WorksheetsUji Pemahaman - Periodisasi Pemberlakuan UUD di Indonesia
Total questions: 24
Worksheet time: 12mins
Name
Class
Date
1.
Nama Lengkap
4 lines
2.
Kelas
a)
XI.A
b)
XI.B
c)
XI.C
d)
XI.D
e)
XI.E
3.
Hari
a)
Senin
b)
Selasa
c)
Rabu
d)
Kamis
e)
Jum'at
4.
Tanggal
4 lines
5.
Latar belakang diberlakukannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 adalah…
a)
Menyatukan kembali Indonesia setelah masa RIS
b)
Sebagai dasar hukum negara setelah proklamasi kemerdekaan
c)
Menyesuaikan dengan sistem parlementer
d)
Menggantikan sistem kerajaan
e)
Menjalankan pemerintahan federal
6.
Sistem pemerintahan yang berlaku selama periode UUD 1945 (1945–1949) adalah…
a)
Parlementer
b)
Presidensial
c)
Monarki konstitusional
d)
Oligarki
e)
Federal
7.
Pada masa UUD 1945 (1945–1949), kebijakan otonomi daerah belum berjalan efektif karena…
a)
Adanya konflik internal kabinet
b)
Negara baru merdeka dan fokus mempertahankan kemerdekaan
c)
Kurangnya dukungan masyarakat terhadap daerah
d)
Tidak adanya peraturan otonomi
e)
Pemerintah bersifat desentralisasi penuh
8.
Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Tujuan utama perubahan ini adalah…
a)
Membentuk negara federal sesuai keinginan Belanda
b)
Menyatukan seluruh wilayah di bawah sistem kerajaan
c)
Menjalankan pemerintahan parlementer
d)
Meningkatkan otonomi daerah penuh
e)
Menghapus pengaruh kolonialisme
9.
Dalam sistem UUD RIS 1949, otonomi daerah diatur berdasarkan prinsip…
a)
Desentralisasi luas
b)
Sentralisasi penuh
c)
Kedaulatan rakyat di pusat
d)
Kekuasaan tunggal presiden
e)
Militerisme daerah
10.
Salah satu kelemahan sistem pemerintahan pada masa UUD RIS adalah…
a)
Presiden memiliki kekuasaan mutlak
b)
Terlalu banyak negara bagian yang tidak stabil
c)
Tidak adanya parlemen
d)
Sistem monarki absolut
e)
Tidak adanya pembagian kekuasaan
11.
Kembalinya Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950 menandai diberlakukannya…
a)
UUD NRI 1945
b)
UUD RIS
c)
UUDS 1950
d)
Dekrit Presiden
e)
Konstitusi Republik
12.
Ciri utama UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan…
a)
Presidensial
b)
Parlementer
c)
Federal
d)
Otoriter
e)
Monarki konstitusional
13.
Pada masa UUDS 1950, otonomi daerah diperluas melalui pembentukan…
a)
Dewan Nasional
b)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
c)
Dekrit Presiden
d)
Undang-Undang Darurat
e)
Kabinet Djuanda
14.
Situasi politik pada masa UUDS 1950 ditandai dengan…
a)
Stabilitas politik dan ekonomi
b)
Sering terjadi pergantian kabinet
c)
Tidak ada konflik daerah
d)
Dominasi kekuasaan presiden
e)
Pemerintahan militer
15.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan oleh Presiden Soekarno untuk…
a)
Membentuk negara federal
b)
Menetapkan UUD NRI 1945 kembali berlaku
c)
Menghapus sistem presidensial
d)
Menyusun UUD baru
e)
Membubarkan DPR
16.
Salah satu alasan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 adalah…
a)
UUDS tidak sesuai dengan sistem kerajaan
b)
Terjadi krisis konstitusional akibat kegagalan Konstituante
c)
Banyak daerah memisahkan diri
d)
Tekanan dari luar negeri
e)
Pemilu gagal dilaksanakan
17.
Pada masa UUD NRI 1945 (1959–1999), pelaksanaan otonomi daerah cenderung…
a)
Terpusat pada pemerintah pusat
b)
Dilakukan penuh oleh daerah
c)
Mengutamakan demokrasi lokal
d)
Tidak diatur sama sekali
e)
Meniru sistem federal
18.
Undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah pada masa Orde Baru adalah…
a)
UU No. 1 Tahun 1957
b)
UU No. 18 Tahun 1965
c)
UU No. 5 Tahun 1974
d)
UU No. 22 Tahun 1999
e)
UU No. 32 Tahun 2004
19.
Tujuan utama UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah adalah…
a)
Memberikan otonomi luas kepada daerah
b)
Meningkatkan sentralisasi kekuasaan pusat
c)
Menghapus pemerintah daerah
d)
Menyusun sistem federal
e)
Menyerahkan kekuasaan kepada militer
20.
Salah satu dampak negatif dari kebijakan sentralistik Orde Baru terhadap daerah adalah…
a)
Pembangunan merata di seluruh Indonesia
b)
Meningkatnya peran pemerintah daerah
c)
Ketimpangan pembangunan antarwilayah
d)
Tumbuhnya ekonomi daerah yang kuat
e)
Terbentuknya banyak provinsi baru
21.
Salah satu dampak positif otonomi daerah pasca reformasi adalah…
a)
Semua kebijakan diatur oleh pusat
b)
Daerah lebih mandiri dalam mengatur kebijakan publik
c)
Menurunnya partisipasi masyarakat
d)
Berkurangnya transparansi
e)
Menyusutnya PAD
22.
Prinsip utama otonomi daerah setelah reformasi adalah…
a)
Desentralisasi
b)
Sentralisasi
c)
Kekuasaan tunggal
d)
Militerisme
e)
Monarki
23.
Undang-undang yang menjadi tonggak otonomi daerah setelah masa reformasi adalah…
a)
UU No. 5 Tahun 1974
b)
UU No. 22 Tahun 1999
c)
UU No. 18 Tahun 1965
d)
UU No. 25 Tahun 1959
e)
UU No. 32 Tahun 2004
24.
Dalam konteks pelayanan publik, penerapan otonomi daerah diharapkan dapat…
a)
Menurunkan kualitas pelayanan
b)
Menambah beban birokrasi pusat
c)
Meningkatkan efisiensi dan kedekatan pelayanan kepada masyarakat
d)
Menutup akses masyarakat terhadap kebijakan
e)
Menghapus peran pemerintah daerah
100 %
