Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UU Nomor 17 Tahun 2003

Total questions: 135

Worksheet time: 1hrs 8mins

Name
Class
Date
1.

Apa tujuan utama pembentukan Undang-Undang tentang Keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam bagian 'Menimbang'?

a)

Untuk meningkatkan pendapatan pajak semata

b)

Untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang

c)

Untuk menggantikan seluruh pasal UUD 1945

d)

Untuk mengatur hubungan internasional

2.

Cocokkan huruf pertimbangan 'Menimbang' dengan substansinya.

a)

a

1.

Penyelenggaraan pemerintahan negara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang

b)

b

2.

Pengelolaan hak dan kewajiban negara diatur dalam Bab VIII UUD 1945

c)

c

3.

Pasal 23C Bab VIII UUD 1945 mengamanatkan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang

d)

d

4.

Berdasarkan pertimbangan sebelumnya perlu dibentuk UU tentang Keuangan Negara

3.

Dalam bagian 'Mengingat', mana dari berikut yang termasuk rujukan pasal UUD 1945 terkait keuangan negara?

a)

Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

b)

Pasal 24 ayat (1) dan (2)

c)

Pasal 1 ayat (3) dan (4)

d)

Pasal 27 ayat (1) dan (2)

4.

Pernyataan manakah yang benar mengenai proses penetapan undang-undang ini?

a)

Ditandatangani oleh Presiden tanpa persetujuan DPR

b)

Ditetapkan melalui Keputusan Presiden saja

c)

Ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

d)

Disahkan oleh Mahkamah Konstitusi

5.

Menurut ketentuan, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah...

a)

semua aset fisik milik pemerintah pusat saja

b)

semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

c)

seluruh penerimaan pajak dari rakyat

d)

hanya APBN dan APBD

6.

Istilah 'Pemerintah' dalam ketentuan ini merujuk pada...

a)

pemerintah pusat saja

b)

pemerintah daerah saja

c)

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah

d)

lembaga legislatif

7.

Cocokkan istilah dengan definisinya.

a)

DPR

1.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

b)

DPRD

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

c)

Perusahaan Negara

3.

badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat

d)

Perusahaan Daerah

4.

badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah

e)

APBN

5.

rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

8.

APBD didefinisikan sebagai...

a)

rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui DPR

b)

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

c)

laporan realisasi anggaran pemerintah pusat

d)

anggaran belanja kementerian

9.

Manakah yang termasuk 'penerimaan negara' menurut ketentuan ini?

a)

uang yang masuk ke kas negara

b)

uang yang keluar dari kas negara

c)

uang yang masuk ke kas daerah

d)

barang milik negara

10.

Pernyataan yang tepat tentang 'pengeluaran daerah' adalah...

a)

hak pemerintah pusat yang menambah nilai kekayaan bersih

b)

uang yang keluar dari kas daerah

c)

uang yang masuk ke kas daerah

d)

uang yang keluar dari kas negara

11.

Pendapatan negara adalah...

a)

hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih

b)

seluruh pajak yang dipungut pemerintah daerah

c)

sumbangan masyarakat tanpa kewajiban pelaporan

d)

anggaran belanja pemerintah pusat

12.

Pasangkan kategori arus kas dengan definisi yang sesuai.

a)

Penerimaan daerah

1.

uang yang masuk ke kas daerah

b)

Pengeluaran negara

2.

uang yang keluar dari kas negara

c)

Penerimaan negara

3.

uang yang masuk ke kas negara

13.

Menurut ketentuan, belanja negara didefinisikan sebagai apa?

a)

Hak pemerintah pusat yang menambah nilai kekayaan bersih

b)

Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih

c)

Hak pemerintah daerah yang menambah nilai kekayaan bersih

d)

Kewajiban pemerintah daerah yang menambah nilai kekayaan bersih

14.

Manakah pernyataan yang tepat mengenai pembiayaan?

a)

Setiap penerimaan yang tidak perlu dibayar kembali

b)

Setiap pengeluaran rutin pemerintah daerah

c)

Setiap penerimaan dan/atau pengeluaran yang akan diterima atau dibayar kembali pada tahun anggaran berjalan maupun berikutnya

d)

Setiap hibah barang yang tidak dinilai dengan uang

15.

Cakupan Keuangan Negara dalam Pasal 2 meliputi mana saja berikut ini? Pilih yang paling lengkap.

a)

Hanya penerimaan dan pengeluaran negara

b)

Hak memungut pajak, kewajiban layanan umum, penerimaan/pengeluaran negara dan daerah, serta kekayaan negara/daerah dan pihak lain yang dikuasai atau diperoleh dengan fasilitas pemerintah

c)

Hanya kekayaan perusahaan negara

d)

Hanya pinjaman pemerintah pusat

16.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan Keuangan Negara dikelola dengan prinsip berikut, kecuali:

a)

Tertib, taat pada peraturan perundang-undangan

b)

Efisien, ekonomis, efektif

c)

Transparan dan bertanggung jawab

d)

Mengutamakan kerahasiaan di atas akuntabilitas

17.

Fungsi APBN/APBD menurut ketentuan adalah:

a)

Alokasi, distribusi, stabilisasi, serta otorisasi, perencanaan, pengawasan

b)

Hanya alokasi dan stabilisasi

c)

Hanya pengawasan dan evaluasi

d)

Hanya otorisasi dan pelaporan

18.

Apa batasan Tahun Anggaran menurut Pasal 4?

a)

1 Juli sampai 30 Juni

b)

1 Januari sampai 31 Desember

c)

1 April sampai 31 Maret

d)

1 Oktober sampai 30 September

19.

Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD menurut Pasal 5 ayat (1) adalah:

a)

Dolar AS

b)

Rupiah

c)

Euro

d)

Yen

20.

Cocokkan komponen dalam APBN/APBD dengan ketentuan terkaitnya.

a)

Semua penerimaan dan pengeluaran negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan

1.

Harus dimasukkan dalam APBN

b)

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan

2.

Harus dimasukkan dalam APBD

c)

Penggunaan surplus penerimaan negara/daerah untuk dana cadangan atau penyertaan pada BUMN/BUMD

3.

Harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD

21.

Siapa yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan?

a)

Presiden

b)

Menteri Keuangan

c)

Gubernur

d)

Menteri Dalam Negeri

e)

Ketua DPR

22.

Menurut ketentuan, kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan dalam kapasitas sebagai apa?

a)

Pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan

b)

Ketua lembaga legislatif

c)

Gubernur Bank Indonesia

d)

Kepala Bappenas

e)

Pejabat pembuat komitmen

23.

Manakah yang termasuk pendelegasian kekuasaan pengelolaan keuangan negara menurut Pasal 6 ayat (2)?

a)

Kepada menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

b)

Kepada DPR untuk fungsi pengawasan

c)

Kepada Mahkamah Agung untuk penegakan hukum

d)

Kepada BPK untuk pemeriksaan

e)

Kepada partai politik

24.

Menurut ketentuan, kekuasaan pengelolaan keuangan negara tidak termasuk kewenangan di bidang apa?

a)

Moneter, termasuk mengeluarkan dan mengedarkan uang

b)

Perpajakan

c)

Penganggaran kementerian

d)

Pengelolaan barang milik negara

e)

Pelaporan keuangan APBN

25.

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk apa menurut Pasal 7?

a)

Mencapai tujuan bernegara

b)

Menambah utang

c)

Memperluas birokrasi

d)

Menciptakan partai politik baru

e)

Menaikkan pajak daerah

26.

Instrumen apa yang disusun setiap tahun untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana fungsi pemerintahan menurut Pasal 7 ayat (2)?

a)

APBN dan APBD

b)

RKPD dan RPJMN

c)

Perppu dan Peraturan Menteri

d)

Renstra K/L

e)

DIPA dan RKA-KL

27.

Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal adalah menyusun apa?

a)

Kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro

b)

Putusan pengadilan pajak

c)

Peraturan daerah

d)

Standar akuntansi pemerintahan daerah

e)

Kebijakan moneter

28.

Pilih pernyataan yang benar tentang tugas Menteri Keuangan terkait APBN.

a)

Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN

b)

Menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD

c)

Melakukan audit eksternal atas APBN

d)

Menentukan tarif retribusi daerah

e)

Mengesahkan Peraturan Presiden tentang RPJMN

29.

Manakah yang termasuk tugas Menteri Keuangan menurut Pasal 8?

a)

Melaksanakan fungsi bendahara umum negara

b)

Menetapkan kebijakan moneter

c)

Menaikkan suku bunga acuan

d)

Mengelola perusahaan daerah

e)

Menetapkan perda pajak daerah

30.

Tugas pokok menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mencakup apa?

a)

Menyusun rancangan anggaran kementerian/lembaga yang dipimpinnya

b)

Mencetak uang untuk menutup defisit

c)

Menetapkan Peraturan Daerah

d)

Melakukan audit atas BPK

e)

Menentukan kurs rupiah

31.

Menurut Pasal 9, menteri/pimpinan lembaga wajib menyusun dan menyampaikan apa?

a)

Laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya

b)

Laporan pemeriksaan BPK

c)

Peraturan moneter nasional

d)

Laporan keuangan Bank Indonesia

e)

Perda perubahan APBD

32.

Menurut Pasal 10, siapa yang melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagai pejabat pengelola APBD?

a)

Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah

b)

Menteri Keuangan

c)

Ketua DPRD

d)

BPK Perwakilan

e)

Gubernur Bank Indonesia

33.

Dalam pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat pengelola keuangan daerah bertugas antara lain melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan apa?

a)

Peraturan Daerah

b)

Peraturan Presiden

c)

Undang-Undang Dasar

d)

Keputusan Menteri

e)

Peraturan Gubernur

34.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas berikut, kecuali:

a)

Menetapkan kebijakan moneter daerah

b)

Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah

c)

Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya

d)

Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran

e)

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah

35.

Pasangan yang tepat antara jabatan dan salah satu tugasnya menurut BAB II adalah:

a)

Menteri Keuangan

1.

Melaksanakan fungsi bendahara umum negara

b)

Menteri/pimpinan lembaga (PA/PB)

2.

Menyusun rancangan anggaran kementerian/lembaga

c)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

3.

Menyusun rancangan APBD dan Perubahan APBD

d)

Kepala SKPD (PA/PB daerah)

4.

Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah

36.

Menurut Pasal 11 ayat (1), APBN merupakan wujud apa dan bagaimana penetapannya?

a)

Rencana pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

b)

Pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang

c)

Laporan realisasi anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

d)

Instrumen moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

37.

Komponen yang membentuk APBN menurut Pasal 11 ayat (2) adalah ...

a)

Pendapatan, belanja, dan utang

b)

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan

c)

Pajak, retribusi, dan hibah

d)

Belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang

38.

Pendapatan negara dalam APBN terdiri atas ...

a)

Pajak, bea masuk, dan pinjaman

b)

Penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah

c)

Penerimaan daerah, bagi hasil, dan dana transfer

d)

Pajak, retribusi daerah, dan sumbangan masyarakat

39.

Belanja negara digunakan untuk apa menurut Pasal 11 ayat (4)?

a)

Membayar utang luar negeri semata-mata

b)

Keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

c)

Pembiayaan proyek swasta strategis

d)

Memberi subsidi kepada BUMN tanpa batas

40.

Prinsip penyusunan APBN dalam Pasal 12 ayat (1) menekankan kesesuaian dengan ...

a)

Target pertumbuhan ekonomi regional

b)

Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara

c)

Kebijakan moneter Bank Indonesia

d)

Program kerja partai politik mayoritas

41.

Bagaimana penanganan jika dalam anggaran diperkirakan defisit menurut Pasal 12 ayat (3)?

a)

Menunda seluruh belanja modal

b)

Menaikkan pajak secara otomatis

c)

Menetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit dalam undang-undang tentang APBN

d)

Memotong gaji pegawai negeri

42.

Siapa yang menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya serta kapan batas waktunya menurut Pasal 13 ayat (1)?

a)

Dewan Perwakilan Rakyat, paling lambat Maret

b)

Pemerintah Pusat, selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei

c)

Menteri Keuangan, akhir Juni

d)

Badan Anggaran DPR, awal April

43.

MATCH berikut: Pasangkan aktor/lembaga dengan peran utamanya dalam proses APBN sesuai Pasal 13 dan 14.

a)

Pemerintah Pusat

1.

Menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; mengajukan RUU APBN

b)

Dewan Perwakilan Rakyat

2.

Membahas kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal, serta kebijakan umum dan prioritas anggaran

c)

Menteri/pimpinan lembaga (pengguna anggaran)

3.

Menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun berikutnya

d)

Menteri Keuangan

4.

Menerima hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagai bahan penyusunan RUU APBN

44.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3), apa yang dibahas Pemerintah Pusat bersama DPR untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran?

a)

Kebijakan umum dan prioritas anggaran

b)

Rencana detail proyek fisik

c)

Peraturan Pemerintah tentang belanja daerah

d)

Nota keuangan tahun berjalan

45.

Dalam penyusunan rancangan APBN, kapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN menurut Pasal 14 ayat (4)?

a)

Setelah APBN disahkan

b)

Sebelum pembicaraan pendahuluan rancangan APBN

c)

Bersamaan dengan pengajuan RUU APBN pada bulan Agustus

d)

Sesudah tahun anggaran berakhir

46.

Menurut Pasal 15 ayat (1), pada bulan apa Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN beserta nota keuangan dan dokumen pendukung kepada DPR?

a)

Mei tahun sebelumnya

b)

Juni tahun sebelumnya

c)

Agustus tahun sebelumnya

d)

September tahun berjalan

47.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui apa?

a)

Keputusan Gubernur

b)

Peraturan Daerah

c)

Peraturan Menteri Keuangan

d)

Instruksi Bupati

48.

Komponen utama APBD terdiri atas apa saja?

a)

Pendapatan, belanja, dan pembiayaan

b)

Aset, kewajiban, dan ekuitas

c)

Pendapatan, aset, dan surplus

d)

Belanja pegawai, belanja modal, dan hibah

49.

Sumber pendapatan daerah antara lain berasal dari mana?

a)

Pinjaman luar negeri, hibah, dan obligasi

b)

Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah

c)

Pajak pusat, cukai, dan devisa

d)

Dana darurat, cadangan, dan sisa lebih anggaran

50.

Belanja daerah dalam APBD dirinci menurut apa?

a)

Program, lokasi, dan waktu

b)

Organisasi, fungsi, dan jenis belanja

c)

Sasaran, indikator, dan output

d)

Urusan, wilayah, dan proyek

51.

Prinsip penyusunan APBD menurut Pasal 17 ayat (1) adalah disusun sesuai dengan apa?

a)

Target pertumbuhan ekonomi nasional

b)

Arahan Presiden

c)

Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah

d)

Usulan masyarakat melalui musrenbang

52.

Dalam penyusunan Rancangan APBD, pedoman utamanya adalah apa menurut ketentuan?

a)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

b)

Rencana kerja Pemerintah Daerah

c)

Instruksi Mendagri

d)

RKP Nasional

53.

Jika dalam anggaran diperkirakan defisit, apa yang harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD?

a)

Pemotongan belanja wajib

b)

Penundaan proyek strategis

c)

Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit

d)

Kenaikan pajak daerah 10%

54.

Kapan Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD paling lambat?

a)

Akhir Mei tahun berjalan

b)

Pertengahan Juni tahun berjalan

c)

Akhir Juli tahun berjalan

d)

Awal September tahun berjalan

55.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang disepakati, apa yang dibahas untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD?

a)

Rencana aksi daerah

b)

Prioritas dan plafon anggaran sementara

c)

Standar biaya umum

d)

Target kinerja tahunan

56.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, siapa yang menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD tahun berikutnya?

a)

Sekretaris Daerah

b)

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran

c)

Inspektur Daerah

d)

Bappeda

57.

Rencana kerja SKPD disusun dengan pendekatan apa?

a)

Berbasis program

b)

Berbasis kebutuhan minimal

c)

Berbasis prestasi kerja yang akan dicapai

d)

Berbasis incremental

58.

Kapan Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD?

a)

Minggu terakhir September tahun sebelumnya

b)

Minggu pertama Oktober tahun sebelumnya

c)

Pertengahan November tahun sebelumnya

d)

Akhir Desember tahun sebelumnya

59.

Apa yang terjadi jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD?

a)

APBD batal dan tidak ada pengeluaran

b)

Pemerintah Daerah hanya boleh melakukan belanja pegawai

c)

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya

d)

DPRD mengelola langsung belanja wajib

60.

Cocokkan lembaga/aktor dengan peran utamanya dalam proses APBD.

a)

Pemerintah Daerah

1.

Menyampaikan kebijakan umum APBD dan mengajukan Raperda APBD

b)

DPRD

2.

Membahas dan mengambil keputusan mengenai Raperda APBD

c)

Kepala SKPD

3.

Menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD

d)

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

4.

Menerima hasil pembahasan rencana kerja sebagai bahan penyusunan Raperda APBD tahun berikutnya

61.

Menurut Pasal 21, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan bank sentral dilakukan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan apa?

a)

Kebijakan fiskal dan moneter

b)

Kebijakan perdagangan internasional

c)

Kebijakan ketenagakerjaan

d)

Kebijakan pertahanan

62.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1), alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah didasarkan pada ketentuan apa?

a)

Peraturan daerah setempat

b)

Undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah

c)

Keputusan Menteri Keuangan

d)

Perjanjian kerja sama antar daerah

63.

Pasal 22 ayat (3) mensyaratkan bahwa pemberian pinjaman dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan lembaga apa?

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Daerah

c)

Dewan Perwakilan Rakyat

d)

Badan Pemeriksa Keuangan

64.

Pasal 23 mengatur hubungan keuangan Pemerintah Pusat dengan pihak asing. Manakah pernyataan yang benar?

a)

Pemerintah Pusat dapat menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing tanpa persetujuan DPR

b)

Pemerintah Pusat hanya boleh memberikan hibah, tidak boleh menerima

c)

Pemerintah Pusat dapat memberikan atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan DPR

d)

Pemerintah Pusat dilarang berhubungan finansial dengan lembaga asing

65.

Cocokkan entitas dengan otoritas pembinaan dan pengawasan yang tepat berdasarkan Pasal 24 dan 25.

a)

Perusahaan negara

1.

Menteri Keuangan

b)

Perusahaan daerah

2.

Gubernur/bupati/walikota

c)

Badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas Pemerintah Pusat

3.

Menteri Keuangan

d)

Badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas Pemerintah Daerah

4.

Gubernur/bupati/walikota

66.

Menurut Pasal 24 ayat (2), sebelum pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah oleh pemerintah kepada/dari perusahaan negara/daerah dilaksanakan, apa yang harus terjadi terlebih dahulu?

a)

Disetujui Mahkamah Agung

b)

Ditetapkan dalam APBN/APBD

c)

Diumumkan kepada publik selama 30 hari

d)

Diaudit oleh BPK terlebih dahulu

67.

Pasal 24 ayat (5) dan (6) mengatur penjualan dan/atau privatisasi. Pilih pernyataan yang tepat.

a)

Pemerintah Pusat dan Daerah bebas melakukan privatisasi tanpa persetujuan legislatif

b)

Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan/privatisasi perusahaan negara setelah persetujuan DPR; Pemerintah Daerah setelah persetujuan DPRD

c)

Hanya Pemerintah Daerah yang dapat melakukan privatisasi

d)

Privatisasi tidak diatur dalam pasal ini

68.

Dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional, kepada siapa Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau melakukan penyertaan modal setelah mendapat persetujuan DPR?

a)

Perusahaan daerah

b)

Perusahaan swasta

c)

Pemerintah daerah lain

d)

Bank sentral

69.

Siapa yang menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN beserta prognosis untuk 6 bulan berikutnya?

a)

Pemerintah Pusat

b)

DPR

c)

Pemerintah Daerah

d)

BPK

70.

Batas waktu penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBN kepada DPR untuk dibahas bersama adalah paling lambat pada akhir bulan apa?

a)

Mei

b)

Juni

c)

Juli

d)

Agustus

71.

Manakah yang bukan alasan dilakukannya penyesuaian APBN menurut ketentuan yang berlaku?

a)

Perkembangan ekonomi makro tidak sesuai asumsi APBN

b)

Perubahan pokok kebijakan fiskal

c)

Keadaan yang memerlukan pergeseran antarfungsi kementerian dan lembaga internasional

d)

Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan

72.

Dalam keadaan darurat, apa yang dapat dilakukan Pemerintah terkait belanja yang belum tersedia anggarannya?

a)

Menunda seluruh belanja hingga APBN Perubahan disahkan

b)

Melakukan pengeluaran yang kemudian diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

c)

Menerbitkan obligasi tanpa persetujuan DPR

d)

Mengalihkan dana daerah ke pusat

73.

Siapa yang mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan kepada DPR?

a)

DPR

b)

BPK

c)

Pemerintah Pusat

d)

Mahkamah Agung

74.

Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Kepada siapa laporan ini disampaikan paling lambat pada akhir Juli untuk dibahas bersama?

a)

BPK

b)

DPRD

c)

Kemendagri

d)

Bappeda

75.

Pasangkan alasan penyesuaian APBD dengan penjelasan yang tepat.

a)

Perkembangan tidak sesuai asumsi kebijakan umum APBD

1.

Perubahan keadaan yang menyimpang dari rencana awal

b)

Pergeseran anggaran antarsatuan/antarunit/antarkegiatan/antarjenis belanja

2.

Kondisi yang menuntut realokasi dalam struktur APBD

c)

Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan

3.

Kewajiban pemanfaatan SAL untuk pembiayaan berjalan

76.

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur apa?

a)

Perpajakan

b)

Perbendaharaan negara

c)

Keuangan daerah

d)

Audit negara

77.

Menurut Pasal 30 ayat (1), kepada siapa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan batas waktu penyampaiannya?

a)

Kepada DPD, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

b)

Kepada DPR, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir

c)

Kepada BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir

d)

Kepada Kementerian Keuangan, paling lambat 12 bulan setelah tahun anggaran berakhir

78.

Komponen minimal yang harus terdapat dalam laporan keuangan pertanggungjawaban APBN menurut Pasal 30 ayat (2) adalah...

a)

Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

b)

Laporan Laba Rugi, Perubahan Ekuitas, dan Catatan Pajak

c)

Prospek Anggaran, Ringkasan Kebijakan, dan Laporan Audit Internal

d)

Rencana Kerja Pemerintah, RPJMN, dan LAKIP

79.

Menurut Pasal 31 ayat (1), siapa yang menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dan dalam jangka waktu berapa lama?

a)

Gubernur/Bupati/Walikota, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir

b)

Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berjalan

c)

Sekretaris Daerah, selambat-lambatnya 12 bulan setelah audit

d)

Ketua DPRD, tanpa batas waktu

80.

Cocokkan lembaga/jabatan dengan kewenangan/tanggung jawabnya sebagaimana termuat dalam Pasal 30–33.

a)

Presiden

1.

Menyampaikan RUU pertanggungjawaban APBN setelah diperiksa

b)

Gubernur/Bupati/Walikota

2.

Menyampaikan rancangan Perda pertanggungjawaban APBD setelah diperiksa

c)

BPK

3.

Memeriksa laporan keuangan pemerintah

d)

Komite standar independen

4.

Menyusun standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

81.

Menurut Pasal 32 ayat (1), bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus disajikan sesuai dengan...

a)

Standar akuntansi pemerintahan

b)

Standar akuntansi keuangan PSAK umum

c)

Pedoman masing-masing kementerian

d)

Arahan DPR/DPRD setiap daerah

82.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1)–(2), penyimpangan kebijakan atau kegiatan anggaran yang ditetapkan dalam UU APBN/Perda APBD dapat berakibat...

a)

Sanksi administrasi saja

b)

Pidana penjara dan denda sesuai ketentuan perundang-undangan

c)

Pemberhentian tanpa proses hukum

d)

Hanya teguran tertulis dari atasan

83.

Menurut Pasal 35 ayat (1), pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sehingga merugikan keuangan negara dikenai kewajiban...

a)

Mengembalikan kerugian dimaksud

b)

Mengundurkan diri dari jabatan

c)

Menjalani pidana minimal 1 tahun

d)

Menyusun ulang laporan keuangan

84.

Pasal 35 ayat (2)–(3) menyebutkan bahwa orang yang menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau barang negara adalah bendahara. Apa kewajiban utama bendahara ini dan bagaimana tanggung jawabnya jika terjadi kerugian?

a)

Wajib menyampaikan laporan ke BPK dan bertanggung jawab pribadi atas kerugian yang berada dalam pengurusannya

b)

Hanya membuat laporan internal dan tanggung jawab kolektif

c)

Melapor ke DPR/DPRD dan bebas dari tanggung jawab pribadi

d)

Melapor ke Kementerian Keuangan dan tanggung jawab dibebankan ke atasan

85.

Menurut Pasal 36 ayat (1), berapa lama jangka waktu maksimal untuk melaksanakan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sejak undang-undang berlaku?

a)

1 tahun

b)

3 tahun

c)

5 tahun

d)

10 tahun

86.

Selama pengakuan dan pengukuran berbasis akrual belum dilaksanakan, basis apa yang digunakan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja menurut Pasal 36 ayat (1)?

a)

Akrual dimodifikasi

b)

Kas

c)

Kas menuju akrual

d)

Komitmen

87.

Batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah pusat/daerah serta penyelesaian pemeriksaannya oleh BPK, sebagaimana diatur Pasal 36 ayat (2) yang merujuk Pasal 30 dan 31, mulai berlaku sejak APBN/APBD tahun berapa?

a)

2004

b)

2005

c)

2006

d)

2008

88.

Pasal 37 menyatakan beberapa peraturan dinyatakan tidak berlaku lagi. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam daftar tersebut?

a)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

b)

Indische Comptabiliteitswet (ICW) Staatsblad 1925 No. 448 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1968

c)

Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 2005

d)

Instruksi Presiden tentang Pengelolaan Keuangan

89.

Padankan peraturan yang dicabut pada Pasal 37 dengan identifikasi ringkasnya.

a)

ICW

1.

Staatsblad 1925 No. 448 jo. UU No. 9/1968

b)

IBW

2.

Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445

c)

RAB

3.

Stbl. 1933 No. 381

d)

Ketentuan lain yang telah diatur dalam undang-undang ini

4.

Dinyatakan tidak berlaku lagi sepanjang telah diatur

90.

Menurut Pasal 38, ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut undang-undang ini harus selesai paling lambat dalam kurun waktu berapa sejak undang-undang diundangkan?

a)

6 bulan

b)

1 tahun

c)

2 tahun

d)

3 bulan

91.

Kapan undang-undang ini mulai berlaku menurut Pasal 39?

a)

Pada tanggal ditetapkan Presiden

b)

Pada tanggal diundangkan

c)

Pada awal tahun anggaran berikutnya

d)

Pada 1 Januari 2004

92.

Siapa pejabat yang menandatangani pengundangan undang-undang ini di Jakarta pada 5 April 2003 sebagaimana tercantum pada halaman penutup?

a)

Menteri Keuangan

b)

Sekretaris Kabinet

c)

Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo

d)

Ketua BPK

93.

Menurut penjelasan umum, apa dasar konstitusional utama yang menjadi rujukan pengelolaan keuangan negara di Indonesia?

a)

Undang-Undang Dasar 1945

b)

ICW Stbl. 1925 No. 448

c)

RAB Stbl. 1933 No. 381

d)

Peraturan Pemerintah tentang APBN

94.

Selama ini, sebelum lahirnya pengaturan baru, pengelolaan keuangan negara banyak mengacu pada peraturan warisan Hindia Belanda. Manakah yang termasuk contoh peraturan tersebut?

a)

Instruktie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320

b)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

c)

Ketetapan MPR tentang APBN

d)

Peraturan Presiden tentang Kementerian Keuangan

95.

Pernyataan manakah yang paling tepat menjelaskan ‘dasar pemikiran’ lahirnya UU tentang Keuangan Negara?

a)

Menetapkan tarif pajak baru untuk seluruh sektor

b)

Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai aturan pokok UUD 1945 dan asas umum pemerintahan

c)

Memberikan kewenangan penuh kepada bank sentral untuk menyusun APBN

d)

Menghapus semua peraturan yang dibuat sebelum kemerdekaan

96.

MATCH: Pasangkan ketentuan lama warisan kolonial dengan keterangan ringkasnya.

a)

ICW Stbl. 1925 No. 448

1.

Indische Comptabiliteitswet

b)

RAB Stbl. 1933 No. 381

2.

Reglement voor het Administratief Beheer

c)

IAR Stbl. 1933 No. 320

3.

Instruktie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer

97.

Apa masalah utama dari berlakunya peraturan kolonial tersebut dalam konteks Indonesia modern?

a)

Peraturan tersebut terlalu singkat

b)

Tidak mengakomodasi perkembangan sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan

c)

Melarang penyusunan APBN dan APBD

d)

Menetapkan kewenangan presiden yang terlalu besar sehingga meniadakan peran menteri

98.

Upaya apa yang ditekankan untuk menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara dan mewujudkan sistem fiskal yang berkesinambungan (sustainable)?

a)

Menerbitkan ketetapan MPR setiap tahun

b)

Menyusun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara sesuai UUD 1945 dan asas-asas umum

c)

Menyerahkan pengelolaan keuangan sepenuhnya ke daerah

d)

Meningkatkan penerimaan pajak tanpa aturan baru

99.

Menurut penjelasan, hal-hal baru yang diatur dalam undang-undang ini mencakup beberapa aspek. Manakah yang termasuk di dalamnya?

a)

Definisi dan ruang lingkup keuangan negara; kedudukan Presiden dan pendelegasian kepada Menteri Keuangan; susunan APBN/APBD

b)

Hanya mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah

c)

Hanya hubungan pemerintah pusat dengan perusahaan swasta

d)

Hanya batas waktu penyampaian laporan APBN

100.

MATCH: Cocokkan elemen pengaturan baru dalam UU Keuangan Negara dengan fokus pengaturannya.

a)

Kedudukan Presiden dalam pengelolaan keuangan negara

1.

Pemegang kekuasaan dengan pendelegasian kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga

b)

Pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah dan dengan bank sentral

2.

Relasi pemerintah pusat, daerah, dan bank sentral serta pihak asing

c)

Penetapan bentuk dan batas waktu laporan pertanggungjawaban APBN/APBD

3.

Format dan tenggat pelaporan pelaksanaan anggaran

101.

Menurut teks, pendekatan untuk merumuskan Keuangan Negara mencakup empat sisi. Manakah kombinasi sisi yang tepat?

a)

obyek, subyek, proses, tujuan

b)

kebijakan, fiskal, moneter, pemeriksaan

c)

pendapatan, belanja, pembiayaan, aset

d)

pusat, daerah, BUMN, masyarakat

102.

Yang termasuk dalam sisi obyek Keuangan Negara adalah...

a)

seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan kebijakan fiskal

b)

hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, kebijakan dan kegiatan bidang fiskal/moneter, serta pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

c)

prinsip checks and balances dalam pemerintahan

d)

penyerahan kewenangan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

103.

Pernyataan yang tepat tentang sisi subyek Keuangan Negara adalah...

a)

mencakup tujuan kepemilikan dan/atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

b)

mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang

c)

mencakup seluruh obyek sebagaimana dimiliki negara atau dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara

d)

mencakup kegiatan dari perumusan kebijakan hingga pertanggungjawaban

104.

Cocokkan sub-bidang pengelolaan Keuangan Negara dengan contoh ruang lingkup/fungsi yang tepat.

a)

Sub bidang pengelolaan fiskal

1.

pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, kepabeanan, perbendaharaan, pengawasan keuangan

b)

Sub bidang pengelolaan moneter

2.

kebijakan dan kegiatan otoritas moneter

c)

Sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan

3.

pengelolaan BUMN/BUMD dan aset negara yang dipisahkan

105.

Dalam rangka mewujudkan good governance, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan dengan sifat-sifat berikut, KECUALI...

a)

profesional

b)

terbuka

c)

tidak bertanggung jawab

d)

sesuai dengan aturan pokok UUD 1945

106.

Asas umum pengelolaan keuangan negara yang disebutkan secara eksplisit meliputi hal-hal berikut. Manakah yang BUKAN termasuk daftar tersebut?

a)

akuntabilitas berorientasi pada hasil

b)

profesionalitas

c)

proporsionalitas

d)

kerahasiaan penuh dalam pengelolaan keuangan negara

e)

pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

107.

Siapa yang pada hakikatnya berperan sebagai Chief Financial Officer (CFO) dalam pemerintahan menurut teks?

a)

Presiden

b)

Menteri Keuangan

c)

Menteri/Pimpinan Lembaga

d)

Gubernur/Bupati/Walikota

108.

Prinsip pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara konsisten agar terdapat mekanisme...

a)

check and recheck

b)

checks and balances

c)

balance of payment

d)

risk sharing

109.

Cocokkan jabatan dengan fungsi terkait sebagaimana dijelaskan dalam pengelolaan keuangan negara.

a)

Presiden

1.

memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan

b)

Menteri Keuangan

2.

sebagai pembantu Presiden di bidang keuangan; pada hakikatnya bertindak sebagai CFO

c)

Menteri/Pimpinan Lembaga

3.

selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di kementerian/lembaga; pada hakikatnya COO untuk bidang tertentu

d)

Gubernur/Bupati/Walikota

4.

sebagai pengelola keuangan daerah sesuai asas desentralisasi

110.

Apa tujuan utama pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran menurut penjelasan penyusunan APBN/APBD?

a)

Memperbesar belanja rutin pemerintah

b)

Mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan

c)

Mengurangi peran DPR/DPRD dalam persetujuan anggaran

d)

Menghapus klasifikasi anggaran pembangunan

111.

Dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, apa yang ditegaskan terkait belanja negara/daerah?

a)

Belanja tidak perlu dirinci agar fleksibel

b)

Belanja dirinci sampai organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja

c)

Belanja hanya dibagi antara rutin dan pembangunan

d)

Belanja cukup disetujui pemerintah tanpa DPR/DPRD

112.

Mengapa diperlukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran pada kementerian/lembaga/perangkat daerah?

a)

Untuk memperbesar anggaran belanja modal

b)

Untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta memenuhi kebutuhan pengukuran akuntabilitas kinerja

c)

Untuk mempercepat penyerapan anggaran tanpa evaluasi

d)

Untuk mengurangi kebutuhan evaluasi kinerja

113.

Perubahan klasifikasi anggaran sesuai standar internasional dimaksudkan untuk apa?

a)

Memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah

b)

Membatasi akses publik terhadap data anggaran

c)

Menghilangkan standar akuntansi sektor publik

d)

Mengutamakan belanja rutin di atas belanja pembangunan

114.

Apa kelemahan utama pengelompokan tradisional antara belanja rutin dan belanja pembangunan?

a)

Mendorong inovasi lintas program

b)

Menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran

c)

Meningkatkan akuntabilitas kinerja

d)

Menghapus kebutuhan rencana pembangunan tahunan

115.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) dibutuhkan karena apa?

a)

Perencanaan fiskal bersifat statis dan tidak perlu koordinasi

b)

Penyelenggaraan pemerintahan berkembang dinamis sehingga memerlukan sistem perencanaan fiskal yang lebih terintegrasi dari sistem tahunan

c)

Untuk meniadakan peran DPR/DPRD dalam pembahasan anggaran

d)

Agar belanja pembangunan dapat dipisah dari belanja rutin

116.

Dalam hubungannya dengan bank sentral, apa yang ditekankan terkait pemerintah pusat?

a)

Bank sentral mengikuti keputusan fiskal pemerintah tanpa koordinasi

b)

Pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter

c)

Kebijakan moneter ditetapkan DPR/DPRD

d)

Koordinasi hanya dilakukan saat krisis

117.

Cocokkan entitas dengan bentuk hubungan keuangannya sesuai penjelasan bagian hubungan keuangan.

a)

Pemerintah pusat dan bank sentral

1.

Koordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter

b)

Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

2.

Diatur dalam ketentuan hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan

c)

Pemerintah dengan perusahaan swasta/badan pengelola dana masyarakat

3.

Diatur hubungan keuangan antara pemerintah dan entitas non-pemerintah

118.

Apa tujuan utama penyampaian laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APBN/APBD oleh pemerintah pusat/daerah kepada DPR/DPRD?

a)

Sebagai dasar penetapan pajak daerah

b)

Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya

c)

Untuk menetapkan gaji pegawai negeri

d)

Untuk menghentikan penyaluran dana perimbangan

119.

Dalam keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga, penuangannya terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci dalam undang-undang APBN. Manakah yang termasuk di dalamnya?

a)

Penetapan tarif bea cukai internasional

b)

Alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantor daerah kementerian negara/lembaga serta pembayaran gaji dan tunggakan

c)

Pembentukan partai politik baru

d)

Penempatan cadangan devisa

120.

Cocokkan komponen laporan pertanggungjawaban keuangan APBN/APBD dengan penjelasannya.

a)

Laporan realisasi anggaran

1.

Menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya

b)

Neraca

2.

Menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah

c)

Laporan arus kas

3.

Menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode

d)

Catatan atas laporan keuangan

4.

Memberikan penjelasan rinci atas pos-pos dalam laporan keuangan

121.

Berdasarkan ketentuan, kapan paling lambat laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh BPK harus disampaikan kepada DPR?

a)

3 bulan setelah akhir tahun anggaran

b)

6 bulan setelah akhir tahun anggaran

c)

9 bulan setelah akhir tahun anggaran

d)

12 bulan setelah akhir tahun anggaran

122.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban yang memenuhi prinsip-prinsip berikut, kecuali:

a)

Tepat waktu

b)

Mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima umum

c)

Hanya berisi ringkasan tanpa catatan atas laporan keuangan

d)

Telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebelum disampaikan

123.

Dalam rangka akuntabilitas, siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran/barang terhadap outcome menurut Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD?

a)

Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sebagai pengguna anggaran/pengguna barang

b)

Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga

c)

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

d)

Badan Pemeriksa Keuangan

124.

Apa konsekuensi hukum bagi pimpinan unit organisasi atau kepala SKPD yang melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan dari yang telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN/Peraturan Daerah APBD?

a)

Diberi insentif kinerja

b)

Tidak ada konsekuensi

c)

Dikenai sanksi yang bersifat preventif dan represif sebagai jaminan atas ditaatinya peraturan

d)

Hanya dimutasi jabatan tanpa proses hukum

125.

Prinsip universal apa yang ditegaskan terkait pengelolaan barang milik negara oleh pihak yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, membayar, atau menyerahkan?

a)

Tanggung jawab kolektif bersama instansi

b)

Tanggung jawab pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusan serta kewajiban mengganti kerugian negara

c)

Hanya atasan langsung yang bertanggung jawab

d)

Tanggung jawab dibebankan pada BPK

126.

Dalam penjelasan Pasal 2 huruf i, apa yang dimaksud dengan "kekayaan pihak lain"?

a)

Kekayaan pribadi pejabat negara yang dilaporkan ke KPK

b)

Kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan di lingkungan kementerian/lembaga, atau perusahaan negara/daerah

c)

Seluruh aset yang dimiliki swasta tanpa campur tangan negara

d)

Hanya dana hibah luar negeri

127.

Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1), pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip berikut, KECUALI:

a)

Tertib, taat peraturan perundang‑undangan

b)

Efisien, ekonomis, efektif

c)

Transparan dan bertanggung jawab

d)

Mengutamakan kerahasiaan dan mengabaikan kepatutan

128.

Masuk dalam cakupan "pengelolaan" pada Pasal 3 ayat (1) adalah…

a)

Hanya perencanaan dan pelaksanaan

b)

Perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

c)

Pengawasan saja

d)

Pertanggungjawaban dan audit eksternal saja

129.

Fungsi otorisasi APBN/APBD menurut Ayat (4) berarti…

a)

Anggaran menjadi alat untuk menurunkan inflasi

b)

Anggaran menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan

c)

Anggaran hanya menjadi pedoman audit

d)

Anggaran ditujukan untuk menilai kinerja pegawai

130.

Fungsi perencanaan anggaran menurut Ayat (4) adalah…

a)

Pedoman bagi manajemen merencanakan kegiatan pada tahun bersangkutan

b)

Sarana pemerataan pendapatan masyarakat

c)

Dasar penegakan hukum pidana korupsi

d)

Instrumen untuk restrukturisasi utang luar negeri

131.

Fungsi pengawasan anggaran mengandung arti…

a)

Menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan yang ditetapkan

b)

Mengurangi pengangguran secara langsung melalui proyek padat karya

c)

Mengarahkan kebijakan moneter bank sentral

d)

Menentukan besaran pajak progresif

132.

Pasangkan setiap fungsi anggaran dengan makna yang tepat menurut Ayat (4).

a)

Fungsi alokasi

1.

Mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

b)

Fungsi distribusi

2.

Kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

c)

Fungsi stabilisasi

3.

Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

133.

Pernyataan yang BENAR tentang Pasal 1 menurut penjelasan adalah…

a)

Memerlukan uraian tambahan yang panjang

b)

Cukup jelas tanpa penjelasan tambahan

c)

Dibatalkan oleh pasal lain

d)

Hanya berlaku di daerah

134.

Menurut penjelasan, Pasal 4 bersifat…

a)

Memuat rincian tugas menteri

b)

Cukup jelas

c)

Mengatur sanksi pidana

d)

Mengatur pajak daerah secara rinci

135.

Dari penjelasan Ayat (2), (3), (5), (6), (7), dan (8) pada Pasal 3, status penjelasannya adalah…

a)

Masing-masing memiliki rincian baru yang mengubah norma

b)

Cukup jelas

c)

Dibatalkan dan tidak berlaku

d)

Mengatur teknis pelaksanaan oleh pemerintah daerah