Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Peraturan BPK 4 Tahun 2014

Total questions: 86

Worksheet time: 43mins

Name
Class
Date
1.

Menurut ketentuan umum, apa yang dimaksud dengan BPK?

a)

Lembaga negara yang bertugas memungut pajak

b)

Lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

c)

Kementerian yang mengatur anggaran belanja negara

d)

Lembaga independen yang menyusun kebijakan moneter

2.

Siapa yang dimaksud sebagai Anggota BPK?

a)

Pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPD dan diresmikan dengan Keputusan Presiden

b)

Seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan BPK

c)

Masyarakat umum yang menjadi responden audit

d)

Pejabat daerah yang diangkat oleh gubernur

3.

Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama siapa?

a)

Kementerian Keuangan

b)

Mahkamah Agung

c)

BPK

d)

DPR

4.

Pemeriksaan didefinisikan sebagai proses untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi. Ciri pelaksanaannya yang benar adalah:

a)

Dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan

b)

Dilakukan oleh pihak yang diaudit agar efisien

c)

Dilakukan secara informal tanpa standar

d)

Dilakukan hanya ketika diminta oleh pemerintah daerah

5.

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian yang dituangkan dalam apa?

a)

Nota dinas internal

b)

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Rekomendasi informal kepada auditee

6.

Manakah yang paling tepat menggambarkan Kewajiban menurut ketentuan umum?

a)

Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan

b)

Segala sesuatu yang harus dilakukan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan jika tidak dilakukan dikenakan sanksi

c)

Hak istimewa pemeriksa saat bertugas

d)

Standar kompetensi profesional

7.

Larangan didefinisikan sebagai:

a)

Kewajiban tambahan untuk auditor junior

b)

Segala sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi

c)

Pilihan kebijakan yang direkomendasikan BPK

d)

Pedoman teknis pemeriksaan

8.

Nilai Dasar BPK terdiri dari tiga unsur berikut, kecuali:

a)

Independensi

b)

Integritas

c)

Profesionalisme

d)

Transparansi fiskal

9.

Independensi sebagai Nilai Dasar BPK merujuk pada sikap dan tindakan untuk:

a)

Memihak pada kebijakan pemerintah pusat

b)

Tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun

c)

Mengutamakan kecepatan di atas ketelitian

d)

Menghindari penggunaan standar pemeriksaan

10.

Profesionalisme sebagai Nilai Dasar BPK terutama berkaitan dengan:

a)

Kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas

b)

Jumlah sertifikasi yang dimiliki

c)

Loyalitas politik

d)

Kepemilikan aset pribadi

11.

Apa yang dimaksud dengan Kode Etik BPK?

a)

Daftar sanksi pidana untuk pelanggaran keuangan negara

b)

Norma-norma sesuai Nilai Dasar BPK yang berisi Kewajiban dan Larangan yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK

c)

Pedoman teknis pemeriksaan keuangan daerah

d)

Peraturan perpajakan nasional

12.

Cocokkan istilah dengan definisinya yang tepat.

a)

BPK

1.

Lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

b)

Anggota BPK

2.

Pejabat Negara pada BPK yang dipilih DPR dengan mempertimbangkan DPD dan diresmikan Presiden

c)

Pemeriksa

3.

Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan untuk dan atas nama BPK

d)

Pemeriksaan

4.

Proses identifikasi, analisis, evaluasi independen, objektif, profesional berdasarkan standar untuk menilai informasi

e)

Hasil Pemeriksaan

5.

Hasil akhir proses penilaian yang dituangkan dalam laporan sebagai keputusan BPK

13.

Apa tujuan utama Kode Etik sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2?

a)

Meningkatkan jumlah pemeriksa di BPK

b)

Mewujudkan Anggota BPK dan Pemeriksa yang independen, berintegritas, dan profesional demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK

c)

Memperluas kewenangan pemeriksaan ke daerah

d)

Mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran

14.

Menurut Pasal 3 ayat (1), kepada siapa Kode Etik berlaku?

a)

Hanya kepada Anggota BPK

b)

Hanya kepada Pemeriksa

c)

Kepada Anggota BPK dan Pemeriksa

d)

Kepada pihak lain di luar BPK

15.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), manakah yang termasuk kategori Pemeriksa?

a)

Pelaksana BPK yang menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa; Pelaksana BPK yang tidak menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa; dan pihak lainnya

b)

Hanya pegawai kontrak

c)

Konsultan independen luar negeri saja

d)

Anggota DPR

16.

Pasangkan jenis pihak yang termasuk Pemeriksa dengan deskripsinya sesuai Pasal 3 ayat (2).

a)

Pelaksana BPK dengan Jabatan Fungsional Pemeriksa

1.

Pegawai pelaksana yang memegang jabatan fungsional pemeriksa

b)

Pelaksana BPK tanpa Jabatan Fungsional Pemeriksa

2.

Pegawai pelaksana yang tidak memegang jabatan fungsional pemeriksa

c)

Pihak lainnya

3.

Kategori lain yang juga termasuk sebagai pemeriksa

17.

Menurut Pasal 4, bagaimana Kode Etik harus diwujudkan selama menjalankan tugas?

a)

Dalam laporan tertulis saja

b)

Dalam sikap, ucapan, dan perbuatan Anggota BPK dan Pemeriksa

c)

Melalui pelatihan tahunan semata

d)

Dengan menandatangani pakta integritas setiap bulan

18.

Pada awal BAB III, apa fokus utamanya?

a)

Sanksi pidana untuk pelanggaran etika

b)

Kewajiban dan larangan

c)

Prosedur rekrutmen

d)

Struktur organisasi BPK

19.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), kewajiban Anggota BPK meliputi apa saja?

a)

Setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; bersikap jujur dan bertingkah laku sopan

b)

Mengutamakan kepentingan politik

c)

Menandatangani kontrak kerja setiap semester

d)

Melakukan audit keuangan pribadi warga

20.

Manakah yang termasuk kewajiban etis Anggota BPK sebelum daftar larangan, seperti tercantum pada bagian pendahuluan?

a)

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan negara

b)

Menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK

c)

Membocorkan rahasia jabatan untuk transparansi

d)

Mengikuti arahan pihak yang diperiksa

21.

Menurut ketentuan, Anggota BPK dilarang menjadi anggota organisasi yang dinyatakan terlarang di wilayah Republik Indonesia. Apa alasan utama larangan ini?

a)

Mengurangi beban kerja

b)

Menimbulkan keresahan masyarakat

c)

Meningkatkan kompetensi teknis

d)

Mendorong partisipasi politik

22.

Apa kewajiban Anggota BPK terkait Hasil Pemeriksaan yang mengandung unsur pidana?

a)

Menundanya hingga audit selesai

b)

Segera melaporkannya kepada instansi berwenang

c)

Mempublikasikannya ke media

d)

Menyimpannya sebagai arsip internal

23.

Anggota BPK dilarang menggunakan informasi yang diperoleh saat melaksanakan tugas melampaui batas kewenangan. Pengecualian apa yang diperbolehkan?

a)

Untuk kepentingan publikasi akademik

b)

Untuk kepentingan penyidikan terkait dugaan tindak pidana

c)

Untuk memberi keuntungan kepada pihak yang diperiksa

d)

Untuk keperluan kampanye pribadi

24.

Larangan terhadap kepemilikan badan usaha berlaku ketika usaha tersebut bertujuan memperoleh laba atas beban keuangan negara. Bentuk kepemilikan yang dilarang adalah...

a)

Hanya kepemilikan mayoritas

b)

Hanya sebagai penjamin

c)

Pemilik seluruh, sebagian, atau penjamin

d)

Hanya kepemilikan melalui pihak ketiga

25.

Pernyataan yang benar tentang keberpihakan politik bagi Anggota BPK adalah...

a)

Boleh menunjukkan dukungan politik di luar jam kerja

b)

Dilarang menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada kegiatan politik praktis

c)

Hanya dilarang saat masa pemeriksaan

d)

Diperbolehkan sepanjang tidak dipublikasikan

26.

Apa status keanggotaan partai politik bagi Anggota BPK menurut larangan yang tercantum?

a)

Diperbolehkan sebagai anggota pasif

b)

Diperbolehkan jika tidak menjabat pengurus

c)

Dilarang menjadi anggota partai politik

d)

Diperbolehkan selama masa nonaktif

27.

Anggota BPK dilarang meminta atau menerima uang, barang, atau fasilitas dari pihak terkait pemeriksaan. Larangan ini berlaku...

a)

Hanya jika diberikan langsung

b)

Hanya jika nilainya besar

c)

Baik secara langsung maupun tidak langsung

d)

Hanya untuk barang mewah

28.

Kegiatan apa yang dilarang karena dapat merugikan keuangan negara, baik dilakukan sendiri maupun dengan orang lain?

a)

Memberi rekomendasi perbaikan internal

b)

Melakukan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara

c)

Melakukan pelatihan etika

d)

Menghadiri rapat koordinasi

29.

Manakah tindakan yang termasuk memanfaatkan status dan kedudukan untuk keuntungan kelompok?

a)

Menggunakan akses jabatan untuk memberi manfaat kepada kelompoknya

b)

Mengusulkan perbaikan prosedur umum

c)

Mengikuti pelatihan kompetensi

d)

Menyusun jadwal kerja reguler

30.

Anggota BPK dilarang menjadi perantara dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah. Apa risiko utama dari tindakan ini?

a)

Efisiensi meningkat

b)

Konflik kepentingan

c)

Kekurangan data

d)

Kehilangan kewenangan hukum

31.

Larangan menjalankan pekerjaan atau profesi lain ditetapkan bila dapat mengganggu tiga prinsip utama. Manakah kombinasi prinsip yang dimaksud?

a)

Transparansi, Akuntabilitas, Objektivitas

b)

Independensi, Integritas, Profesionalisme

c)

Efektivitas, Efisiensi, Ekonomis

d)

Kepastian hukum, Keadilan, Kemanfaatan

32.

Apa ketentuan tentang rangkap jabatan bagi Anggota BPK di lembaga negara lain atau badan yang mengelola keuangan negara?

a)

Diperbolehkan jika bersifat sementara

b)

Dilarang merangkap jabatan, kecuali di organisasi nirlaba

c)

Diperbolehkan jika mendapat izin tertulis

d)

Hanya dilarang di lembaga pusat

33.

Kapan temuan dan/atau Hasil Pemeriksaan boleh dipublikasikan oleh Anggota BPK?

a)

Sebelum diserahkan ke lembaga perwakilan

b)

Setelah mendapatkan sponsor media

c)

Setelah diserahkan kepada lembaga perwakilan

d)

Kapan saja sepanjang anonim

34.

Manakah yang termasuk keterlibatan terlarang dalam objek pemeriksaan?

a)

Memberikan pelatihan etika umum

b)

Memberikan jasa asistensi, konsultasi, pengembangan sistem, penyusunan dan/atau review laporan keuangan objek pemeriksaan

c)

Menghadiri sosialisasi peraturan

d)

Mengirim undangan rapat

35.

Tindakan apa yang dilarang terkait mempengaruhi Hasil Pemeriksaan?

a)

Memberi masukan metodologi audit

b)

Memerintahkan atau mempengaruhi untuk mengubah temuan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi tanpa dasar yang sah

c)

Melakukan quality assurance internal

d)

Melaporkan pelanggaran etik

36.

Menurut Pasal 6 ayat (1), apa kewajiban utama setiap Pemeriksa terkait kesetiaan pada negara?

a)

Setia terhadap pemerintah daerah

b)

Setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

c)

Setia terhadap lembaga internasional

d)

Setia terhadap partai politik tertentu

37.

Kewajiban menjaga kerahasiaan Hasil Pemeriksaan mengharuskan Pemeriksa untuk...

a)

Membocorkan temuan kepada media massa

b)

Menyampaikan rahasia kepada pihak berkepentingan

c)

Menjaga kerahasiaan kepada pihak yang tidak berkepentingan

d)

Menyebarkan ringkasan kepada publik

38.

Pasangan berikut yang tepat antara kewajiban dan penjelasannya.

a)

Bersikap jujur, tegas, bertanggung jawab, objektif, dan konsisten

1.

Mengemukakan pendapat berdasarkan fakta Pemeriksaan

b)

Menghindari benturan kepentingan

2.

Tidak menempatkan diri pada situasi konflik kepentingan

c)

Meningkatkan pengetahuan dan keahlian

3.

Mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan

39.

Tindakan yang menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan termasuk dalam kewajiban Pemeriksa yang tercantum pada...

a)

Pasal 6 huruf b

b)

Pasal 6 huruf d

c)

Pasal 6 huruf g

d)

Pasal 6 huruf k

40.

Menurut kewajiban pada Pasal 6, bagaimana seharusnya Pemeriksa melaksanakan tugas Pemeriksaan?

a)

Secara cepat dan fleksibel tanpa standar

b)

Secara cermat, teliti, dan akurat sesuai standar Pemeriksaan

c)

Mengutamakan kecepatan di atas akurasi

d)

Mengikuti arahan pihak yang diperiksa

41.

Kewajiban menyampaikan temuan berunsur pidana sesuai prosedur kepada siapa?

a)

Kepada media massa

b)

Kepada Anggota BPK yang memberi tugas

c)

Kepada aparat penegak hukum tanpa koordinasi

d)

Kepada pihak yang diperiksa

42.

Manakah yang termasuk larangan bagi Pemeriksa terkait organisasi?

a)

Menjadi anggota organisasi profesi

b)

Menjadi anggota organisasi yang dinyatakan dilarang secara sah di Indonesia

c)

Menjadi anggota komunitas akademik

d)

Mengikuti pelatihan organisasi

43.

Pemeriksa dilarang meminta atau menerima uang, barang, atau fasilitas dari pihak terkait Pemeriksaan. Larangan ini mencakup...

a)

Hanya pemberian langsung

b)

Hanya pemberian tidak langsung

c)

Baik langsung maupun tidak langsung

d)

Hanya pemberian di kantor

44.

Cocokkan bentuk larangan dengan contohnya.

a)

Melampaui wewenang

1.

Mengambil keputusan di luar kewenangan karena kelalaian

b)

Menghambat tugas Pemeriksaan untuk kepentingan pribadi

2.

Menunda pekerjaan agar memberi keuntungan golongan

c)

Memanfaatkan rahasia negara karena jabatan

3.

Membocorkan informasi rahasia untuk teman dekat

45.

Pernyataan yang benar terkait larangan keterlibatan pada kegiatan objek Pemeriksaan adalah...

a)

Pemeriksa boleh memberikan jasa konsultasi kepada objek Pemeriksaan setelah jam kerja

b)

Pemeriksa boleh terlibat tidak langsung dalam penyusunan laporan keuangan objek Pemeriksaan

c)

Pemeriksa dilarang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, seperti memberi jasa asistensi atau review

d)

Pemeriksa boleh menjadi reviewer independen selama dibayar objek Pemeriksaan

46.

Menurut daftar larangan, apa sikap yang harus dihindari terkait politik praktis?

a)

Netralitas

b)

Keberpihakan dan dukungan pada kegiatan politik praktis

c)

Analisis kebijakan

d)

Kajian akademik

47.

Larangan terkait konflik kepentingan keluarga menyebut bahwa Pemeriksa tidak boleh melaksanakan Pemeriksaan terhadap pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki hubungan...

a)

Pertalian darah dan semenda sampai derajat pertama

b)

Pertalian darah dan semenda sampai derajat kedua

c)

Pertemanan dekat

d)

Hubungan kerja profesional

48.

Larangan apa yang berlaku bila Pemeriksa pernah bekerja pada objek Pemeriksaan dalam 2 tahun terakhir?

a)

Wajib memimpin tim Pemeriksaan

b)

Boleh memeriksa dengan pengawasan

c)

Dilarang melaksanakan Pemeriksaan pada objek tersebut

d)

Hanya memeriksa bagian non-keuangan

49.

Pemeriksa dilarang mengubah tujuan dan lingkup Pemeriksaan tanpa...

a)

Persetujuan Penanggung Jawab Pemeriksaan

b)

Pertimbangan pribadi

c)

Izin pihak yang diperiksa

d)

Pemberitahuan ke media

50.

Apa akibat dari mengubah temuan atau memerintahkan perubahan temuan yang tidak sesuai fakta dan bukti?

a)

Meningkatkan objektivitas hasil

b)

Menunda penyerahan laporan

c)

Menjadikan temuan, opini, kesimpulan, dan rekomendasi menjadi tidak objektif

d)

Mempercepat proses audit

51.

Larangan pada huruf q menyatakan bahwa Pemeriksa tidak boleh...

a)

Menghapus catatan perjalanan dinas

b)

Mengubah dan/atau menghilangkan bukti Hasil Pemeriksaan

c)

Meminta klarifikasi tambahan

d)

Menyusun kertas kerja

52.

Menurut Pasal 7 ayat (1), apa sanksi bagi Anggota BPK yang melanggar kewajiban/larangan dan berdampak negatif terhadap unit pelaksana tugas Pemeriksaan?

a)

Pemberhentian tetap

b)

Skorsing

c)

Peringatan tertulis

d)

Tidak ada sanksi

53.

Menurut Pasal 7 ayat (2), pelanggaran oleh Anggota BPK terhadap kewajiban/larangan dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada negara akan dikenai...

a)

Sanksi administratif ringan

b)

Sanksi yang tidak disebutkan

c)

Sanksi sesuai ketentuan lebih berat (lanjutan pasal)

d)

Tanpa konsekuensi

54.

Menurut Pasal 8 ayat (1), pelanggaran Kewajiban dan/atau Larangan yang berdampak negatif terhadap tim Pemeriksa atau satuan kerja dikenai sanksi tingkat apa?

a)

Ringan

b)

Sedang

c)

Berat

d)

Tidak ada sanksi

55.

Menurut Pasal 8 ayat (2), pelanggaran yang berdampak negatif terhadap unit pelaksana tugas Pemeriksaan dikenai sanksi tingkat apa?

a)

Ringan

b)

Sedang

c)

Berat

d)

Sangat berat

56.

Cocokkan tingkat sanksi dalam Pasal 9 dengan bentuk sanksinya bagi Pemeriksa (sebagaimana Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b).

a)

Tingkat ringan

1.

Larangan melakukan Pemeriksaan selama 1 tahun dengan masa percobaan 6 bulan

b)

Tingkat sedang

2.

Diberhentikan sebagai Pemeriksa paling sedikit 1 tahun atau paling lama 2 tahun

c)

Tingkat berat

3.

Diberhentikan sebagai Pemeriksa paling sedikit 3 tahun atau diberhentikan tetap sebagai Pemeriksa

57.

Menurut Pasal 9 ayat (4), apa status penugasan bagi Pemeriksa yang dijatuhi sanksi tingkat sedang atau berat?

a)

Tetap dapat ditugaskan dengan pengawasan

b)

Dilarang ditugaskan dalam Pemeriksaan

c)

Hanya ditugaskan pada unit internal

d)

Dipindahkan ke satuan kerja lain

58.

Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa pengenaan sanksi tidak membebaskan kewajiban apa?

a)

Membayar denda administratif

b)

Mengikuti pelatihan ulang

c)

Mengembalikan uang, barang, dan/atau fasilitas lain yang diperoleh selama tugas Pemeriksaan

d)

Menyampaikan laporan tahunan

59.

Menurut Pasal 10 ayat (2), tata cara pengembalian uang, barang, dan/atau fasilitas lainnya diatur lebih lanjut oleh siapa?

a)

Keputusan Menteri Keuangan

b)

Peraturan BPK

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Surat Edaran Sekretaris Jenderal

60.

Menurut Pasal 11, kepada siapa putusan tentang sanksi bagi Anggota BPK dan Pemeriksa disampaikan untuk diketahui?

a)

Kementerian PANRB

b)

Mahkamah Agung

c)

BPK

d)

KPK

61.

Pasal 12 mengatur pencatatan putusan sanksi atas pelanggaran Kode Etik bagi Pemeriksa. Dimana putusan tersebut dicatat?

a)

Sistem Informasi Kepegawaian Nasional

b)

Sistem Informasi Sumber Daya Manusia

c)

Arsip Nasional

d)

Sistem Informasi Pemeriksaan

62.

Menurut Pasal 12, pencatatan putusan sanksi bagi Pemeriksa tidak membebaskan dari apa?

a)

Tuntutan pidana

b)

Pemotongan tunjangan

c)

Hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)

d)

Evaluasi kinerja tahunan

63.

BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap apa?

a)

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

b)

Kepatuhan pajak perusahaan swasta

c)

Kinerja BUMN secara umum

d)

Seluruh kebijakan publik

64.

Kebebasan BPK dalam pelaksanaan tugas meliputi hal berikut, kecuali:

a)

Menyusun perencanaan pemeriksaan

b)

Melaksanakan dan melaporkan Hasil Pemeriksaan

c)

Menentukan vonis pengadilan atas temuan

d)

Kemandirian dalam penggunaan anggaran pendukung

65.

Yang dimaksud kemandirian BPK dalam teks adalah ketersediaan:

a)

Sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung

b)

Dukungan politik dari partai mayoritas

c)

Hak veto atas kebijakan pemerintah

d)

Akses tanpa batas ke data rahasia pribadi

66.

Nilai Dasar BPK yang diwujudkan dalam Kode Etik meliputi:

a)

Independensi, Integritas, Profesionalisme

b)

Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

c)

Efisiensi, Efektivitas, Ekonomi

d)

Kepemimpinan, Kolaborasi, Inovasi

67.

Pasangan sasaran penerapan Nilai Dasar BPK berikut ini yang tepat adalah:

a)

Menumbuhkembangkan nilai moral bersumber Pancasila, agama, etika, peraturan, standar/pedoman

1.

Sasaran a

b)

Memperbaiki persepsi, pola pikir, dan perilaku yang menyimpang

2.

Sasaran b

c)

Meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui forum profesional

3.

Sasaran c

d)

Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap martabat, kehormatan, citra, kredibilitas, dan Hasil Pemeriksaan BPK

4.

Sasaran d

68.

Pernyataan yang paling tepat tentang hubungan Kode Etik dan Nilai Dasar BPK adalah:

a)

Kode Etik merupakan perwujudan Nilai Dasar BPK dan menjadi pedoman penerapannya

b)

Nilai Dasar BPK diterapkan hanya jika tidak ada Kode Etik

c)

Kode Etik dan Nilai Dasar tidak saling terkait

d)

Nilai Dasar BPK menggantikan Kode Etik setiap lima tahun

69.

Manakah yang termasuk tujuan peningkatan melalui forum profesional menurut teks?

a)

Agar lebih peka, kreatif, dan dinamis untuk memperbaiki kinerja secara berkesinambungan

b)

Agar mampu menetapkan kebijakan fiskal nasional

c)

Agar dapat mengawasi proses legislasi

d)

Agar memperoleh dukungan politik

70.

Menurut penjelasan, kapan frasa "selama menjalankan tugasnya" berlaku bagi Anggota BPK dan Pemeriksa?

a)

Pada saat melaksanakan tugas Pemeriksaan

b)

Saat mengikuti pelatihan internal

c)

Ketika menghadiri acara seremonial

d)

Hanya ketika menandatangani laporan

71.

Ruang lingkup 'tugas Pemeriksaan' meliputi tahapan apa saja? Pilih jawaban yang paling tepat.

a)

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut, dan pengelolaan dokumen

b)

Hanya pelaksanaan dan pelaporan

c)

Perencanaan dan evaluasi anggaran

d)

Audit keuangan saja

72.

Istilah 'benturan kepentingan' dalam penjelasan berarti apa?

a)

Konflik kepentingan antara kedudukan sebagai Anggota BPK dengan kepentingan/keuntungan pribadi yang mengarah pada pengabaian Nilai Dasar BPK

b)

Perbedaan pendapat metodologis antar tim pemeriksa

c)

Ketidaksesuaian jadwal pemeriksaan

d)

Keterlambatan pelaporan hasil pemeriksaan

73.

Manakah yang termasuk contoh manfaat nyata yang dapat muncul dari konflik kepentingan menurut penjelasan?

a)

Imbalan finansial, posisi sosial, atau hubungan finansial

b)

Peningkatan kompetensi teknis

c)

Akses ke data publik

d)

Penghargaan non-materi dari lembaga

74.

Pernyataan yang paling tepat tentang 'kegiatan politik praktis' adalah...

a)

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD melalui berbagai cara

b)

Mengikuti pendidikan politik umum tanpa mendukung calon

c)

Menghadiri diskusi publik non-partisan

d)

Mempelajari peraturan pemilu secara mandiri

75.

Menurut penjelasan, tindakan mana yang termasuk kegiatan politik praktis?

a)

Ikut kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS

b)

Melakukan penelitian akademis tentang pemilu

c)

Menjadi saksi ahli di pengadilan

d)

Mengisi survei opini publik internal

76.

Pilih tindakan yang DISEBUTKAN sebagai kegiatan politik praktis terkait penggunaan sumber daya negara.

a)

Menggerahkan PNS lain dan/atau menggunakan fasilitas negara untuk kampanye

b)

Menghadiri seminar kebijakan berbayar pribadi

c)

Memberikan donasi ke lembaga amal

d)

Mengurus cuti pribadi

77.

Selama masa kampanye, tindakan mana yang termasuk kegiatan politik praktis menurut penjelasan?

a)

Membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

b)

Menerbitkan artikel ilmiah tentang etika pemeriksaan

c)

Mengikuti pelatihan teknis BPK

d)

Melakukan studi banding ke luar negeri

78.

Aktivitas yang mengarah keberpihakan sebelum, selama, atau sesudah masa kampanye berikut ini termasuk kegiatan politik praktis, KECUALI...

a)

Pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS, keluarga, dan masyarakat

b)

Memberikan dukungan melalui media cetak maupun elektronik

c)

Menyampaikan materi netral tentang tata kelola keuangan tanpa menyebut calon

d)

Menggerakkan kampanye di unit kerja

79.

Definisi 'jasa asistensi dan jasa konsultasi' yang benar adalah...

a)

Memberikan bantuan kepada pihak yang diperiksa dengan imbalan, seperti membantu menyusun dan/atau me-review laporan keuangan, sistem administrasi, prosedur operasional standar, serta menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan

b)

Pelatihan internal tanpa imbalan

c)

Audit investigatif penuh atas entitas

d)

Pengawasan melekat oleh atasan langsung

80.

Pernyataan yang tepat mengenai penugasan asistensi dan konsultasi menurut penjelasan adalah...

a)

Dapat dilakukan berdasarkan penugasan BPK

b)

Hanya dapat dilakukan atas permintaan pihak yang diperiksa tanpa persetujuan

c)

Wajib dilakukan di setiap pemeriksaan

d)

Tidak boleh terkait dengan laporan keuangan

81.

Cocokkan istilah dengan penjelasan yang paling tepat.

a)

Benturan kepentingan

1.

Konflik kepentingan dalam kedudukan Anggota BPK dengan kepentingan/keuntungan pribadi yang mengarah pada pengabaian Nilai Dasar BPK

b)

Kegiatan politik praktis

2.

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wapres, DPR, DPD, atau DPRD dengan berbagai cara seperti kampanye, keputusan yang menguntungkan, atau ajakan

c)

Jasa asistensi dan jasa konsultasi

3.

Bantuan berimbal seperti menyusun/me-review laporan keuangan, sistem administrasi, POS, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berdasarkan penugasan BPK

82.

Dalam konteks dokumen ini, apa yang dimaksud dengan "standar Pemeriksaan"?

a)

Hanya prosedur internal lembaga pemeriksa

b)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis Pemeriksaan

c)

Semua peraturan perundang-undangan di luar pemeriksaan

d)

Kode etik pegawai pemeriksa

83.

Pernyataan mana yang paling tepat terkait penjelasan untuk huruf c sampai huruf i pada bagian ini?

a)

Memerlukan revisi menyeluruh

b)

Tidak dijelaskan sama sekali

c)

Dinyatakan 'Cukup jelas'

d)

Hanya sebagian yang jelas

84.

Cocokkan bagian dengan keterangan yang sesuai.

a)

Huruf j

1.

Memuat penjelasan tentang arti 'standar Pemeriksaan'

b)

Ayat (2)

2.

Dinyatakan 'Cukup jelas'

c)

Pasal 7–10

3.

Masing-masing dinyatakan 'Cukup jelas'

85.

Pada halaman lanjutan, bagaimana status penjelasan untuk Pasal 11 hingga Pasal 16?

a)

Memerlukan penafsiran Mahkamah

b)

Cukup jelas

c)

Belum diatur

d)

Dibatalkan

86.

Apa informasi publikasi akhir yang tercantum di bagian bawah halaman?

a)

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6295

b)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6295

c)

Berita Resmi Pemerintah Nomor 6295

d)

Jurnal Hukum Nasional Nomor 6295

Similar Resources on Wayground

Perencana Ahli 2024

90 questions

Perencana Ahli 2024

quiz

Worksheet

•

University

perikanan

88 questions

perikanan

quiz

Worksheet

•

University