Font size
WorksheetsUntitled Quiz
Total questions: 130
Worksheet time: 1hrs 5mins
Pilih satu jawaban yang benar. BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Ini diatur dalam …
Pasal 2
Pasal 1 ayat (1)
Pasal 3 ayat (1)
Pasal 4 ayat (1)
Pasal 6 ayat (1)
Pilih satu jawaban yang benar. Status BPK menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 adalah …
Di setiap provinsi sebagai badan perwakilan daerah
Di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi
Di bawah koordinasi Kementerian Keuangan
Di bawah Presiden
Di daerah otonom
Pilih satu jawaban yang benar. Jumlah anggota BPK adalah …
5 orang
7 orang
9 orang
11 orang
13 orang
Pilih satu jawaban yang benar. Masa jabatan anggota BPK adalah …
3 tahun dan dapat diperpanjang
4 tahun dan dapat diangkat kembali
5 tahun dan dapat diangkat kembali sekali
6 tahun dan tidak dapat diangkat kembali
Seumur hidup
Pilih satu jawaban yang benar. Audit yang dilakukan oleh BPK mencakup …
Keuangan, administratif, dan hukum
Keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu
Manajemen, kinerja, dan akuntansi
Keuangan, manajemen, dan perpajakan
Internal, eksternal, dan evaluatif
Pilih satu jawaban yang benar. Hasil audit BPK disampaikan kepada …
Presiden dan Menteri Keuangan
DPR, DPD, dan DPRD
Hanya DPR
Hanya DPD
Kementerian/agen terkait
Pilih satu jawaban yang benar. Jika elemen kriminal ditemukan selama audit, BPK harus melaporkan kepada otoritas yang berwenang paling lambat …
7 hari
14 hari
1 bulan
3 bulan
6 bulan
Pilih satu jawaban yang benar. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang untuk menetapkan …
Standar audit keuangan negara
Standar akuntansi pemerintah daerah
Standar penilaian jabatan fungsional
Standar remunerasi auditor
Standar kas negara
Pilih satu jawaban yang benar. Persyaratan usia minimum untuk terpilih sebagai anggota BPK adalah …
25 tahun
30 tahun
33 tahun
35 tahun
40 tahun
Pilih satu jawaban yang benar. Anggota BPK dipilih oleh …
Presiden dengan persetujuan DPR
DPR dengan mempertimbangkan DPD
DPD dengan persetujuan Presiden
Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR
Mentri Keuangan atas permintaan Presiden
Pilih satu jawaban yang benar. Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh …
DPR
Presiden
Anggota BPK
DPD
Mentri Keuangan
Pilih satu jawaban yang benar. Seorang anggota BPK dapat diberhentikan dengan hormat jika …
Melanggar sumpah jabatan
Terlibat dalam kejahatan korupsi
Sakit fisik/mental secara terus-menerus
Absen selama 1 bulan berturut-turut
Menjadi anggota partai politik
Pilih satu jawaban yang benar. Anggota BPK dilarang menjadi anggota partai politik. Ketentuan ini terdapat dalam …
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pilih satu jawaban yang benar. Kode Etik BPK harus disusun untuk menjaga …
Performa dan efisiensi institusi
Martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK
Hubungan dengan pemerintah
Keuangan dan administrasi institusi
Independensi internal auditor
Pilih satu jawaban yang benar. Untuk menegakkan Kode Etik BPK, yang berikut ini didirikan …
Dewan Pengawas BPK
Dewan Kehormatan Kode Etik BPK
Komisi Etika dan Disiplin
Komisi Akuntabilitas Publik
Dewan Etika Nasional
Pilih satu jawaban yang benar. BPK melaksanakan tugas audit secara independen. Prinsip ini diatur dalam …
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pilih satu jawaban yang benar. Audit tahunan pengelolaan keuangan BPK dilakukan oleh …
Inspektur Jenderal Keuangan
Akuntan publik
BPKP
Mentri Keuangan
DPR
Pilih satu jawaban yang benar. Anggaran BPK dibebankan kepada …
APBD Provinsi
APBN di bawah Kementerian Keuangan
Jalur anggaran terpisah dalam APBN
Hibah luar negeri
Pendapatan BPK sendiri
Pilih satu jawaban yang benar. Seorang anggota BPK yang menunda pelaporan hasil audit yang mengandung unsur kriminal dapat dijatuhi hukuman maksimum …
3 tahun
5 tahun
7 tahun
10 tahun
15 tahun
Pilih satu jawaban yang benar. Undang-Undang No. 15 tahun 2006 menggantikan Undang-Undang …
No. 15 tahun 2004
No. 5 tahun 1973
No. 17 tahun 2003
No. 1 tahun 2004
No. 32 tahun 2004
Regulasi BPK Nomor 1 Tahun 2025 dikeluarkan untuk menggantikan Regulasi BPK sebelumnya karena...
Ada perubahan dalam kepemimpinan BPK
Regulasi tersebut tidak sejalan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi
Ada restrukturisasi badan legislatif
Itu diperintahkan langsung oleh Presiden
Regulasi sebelumnya telah kedaluwarsa
Dasar hukum untuk menerbitkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025 adalah ketentuan dalam...
Pasal 33 UUD 1945
Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Pasal 9 ayat (3) Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019
Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Dalam Peraturan ini, apa yang dimaksud dengan Unit Pelaksana BPK adalah...
Pejabat negara di BPK
Elemen pelaksana yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, unit tugas audit, dan unit pendukung lainnya
Anggota BPK yang melaksanakan audit
Auditor publik yang bekerja untuk BPK
Pejabat struktural di setiap kementerian
Dokumen perencanaan BPK untuk periode lima tahun disebut...
Rencana Implementasi Rencana Strategis (RIR)
Rencana Strategis (Renstra)
Program Tahunan BPK
Rencana Kinerja Institusi
Agenda Audit Nasional
Dalam konteks BPK, RIR adalah...
Sebuah dokumen yang berisi laporan audit
Sebuah dokumen referensi untuk melaksanakan Rencana Strategis (Renstra)
Sebuah buku panduan auditor
Sebuah laporan keuangan tahunan
Berdasarkan Pasal 4, Unit Pelaksana BPK terdiri dari berikut ini kecuali...
Sekretariat Jenderal
Direktorat Jenderal PKN VIII
Direktorat Jenderal Audit Investigatif
Biro Personalia Nasional
Kantor Perwakilan BPK Regional
Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
Ketua dan Wakil Ketua BPK
Anggota BPK
Inspektur Jenderal
Sekretaris Negara
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Tugas utama Sekretariat Jenderal adalah...
Melakukan audit keuangan negara
Menyusun laporan audit (LHP)
Mengorganisir dan mengoordinasikan dukungan administratif dan sumber daya untuk BPK
Mengelola kerjasama internasional
Mengawasi kinerja kantor perwakilan daerah
Biro Sekretariat Kepemimpinan memiliki tugas utama untuk...
Mengelola keuangan BPK
Mengorganisir kegiatan, sesi, dan protokol sekretariat kepemimpinan
Mengelola kerjasama antar lembaga
Mengelola barang milik negara
Melakukan audit internal
Museum BPK RI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada...
Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional
Ketua BPK
Kepala Inspektorat Jenderal
Staf Ahli BPK
Museum BPK RI terletak di...
Jakarta
Bandung
Magelang
Surabaya
Yogyakarta
Biro Sumber Daya Manusia (HR) memiliki tugas untuk...
Melaksanakan manajemen sumber daya manusia di BPK
Mengorganisir kegiatan protokol
Menyusun laporan audit
Mengelola sistem informasi keuangan
Menyusun regulasi eksternal
Bagian Perencanaan SDM berfungsi untuk...
Mengelola data karyawan
Menyiapkan formasi staf dan analisis pekerjaan
Memberikan pelatihan teknis
Menilai kinerja auditor
Mengatur remunerasi karyawan
Biro Keuangan ditugaskan untuk...
Melaksanakan penganggaran, manajemen, dan akuntabilitas keuangan BPK
Mengelola sumber daya manusia
Mengatur sistem audit
Menyusun peraturan BPK
Melakukan audit investigatif
Salah satu tugas utama Subbagian Keuangan adalah...
Mengatur perjalanan resmi untuk karyawan
Mempersiapkan data untuk laporan keuangan BPK
Mengelola data karyawan
Menilai kinerja auditor
Melakukan sosialisasi SPKN
Biro Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk...
Menjalankan sistem informasi dan keamanan data di BPK
Mengembangkan sistem akuntansi pemerintah nasional
Mengawasi audit kinerja
Menyusun laporan audit
Mengelola fasilitas transportasi
Subbagian untuk Pengembangan Sistem Informasi Audit bertugas untuk...
Mengembangkan aplikasi di bidang audit
Mengelola anggaran
Mengelola fasilitas dan infrastruktur
Menilai kinerja karyawan
Mempublikasikan hasil audit
Biro Umum memiliki fungsi utama di bidang...
Manajemen properti negara dan pengadaan barang/jasa
Laporan hasil audit
Pengawasan internal
Hubungan antar lembaga
Audit investigatif
Subseksi Kesehatan di bawah Biro SDM bertugas untuk...
Mengelola layanan dan fasilitas kesehatan karyawan
Menilai kinerja karyawan
Melakukan pendidikan dan pelatihan
Menetapkan kebijakan remunerasi
Mengembangkan standar audit
Struktur organisasi Unit Pelaksana BPK dijelaskan dalam...
Lampiran Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2025
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
Keputusan Ketua BPK
Rencana Strategis (Renstra)
Peraturan Sekretaris Jenderal BPK
Pilih satu jawaban terbaik. Menurut Peraturan BPK No. 2 Tahun 2025, siapa yang berwenang memimpin sesi BPK?
Ketua
Wakil Ketua
Anggota BPK
Sekretaris Jenderal
Anggota tertua
Pilih satu jawaban terbaik. Jumlah total Anggota BPK menurut peraturan ini adalah …
5 orang
7 orang
8 orang
9 orang
10 orang
Pilih satu jawaban terbaik. Sesi BPK dapat dilakukan secara online ketika …
Ketua tidak hadir
disetujui oleh Ketua atau pemimpin sesi
hanya setengah anggota yang hadir
sesi diadakan di kantor perwakilan regional
keputusan belum ditandatangani
Pilih satu jawaban terbaik. Hasil audit yang mengandung unsur kriminal disampaikan kepada …
DPR
Presiden
otoritas yang berwenang
Kantor Wilayah BPK
Sekretaris Jenderal
Pilih satu jawaban terbaik. Dalam melakukan hubungan internasional, BPK dapat bekerja sama dengan …
DPR dan DPD
Kementerian Luar Negeri
institusi audit tertinggi negara lain
pemerintah daerah
organisasi masyarakat
Pilih satu jawaban terbaik. Dewan Klaim Perbendaharaan (Majelis Tuntutan Perbendaharaan) dibentuk untuk …
menegakkan kode etik
menangani pelanggaran administratif
menyelesaikan kerugian keuangan negara/daerah
menilai kinerja karyawan
melakukan audit internal
Pilih satu jawaban terbaik. Siapa yang menyusun dokumen keputusan sesi BPK?
Ketua
Sekretaris Jenderal
Wakil Ketua
Anggota BPK
Staf Ahli
Pilih satu jawaban terbaik. BPK menyusun rencana strategis untuk periode …
1 tahun
2 tahun
3 tahun
4 tahun
5 tahun
Pilih satu jawaban terbaik. Jika Ketua dan Wakil Ketua tidak dapat menjalankan tugas secara permanen, apa yang dilakukan?
penunjukan sementara oleh Presiden
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang baru
penentuan oleh DPR
penugasan oleh Sekretaris Jenderal
musyawarah oleh perwakilan BPK daerah
Pilih satu jawaban terbaik. Laporan audit disampaikan kepada …
Kementerian Keuangan
badan perwakilan sesuai dengan wewenangnya
Presiden
hanya DPRD
Mahkamah Agung
Choose the one best answer. The main purpose of establishing the BPK Code of Ethics is to…
Determine BPK’s authority in state financial audits
Realize BPK Members and Auditors who are independent, have integrity, and are professional
Ensure compliance with the State Finance Law
Organize BPK’s internal supervisory system
Regulate the mechanism for reporting audit results
Choose the one best answer. The core values that underpin the BPK Code of Ethics consist of…
Transparency, Accountability, and Timeliness
Honesty, Courage, and Discipline
Independence, Integrity, and Professionalism
Efficiency, Effectiveness, and Economy
Thoroughness, Self-reliance, and Responsibility
Choose the one best answer. The BPK Code of Ethics applies to…
All civil servants
BPK Members and Auditors
Government external auditors
Public accountants and internal auditors
Ministry of Finance employees
Choose the one best answer. The term Auditor in this regulation means…
Everyone who works at BPK
BPK employees who conduct state financial audits on behalf of BPK
Government internal supervision officials
Civil servants working in the finance field
Members of parliament who examine financial reports
Choose the one best answer. The BPK Code of Ethics contains norms that include…
Duties and functions of auditing
Obligations and prohibitions that must be obeyed
Procedures for preparing audit reports
Standards for audit implementation
Provisions for budget preparation
Choose the one best answer. One of the main obligations of a BPK Member is to…
Submit reports to the President
Safeguard state secrets or official secrets
Draft internal audit guidelines
Provide consultations to audit objects
Receive additional honoraria from audit results
Choose the one best answer. BPK Members are prohibited from…
Acting as intermediaries in the procurement of goods/services within government
Submitting reports to the House of Representatives (DPR)
Taking the oath of office
Guarding state secrets
Avoiding conflicts of interest
Choose the one best answer. Auditors must behave…
Subjective, selective, and closed
Independent, objective, and professional
Firm, brave, and partial
Neutral, silent, and passive
Disciplined, firm, and political
Choose the one best answer. Auditors are prohibited from auditing an entity where they have worked within the last…
6 months
1 year
2 years
3 years
5 years
Choose the one best answer. An auditor who violates obligations or prohibitions and negatively affects the audit team is sanctioned…
Lightly
Moderately
Heavily
Verbal warning
Final warning
Choose the one best answer. An auditor who violates and negatively affects the unit implementing audit tasks is sanctioned…
Lightly
Moderately
Heavily
Demotion
Written reprimand
Choose the one best answer. An auditor who violates and negatively affects the state and/or BPK is sanctioned…
Lightly
Moderately
Heavily
Reprimand
Demotion
Choose the one best answer. A light sanction for auditors is…
Written reprimand
Prohibition from conducting audits for 1 year with a 6‑month probation
Dismissal for 2 years
Demotion to another position
Two written reprimands
Choose the one best answer. A moderate sanction for auditors is…
Six‑month audit ban
Temporary suspension as an auditor for 1–2 years
Demotion from a structural position
Severe reprimand
Declared to have failed performance appraisal
Choose the one best answer. A heavy sanction for auditors is…
Three‑year audit ban
Dismissal as an auditor for at least 3 years or permanent
One‑level demotion
Six‑month suspension
Postponement of promotion
Choose the one best answer. The imposition of a sanction does not release the obligation to…
Prepare a new report
Return money, goods, and/or facilities obtained
Attend ethics training
Conduct a re‑audit
Make a written apology
Choose the one best answer. Sanctions against BPK Members that negatively affect the audit task unit are…
Verbal warning
Written warning
Suspension
Demotion
Postponement of promotion
Choose the one best answer. Sanctions against BPK Members that negatively affect the state and/or BPK are…
Written reprimand
Dismissal from BPK membership
Demotion
One‑year suspension
Demotion to a functional post
Choose the one best answer. The transitional provision in this Regulation states that reports of violations already in process are resolved based on…
BPK Regulation Number 4 Year 2018
BPK Regulation Number 3 Year 2016
Law Number 15 Year 2006
Decision of the Chair of BPK
Decision of the Minister of Law and Human Rights
Choose the one best answer. BPK Regulation Number 4 Year 2018 comes into force as of…
The date signed by the Chair of BPK
The date of promulgation in the State Gazette
The date determined by the House of Representatives (DPR)
The date signed by the Minister of Finance
The date received by the Regional Representative Council (DPD)
Select one best answer. Law Number 17 of 2003 was issued with the main objective to...
Regulate private and public finances together
Establish the legal basis for managing state finances efficiently, transparently, and accountably
Regulate the national banking system
Formulate regional fiscal policy
Eliminate old financial regulations
Select one best answer. What is meant by state finance according to Law No. 17 of 2003?
All state rights and obligations that can be valued in money
Funds sourced only from taxes
Finances of ministries and agencies
Budgets managed by the Audit Board (BPK)
State assets controlled by the private sector
Select one best answer. The general principles of state financial management include the following, except...
Accountability oriented to results
Professionalism
Proportionality
Openness
Total secrecy
Select one best answer. Under Law No. 17 of 2003, the Minister of Finance serves as...
State general treasurer
Head of state financial audit
Internal auditor of the government
Head of the Audit Board (BPK)
Head of Bappenas
Select one best answer. As head of government, the President is responsible for...
Internal supervision
Overall management of state finances
Management of regional budgets (APBD)
External audits
Ratification of BPK reports
Select one best answer. The State Budget (APBN) is enacted annually by law. This is regulated in...
Article 5
Article 6
Article 11
Article 13
Article 14
Select one best answer. The APBN is a form of...
Regional finance
The central government’s annual work plan
Legislative oversight
Fiscal audit
Audit report findings
Select one best answer. The Draft Law on the APBN is submitted by...
The House of Representatives (DPR)
The President
The Minister of Finance
The Audit Board (BPK)
The Regional Representative Council (DPD)
Select one best answer. The preparation of the Draft State Budget (RAPBN) is based on...
A decision of the Minister of Finance
The Financial Note
The Government Work Plan (RKP)
A Presidential Regulation
The BPK report
Select one best answer. If the DPR does not approve the Draft Law on the APBN submitted by the government, then...
The government must resign
The DPR drafts its own APBN
The government implements the previous year’s APBN
The BPK takes over budget execution
The President enacts the APBN through a government regulation in lieu of law (Perppu)
Select one best answer. State expenditures must be supported by complete and valid evidence. This requirement reflects the application of the principle of...
Accountability
Transparency
Compliance
Budgetary order
Professionalism
Select one best answer. In implementing the APBN, the President may change budget allocations with the approval of...
The DPR
The DPD
The Minister of Finance
The BPK
The Supreme Court
Select one best answer. In the state financial system, external audits are conducted by...
The Inspectorate General
The Audit Board (BPK)
The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP)
The Ministry of Finance
Commission XI of the DPR
Select one best answer. Internal audits of state finances are conducted by...
The BPK
The BPKP and APIP
The DPR
The DPD
The Constitutional Court
Select one best answer. The government must submit its financial statements to the BPK no later than...
2 months after the fiscal year ends
3 months after the fiscal year ends
6 months after the fiscal year ends
9 months after the fiscal year ends
12 months after the fiscal year ends
Select one best answer. Central government financial statements consist of the following, except...
Budget Realization Report
Balance Sheet
Cash Flow Statement
Notes to the Financial Statements
BPK Audit Report
Select one best answer. State finances include wealth managed by...
Central and regional governments
State- and region-owned enterprises (BUMN/BUMD)
Institutions that use public funds
All of the above
Only central government institutions
Select one best answer. In the context of financial oversight, the function of the Audit Board (BPK) is to...
Manage the APBN
Carry out audits of the management and accountability of state finances
Set fiscal policy
Administer the APBN
Prepare the RAPBN report
Select one best answer. The main objective of state finance reform under Law No. 17 of 2003 is to...
Accelerate budget absorption
Create a clean and authoritative government through transparent and accountable financial management
Increase subsidies for the public
Eliminate budget deficits
Increase the role of state-owned enterprises (BUMN)
Select one best answer. The transitional provisions of Law No. 17 of 2003 stipulate that all legislation related to state financial management...
Is entirely repealed
Remains in effect as long as it does not conflict with this law
Is no longer valid
Is re-established by the BPK
Is replaced by ministerial regulations
Choose the one best answer. Law No. 15 of 2004 regulates…
Internal audit of state finances
Audit of management and accountability of state finances
Performance evaluation of civil servants
Ministry budget management
Procedures for drafting the State Budget (APBN)
Choose the one best answer. The institution authorized to audit the management and accountability of state finances is…
Inspectorate General
BPKP
BPK
Ministry of Finance
DPR
Choose the one best answer. The audits referred to in Law No. 15 of 2004 include three types, namely…
Financial, legal, and administrative audits
Financial, performance, and audits with specific objectives
Management audit, internal audit, and external audit
Tax, financial, and asset audits
Financial, investigative, and administrative audits
Choose the one best answer. The purpose of a financial audit under Law No. 15 of 2004 is to…
Assess financial efficiency
Provide an opinion on the fairness of financial statements
Determine the amount of state losses
Evaluate the performance of government officials
Calculate tax revenue
Choose the one best answer. A performance audit aims to assess…
The achievement level of political targets
The efficiency, effectiveness, and economy of an activity
Compliance with laws and regulations
Administrative accuracy of financial statements
Internal procedures of an institution
Choose the one best answer. An audit with specific objectives is conducted to…
Evaluate an institution’s financial statements
Examine matters outside financial and performance audits
Test the effectiveness of the annual budget
Assess the performance of individual officials
Audit the entire budgeting system
Choose the one best answer. Audits are conducted based on national state-finance audit standards set by…
The President
The Minister of Finance
BPK
DPR
BPKP
Choose the one best answer. Auditors must keep audit results confidential before the audit report is submitted to…
The President
DPR/DPRD according to authority
The Minister of Finance
The public
Mass media
Choose the one best answer. If auditors find indications of a crime, they must report it to the authorized institution no later than…
1 week
1 month
2 months
3 months
6 months
Choose the one best answer. Audit results are presented in the form of…
Audit Report (LHP)
Financial Note
Annual Audit Plan
Evaluation Meeting
Examiner’s Daily Log
Choose the one best answer. BPK’s audit results are submitted to…
The President, DPR, and DPD
DPR, DPD, and DPRD
DPR and BPKP
The Minister of Finance
The State Secretariat
Choose the one best answer. Audited entities must follow up on BPK’s recommendations no later than…
30 days after receipt
60 days after receipt
90 days after receipt
6 months after receipt
1 year after receipt
Choose the one best answer. BPK monitors the implementation of follow-up actions to audit results and reports to…
The President and DPR
DPR and DPD
DPR, DPD, and DPRD according to their authority
The Ministry of Finance
Judicial institutions
Choose the one best answer. If an entity does not follow up on audit results, BPK may…
Stop fund transfers
Report it to the DPR or DPRD
Directly impose administrative sanctions
Revoke operational permits
Submit the case to the Supreme Court
Choose the one best answer. An auditor may be subject to criminal sanctions if…
They do not follow up audit results
They deliberately fail to report findings indicating a crime
They announce results more quickly
They change the opinion on financial statements
They submit the report late
Choose the one best answer. BPK’s audit report is…
A state secret
Open to the public after being submitted to DPR/DPRD
For internal BPK use only
Not allowed to be published at all
Required to be announced every 6 months
Choose the one best answer. Auditors must be independent, meaning…
They do not receive direction from any party in carrying out their duties
They always follow government policies
They must consult with the relevant ministry
They work under DPR’s control
They only audit certain institutions
Choose the one best answer. Audits may be conducted jointly with other state financial audit institutions based on…
Law
Interstate cooperation agreements
Presidential approval
DPR decision
Directions from BPKP
Choose the one best answer. Every auditor must sign…
A performance agreement
An independence statement
An audit power-of-attorney
An official assignment letter
A travel order
Choose the one best answer. Criminal provisions in Law No. 15 of 2004 are regulated in…
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Read each question carefully. Choose one correct answer. Law No. 1 of 2004 primarily regulates about…
State Financial Audit
Management and Accountability of State Finance
State Treasury
State Revenue and Expenditure Budget
Government Accounting
Read each question carefully. Choose one correct answer. The main objective of the provisions in Law No. 1 of 2004 is to…
Organize the preparation of the state and regional budgets
Ensure orderly management and accountability of state finance
Set government accounting standards
Supervise audit institutions
Regulate the national taxation system
Read each question carefully. Choose one correct answer. The term “state treasury” refers to…
All activities of regional financial management
Management and accountability of state finances, including investments and state assets
Collection of central and regional taxes
Management of state-owned enterprise assets
Supervision of the use of public funds
Read each question carefully. Choose one correct answer. The official authorized and responsible as the State General Treasurer (BUN) is…
The President
The Minister of Finance
The Head of the Audit Board (BPK)
The Governor of Bank Indonesia
The Speaker of the House (DPR)
Read each question carefully. Choose one correct answer. The proxy of the State General Treasurer (Kuasa BUN) is appointed by…
The House of Representatives (DPR)
The Minister of Finance
The President
The Minister of Home Affairs
The Audit Board (BPK)
Read each question carefully. Choose one correct answer. A treasurer is an official tasked to…
Prepare the annual financial report
Receive, keep, pay, and/or deliver state money or valuable securities
Assess state assets
Set budget ceilings
Conduct internal audits
Read each question carefully. Choose one correct answer. An official who has the authority to use the budget is called…
Expenditure Treasurer
Proxy of Budget User (KPA)
Budget User (PA)
Budget Responsible Officer
Commitment-Making Official
Read each question carefully. Choose one correct answer. A Budget User (PA) is formally and materially responsible for…
Implementation of activities
Achievement of activity outputs
Use of the state budget
Institutional administrative management
Financial supervision
Read each question carefully. Choose one correct answer. All state receipts and expenditures are conducted through accounts at…
BPKP
BPK
Bank Indonesia
Government-owned private banks
Deposit Insurance Corporation
Read each question carefully. Choose one correct answer. For the safekeeping of state funds, the Minister of Finance may appoint…
Bank Indonesia and/or other banks
State-owned and regional-owned enterprises
Technical ministries
Regional tax offices
Private national companies
Read each question carefully. Choose one correct answer. The Expenditure Treasurer is responsible to…
The President
The Minister of Finance
The Budget User (PA)
The House of Representatives (DPR)
The Audit Board (BPK)
Read each question carefully. Choose one correct answer. State wealth controlled and/or managed by the government is called…
Public Assets
State-Owned Goods (BMN)
National Wealth
Government Funds
State Investment
Read each question carefully. Choose one correct answer. State-Owned Goods (BMN) that are not used for principal duties and functions may be…
Granted, sold, or leased in accordance with regulations
Removed from the asset list without due process
Directly given to social institutions
Made into government loans
Converted into public debt
Read each question carefully. Choose one correct answer. The write-off of state receivables is carried out by…
The President
The House of Representatives (DPR)
The Minister of Finance
The Audit Board (BPK)
State-Owned Enterprises (BUMN)
Read each question carefully. Choose one correct answer. Every official managing state finances is responsible…
Collectively
Personally and by position
Functionally
Administratively
Temporarily
Read each question carefully. Choose one correct answer. An official who is negligent or violates state financial management provisions may be subject to…
Administrative reprimand
Disciplinary, civil, or criminal sanctions
Allowance reductions
Temporary suspension
Non-financial actions
Read each question carefully. Choose one correct answer. All state wealth managed by SOEs/ROEs (BUMN/BUMD) is included in the definition of…
Public assets
State finance
Regional wealth
Investment funds
Business income
Read each question carefully. Choose one correct answer. Administration of state finance must use…
A manual cash system
An integrated state treasury and budget system
Each ministry’s internal system
Manual records at each unit
A paper-based document system
Read each question carefully. Choose one correct answer. The financial accountability report is prepared by…
The President
The Minister of Finance
The Audit Board (BPK)
The House of Representatives (DPR)
The Secretaries General of each ministry
Read each question carefully. Choose one correct answer. The criminal provisions in Law No. 1 of 2004 apply to…
Negligent civil servants
Officials who intentionally commit violations in managing state finance
Internal auditors
Regional heads
Contract employees
