wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Akuntansi Pemerintahan

Total questions: 87

Worksheet time: 44mins

Name
Class
Date
1.

Berikut adalah karakteristik Akuntansi Pemerintahan, kecuali:

a)

tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca

b)

cukup fleksibel karena bergantung pada peraturan perundang-undangan

c)

pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran itu disahkan

d)

dimungkinkan menggunakan lebih dari satu jenis dana

2.

Berikut adalah pernyataan yang benar dalam melakukan prosedur analisis vertikal, kecuali:

a)

Aset = Kewajiban + Ekuitas

b)

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor + Utang PFK di Bendahara Pengeluaran

c)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi = Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

d)

Kas di Bendahara Pengeluaran = Sisa Uang Persediaan yang Belum Disetor

3.

Berikut adalah sumber informasi/dokumen yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman atas entitas dan proses bisnis/siklus transaksi, kecuali:

a)

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebelumnya, komunikasi dengan Pemeriksa terdahulu

b)

Seluruh peraturan perundang-undangan dan hasil survei pengendalian

c)

Laporan hasil pengawasan internal, database entitas melalui e-audit

d)

Informasi lain yang relevan dari lembaga sumber seperti media atau situs

4.

Dalam memberikan opini atas Laporan Keuangan, BPK mendasarkan pada kriteria sebagai berikut, kecuali:

a)

Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

b)

Efektivitas sistem pengendalian intern

c)

Kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

d)

Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)

5.

Temuan Pemeriksaan (TP) merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan. Pada dasarnya, TP terkait dengan hal-hal berikut, kecuali:

a)

Kegagalan suatu program yang diperiksa

b)

Ketidaksesuaian kondisi dengan harapan pemeriksa

c)

Kelemahan sistem pengendalian intern yang material untuk dilaporkan

d)

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

6.

6. Tujuan adanya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah...

a)

Memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan dilaksanakan dengan baik

b)

Menambah jumlah pemeriksaan yang dilakukan

c)

Mengurangi beban kerja pemeriksa

d)

Meningkatkan jumlah laporan yang diterima

7.

Tujuan utama pelaporan hasil pemeriksaan adalah:

a)

Menghindari terjadinya pengulangan temuan pemeriksaan

b)

Meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dan membantu lembaga perwakilan serta pemerintah dalam memperbaiki tata kelola

c)

Memberikan efek jera kepada auditee

d)

Memberikan dampak lanjutan atas temuan pemeriksaan

8.

Dasar penetapan tingkat materialitas pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

a)

Akun Pendapatan

b)

Akun Kas

c)

Akun Aktiva

d)

Akun Belanja

9.

Pemeriksa harus merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Ketepatan bukti terkait dengan kualitas bukti yaitu sebagai berikut, kecuali:

a)

Valid

b)

Andal

c)

Relevan

d)

Representatif terhadap populasi

10.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1), opini pemeriksaan atas laporan keuangan diberikan berdasarkan kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta hal-hal berikut, kecuali:

a)

Kecukupan pengungkapan

b)

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

c)

Efektivitas sistem pengendalian intern

d)

Efektivitas tindak lanjut

11.

Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, yang bukan merupakan fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan adalah:

a)

sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

b)

menghindari kesalahpahaman atas hasil pemeriksaan.

c)

memudahkan tindak lanjut untuk menentukan pengaruh tindakan perbaikan yang semestinya dilakukan.

d)

mengomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12.

Asersi yang digunakan oleh auditor dalam mempertimbangkan jenis-jenis kesalahan penyajian potensial yang berbeda yang dapat terjadi digolongkan ke dalam tiga kategori, kecuali:

a)

Keberadaan

b)

Kelengkapan

c)

Penilaian dan alokasi

d)

Kepatuhan

13.

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan, Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit, Asersi tentang saldo akun pada akhir periode

a)

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan

b)

Asersi tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit

c)

Asersi tentang penilaian dan pengalokasian

d)

Asersi tentang saldo akun pada akhir periode

14.

Rekening Kas Umum Daerah menerima transfer kas dari pinjaman pemerintah daerah. Transaksi ini dicatat pada:

a)

LRA sebagai pendapatan asli daerah

b)

RA sebagai lain-lain pendapatan yang sah

c)

LRA sebagai penerimaan pembiayaan

d)

RA sebagai pendapatan transfer

15.

Informasi menjadi faktor penentu dari komunikasi dalam organisasi. Pengelolaan informasi juga membutuhkan etika. Hal-hal yang termasuk dalam etika pengelolaan informasi adalah, kecuali:

a)

pengelolaan informasi keluar

b)

pengelolaan informasi masuk

c)

proses permintaan informasi

d)

pemetaan risiko terkait validitas informasi yang diterima dalam pemeriksaan

16.

Belanja operasi adalah salah satu jenis belanja daerah yang terdiri dari, kecuali:

a)

belanja modal

b)

belanja pegawai

c)

belanja subsidi

d)

belanja barang dan jasa

17.

Dari pernyataan berikut ini, yang bukan merupakan klasifikasi kelompok temuan adalah:

a)

Kelompok temuan 3E (ekonomis, efisiensi, dan efektivitas).

b)

Kelompok temuan koreksi audit.

c)

Kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

d)

Kelompok temuan kelemahan SPI.

18.

Rekonsiliasi pada Unit Akuntansi dan Pelaporan instansi dibagi menjadi dua macam yaitu rekonsiliasi internal dan eksternal. Manakah yang bukan merupakan rekonsiliasi eksternal?

a)

rekonsiliasi pelaporan barang antara Pengguna Barang dengan Pengelola Barang

b)

rekonsiliasi UAKPA dengan Bendahara Satker

c)

rekonsiliasi antara Pengguna Anggaran dengan BUN

d)

rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang

19.

Manakah dari pernyataan berikut yang tepat mengenai asas pengelolaan keuangan daerah:

a)

Efisien, yaitu perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

b)

Kepatutan, yaitu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

c)

Ekonomis, yaitu perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

d)

Keadilan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

20.

Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam mengungkap temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi/dugaan kecurangan dalam LHP:

a)

penyelidikan/penyidikan secepatnya

b)

tidak diungkap secara detail

c)

tidak perlu diungkap di LHP

d)

Sepanjang temuan tersebut didukung dengan bukti yang cukup dan tepat, temuan pemeriksaan diungkap dalam LHP secara utuh sehingga pengguna LHP memperoleh gambaran yang komprehensif terkait temuan tersebut.

21.

Temuan pemeriksaan dihasilkan dari perbandingan antara:

a)

Kondisi dan akibat

b)

Kriteria dan sebab

c)

Kondisi dengan kriteria

d)

Akibat dan sebab

22.

Terkait bentuk bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat sebagai pendukung temuan pemeriksaan, Tuanakotta membagi bukti pemeriksaan menjadi:

a)

relevan, andal, dan valid

b)

natural evidence, created evidence, dan rational argumentation

c)

bukti manual dan bukti elektronis

d)

verifiable, reliable, dan traceable

23.

Suatu rangkaian peristiwa atau kondisi yang dilaporkan sebagai temuan pemeriksaan pada hakikatnya memiliki tiga unsur utama, kecuali:

a)

Anteseden

b)

Konsekuen

c)

Fenomena

d)

Konsisten

24.

Yang bukan termasuk atribut pengeluaran kas (dalam pengujian pengendalian internal) adalah:

a)

Kuasa BUD mencatat dalam register penerbitan SP2D untuk dinas terkait

b)

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS

c)

SPM-LS disetujui oleh kuasa BUD

d)

Dokumen SPM-LS lengkap

25.

Interaksi antara akuntan publik dan BPK dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah:

a)

untuk dievaluasi dan disampaikan kepada DPR

b)

Dibentuk tim gabungan antara BPK dan akuntan publik

c)

Pemeriksa BPK melakukan supervisi atas pengawasan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan publik

d)

Pemeriksa BPK menjadi penanggung jawab atas seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik

26.

Salah satu unsur pemeriksaan keuangan negara adalah hubungan tiga pihak. Yang tidak termasuk dalam kategori pihak yang bertanggung jawab adalah:

a)

Pihak yang mengelola atas hal pokok

b)

Pihak yang harus melakukan tindak lanjut atas rekomendasi/hasil pemeriksaan

c)

Pihak yang bertanggung jawab hasil pemeriksaan

d)

Pihak yang bertanggung jawab dengan informasi hal pokok

27.

Yang termasuk pengendalian mutu pada saat penugasan adalah:

a)

survei pelaksanaan pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa

b)

penyusunan pedoman kodefikasi kertas kerja pemeriksaan

c)

pemenuhan pengembangan kompetensi pemeriksa

d)

supervisi dan review

28.

Nilai maksimum yang menjadi batas pemeriksa untuk meyakini bahwa semua salah saji yang di atas nilai tersebut dianggap material dan dapat mempengaruhi keputusan pihak yang berkepentingan adalah:

a)

Tolerable Misstatement (TM)

b)

Planned Materiality (PM)

c)

Overall Materiality (OM)

d)

Account Materiality (AM)

29.

Penulisan jabatan yang paling tepat sesuai gaya bahasa selingkung adalah:

a)

Direktur Jenderal Perbendaharaan mengunjungi Kota Haloman.

b)

Direktur Jenderal Perbendahdaran mengunjungi kota Haloman

c)

Kepala Direktorat Jenderal perbendaharaan mengunjungi Kota Haloman.

d)

Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengunjungi kota Haloman.

30.

Apabila dalam komentar instansi atas TP, entitas menyampaikan bahwa temuan pemeriksaan telah ditindaklanjuti, maka yang harus dilakukan oleh Tim Pemeriksa adalah:

a)

Tetap memuat Temuan Pemeriksaan tersebut di dalam LHP dengan dilengkapi keterangan atas status penyelesaian tindak lanjut temuan tersebut.

b)

Dengan telah ditindaklanjutinya temuan tersebut, maka temuan di-drop.

c)

Tetap memuat temuan tanpa keterangan tambahan.

d)

Komentar tidak dimuat dalam LHP tetapi digunakan dalam proses pemantauan tindak lanjut.

31.

Larangan melakukan pemeriksaan selama 1 (satu) tahun dan masa percobaan selama 6 bulan merupakan bentuk dari sanksi:

a)

sangat berat

b)

sedang

c)

ringan

d)

berat

32.

Rekomendasi disajikan dalam temuan pemeriksaan pertama kali pada saat...

a)

Ketua Tim menyusun Temuan Pemeriksaan.

b)

Penanggung jawab menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan.

c)

Ketua Tim menyusun konsep hasil pemeriksaan.

d)

Anggota Tim menyusun konsep Temuan Pemeriksaan.

33.

Berikut yang bukan merupakan input dalam penyusunan LHP atas Laporan Keuangan adalah...

a)

Risalah diskusi pembahasan TP dan Ikhtisar koreksi

b)

Laporan Keuangan yang telah disesuaikan dengan ikhtisar koreksi

c)

Usulan opini atas Laporan Keuangan dari tim pemeriksa

d)

Temuan Pemeriksaan (TP)

34.

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemeriksa sebagai penyusun laporan, kecuali:

a)

Standar Pelaporan

b)

Fungsi dan Pengguna Laporan

c)

Kedudukan Ketua Tim dalam Penyusunan Laporan Pemeriksaan

d)

Pelaporan Pemeriksaan

35.

Bila Risiko Pemeriksaan Tinggi, maka Tingkat Materialitas dan Bukti yang harus diperoleh:

a)

Materialitas Tinggi, Bukti yang harus diperoleh sedikit

b)

Materialitas Rendah, Bukti yang harus diperoleh banyak.

c)

Materialitas Sedang, Bukti yang harus diperoleh sedang

36.

Berikut adalah tahapan pelaksanaan pemeriksaan:

a)

Pelaksanaan Prosedur Analitis Akhir

b)

Penentuan Metode Uji Petik

c)

Pemahaman atas Sistem Pengendalian Intern

d)

Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal

37.

Pernyataan yang benar mengenai kerangka konseptual SAP, kecuali:

a)

Kerangka konseptual bukan standar akuntansi.

b)

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka harus kembali ke kerangka konseptual sebagai pondasi bagi standar akuntansi.

c)

Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, maka ketentuan standar akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual.

d)

Kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan jika terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam SAP.

38.

Pervasiveness dalam pemeriksaan merupakan pengaruh atau dampak suatu akun terhadap keseluruhan laporan keuangan. Sifat pervasive dapat dilihat dari hal-hal berikut, kecuali:

a)

Persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental

b)

Kecurangan atau fraud

c)

Kompleksitas

d)

Proporsinya terhadap LK secara keseluruhan

39.

Faktor utama yang membedakan jenis-jenis pemeriksaan adalah:

a)

Tujuan pemeriksaan

b)

Pengguna hasil pemeriksaan

c)

Lingkup pemeriksaan

d)

Standar pemeriksaan

40.

Pervasiveness dalam pemeriksaan merupakan pengaruh atau dampak suatu akun terhadap keseluruhan laporan keuangan. Sifat pervasive dapat dilihat dari hari-hal berikut, kecuali:

a)

Persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental

b)

Kecurangan atau fraud

c)

Kompleksitas

d)

Proporsinya terhadap LK secara keseluruhan

41.

Inherent akun persediaan tinggi, sementara risiko pengendalian rendah, maka Detection Risk berada pada tingkatan:

a)

Rendah

b)

Sedang

c)

Tinggi

d)

Menengah

42.

Proses pelaporan hasil pemeriksaan meliputi urutan tahap-tahap berikut:

a)

Penyusunan konsep LHP, perolehan tanggapan konsep LHP dari pimpinan entitas yang diperiksa, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Pengendali Teknis, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Penanggung Jawab, pembahasan konsep LHP dengan Pemberi Tugas, Penerbitan dan penyampaian LHP.

b)

Penyusunan konsep LHP, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Pengendali Teknis, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Penanggungjawab, pembahasan konsep LHP dengan Pemberi Tugas, perolehan tanggapan konsep LHP dari pimpinan entitas yang diperiksa, Penerbitan dan penyampaian LHP.

c)

Penyusunan konsep LHP, perolehan tanggapan konsep LHP dari pimpinan entitas yang diperiksa, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Pengendali Teknis, pembahasan konsep LHP dengan Pemberi Tugas, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Penanggungjawab, Penerbitan dan penyampaian LHP.

d)

Penyusunan konsep LHP, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Pengendali Teknis, penganalisisan dan perveiuan konsep LHP oleh Penanggungjawab, perolehan tanggapan konsep LHP dari pimpinan entitas yang diperiksa, pembahasan konsep LHP dengan Pemberi Tugas, Penerbitan dan penyampaian LHP.

43.

Dalam penilaian risiko terhadap akun, ditemukan Inherent Risk tinggi, Control Risk menengah, maka Detection Risk berada pada tingkatan:

a)

Sedang

b)

Rendah

c)

Menengah

d)

Tinggi

44.

Deskripsi paragraf yang benar terkait struktur pengembangan paragraf dalam temuan pemeriksaan maupun laporan hasil pemeriksaan adalah:

a)

Paragraf eksposisi memberikan sebab-akibat, bukti dan fakta yang memunculkan pendapat pemeriksa agar pembaca yakin terhadap isi laporan.

b)

Kalimat utama dalam Paragraf induktif berada di awal paragraf.

c)

Paragraf argumentasi menunjukkan hubungan sebab akibat, menyatakan perbandingan, memerinci sesuatu atau memberikan contoh agar pembaca mampu melakukan sintesis atas kondisi.

d)

Kalimat utama dalam Paragraf deduktif berada di awal paragraf.

45.

Dari klasifikasi temuan berikut, yang bukan merupakan subkelompok temuan dalam kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan:

a)

Temuan penyimpangan administrasi

b)

Temuan kerugian

c)

Temuan kekurangan penerimaan

d)

Temuan kelebihan pembayaran

46.

Berikut adalah tahapan perencanaan pemeriksaan, kecuali:

a)

Pemahaman atas SPI, identifikasi dan penilaian risiko awal, penentuan metode uji petik.

b)

Pemahaman atas SPI, identifikasi dan penilaian risiko awal, penetapan batas materialitas awal.

c)

Pengujian pengendalian internal, penetapan batas materialitas awal, pemahaman tujuan pemeriksaan dan harapan penugasan.

d)

Pemahaman hasil pemeriksa sebelumnya, penetapan batas materialitas awal, pemahaman tujuan pemeriksaan.

47.

Pernyataan yang benar atas asersi tingkat proses bisnis, kecuali:

a)

Klasifikasi – transaksi dicatat dalam akun yang tepat.

b)

Kelengkapan – semua transaksi yang seharusnya dicatat telah dicatat.

c)

Hak dan kewajiban – aktiva memang menjadi hak dan utang menjadi kewajiban.

d)

Kejadian – transaksi dan kejadian benar-benar terjadi selama periode akuntansi.

48.

Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain digunakan untuk, kecuali:

a)

Belanja bantuan sosial yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan sosial

b)

Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola

c)

Pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan

d)

Pelaksanaan belanja pegawai

49.

Berikut ini merupakan penjelasan yang benar terkait dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal (PSH) dalam Opini atas Laporan Keuangan, kecuali:

a)

Hanya dapat ditambahkan apabila bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan penyajian material atas hal tersebut dalam LK.

b)

Merupakan bentuk komunikasi tambahan dalam Laporan Pemeriksa.

c)

Paragraf PSH diungkapkan setelah paragraf opini tetapi sebelum Paragraf Hal Lain (HL) apabila ada.

d)

Mengacu pada suatu hal baik yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan maupun informasi lain yang relevan.

50.

Unsure-unsure berikut harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, kecuali:

a)

Kesimpulan pemeriksaan

b)

Tujuan, lingkup, metodologi pemeriksaan

c)

Pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan

d)

Rekomendasi pemeriksaan

51.

Semakin diragukan integritas personil kunci, maka skor integritas dalam penilaian materialitas awal akan semakin:

a)

Kecil

b)

Sedang

c)

Tidak terpengaruh

d)

Besar

52.

Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi, kecuali:

a)

Pertanggungjawaban

b)

Pelaporan

c)

Perencanaan

d)

Pengawasan

53.

Pemahaman dan penilaian SPI level entitas dilakukan melalui penyampaian Internal Control Questionnaire (ICQ) dengan pendekatan SPIP yang meliputi unsur, kecuali:

a)

Lingkungan Pengendalian

b)

Penilaian Risiko

c)

Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan

d)

Aktivitas Pengendalian

54.

Dari perspektif pemeriksaan, anteseden merupakan:

a)

Akibat

b)

Kondisi

c)

Sebab

d)

Kriteria

55.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD, ditemukan peraturan baru dari Pemerintah Pusat yang menimbulkan permasalahan di luar kendali pemda. Maka...

a)

Permasalahan tersebut tidak perlu diangkat jadi temuan karena penyebabnya di luar kendali entitas tetapi disampaikan ke entitas pada saat exit meeting agar hal tersebut dikoordinasikan dengan pemerintah pusat terkait tindak lanjut atas permasalahan yang sudah terjadi.

b)

Permasalahan tetap diangkat jadi temuan dan diungkap kelemahan mitigasi.

c)

Tidak perlu diangkat karena di luar kendali entitas.

d)

Tetap diangkat tapi tanpa sebab dan rekomendasi.

56.

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. Ketentuan yang tidak tepat adalah:

a)

Pembiayaan bruto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

b)

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pembiayaan daerah dikelola berdasarkan kewenangan SKPKD dan BLUD.

c)

Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah.

d)

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

57.

Yang tidak termasuk sebagai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu:

a)

Dana alokasi khusus nonfisik

b)

Lain-lain pendapatan

c)

Dana darurat

d)

Hibah

58.

Apabila Pemeriksa menyimpulkan bahwa SPI secara keseluruhan lemah atau risiko pengendaliannya tinggi, maka Pemeriksa dapat langsung melakukan:

a)

Prosedur pengujian secara analitis

b)

Pengujian substantif terbatas atas transaksi dan saldo dengan sampel pada area berisiko

c)

Pengujian substantif mendalam atas transaksi dan saldo dengan sampel yang luas

d)

Test of Control

59.

LHP harus menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPKN. Jika pemeriksa tidak dapat mengikuti SPKN, maka Pemeriksa:

a)

Tidak menyatakan pendapat

b)

Tidak boleh menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPKN dan mengungkapkan alasan tidak dapat diikutinya SPKN serta dampaknya terhadap hasil pemeriksaan.

c)

Harus mundur dari tugas pemeriksaan

d)

Menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada standar lainnya

60.

Berkaitan dengan unsur-unsur temuan pemeriksaan, pernyataan yang tepat adalah:

a)

Dalam menyajikan kriteria, pemeriksa perlu memasukkan sebanyak mungkin kriteria yang dilanggar, baik langsung maupun tidak langsung.

b)

Judul, Kriteria, Tanggapan, dan Rekomendasi merupakan unsur tambahan pada Temuan Pemeriksaan.

c)

Akibat merupakan konsekuen dari sebuah fenomena. Akibat adalah fakta yang memiliki kaitan langsung dan terjadi setelah fenomena.

d)

Pemeriksa harus mampu melakukan spekulasi atas akibat jika bukti tidak diperoleh.

61.

Berikut adalah contoh yang paling tepat untuk akibat dari kondisi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu:

a)

Pencapaian tujuan unit kerja terhambat

b)

Laporan keuangan tidak/kurang andal

c)

Pengendalian tidak dapat mendorong ketaatan

d)

Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan tidak efisien

62.

Dalam mengungkapkan suatu TP, prinsip bahwa setiap TP harus mengungkap fakta dan data secara menyeluruh tanpa menutup-nutupi disebut prinsip:

a)

Independensi

b)

Profesionalisme

c)

Keadilan

d)

Kejujuran

63.

Mana dari pernyataan di bawah ini yang benar:

a)

Bila Risiko Pengendalian Rendah, maka Risiko Audit akan Rendah.

b)

Bila Risiko Bawaan (Inherent Risk) Tinggi, maka Risiko Audit akan Tinggi.

c)

Bila Risiko Deteksi Tinggi, maka Risiko Audit akan Rendah.

d)

Bila Risiko Deteksi Rendah, Risiko Audit akan Rendah.

64.

Pegawai BPK RI harus menghindari konflik kepentingan. Hal tersebut dapat terjadi ketika:

a)

Pegawai berkolaborasi dengan instansi pemerintahan lain

b)

Pegawai memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi keputusan profesional

c)

Pegawai mengikuti pelatihan profesionalisme

d)

Pegawai bertindak sesuai tugas dan tanggung jawabnya

65.

Yang tidak termasuk dalam aset lainnya adalah:

a)

Tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan

b)

Aset yang diserahkan kepada pihak ketiga

c)

Kas yang dibatasi penggunaannya

d)

Aset tak berwujud

66.

Contoh pembatasan lingkup yang terjadi karena keadaan terkait sifat dan waktu penugasan adalah:

a)

Adanya ketidakpastian

b)

Catatan akuntansi telah disita oleh aparat pemerintah untuk waktu yang tidak dapat ditentukan

c)

Ketidakcukupan catatan akuntansi

d)

Catatan akuntansi hancur (karena kebakaran misalnya)

67.

Jika terdapat hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk barang/nontunai, maka pencatatan yang dilakukan adalah:

a)

Mencatat sebagai Aset saja

b)

Mencatat sebagai Aset dan Pendapatan Hibah (LO)

c)

Mencatat sebagai Aset dan Pendapatan Hibah (LRA)

d)

Mencatat sebagai Aset, Pendapatan Hibah (LO), dan Pendapatan (LRA)

68.

Pengujian dengan tujuan ganda (dual purpose test) adalah:

a)

Pengujian asersi keberadaan yang dilakukan bersamaan dengan pengujian pengendalian.

b)

Pengujian substantif yang dilakukan secara bersamaan saat melakukan pengujian pengendalian.

c)

Pengujian asersi kelengkapan yang dilakukan bersamaan dengan pengujian pengendalian.

d)

Pengujian substantif terbatas dan pengujian substantif mendalam.

69.

Unsur temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang:

a)

Tujuan pemeriksaan telah dipenuhi

b)

Terdapat ketidakefektifan pengendalian intern atau ketidakpatuhan

c)

Menemukan kecurangan

d)

Terdiri dari kondisi, kriteria, akibat, dan sebab

70.

Pernyataan yang relevan tentang substansi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), kecuali:

a)

Program dan kegiatan prioritas pemerintah daerah

b)

Acuan awal dalam penyusunan APBD

c)

Visi dan misi pemerintah daerah

d)

Sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan pemerintah daerah

71.

Dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan LKKL yang meliputi:

a)

LRA, LO, Neraca, LPE, dan CaLK

b)

LRA, LPSAL, LO, Neraca, dan LPE

c)

LRA, LO, Neraca, LPE, dan LAK

d)

LRA, LO, Neraca, LAK, dan CaLK

72.

Pernyataan yang salah berkaitan dengan akun Beban di LO:

a)

Beban diakui saat kas yang keluar dari Kas Daerah

b)

Beban menunjukkan timbulnya kewajiban

c)

Beban berkaitan dengan penurunan manfaat ekonomi pada tahun anggaran yang bersangkutan

d)

Beban persediaan menunjukkan persediaan yang digunakan pada TA yang bersangkutan

73.

Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat dioptimalkan untuk investasi jangka pendek. Yang tidak termasuk investasi jangka pendek adalah:

a)

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

b)

Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek

c)

Obligasi Negara

d)

Deposito berjangka waktu 3–12 bulan

74.

Berikut ini yang bukan merupakan substansi dan kaidah yang harus dipenuhi pada LHP adalah:

a)

Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan

b)

Tanggapan dan rencana aksi dari Pimpinan entitas

c)

LHP harus disampaikan ke DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

d)

Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SPKN

75.

Berikut adalah pernyataan tidak benar mengenai uji petik:

a)

Pemeriksa harus memperhatikan penilaian risiko akhir pengendalian dalam menentukan suatu ukuran sampel.

b)

Pemeriksa harus memilih unsur-unsur yang akan menjadi sampel sedemikian rupa sehingga setiap unit sampling dalam populasi memiliki suatu peluang yang sama untuk dipilih.

c)

Pemeriksa harus mempertimbangkan tujuan prosedur audit dan karakteristik populasi yang menjadi sumber suatu sampel yang akan diambil.

d)

Pemeriksa harus menentukan suatu ukuran sampel yang cukup untuk mengurangi risiko sampling sampai ke tingkat rendah yang dapat diterima.

76.

Contoh yang tepat untuk akibat dari kondisi kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja:

a)

Pelaporan keuangan tidak/kurang andal

b)

Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara tidak efektif dan efisien

c)

Pencapaian tujuan unit kerja terhambat

d)

Pengendalian tidak dapat mendorong terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

77.

Metode statistik penentuan uji petik dalam pengujian pengendalian yaitu:

a)

Metode monetary unit sampling (MUS)

b)

Metode fixed sample size

c)

Metode classical variable sampling

d)

Metode analisa vertikal dan horizontal

78.

Penilaian investasi jangka panjang pemerintah dilakukan dengan tiga metode berikut, kecuali:

a)

Metode ekuitas

b)

Metode biaya perolehan

c)

Metode nilai wajar

d)

Metode amortisasi

79.

Penilaian investasi jangka panjang pemerintah dilakukan dengan tiga metode ... kecuali:

a)

Kepemilikan bersifat permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

b)

Kepemilikan 20%–50%, atau kurang dari 20% tapi berpengaruh signifikan → metode ekuitas.

c)

Kepemilikan <20% → metode biaya.

d)

Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

80.

Berikut adalah siklus/proses bisnis pemeriksaan keuangan sektor publik, kecuali:

a)

Proses bisnis kepegawaian dan penggajian, proses bisnis pelaporan keuangan, proses bisnis aplikasi.

b)

Proses bisnis pengelolaan investasi dan pembiayaan, pengelolaan kas, pelaporan keuangan.

c)

Proses bisnis pengadaan belanja modal & pengelolaan aset tetap, pengelolaan hibah, subsidi, transfer, pendapatan.

d)

Proses bisnis penganggaran, kepegawaian & penggajian, pengadaan barang/jasa & pengelolaan persediaan.

81.

Berikut adalah siklus/proses bisnis pemeriksaan keuangan sektor publik, kecuali:

a)

Proses bisnis kepegawaian dan penggajian, proses bisnis pelaporan keuangan, proses bisnis aplikasi.

b)

Proses bisnis pengelolaan investasi dan pembiayaan, proses bisnis pengelolaan kas, proses bisnis pelaporan keuangan.

c)

Proses bisnis pengadaan belanja modal, pengelolaan aset tetap, dana hibah, dan pendapatan.

d)

Proses bisnis penganggaran, kepegawaian dan penggajian, pengadaan barang/jasa dan persediaan.

82.

Manakah pernyataan yang benar?

a)

Metode akuntansi dapat diubah jika hasil lebih baik

b)

Peristiwa harus dicatat sesuai substansi ekonomi

c)

Aset dicatat sebesar biaya perolehan

d)

Setiap akhir tahun nilai aset disajikan sebesar nilai bersih setelah penyusutan

83.

Pernyataan berikut ini relevan dengan kriteria pemeriksaan, kecuali:

a)

Kriteria menjadi salah satu materi yang dikomunikasikan kepada entitas yang diperiksa

b)

Kriteria harus tersedia bagi pengguna LHP

c)

Unsur-unsur temuan tergantung pada jenis dan tujuan pemeriksaan

d)

Peraturan perundangan adalah salah satu sumber kriteria

84.

Manakah yang merupakan temuan kelemahan struktur pengendalian intern?

a)

Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai

b)

Pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan

c)

Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD

d)

Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah

85.

Yang tidak termasuk unsur-unsur dalam pemeriksaan keuangan negara:

a)

Informasi hal pokok

b)

Komunikasi pemeriksaan

c)

Kriteria

d)

Hal pokok

86.

Dalam mekanisme pelaksanaan APBN, manakah pernyataan berikut yang tidak tepat:

a)

PPSPM boleh dirangkap oleh PPK dan bendahara.

b)

PPK bertugas menguji dan menandatangani bukti hak tagih negara.

c)

Bendahara Pengeluaran bertugas mengusahakan dan mengatur dana.

d)

KPA berwenang melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran.

87.

Kondisi merupakan fenomena utama yang ingin dilaporkan. Isi utama kondisi berisi hal-hal berikut, kecuali:

a)

Fakta

b)

Opini pemeriksa

c)

Konsep, teori

d)

Bukti