah disetorkan ke Kas Negara dalam satu tahun anggaran.

c)

Batas tertinggi pencairan anggaran belanja negara yang sumber dananya berasal dari PNBP.

d)

Sisa dana PNBP yang tidak terpakai dan harus disetorkan kembali.

27.

Konsep yang memungkinkan K/L melakukan belanja sumber dana PNBP sebelum mempunyai realisasi penerimaan sesuai PMK No. 110/PMK.05/2021 dikenal sebagai?

a)

MP PNBP Riil

b)

MP PNBP Bertahap

c)

MP PNBP Terpusat

d)

MP PNBP Prefinancing

28.

Pengajuan permohonan penetapan MP PNBP Tahap I dapat dilakukan paling cepat pada bulan?

a)

Desember tahun sebelumnya

b)

Januari

c)

Februari

d)

April

29.

Berdasarkan bentuknya, klasifikasi hibah terdiri dari?

a)

Hibah luar negeri dan hibah dalam negeri

b)

Hibah yang direncanakan dan hibah langsung

c)

Hibah uang, hibah barang/jasa, dan hibah surat berharga

d)

Hibah melalui BUN dan hibah tidak melalui BUN

30.

Dalam rangka tata kelola hibah langsung dalam bentuk uang, satuan kerja wajib menggunakan rekening jenis apa?

a)

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

b)

Rekening pribadi Kepala Satker

c)

Rekening Dana Desa (RKD)

d)

Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) hibah

31.

Siapa yang ditetapkan sebagai Koordinator KPA BUN Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD)?

a)

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

b)

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

c)

Direktur Pelaksanaan Anggaran

d)

Direktur Dana Transfer Umum DJPK

32.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang penggunaannya sudah ditentukan secara spesifik oleh pemerintah pusat disebut?

a)

Block grant

b)

Unallocated grant

c)

Specific grant

d)

Performance grant

33.

Berapa persen dari penerimaan cukai hasil tembakau nasional yang ditetapkan sebagai Dana Bagi Hasil (DBH)?

a)

1%

b)

3%

c)

5%

d)

10%

34.

Dana yang dialokasikan untuk mendukung biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan disebut?

a)

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

b)

Dana Tunjangan Guru ASN Daerah

c)

Dana Insentif Fiskal

d)

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

35.

Apa tujuan utama dari penyaluran Dana Desa?

a)

Hanya untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di desa.

b)

Mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

c)

Membiayai seluruh gaji dan tunjangan aparat desa dan kabupaten.

d)

Menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

36.

Dana Insentif Fiskal (DIF) diberikan kepada daerah sebagai bentuk penghargaan atas?

a)

Kemampuan daerah dalam menghabiskan seluruh alokasi anggaran.

b)

Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar.

c)

Keberhasilan dalam mencapai kinerja tertentu.

d)

Kedekatan geografis dengan ibu kota negara.

37.

Dana yang dialokasikan dari APBN untuk membiayai pelaksanaan urusan keistimewaan DIY disebut?

a)

Dana Otonomi Khusus

b)

Dana Tambahan Infrastruktur

c)

Dana Keistimewaan

d)

Dana Perimbangan

38.

Apa tiga aspek utama yang diukur dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)?

a)

Kualitas Perencanaan, Kualitas Implementasi, dan Kualitas Hasil

b)

Kecepatan, Ketepatan, dan Akurasi Pelaporan

c)

Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis

d)

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan

39.

Indikator "Deviasi Halaman III DIPA" dalam IKPA digunakan untuk mengukur?

a)

Kualitas perencanaan anggaran berdasarkan kesesuaian realisasi terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan.

b)

Seberapa sering sebuah Satker melakukan revisi DIPA dalam satu semester.

c)

Kecepatan Satker dalam menyelesaikan tagihan kepada pihak ketiga.

d)

Ketercapaian target output yang telah ditetapkan dalam DIPA.

40.

Berapa bobot penilaian untuk indikator Penyerapan Anggaran dalam perhitungan IKPA?

a)

10%

b)

15%

c)

20%

d)

25%

41.

Apa yang dimaksud dengan Spending Review dalam konteks monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran?

a)

Reviu atas belanja pemerintah yang menekankan pada konsep value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

b)

Evaluasi terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan oleh Satker.

c)

Pengukuran kinerja penyerapan anggaran secara triwulanan dibandingkan dengan target.

d)

Analisis frekuensi revisi anggaran yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga.

42.

Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (PK APBN) termasuk dalam kategori jabatan fungsional apa?

a)

Keahlian

b)

Keterampilan

c)

Administrator

d)

Struktural

43.

Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023, komitmen pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp50.000.000 dapat menggunakan bentuk?

a)

Bukti Pembelian

b)

Surat Perintah Kerja

c)

Kuitansi

d)

Surat Perjanjian

44.

Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik Tahap II untuk penyaluran bertahap adalah?

a)

22 Juli

b)

31 Agustus

c)

22 Oktober

d)

16 Desember

45.

Siapa yang menjadi Kuasa BUN Pusat berdasarkan modul Pelaksanaan Anggaran?

a)

Direktur Pelaksanaan Anggaran

b)

Kepala KPPN Jakarta I

c)

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

d)

Direktur Jenderal Perbendaharaan

46.

Kewenangan untuk memproses usulan Revisi Anggaran dalam satu program dan satu unit eselon I, namun berada di Kantor Wilayah DJPb yang berbeda, ada pada?

a)

Kantor Wilayah DJPb pengusul

b)

Direktorat Jenderal Anggaran

c)

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

d)

Kuasa Pengguna Anggaran

47.

Berapa lama masa berlaku Sertifikat Kompetensi bagi PPK, PPSPM, dan Bendahara?

a)

3 tahun

b)

5 tahun

c)

10 tahun

d)

Berlaku seumur hidup tanpa perpanjangan

48.

Apa nama sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan DJPPR untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan hibah?

a)

SAKTI

b)

OM-SPAN

c)

SEHATI

d)

KRISNA

49.

Dalam struktur APBN, komponen yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran negara sebagai akibat penarikan dan/atau pemberian pinjaman oleh Pemerintah disebut?

a)

Anggaran pendapatan

b)

Anggaran belanja

c)

Keseimbangan primer

d)

Pembiayaan

50.

Kegiatan one on one meeting antara pengelola fiskal dengan pengguna anggaran untuk mendiskusikan progres dan isu strategis pelaksanaan anggaran disebut?

a)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

b)

Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA)

c)

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA)

d)

Spending Review (SR)

51.

Apa yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L)?

a)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional

b)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional

c)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L

d)

Nota Keuangan yang disampaikan Presiden

52.

Apa landasan filosofis utama dalam pengelolaan keuangan Negara Republik Indonesia?

a)

Undang-Undang Dasar 1945

b)

Peraturan Pemerintah tentang Keuangan Negara

c)

Pancasila dan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

d)

Indische Comptabiliteitswet (ICW)

53.

Menurut modul, mengapa UU Keuangan Negara dianggap sebagai payung (umbrella act)?

a)

Karena mengatur secara spesifik tarif semua jenis pajak.

b)

Karena memberikan prinsip-prinsip pokok yang mengharmonisasikan berbagai UU di bidang keuangan negara.

c)

Karena hanya berlaku untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

d)

Karena merupakan adopsi langsung dari peraturan zaman kolonial.

54.

Dalam proses penyelesaian kerugian negara, apa perbedaan mendasar dalam sistem pembuktian antara Bendahara dan pegawai negeri non-Bendahara?

a)

Keduanya menggunakan sistem pembuktian biasa di pengadilan negeri.

b)

Pegawai non-Bendahara menggunakan sistem pembuktian terbalik, sedangkan Bendahara tidak.

c)

Bendahara menggunakan sistem pembuktian terbalik, di mana ia harus membuktikan dirinya tidak bersalah.

d)

Tidak ada perbedaan, proses pembuktian untuk keduanya sama persis.

55.

Apa yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD?

a)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

b)

Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

c)

Instruksi langsung dari Menteri Dalam Negeri

d)

Angka APBN tahun sebelumnya

56.

Bagaimana hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral setelah adanya UU Bank Indonesia?

a)

Bank Sentral berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

b)

Bank Sentral menjadi lembaga negara yang independen, namun tetap berkoordinasi dengan Pemerintah.

c)

Pemerintah memiliki kewenangan penuh atas kebijakan moneter dan fiskal.

d)

Bank Sentral bertindak sebagai penjamin utama atas seluruh utang pemerintah.

57.

Apa yang harus dilakukan pemerintah pusat jika ingin memberikan pinjaman kepada perusahaan swasta dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional?

a)

Cukup dengan menerbitkan Keputusan Presiden.

b)

Harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

c)

Meminta pertimbangan dari Bank Indonesia tanpa perlu persetujuan DPR.

d)

Melaporkannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah pinjaman diberikan.

58.

Apa konsekuensi jika putusan pidana dijatuhkan kepada seorang pejabat yang merugikan keuangan negara?

a)

Pejabat tersebut otomatis bebas dari tuntutan ganti rugi.

b)

Tuntutan ganti rugi digantikan seluruhnya dengan hukuman penjara.

c)

Putusan pidana tidak membebaskan pejabat tersebut dari tuntutan ganti rugi.

d)

Ganti rugi hanya perlu dibayar jika jumlahnya di bawah nilai tertentu.

59.

Laporan keuangan pemerintah pusat yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa harus diserahkan paling lambat?

a)

1 bulan setelah tahun anggaran berakhir

b)

3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

c)

6 bulan setelah tahun anggaran berakhir

d)

12 bulan setelah tahun anggaran berakhir

60.

Dalam struktur organisasi Satuan Kerja, siapa yang berwenang mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)?

a)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

b)

Pejabat Penanda tangan SPM (PPSPM)

c)

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

d)

Kepala Satuan Kerja (dapat mengangkat BPP untuk membantu Bendahara Pengeluaran)

61.

Konsolidasi Jabatan Fungsional (JF) Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN akan dialihkan menjadi nomenklatur baru yaitu?

a)

Jabatan Fungsional Analis Anggaran

b)

Jabatan Fungsional Pengawas Keuangan Negara

c)

Jabatan Fungsional Auditor Negara

d)

Jabatan Fungsional Bendahara Negara

62.

Dalam skema sertifikasi PPK pada masa implementasi penuh (mulai 2026), apa syarat utama untuk dapat mengikuti Uji Kompetensi PPK?

a)

Telah menjabat sebagai PPK selama minimal 5 tahun.

b)

Memiliki sertifikat pelatihan PPK.

c)

Memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) level ahli.

d)

Merupakan pejabat eselon III di K/L.

63.

Apa konsekuensi jika seorang pejabat perbendaharaan terbukti memperoleh sertifikat kompetensi dengan cara yang tidak sah?

a)

Sertifikatnya dibekukan sementara selama 1 tahun.

b)

Wajib mengikuti ujian ulang sertifikasi.

c)

Dikenakan sanksi penurunan pangkat.

d)

Sertifikat kompetensinya dapat dicabut sebelum masa berlakunya habis.

64.

Apa tujuan dari diadakannya Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPB) bagi pemegang sertifikat kompetensi perbendaharaan?

a)

Untuk memenuhi syarat administrasi kenaikan gaji berkala.

b)

Sebagai syarat untuk dapat dipindahkan ke jabatan struktural.

c)

Untuk memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi.

d)

Hanya sebagai formalitas untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat.

65.

Revisi anggaran yang disebabkan oleh pergeseran anggaran dalam satu program antar-Satker yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb yang berbeda menjadi kewenangan?

a)

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

b)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker

c)

Kantor Wilayah DJPb asal

d)

Direktorat Pelaksanaan Anggaran

66.

Apa yang menjadi dasar pembayaran dalam mekanisme Pembayaran Langsung (LS)?

a)

Perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya.

b)

Ketersediaan uang tunai di brankas Bendahara Pengeluaran.

c)

Persetujuan lisan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

d)

Prediksi penerimaan PNBP pada bulan berikutnya.