wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UU Nomor 15 Tahun 2006

Total questions: 148

Worksheet time: 1hrs 14mins

Name
Class
Date
1.

Menurut pertimbangan pembentukan UU No. 15 Tahun 2006, apa alasan pokok perlunya lembaga pemeriksa keuangan negara?

a)

Untuk menambah penerimaan pajak secara langsung

b)

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diawasi lembaga yang bebas, mandiri, dan profesional

c)

Untuk mengatur hubungan luar negeri dengan negara lain

d)

Untuk menggantikan peran Presiden dalam mengelola APBN

2.

Dalam konteks UU No. 15 Tahun 2006, BPK adalah...

a)

lembaga legislatif yang menyusun anggaran

b)

lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

c)

bagian dari kementerian keuangan yang mengumpulkan pajak

d)

asosiasi profesi akuntan di Indonesia

3.

Istilah DPR dalam undang-undang ini merujuk pada...

a)

Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945

b)

Dewan Pembina Rakyat di tingkat daerah

c)

Direktorat Perencanaan dan Regulasi

d)

Dewan Pertimbangan Presiden

4.

Pasangan yang tepat antara istilah dan definisi menurut ketentuan umum UU No. 15 Tahun 2006.

a)

BPK

1.

Lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

b)

DPD

2.

Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945

c)

Pemerintah Pusat

3.

Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

d)

Pemerintah Daerah

4.

Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

5.

Pernyataan mana yang sesuai dengan huruf a bagian Menimbang pada pembukaan UU No. 15 Tahun 2006?

a)

Keuangan negara bukan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan

b)

Keuangan negara hanya bermanfaat bagi sektor swasta

c)

Keuangan negara merupakan unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

d)

Keuangan negara semata-mata urusan pemerintah daerah

6.

Siapakah yang menyetujui bersama penetapan Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan?

a)

DPR dan Mahkamah Konstitusi

b)

DPRD dan Presiden

c)

DPR dan Presiden Republik Indonesia

d)

DPD dan Mahkamah Agung

7.

Menurut ketentuan umum, siapa yang termasuk dalam Pemerintah Daerah?

a)

Presiden dan Wakil Presiden

b)

Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah

c)

Menteri Keuangan dan BPK

d)

DPR dan DPD

8.

Istilah DPRD dalam konteks keuangan negara merujuk pada apa?

a)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

b)

Dewan Perwakilan Rakyat pusat

c)

Dewan Perwakilan Mahasiswa Daerah

d)

Dewan Pengawas Keuangan Daerah

9.

Manakah yang tepat menggambarkan Keuangan Negara?

a)

Seluruh pendapatan pajak saja

b)

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

c)

Seluruh aset BUMN saja

d)

Hanya pengeluaran negara yang dibayarkan tunai

10.

Pengelolaan Keuangan Negara mencakup kegiatan apa saja?

a)

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

b)

Penganggaran saja

c)

Audit internal saja

d)

Perencanaan dan pengadaan barang saja

11.

Cocokkan istilah dengan definisinya yang benar.

a)

Pemeriksaan

1.

Proses identifikasi, analisis, dan evaluasi secara independen dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara

b)

Pemeriksa

2.

Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK

c)

Tanggung Jawab Keuangan Negara

3.

Kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

d)

Bendahara

4.

Setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah

e)

Standar Pemeriksaan

5.

Patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani BPK dan/atau pemeriksa

12.

Pernyataan manakah yang paling tepat tentang tujuan pemeriksaan menurut ketentuan ini?

a)

Mencari pelaku pelanggaran hukum pidana

b)

Menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

c)

Menghimpun penerimaan negara

d)

Menentukan tarif pajak

13.

Menurut ketentuan, siapa yang menjalankan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK?

a)

Auditan

b)

Bendahara

c)

Pemeriksa

d)

DPRD

14.

Menurut ketentuan, apa yang dimaksud dengan Hasil Pemeriksaan oleh BPK?

a)

Ringkasan temuan awal tanpa penilaian standar

b)

Hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan

c)

Opini pribadi pemeriksa yang tidak terikat standar

d)

Laporan internal instansi yang tidak diumumkan

15.

Pernyataan yang tepat tentang Kerugian Negara/Daerah adalah…

a)

Selisih anggaran yang diperkirakan akan terjadi di masa depan

b)

Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai

c)

Penurunan pendapatan pajak karena faktor ekonomi global

d)

Biaya operasional yang melebihi pagu anggaran

16.

Apa yang dimaksud dengan Ganti Kerugian menurut ketentuan ini?

a)

Sanksi pidana atas pelanggaran administrasi

b)

Sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai

c)

Penghapusan piutang negara oleh pejabat berwenang

d)

Subsidi pemerintah untuk menutup defisit

17.

Peraturan BPK adalah…

a)

Pedoman internal yang bersifat rahasia

b)

Aturan hukum yang dikeluarkan oleh BPK, mengikat secara umum, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

c)

Keputusan sementara yang tidak memiliki kekuatan mengikat

d)

Surat edaran yang hanya berlaku di kantor pusat

18.

Berdasarkan Pasal 2, bagaimana kedudukan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara?

a)

Sebagai unit di bawah kementerian keuangan

b)

Sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri

c)

Sebagai bagian dari pemerintah daerah

d)

Sebagai asosiasi profesi akuntan

19.

Cocokkan ketentuan Pasal 3 dengan pernyataannya yang tepat.

a)

BPK berkedudukan di…

1.

Ibukota negara

b)

BPK memiliki perwakilan di…

2.

Setiap provinsi

c)

Pembentukan perwakilan ditetapkan melalui…

3.

Keputusan BPK dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

20.

Berapa jumlah anggota BPK menurut ketentuan yang berlaku?

a)

7 orang

b)

8 orang

c)

9 orang

d)

10 orang

21.

Susunan pimpinan BPK yang benar adalah...

a)

Seorang Ketua dan 8 anggota biasa

b)

Seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 anggota

c)

Dua Ketua dan 7 anggota

d)

Seorang Ketua, dua Wakil Ketua, dan 6 anggota

22.

Keputusan Presiden tentang peresmian keanggotaan BPK harus diterbitkan paling lambat berapa hari sejak anggota BPK terpilih diajukan oleh DPR?

a)

7 hari

b)

14 hari

c)

30 hari

d)

60 hari

23.

Masa jabatan anggota BPK adalah...

a)

3 tahun dan tidak dapat diperpanjang

b)

4 tahun dan dapat diperpanjang satu kali

c)

5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan

d)

6 tahun tanpa batas perpanjangan

24.

Siapa yang diberi pemberitahuan oleh BPK mengenai akan berakhirnya masa jabatan anggota BPK, dan kapan paling lambat pemberitahuan itu dilakukan?

a)

Presiden, 3 bulan sebelum berakhir

b)

DPR dengan tembusan kepada Presiden, paling lambat 6 bulan sebelum berakhir

c)

MA, 6 bulan sebelum berakhir

d)

DPR, 1 tahun sebelum berakhir

25.

Entitas berikut yang TIDAK termasuk secara eksplisit dalam pihak yang dapat diperiksa BPK adalah...

a)

Pemerintah Pusat

b)

Badan Usaha Milik Negara

c)

Badan Usaha Milik Swasta murni tanpa mengelola keuangan negara

d)

Pemerintah Daerah

26.

Cocokkan entitas pengelola keuangan negara dengan kategorinya sebagaimana disebut dalam tugas BPK.

a)

Pemerintah Pusat

1.

Pemerintah

b)

Bank Indonesia

2.

Bank sentral

c)

Badan Layanan Umum

3.

Unit layanan pada instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU

d)

Badan Usaha Milik Daerah

4.

Perusahaan milik pemerintah daerah

27.

Menurut ketentuan, pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan apa?

a)

Peraturan internal BPK semata

b)

Undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

c)

Keputusan Menteri Keuangan

d)

Kesepakatan antara BPK dan auditan

28.

Jenis-jenis pemeriksaan yang dicakup oleh BPK adalah...

a)

Pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

b)

Pemeriksaan administratif, operasional, dan investigatif

c)

Audit internal, audit eksternal, dan audit forensik

d)

Review, kompilasi, dan agreed-upon procedures

29.

Jika pemeriksaan dilakukan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, kewajiban utama atas laporan hasil pemeriksaan tersebut adalah...

a)

Diserahkan kepada lembaga eksekutif saja

b)

Wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan

c)

Hanya dipublikasikan kepada masyarakat

d)

Tetap menjadi arsip akuntan publik

30.

Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan...

a)

Standar akuntansi keuangan pemerintah

b)

Standar pemeriksaan keuangan negara

c)

Standar pengendalian internal pemerintah

d)

Standar internasional audit

31.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh...

a)

Peraturan Presiden

b)

Peraturan DPR

c)

Peraturan BPK

d)

Peraturan Menteri Keuangan

32.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada...

a)

Presiden

b)

DPR, DPD, dan DPRD

c)

MA dan MK

d)

Kementerian Keuangan dan Bappenas

33.

Siapa yang melakukan penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD?

a)

Ketua DPRD

b)

Sekretaris Daerah

c)

Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk

d)

Menteri Dalam Negeri

34.

Menurut Pasal 7, hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD bersifat...

a)

Rahasia negara

b)

Terbuka untuk umum

c)

Hanya untuk kalangan terbatas

d)

Hanya untuk penelitian akademik

35.

Menurut Pasal 8 ayat (1), kepada siapa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis untuk keperluan tindak lanjut sesuai kewenangannya?

a)

Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota

b)

Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian

c)

DPR, DPD, dan DPRD

d)

Menteri Keuangan dan Bank Indonesia

36.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2), siapa yang memberitahukan secara tertulis tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada BPK?

a)

Ketua DPR

b)

Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota

c)

Kepala BPKP

d)

Menteri Dalam Negeri

37.

Apa yang wajib dilakukan BPK apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana?

a)

Menghentikan pemeriksaan dan menunggu instruksi DPR

b)

Melaporkan kepada instansi berwenang paling lama 1 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana

c)

Mengumumkan kepada publik melalui laporan pers

d)

Menyerahkannya kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti

38.

Menurut Pasal 8 ayat (4), laporan BPK yang memuat unsur pidana dijadikan dasar bagi siapa?

a)

Pejabat penyidik yang berwenang

b)

Mahkamah Konstitusi

c)

Komisi Yudisial

d)

Badan Kepegawaian Negara

39.

Siapa yang menerima pemberitahuan tertulis hasil pemantauan BPK atas pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5)?

a)

DPR, DPD, DPRD, serta Pemerintah

b)

KPK dan Mahkamah Agung

c)

Presiden saja

d)

Bank Indonesia dan OJK

40.

Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf b, dari pihak mana saja BPK berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen? Pilih jawaban yang paling lengkap.

a)

Hanya dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat

b)

Dari setiap orang dan hanya instansi pemerintah daerah

c)

Dari setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat/daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, serta lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara

d)

Hanya dari BUMN dan BUMD

41.

Kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara termasuk juga pemeriksaan terhadap dokumen perhitungan, bukti-bukti, dan rekening koran. Apa tujuan utama kewenangan ini?

a)

Mempermudah penagihan pajak dari wajib pajak

b)

Memastikan pengelolaan keuangan negara dipertanggungjawabkan dengan benar

c)

Menggantikan fungsi pengawasan internal kementerian/lembaga

d)

Mengatur tarif jasa audit swasta

42.

BPK berwenang menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepadanya. Implikasi dari kewenangan ini adalah:

a)

Semua dokumen boleh dirahasiakan dari BPK

b)

Instansi wajib menyesuaikan penyajian data sesuai persyaratan BPK

c)

BPK tidak boleh meminta data elektronik

d)

Hanya pemerintah daerah yang wajib menyampaikan data

43.

Setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, BPK menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Manakah pernyataan yang paling tepat?

a)

Standar ditetapkan oleh pemerintah tanpa masukan BPK

b)

Standar hanya berlaku untuk BUMN/BUMD

c)

Standar digunakan sebagai acuan audit pengelolaan keuangan negara

d)

Standar hanya mengatur kode etik pegawai BPK

44.

Pasangan yang tepat antara kewenangan BPK dan tujuannya.

a)

Menetapkan kode etik pemeriksa

1.

Menjamin integritas dan perilaku profesional dalam pemeriksaan

b)

Menggunakan tenaga ahli/tenaga pemeriksa di luar BPK

2.

Memperkuat kompetensi dan independensi pelaksanaan pemeriksaan

c)

Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan

3.

Memberi masukan atas kerangka pelaporan keuangan pemerintah

d)

Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah

4.

Meningkatkan efektivitas pengendalian sebelum ditetapkan pemerintah

45.

Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta BPK sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dipergunakan untuk:

a)

Transaksi komersial BPK

b)

Pemeriksaan

c)

Publikasi ke media massa

d)

Pelatihan internal BPK

46.

Menurut Pasal 10 ayat (1), BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh:

a)

Hanya pejabat kementerian

b)

Bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara

c)

Wajib pajak orang pribadi

d)

Auditor internal kementerian

47.

Situasi mana yang paling tepat menggambarkan penggunaan tenaga ahli oleh BPK sebagaimana kewenangannya?

a)

BPK menugaskan ahli independen untuk menilai kerusakan aset negara dan ahli tersebut bekerja atas nama BPK

b)

BPK meminta kementerian menilai sendiri kerugian negara tanpa pengawasan

c)

BPK melarang pihak luar terlibat dalam audit

d)

BPK hanya menggunakan pegawai honorer internal

48.

Apa hubungan antara kewenangan BPK melakukan pemeriksaan on-site (di tempat penyimpanan uang/barang milik negara) dengan kewenangan menetapkan jenis dokumen yang wajib disampaikan?

a)

Keduanya tidak berhubungan sama sekali

b)

Penetapan dokumen mendukung kelancaran pemeriksaan on-site agar bukti dan pertanggungjawaban tersedia

c)

Pemeriksaan on-site menggantikan kebutuhan dokumen

d)

Penetapan dokumen hanya untuk keperluan statistik, bukan audit

49.

Menurut ketentuan, penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan oleh siapa?

a)

Menteri Keuangan

b)

Mahkamah Agung

c)

BPK

d)

KPK

50.

Tujuan utama kewenangan BPK untuk memantau sebagaimana disebutkan adalah untuk menjamin pelaksanaan apa?

a)

Pemungutan pajak daerah

b)

Pembayaran ganti kerugian

c)

Audit laporan keuangan tahunan

d)

Pengadaan barang dan jasa

51.

Pasangkan objek yang dipantau BPK dengan deskripsinya yang tepat.

a)

a. Ganti kerugian ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain

1.

Pemantauan huruf a

b)

b. Pengenaan ganti kerugian kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga lain pengelola keuangan negara yang ditetapkan BPK

2.

Pemantauan huruf b

c)

c. Pengenaan ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

3.

Pemantauan huruf c

52.

Kepada siapa hasil pemantauan BPK disampaikan secara tertulis sesuai kewenangannya?

a)

DPR, DPD, dan DPRD

b)

Presiden dan Wakil Presiden

c)

Mahkamah Konstitusi dan MA

d)

BPKP dan Kemenkeu

53.

Dalam fungsi advisori, BPK dapat memberikan pendapat kepada pihak berikut, KECUALI:

a)

DPR, DPD, DPRD

b)

Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah

c)

Bank Indonesia dan BUMN/BUMD

d)

Perusahaan swasta asing tanpa keterkaitan pengelolaan keuangan negara

54.

Manakah yang termasuk bentuk peran advisori BPK selain pemberian pendapat?

a)

Memberikan audit internal di setiap kementerian

b)

Memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan Pemerintah

c)

Menerbitkan peraturan perundang-undangan

d)

Menetapkan pajak daerah

55.

Apa bentuk dukungan BPK dalam proses peradilan terkait kerugian negara/daerah?

a)

Memberikan kuasa hukum kepada terdakwa

b)

Memberikan keterangan ahli

c)

Menjatuhkan vonis pidana

d)

Menetapkan denda administratif

56.

Menurut Pasal 13, syarat kewarganegaraan untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK adalah bahwa calon harus...

a)

warga negara Indonesia

b)

warga negara asing yang tinggal di Indonesia

c)

memiliki kewarganegaraan ganda

d)

penduduk tetap Indonesia tanpa kewarganegaraan

57.

Manakah yang merupakan syarat integritas pribadi calon Anggota BPK menurut ketentuan?

a)

Memiliki kekayaan di atas rata-rata

b)

Memiliki integritas moral dan kejujuran

c)

Pernah menjadi anggota partai politik

d)

Memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun

58.

Pendidikan minimal yang dipersyaratkan untuk calon Anggota BPK adalah...

a)

SMA atau sederajat

b)

Diploma 3 (D3)

c)

Sarjana (S1) atau yang setara

d)

Magister (S2)

59.

Cocokkan setiap persyaratan dengan kategorinya.

a)

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih

1.

Catatan hukum/kriminal

b)

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2.

Nilai/keagamaan

c)

Paling rendah berusia 35 tahun

3.

Usia

d)

Paling singkat 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara

4.

Pembatasan pekerjaan sebelumnya

60.

Menurut Pasal 13, calon Anggota BPK harus berdomisili...

a)

di ibu kota provinsi

b)

di Indonesia

c)

di luar negeri namun sering ke Indonesia

d)

di daerah asalnya

61.

Syarat terkait kesehatan calon Anggota BPK adalah...

a)

Sehat jasmani dan rohani

b)

Memiliki asuransi kesehatan nasional

c)

Lulus tes kebugaran militer

d)

Bebas dari penyakit menular saja

62.

Manakah pernyataan yang benar mengenai status pailit bagi calon Anggota BPK menurut ketentuan?

a)

Boleh dinyatakan pailit asal melunasi utang

b)

Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

c)

Status pailit tidak relevan

d)

Hanya dilarang jika pailit dalam 1 tahun terakhir

63.

Siapa yang memilih Anggota BPK menurut ketentuan yang berlaku?

a)

DPD

b)

DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD

c)

Presiden

d)

Mahkamah Agung

64.

Dalam jangka waktu berapa lama DPD harus menyampaikan pertimbangan tertulis yang memuat semua nama calon secara lengkap kepada DPR sejak tanggal diterimanya surat permintaan dari Pimpinan DPR?

a)

14 hari

b)

30 hari (1 bulan)

c)

45 hari

d)

60 hari (2 bulan)

65.

Tujuan DPR mengumumkan Calon Anggota BPK kepada publik adalah untuk:

a)

Menguji kompetensi calon melalui ujian nasional

b)

Memperoleh masukan dari masyarakat

c)

Melakukan kampanye politik

d)

Menentukan gaji calon

66.

Kapan DPR harus memulai proses pemilihan Anggota BPK yang baru?

a)

Sejak pengumuman hasil pemilu legislatif

b)

Sejak diterimanya surat pemberitahuan dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

c)

Sejak dilantik Presiden

d)

Sejak masa jabatan anggota lama berakhir

67.

Batas waktu penyelesaian pemilihan Anggota BPK yang baru adalah paling lama:

a)

1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota BPK yang lama

b)

Pada hari berakhirnya masa jabatan lama

c)

1 bulan setelah berakhirnya masa jabatan lama

d)

2 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan lama

68.

Cocokkan unsur pada kolom kiri dengan ketentuan yang tepat pada kolom kanan terkait pemilihan pimpinan BPK.

a)

Komposisi Pimpinan BPK

1.

Seorang ketua dan seorang wakil ketua

b)

Siapa yang memilih Ketua dan Wakil Ketua BPK

2.

Dipilih dari dan oleh Anggota BPK dalam sidang Anggota BPK

c)

Batas waktu pemilihan Ketua/Wakil Ketua BPK

3.

Paling lama 1 bulan sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden

d)

Pemimpin sidang pemilihan pimpinan BPK

4.

Dipimpin oleh Anggota BPK tertua

69.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Anggota BPK diatur dalam:

a)

Peraturan Pemerintah

b)

Peraturan Mahkamah Agung

c)

Peraturan Tata Tertib DPR

d)

Keputusan Presiden

70.

Siapa yang memandu pengucapan sumpah atau janji bagi Anggota BPK sebelum memangku jabatannya?

a)

Ketua Mahkamah Agung

b)

Wakil Ketua Mahkamah Agung

c)

Presiden

d)

Ketua BPK

71.

Menurut ketentuan, siapa yang memandu sumpah atau janji Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih?

a)

Ketua Mahkamah Agung

b)

Wakil Ketua Mahkamah Agung

c)

Presiden

d)

Menteri Hukum dan HAM

72.

Jika Ketua Mahkamah Agung berhalangan, siapa yang memandu sumpah atau janji Anggota, Ketua, atau Wakil Ketua BPK?

a)

Wakil Ketua Mahkamah Agung

b)

Presiden

c)

Ketua DPR

d)

Jaksa Agung

73.

Cocokkan bagian isi sumpah/janji Anggota BPK dengan fokus komitmennya.

a)

Tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun

1.

Integritas anti-suap (pemberian)

b)

Tidak menerima pemberian atau janji dari siapapun

2.

Integritas anti-gratifikasi (penerimaan)

c)

Memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

3.

Komitmen pada tugas berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan

74.

Pernyataan mana yang paling tepat menggambarkan substansi sumpah/janji Anggota (Ketua/Wakil Ketua) BPK?

a)

Berjanji menjaga integritas, tidak memberi/menjanjikan atau menerima pemberian, dan memenuhi kewajiban sesuai UUD 1945 dan peraturan

b)

Berjanji setia kepada partai politik yang mengusulkan serta melaporkan pada Menteri Keuangan

c)

Berjanji hanya melaksanakan tugas jika ada perintah tertulis dari Ketua MA

d)

Berjanji menyampaikan hasil audit kepada pihak yang memberikan hadiah

75.

Menurut Pasal 17, apa status pemberhentian yang dapat dikenakan kepada Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK?

a)

Hanya dengan hormat

b)

Hanya tidak dengan hormat

c)

Dapat dengan hormat atau tidak dengan hormat

d)

Tidak dapat diberhentikan sebelum akhir masa jabatan

76.

Menurut Pasal 18, manakah yang termasuk alasan pemberhentian dengan hormat dari jabatan atas usul BPK?

a)

Dijatuhi pidana penjara 5 tahun atau lebih

b)

Melanggar kode etik BPK

c)

Telah berusia 67 tahun

d)

Tidak menghadiri rapat selama 3 bulan

77.

Berdasarkan Pasal 18, siapakah yang menetapkan pemberhentian dengan hormat dari jabatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK?

a)

Mahkamah Agung

b)

Presiden atas usul BPK

c)

DPR secara langsung

d)

Menteri Keuangan

78.

Pasangkan kondisi dalam Pasal 18 dengan kategori statusnya.

a)

Meninggal dunia

1.

Pemberhentian dengan hormat

b)

Mengundurkan diri atas permintaan sendiri

2.

Pemberhentian dengan hormat

c)

Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap

3.

Pemberhentian dengan hormat

79.

Menurut Pasal 19, yang menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat adalah...

a)

Berakhirnya masa jabatan

b)

Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih

c)

Usia telah mencapai 67 tahun

d)

Mengajukan pengunduran diri

80.

Dalam Pasal 19, pelanggaran apa selain putusan pidana yang dapat mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat?

a)

Pelanggaran tata tertib rapat

b)

Pelanggaran kode etik BPK

c)

Pelanggaran peraturan kepegawaian umum

d)

Pelanggaran sumpah jabatan

81.

Menurut Pasal 18, salah satu alasan pemberhentian dengan hormat adalah telah berakhir masa jabatannya. Pernyataan berikut yang paling tepat adalah...

a)

Berakhirnya masa jabatan termasuk kategori tidak dengan hormat

b)

Berakhirnya masa jabatan termasuk kategori dengan hormat

c)

Berakhirnya masa jabatan tidak dapat menjadi dasar pemberhentian

d)

Berakhirnya masa jabatan hanya berlaku bagi Ketua

82.

Manakah yang termasuk alasan pemberhentian tidak dengan hormat bagi Anggota BPK karena pelanggaran terhadap kewajiban kerja?

a)

Tidak menghadiri rapat selama 1 minggu tanpa izin

b)

Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban selama 1 bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah

c)

Datang terlambat selama 3 hari berturut-turut

d)

Mengambil cuti tahunan

83.

Pelanggaran mana yang secara tegas disebut sebagai alasan pemberhentian tidak dengan hormat terkait integritas jabatan?

a)

Melanggar sumpah atau janji jabatan

b)

Tidak lulus diklat prajabatan

c)

Gagal mencapai target kinerja tahunan

d)

Tidak mengikuti apel pagi

84.

Apa hubungan Pasal 20 ayat (1) dengan status hukum seorang Anggota BPK yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih?

a)

Langsung diberhentikan tidak dengan hormat

b)

Diberhentikan sementara melalui Rapat Pleno BPK

c)

Tetap bertugas penuh tanpa perubahan

d)

Secara otomatis dipindahkan ke unit lain

85.

Menurut Pasal 20 ayat (2), apa hak yang diperoleh apabila Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)?

a)

Pesangon tambahan

b)

Rehabilitasi dan diangkat kembali menjadi Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK

c)

Mutasi jabatan ke lembaga lain

d)

Cuti khusus

86.

Menurut Pasal 21 ayat (1), sebelum pemberhentian tidak dengan hormat dapat dilakukan atas dasar pelanggaran huruf b, c, d, e, atau f pada Pasal 19, apa yang harus diberikan kepada yang bersangkutan?

a)

Kesempatan untuk mengundurkan diri

b)

Kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK

c)

Surat peringatan tertulis pertama

d)

Kompensasi finansial

87.

Bagaimana cara peresmian pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2)?

a)

Keputusan BPK setelah konsultasi internal

b)

Keputusan Presiden atas usul BPK atau DPR

c)

Keputusan Mahkamah Agung

d)

Keputusan Menteri Keuangan

88.

Menurut Pasal 22 ayat (1), jika terjadi pemberhentian Anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau 19, bagaimana pengisian kekosongan jabatan dilakukan?

a)

Melalui pemilihan umum khusus

b)

Melalui penunjukan langsung oleh Ketua BPK

c)

Melalui pengangkatan penggantian antarwaktu sesuai syarat dan tata cara Pasal 13 dan 14, dan diresmikan dengan Keputusan Presiden

d)

Dibiarkan kosong hingga akhir masa jabatan

89.

Menurut Pasal 23, bagaimana pengaturan hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK ditetapkan?

a)

Melalui keputusan internal BPK

b)

Diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c)

Ditentukan oleh Menteri Keuangan

d)

Berdasarkan kesepakatan rapat pleno BPK

90.

Pasal 24 menyebutkan syarat awal sebelum tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK guna pemeriksaan suatu perkara dapat dilakukan. Syarat awal tersebut adalah:

a)

Persetujuan tertulis Presiden

b)

Izin tertulis Ketua BPK

c)

Penetapan pengadilan negeri

d)

Rekomendasi Komisi III DPR

91.

Setelah syarat awal dipenuhi, tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK dilakukan berdasarkan perintah dari siapa?

a)

Kapolri

b)

Jaksa Agung

c)

Mahkamah Agung

d)

Menteri Hukum dan HAM

92.

Cocokkan unsur dalam ketentuan Pasal 24 dengan pihak/aksi yang tepat.

a)

Syarat sebelum tindakan kepolisian

1.

Persetujuan tertulis Presiden

b)

Pihak yang mengeluarkan perintah tindakan kepolisian

2.

Jaksa Agung

c)

Subjek yang dikenai ketentuan

3.

Anggota BPK

93.

Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai ruang lingkup subjek yang memperoleh pengaturan hak keuangan/administratif dan kedudukan protokoler dalam Pasal 23?

a)

Hanya Ketua BPK

b)

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK

c)

Seluruh pegawai BPK tanpa kecuali

d)

Anggota BPK saja

94.

Pernyataan berikut yang benar terkait alur tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK adalah:

a)

Kapolri memerintahkan langsung tanpa persetujuan Presiden

b)

Ketua BPK memberikan izin, lalu Jaksa Agung memerintahkan

c)

Setelah persetujuan tertulis Presiden, tindakan dilakukan dengan perintah Jaksa Agung

d)

DPR memberikan persetujuan, kemudian Kapolri mengeluarkan perintah

95.

Menurut Pasal 25 ayat (1), kapan Anggota BPK dapat dikenakan tindakan kepolisian tanpa menunggu perintah Jaksa Agung atau persetujuan tertulis Presiden?

a)

Ketika dipanggil sebagai saksi dalam perkara perdata

b)

Ketika tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana atau disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati

c)

Ketika tidak hadir dalam rapat BPK

d)

Ketika melakukan perjalanan dinas ke luar negeri

96.

Batas waktu pelaporan tindakan kepolisian terhadap Anggota BPK sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) adalah

a)

3 x 24 jam

b)

1 x 24 jam

c)

2 x 24 jam

d)

1 minggu

97.

Kepada siapa tindakan kepolisian sebagaimana Pasal 25 ayat (2) harus dilaporkan, dan siapa yang wajib diberitahukan tentang penahanan tersebut?

a)

Dilaporkan kepada Jaksa Agung

1.

Jaksa Agung

b)

Diberitahukan kepada Presiden

2.

Presiden

c)

Diberitahukan kepada DPR

3.

DPR

d)

Diberitahukan kepada BPK

4.

BPK

98.

Apa bentuk kekebalan yang diberikan kepada Anggota BPK dalam Pasal 26 ayat (1)?

a)

Tidak dapat ditahan dalam keadaan apa pun

b)

Tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya menurut Undang-Undang

c)

Bebas dari kewajiban perpajakan

d)

Tidak dapat dipanggil sebagai saksi dalam perkara pidana

99.

Siapa saja yang berhak atas perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi berwenang menurut Pasal 26 ayat (2)?

a)

Hanya Anggota BPK

b)

Anggota BPK dan keluarga inti

c)

Anggota BPK, Pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK

d)

Seluruh aparatur negara

100.

Menurut Pasal 27, apabila terjadi gugatan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan wewenang, apa hak yang dimiliki BPK?

a)

Hak untuk mengambil alih pengadilan

b)

Hak atas bantuan hukum dengan biaya negara sesuai peraturan perundang-undangan

c)

Hak untuk menolak hadir di pengadilan

d)

Hak untuk menghentikan proses penyidikan

101.

Situasi mana yang termasuk contoh "tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana" sebagaimana Pasal 25 ayat (1) huruf a?

a)

Seorang Anggota BPK disebutkan dalam laporan media terkait dugaan korupsi masa lalu

b)

Seorang Anggota BPK dihentikan petugas saat sedang menyerahkan uang suap kepada pejabat

c)

Seorang Anggota BPK pernah diadili 10 tahun lalu

d)

Seorang Anggota BPK tidak melaporkan LHKPN tepat waktu

102.

Menurut Pasal 28, tindakan mana yang dilarang bagi Anggota BPK terkait hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana?

a)

Mengumumkan hasilnya ke publik terlebih dahulu

b)

Mempercepat pelaporan ke instansi berwenang

c)

Memperlambat atau tidak melaporkannya kepada instansi berwenang

d)

Memberikan salinan kepada pihak yang diperiksa

103.

Larangan penggunaan informasi oleh Anggota BPK pada saat melaksanakan tugas meliputi...

a)

Menggunakan data untuk kepentingan penyidikan terkait dugaan tindak pidana

b)

Menggunakan keterangan, bahan, data, atau dokumen di luar kewenangan untuk kepentingan pribadi

c)

Membagikan ringkasan temuan kepada tim internal

d)

Menyimpan dokumen di arsip BPK

104.

Pernyataan yang tepat mengenai kepemilikan atau keterlibatan usaha oleh Anggota BPK adalah...

a)

Boleh menjadi pemilik sebagian selama tidak mencari laba

b)

Dilarang menjadi pemilik atau penjamin badan usaha secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan mencari laba atau keuntungan atas beban keuangan negara

c)

Boleh menjadi penjamin usaha jika disetujui atasan

d)

Diperbolehkan berinvestasi tanpa batas

105.

Pasangan yang sesuai antara bentuk rangkap jabatan dan contoh entitasnya.

a)

Lingkungan lembaga negara lain

1.

Kementerian/lembaga di luar BPK

b)

Badan yang mengelola keuangan negara

2.

Lembaga pengelola APBN/APBD

c)

Badan swasta nasional/asing

3.

Perusahaan privat domestik atau multinasional

106.

Manakah yang merupakan larangan eksplisit terkait afiliasi politik bagi Anggota BPK?

a)

Menjadi simpatisan partai politik

b)

Menjadi anggota partai politik

c)

Menghadiri seminar umum

d)

Membaca manifestasi politik

107.

Menurut Pasal 29 ayat (1), tujuan utama penyusunan kode etik BPK adalah untuk menjaga...

a)

Transparansi dan partisipasi publik semata

b)

Martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK

c)

Kepentingan politik pemerintah

d)

Pendapatan operasional BPK

108.

Apa yang wajib dimuat dalam kode etik menurut Pasal 29 ayat (2)?

a)

Prosedur pemilihan pimpinan BPK

b)

Rencana kerja tahunan

c)

Mekanisme penegakan kode etik dan jenis sanksi

d)

Pedoman audit teknis rinci

109.

Apa tujuan pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK menurut Pasal 30 ayat (1)?

a)

Menetapkan anggaran BPK

b)

Menegakkan Kode Etik

c)

Mengangkat auditor baru

d)

Menilai kinerja kementerian

110.

Keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK terdiri dari unsur apa saja?

a)

Anggota BPK, profesi, dan akademisi

b)

Pejabat kementerian, LSM, dan media

c)

Anggota DPR, aparat penegak hukum, dan masyarakat

d)

Auditor internal perusahaan, politisi, dan mahasiswa

111.

Batas waktu pembentukan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK sejak undang-undang berlaku adalah

a)

3 bulan

b)

6 bulan

c)

9 bulan

d)

12 bulan

112.

Ketentuan rinci mengenai keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara persidangan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK diatur dengan

a)

Keputusan Presiden

b)

Peraturan BPK

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Peraturan Menteri Keuangan

113.

Menurut Pasal 31 ayat (1), bagaimana BPK dan/atau Pemeriksa menjalankan tugas pemeriksaan?

a)

Dengan pengawasan kementerian

b)

Secara bebas dan mandiri

c)

Atas perintah DPR

d)

Bersama auditor internal objek

114.

Pasangkan kewajiban untuk menjaga kebebasan dan kemandirian pemeriksa (kiri) dengan uraian yang sesuai (kanan).

a)

Menjalankan pemeriksaan sesuai standar

1.

Mengikuti Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

b)

Mematuhi kode etik Pemeriksa

2.

Kepatuhan pada aturan etik profesi

c)

Melaksanakan sistem pengendalian mutu

3.

Menjaga kualitas melalui quality control

115.

Standar pemeriksaan keuangan negara sekurang-kurangnya memuat ketentuan bahwa pemeriksa tidak memiliki hubungan apa dengan pimpinan objek pemeriksaan?

a)

Hubungan pekerjaan kontrak

b)

Hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai derajat kedua

c)

Hubungan korespondensi resmi

d)

Hubungan kemitraan proyek

116.

Manakah pernyataan yang benar mengenai independensi finansial pemeriksa menurut standar?

a)

Pemeriksa boleh memiliki saham kecil di objek pemeriksaan

b)

Pemeriksa boleh menerima honor dari objek selama transparan

c)

Pemeriksa tidak mempunyai kepentingan keuangan langsung maupun tidak langsung dengan objek pemeriksaan

d)

Pemeriksa hanya dilarang menerima hadiah tunai

117.

Manakah yang termasuk syarat independensi pemeriksa terkait riwayat pekerjaan dengan objek pemeriksaan?

a)

Tidak pernah bekerja atau memberi jasa kepada objek dalam 2 tahun terakhir

b)

Pernah menjadi konsultan objek dalam 1 tahun terakhir

c)

Sedang membantu menyusun laporan keuangan objek

d)

Menjadi mitra bisnis objek pemeriksaan

118.

Pernyataan yang benar mengenai hubungan kerja pemeriksa dengan objek pemeriksaan adalah ...

a)

Pemeriksa boleh memiliki hubungan kerja sama terbatas

b)

Pemeriksa tidak mempunyai hubungan kerja sama dengan objek pemeriksaan

c)

Pemeriksa boleh berinvestasi pada objek selama tidak mempengaruhi audit

d)

Pemeriksa boleh menerima hadiah kecil dari objek

119.

Aktivitas berikut yang dilarang bagi pemeriksa karena menimbulkan benturan kepentingan adalah ...

a)

Memberikan asistensi dan jasa konsultansi kepada objek

b)

Mengikuti pelatihan profesional

c)

Membaca standar audit terbaru

d)

Berkolaborasi antar tim pemeriksa internal

120.

Siapa yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK?

a)

Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

b)

Akuntan publik

c)

DPR

d)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

121.

Bagaimana proses penunjukan akuntan publik untuk memeriksa keuangan tahunan BPK?

a)

Ditunjuk langsung oleh BPK tanpa usulan

b)

Ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan

c)

Dipilih melalui lelang oleh Kementerian Keuangan

d)

Ditunjuk oleh Presiden

122.

Kriteria independensi akuntan publik yang ditunjuk untuk memeriksa BPK mencakup ...

a)

Tidak pernah bekerja untuk BPK dalam 5 tahun

b)

Dalam 2 tahun terakhir tidak melakukan tugas untuk dan atas nama BPK atau memberikan jasa kepada BPK

c)

Berasal dari luar negeri

d)

Harus pernah menjadi auditor internal BPK

123.

Untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK, apa mekanisme pengawasan mutu yang disebutkan?

a)

Audit internal BPK saja

b)

Telaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia

c)

Penilaian publik melalui konsultasi terbuka

d)

Hanya penilaian dari DPR

124.

Menurut Pasal 34 ayat (1), siapa saja yang termasuk dalam Pelaksana BPK yang membantu BPK menjalankan tugas dan wewenangnya?

a)

Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK

b)

Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan auditor eksternal

c)

Kementerian Keuangan, DPR, dan KPK

d)

Seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah pusat

125.

Apa status jabatan bagi 'Pemeriksa' sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2)?

a)

Jabatan struktural

b)

Jabatan fungsional

c)

Tenaga honorer

d)

Pejabat politik

126.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK menggunakan pemeriksa dengan status apa menurut Pasal 34 ayat (3)?

a)

Hanya Pegawai Negeri Sipil

b)

Hanya bukan Pegawai Negeri Sipil

c)

Dapat Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil

d)

Hanya tenaga kontrak asing

127.

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK serta jabatan fungsional ditetapkan oleh siapa menurut Pasal 34 ayat (4)?

a)

Presiden setelah persetujuan DPR

b)

BPK setelah berkonsultasi dengan Pemerintah

c)

Menteri Keuangan setelah konsultasi dengan BPK

d)

Mahkamah Agung

128.

Menurut Pasal 35 ayat (1), bagaimana penganggaran BPK dalam APBN?

a)

Digabung dalam anggaran Kementerian Keuangan

b)

Dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam APBN

c)

Didanai oleh bantuan luar negeri

d)

Menggunakan dana hibah swasta

129.

Ke mana BPK mengajukan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN?

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Bappenas

130.

Siapa yang menerima hasil pembahasan anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) untuk bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN?

a)

Ketua BPK

b)

Menteri Keuangan

c)

Ketua DPR

d)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional

131.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1), sanksi pidana penjara paling singkat bagi Anggota BPK yang memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana adalah

a)

1 tahun

b)

3 tahun

c)

5 tahun

d)

10 tahun

132.

Menurut Pasal 36 ayat (1), berapa batas maksimal denda bagi Anggota BPK yang menunda atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana?

a)

Rp3.000.000.000,00

b)

Rp5.000.000.000,00

c)

Rp10.000.000.000,00

d)

Rp1.000.000.000,00

133.

Cocokkan ketentuan pidana dalam Pasal 36 dengan parameter hukumnya yang benar.

a)

Penjara minimal untuk pelanggaran melapor (ayat 1)

1.

3 tahun

b)

Penjara maksimal untuk pelanggaran melapor (ayat 1)

2.

10 tahun

c)

Denda minimal untuk pelanggaran melapor (ayat 1)

3.

Rp3.000.000.000,00

d)

Penjara minimal untuk penyalahgunaan informasi (ayat 2)

4.

1 tahun

e)

Denda maksimal untuk penyalahgunaan informasi (ayat 2)

5.

Rp5.000.000.000,00

134.

Dalam Pasal 36 ayat (2), tindakan apa yang diancam pidana jika dilakukan oleh Anggota BPK?

a)

Menolak penugasan pemeriksaan

b)

Mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, dan/atau dokumen yang diperoleh saat tugas BPK melampaui batas wewenangnya

c)

Memberikan pelatihan internal tanpa izin

d)

Menghadiri rapat tanpa kuorum

135.

Menurut Pasal 36 ayat (2), berapakah rentang pidana penjara untuk penyalahgunaan informasi oleh Anggota BPK?

a)

1–3 tahun

b)

1–5 tahun

c)

3–10 tahun

d)

5–10 tahun

136.

Berdasarkan Pasal 37 (Ketentuan Peralihan), apa yang terjadi pada Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK yang sedang menjabat saat undang-undang ini diundangkan?

a)

Harus segera mengundurkan diri

b)

Diberhentikan sementara hingga ada aturan turunan

c)

Tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai masa jabatan berakhir

d)

Dialihkan ke jabatan struktural lain

137.

Menurut ketentuan peralihan, untuk memenuhi kekurangan jumlah keanggotaan BPK, pemilihan Anggota BPK harus dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu berapa lama sejak tanggal undang-undang diundangkan?

a)

3 bulan

b)

6 bulan

c)

1 tahun

d)

2 tahun

138.

Pembentukan Perwakilan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama sejak undang-undang ini diundangkan.

a)

6 bulan

b)

1 tahun

c)

2 tahun

d)

5 tahun

139.

Pasal 38 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan...

a)

tetap berlaku sepenuhnya

b)

diubah sebagian

c)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

d)

ditangguhkan sementara

140.

Pasal 39 menegaskan bahwa peraturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1973...

a)

otomatis tidak berlaku

b)

tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini

c)

hanya berlaku di pusat

d)

memerlukan persetujuan ulang DPR

141.

Apa ketentuan dalam Pasal 40 mengenai mulai berlakunya undang-undang ini?

a)

Mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan

b)

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan

c)

Mulai berlaku awal tahun berikutnya

d)

Mulai berlaku setelah peraturan pelaksana terbit

142.

Cocokkan ketentuan dengan jangka waktu atau status hukumnya sesuai pasal terkait.

a)

Pemilihan Anggota BPK (Ketentuan Peralihan)

1.

Paling lambat 6 bulan sejak diundangkan

b)

Pembentukan Perwakilan BPK

2.

Bertahap paling lama 2 tahun sejak diundangkan

c)

UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK

3.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 38)

d)

Peraturan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1973

4.

Tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 39)

e)

Tanggal berlakunya UU ini

5.

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 40)

143.

Berdasarkan penjelasan umum, apa alasan utama dibentuknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut para pembentuk UUD 1945?

a)

Untuk mengelola penerimaan pajak secara langsung

b)

Karena pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan kewajiban berat yang harus bebas dari pengaruh Pemerintah

c)

Agar dapat menyusun APBN setiap tahun

d)

Untuk mengambil alih fungsi Kementerian Keuangan

144.

Perubahan Ketiga UUD 1945 pada Pasal 23 ayat (5) berdampak pada kedudukan BPK sebagai...

a)

Unit kerja di bawah Presiden

b)

Lembaga negara yang bebas dan mandiri

c)

Bagian dari Kementerian Keuangan

d)

Badan nonstruktural ad hoc

145.

Tuntutan reformasi mengharuskan perubahan peraturan perundang‑undangan dan kelembagaan untuk mewujudkan...

a)

Pemerintahan yang efisien secara ekonomi

b)

Negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tata pemerintahan yang baik

c)

Pembangunan infrastruktur nasional

d)

Sentralisasi kewenangan fiskal

146.

MATCH: Cocokkan konsep dengan dampaknya terhadap BPK.

a)

Otonomi daerah

1.

Meningkatkan ruang lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan di daerah

b)

Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 23 ayat (5)

2.

Memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri

c)

Kemandirian dari Pemerintah

3.

Diperlukan agar BPK dapat melaksanakan tugas pemeriksaan dan pelaporan secara optimal

147.

Undang‑Undang yang disebut menggantikan sebagian besar ketentuan Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Instrucite en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer (IAR) adalah...

a)

UU No. 5 Tahun 1973

b)

UU No. 15 Tahun 2004

c)

UU No. 17 Tahun 2003

d)

UU No. 1 Tahun 2004

148.

Menurut penjelasan, mengapa UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK perlu dicabut?

a)

Tidak sesuai dengan sistem presidensial

b)

Tidak lagi memadai mengakomodasi perubahan konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan, dan peraturan perundang‑undangan

c)

BPK telah diganti oleh lembaga baru

d)

BPK tidak lagi memiliki tugas pemeriksaan