Mohammad Hatta

Soekiman Wirjosandjojo

Ali Sastroamidjojo

Burhanuddin Harahap

Pembentukan Gerakan Non-Blok

Perjuangan diplomatik merebut Irian Barat

Penandatanganan KMB

Pengiriman pasukan ke Kongo

Keterlibatan militer dalam politik

Munculnya krisis kepercayaan terhadap perdana menteri

Banyaknya pergantian menteri karena konflik internal

Perubahan sistem pemerintahan ke presidensial

Sistem presidensial

Sistem parlementer

Sistem demokrasi terpimpin

Sistem federal

Masyumi dan PNI

NU dan PKI

PNI, Masyumi, dan NU

PNI, NU, dan PSI

Mengirim nota protes kepada PBB

Menarik duta besar Belanda dari Indonesia

Membentuk Panitia Nasional Pembebasan Irian Barat (PNPIB)

Mengadakan perundingan bilateral dengan Australia

Peningkatan kesejahteraan buruh dan pegawai negeri

Program transmigrasi besar-besaran

Reformasi sistem pendidikan nasional

Pembangunan perumahan rakyat

Adanya intervensi langsung Presiden Soekarno

Ketidaksepakatan antarpartai dalam pembentukan kabinet baru

Konflik internal partai koalisi dan pergantian menteri yang terlalu sering

Desakan militer agar sistem diganti menjadi demokrasi terpimpin

Kabinet Natsir

Kabinet Djuanda

Kabinet Wilopo

Kabinet Soekiman

1953

1955

1956

1957

Melanjutkan pembangunan ekonomi nasional

Menyukseskan pelaksanaan Pemilu pertama Indonesia

Mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Indonesia

Menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950

Adanya mosi tidak percaya dari DPR

Perbedaan pendapat antara partai-partai koalisi

Terjadinya pemberontakan DI/TII

Kegagalan ekonomi nasional

Program Pancakarya

Program Panca Krida

Program Nasionalisasi

Program Stabilitas Ekonomi

Konferensi Asia Afrika

Pemilihan Umum pertama

Deklarasi Djuanda

Konferensi Meja Bundar

Merupakan hasil kompromi politik antarpartai hasil pemilu

Dibentuk langsung oleh Presiden tanpa pengaruh DPR

Tidak memiliki dukungan partai-partai besar di parlemen

Berdiri atas inisiatif pribadi Ali Sastroamidjojo

Ketegangan hubungan dengan Amerika Serikat

Tuntutan otonomi daerah dan munculnya gejala separatisme

Krisis pangan akibat gagal panen

Konflik antara pemerintah dan militer

Menerapkan sistem ekonomi liberal

Melaksanakan nasionalisasi perusahaan asing

Meningkatkan produksi pertanian dan industri dalam negeri

Menandatangani perjanjian ekonomi dengan Amerika Serikat

Perdana menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden

DPR tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan kabinet

Kabinet dapat jatuh jika kehilangan dukungan mayoritas di parlemen

Presiden berperan sebagai kepala pemerintahan

Menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika

Menjalin hubungan diplomatik dengan Uni Soviet dan RRC

Mengajukan diri menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB

Menandatangani perjanjian pertahanan dengan Australia

Kekuatan ekonomi Indonesia yang meningkat pesat setelah nasionalisasi perusahaan asing

Keaktifan diplomasi Indonesia dalam Gerakan Non-Blok dan politik luar negeri bebas-aktif

Dukungan penuh dari negara-negara Barat

Kebijakan luar negeri yang pro-komunis

Mengutamakan penyelesaian konflik secara militer

Lebih memilih pendekatan konfrontatif daripada damai

Menunjukkan konsistensi terhadap integritas wilayah nasional

Telah menyerahkan masalah Irian Barat ke PBB tanpa usaha lain

Pemerintah pusat saat itu kehilangan politik di daerah

Sistem demokrasi liberal berhasil memperkuat persatuan nasional

Perekonomian daerah berjalan stabil tanpa campur tangan pusat

Pemerintah berhasil mengendalikan seluruh wilayah Indonesia

Indonesia mulai berpihak pada Blok Barat untuk mendapatkan bantuan ekonomi

Indonesia menjadi penggerak utama solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka

Indonesia menutup hubungan diplomatik dengan negara Eropa

Indonesia mulai meninggalkan prinsip bebas-aktif

Sistem parlementer kurang stabil karena dominasi eksekutif

Sistem multipartai saat itu justru mempersulit terbentuknya pemerintahan yang solid

Presiden terlalu berkuasa dan mengabaikan parlemen

Pemilu saat itu tidak berjalan secara demokratis

17 Maret 1957 - 13 Maret 1958

20 Maret 1955 - 14 Maret 1956

26 Maret 1956 - 14 Maret 1957

14 Maret 1957 - 20 Maret 1958

Kabinet Natsir

Kabinet Wilopo

Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet Sukiman

Keempat

Kelima

Keenam

Ketujuh

1957

1958

1959

1960

Bertentangan dengan prinsip bebas aktif

Tidak memiliki kekuatan militer yang cukup

Tidak mendapat dukungan dari PBB

Presiden Soekarno melarangnya