NEW
Font size
WorksheetsUji Kemampuan Diri 1
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah tuntutan atas asas .......
Legalitas
Diskresi
Yurisdiksi
Profesionalitas
Proporsionalitas
Berikut yang termasuk sifat peraturan perundang-undangan adalah ........
Tertulis dan mengikat secara umum
Tertulis dan berlaku tanpa batas waktu
Tertulis dan dapat ditetapkan oleh siapapun
Tidak tertulis dan ditetapkan oleh pihak berwenang
Tidak mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang
Perhatikan peraturan-peraturan berikut :
(1) Undang-undang
(2) Peraturan Daerah Provinsi
(3) Peraturan Presiden
(4) Peraturan Pemerintah
(5) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Menurut UU RI No. 12 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 13 Tahun 2022, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam peraturan yang ditunjukkan nomor .....
(1), (2) dan (5)
(1), (3), dan (4)
(1), (4), dan (5)
(2), (3), dan (4)
(2), (4), dan (5)
Peraturan yang ditetapkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah .....
Perpu
Perpres
Pergub
Keppres
Perda
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai salah satu bagian dari peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh .....
Gubernur
Presiden RI
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 melewati proses yang panjang. Proses perumusan UUD untuk Negara Indonesia dilakukan sebelum Indonesia merdeka oleh ....
PPKI
BPUPK
Panitia Sembilan
Soekarno dan Hatta
Dokuritsu Junbi Inkai
Peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap negara karena merupakan sebuah tuntutan asas legalitas dan sebagai salah satu ciri negara hukum. Berikut yang bukan alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan bagi Negara Indonesia adalah ....
Sebagai pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah
Sebagai pedoman dan pengembangan peraturan perundang-undangan yang direncanakan
Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah diidentifikasi, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri
Adanya aturan hukum yang lebih jelas sehingga memungkinkan muatannya disusun dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materiil muatannya
Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas
Perhatikan fungsi-fungsi berikut!
(1) Pembaharuan hukum
(2) Penciptaan hukum
(3) Perbaikan hukum
(4) Stabilisasi
Fungsi internal peraturan perundang-undangan ditunjukkan nomor ….
(1) dan (2)
(1) dan (3)
(2) dan (3)
(2) dan (4)
(3) dan (4)
Sebuah produk legislasi yang merupakan keputusan musyawarah, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis adalah ....
Perpres
Undang-undang
Ketetapan MPR
Peraturan Pemerintah
UUD NRI Tahun 1945
Peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya adalah ....
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Undang-undang berfungsi sebagai pedoman hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utama undang-undang adalah ….
Menentukan kebijakan politik pemerintah
Menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban hukum
Mengatur hak istimewa lembaga negara
Menggantikan semua bentuk peraturan daerah
Membatasi kegiatan ekonomi masyarakat
Undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia adalah ....
UU No. 39 Tahun 1999
UU No. 32 Tahun 2009
UU No. 23 Tahun 2000
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 11 Tahun 2008
Terdapat beberapa fungsi internal hukum menurut bagir mana, salah satunya Fungsi pembaharuan hukum. Fungsi ini bertujuan untuk …
Menghapus seluruh peraturan lama yang sudah ada
Menyesuaikan hukum dengan perubahan nilai, kondisi, dan kebutuhan masyarakat
Membatasi peran masyarakat dalam pembentukan hukum
Menyederhanakan sistem hukum agar tidak berlaku lagi
Menghapus fungsi peraturan perundang-undangan
Contoh penerapan fungsi hukum sebagai integrasi dalam kehidupan berbangsa adalah …
Adanya undang-undang yang mengatur persatuan nasional dan menghindari disintegrasi
Hukuman pidana bagi pelaku kejahatan
Penghapusan sistem peradilan
Pelaksanaan otonomi daerah tanpa pengawasan
Pembuatan kebijakan ekonomi daerah
Undang-undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah ….
UU No. 22 Tahun 1999
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 10 Tahun 2008
Salah satu larangan dalam UU ITE adalah menyebarkan...
Informasi mengenai kebudayaan daerah
Informasi yang benar dan sesuai fakta
Informasi yang berisi penghinaan atau pencemaran nama baik
Berita resmi pemerintah
Data statistik publik
Yang dimaksud dengan narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 adalah...
Zat yang menimbulkan rasa kantuk semata
Obat-obatan yang digunakan untuk keperluan pertanian
Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan ketergantungan
Zat yang digunakan untuk menambah energi
Obat herbal tradisional
Yang dimaksud dengan anak menurut UU Perlindungan Anak adalah...
Setiap orang yang belum menikah
Setiap orang yang berumur di bawah 21 tahun
Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan
Setiap pelajar yang masih bersekolah
Setiap warga negara yang belum bekerja
Kebebasan berpendapat dijamin oleh UU HAM. Namun, dalam praktiknya kebebasan tersebut dibatasi oleh...
Keputusan partai politik
Kepentingan kelompok tertentu
Norma agama, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum
Keinginan pemerintah pusat
Aturan sosial media
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempati kedudukan sebagai...
Hukum tertinggi di Indonesia
Hukum adat
Peraturan Daerah
Undang-undang biasa
Keputusan menteri
