WorksheetsTata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia
Total questions: 20
Worksheet time: 18mins
Perppu diterbitkan oleh Presiden dalam keadaan ....
Mendesak
Normal
Biasa
Setelah disetujui DPR
Dalam sistem hukum nasional Indonesia, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan tertentu yang saling berkaitan dan tidak boleh bertentangan antara satu dengan yang lain. Aturan dasar yang menetapkan hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor …
10 Tahun 2004
12 Tahun 2011
17 Tahun 2003
23 Tahun 2014
Dalam kehidupan bernegara, seluruh bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan berpedoman pada konstitusi yang menjadi hukum tertinggi. Konstitusi yang dimaksud adalah ….
Ketetapan MPR
Pancasila
UUD NRI Tahun 1945
Undang-Undang
Sebelum amandemen UUD 1945, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan menetapkan keputusan yang bersifat mengatur (regeling). Namun setelah amandemen, sifat kekuatan hukum TAP MPR berubah menjadi ….
Mengatur
Penetapan
Eksekutif
Instruktif
Undang-Undang merupakan bentuk peraturan yang disusun oleh DPR bersama Presiden untuk mengatur pelaksanaan norma-norma konstitusi dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, UU memiliki kedudukan tepat di bawah ….
TAP MPR
UUD NRI 1945
PP
PERPPU
Dalam situasi genting yang memaksa, Presiden dapat menetapkan suatu peraturan yang memiliki kedudukan setara dengan Undang-Undang tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Peraturan tersebut dikenal dengan istilah ....
Ketetapan Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Keputusan Presiden
Jika Dewan Perwakilan Rakyat menolak Perppu yang telah dikeluarkan Presiden, maka peraturan tersebut ….
Tetap berlaku hingga diganti Undang-Undang baru
Dibatalkan otomatis dan tidak berlaku lagi
Menjadi Keputusan Presiden
Harus direvisi oleh MPR
Peraturan Pemerintah (PP) dibentuk untuk melaksanakan isi Undang-Undang agar dapat diterapkan dalam praktik pemerintahan. Artinya, kedudukan PP bersifat ….
Lebih tinggi daripada UU
Pelaksanaan dari UU
Setara dengan TAP MPR
Di bawah Peraturan Daerah
Dalam proses pembentukan Peraturan Pemerintah, terdapat tiga tahap utama yang harus dilalui oleh pemerintah. Tahap terakhir setelah perencanaan dan penyusunan adalah ….
Penilaian DPR
Persetujuan MPR
Penetapan dan pengundangan oleh Presiden
Evaluasi oleh Mahkamah Agung
Salah satu contoh nyata dari penerapan Peraturan Pemerintah adalah PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. PP ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dari ….
UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perpres No. 7 Tahun 2020
Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur dengan tujuan mengatur urusan pemerintahan yang bersifat daerah. Kedudukannya dalam hierarki perundang-undangan berada di bawah ….
Peraturan Presiden
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Semua jawaban benar
Salah satu contoh nyata penerapan otonomi daerah adalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat. Peraturan ini termasuk dalam jenis ….
Peraturan Pemerintah
Keputusan Menteri
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan Presiden
Apabila suatu peraturan pemerintah bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya, maka lembaga yang berwenang menguji dan membatalkannya adalah ….
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Daerah
Cocokkan jenis peraturan di kolom A dengan cirinya di kolom B berikut ini:
Pembukaan UUD 1945
Bersifat tetap dan tidak dapat diubah
TAP MPR
Hanya bersifat penetapan, bukan mengatur
UU
Dibentuk DPR bersama Presiden
Perppu
Dibentuk oleh Presiden dalam keadaan dar
PP
Pelaksanaan teknis Undang-Undang
Cocokkan jenis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan uu no 12 Tahun 2011
Perpres
memiliki kedudukan di bawaha PP
memiliki kedudukan di atas peraturan pemerintah
undang-undang
kedudukannya di atas perda provinsi
Perpres
Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Wali Kota
Perda kabupaten/Kota
Cocokkan isi Kolom di bawah ini dengan benar!
Berwenang membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dapat menetapkan keputusan yang bersifat penetapan (bukan mengatur)
Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
dibuat ole Pemerintah sebagai Pengganti UU dalam keadaan darurat atau situasi genting
Perppu
Melakukan uji materi terhadap peraturan di bawah Undang-Undang terhadap UU itu sendiri
Mahkamah Agung (MA)
Melakukan uji materi peraturan Undang-Undang terhadap UUD NRI Thn 1945
Mahkama Konstitusi (MK)
Jodohkan berikut ini
Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur
Pemerintah Daerah Provinsi
Membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati/Walikota
Pemerintah Kabupaten/Kota
Aturan pelaksanaan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden
Peraturan Pemerintah (PP)
Diterbitkan Presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945
Peraturan Presiden (Perpres)
Menjabarkan pasal-pasal UUD dan disahkan oleh DPR bersama Presiden
Undang-Undang
Jodohkan berikut ini
Menunjukkan susunan bertingkat dari UUD hingga peraturan daerah
Hierarki peraturan perundang-undangan
Menjadi pedoman resmi pembentukan peraturan perundang-undangan
UU No. 12 Tahun 2011
Diterbitkan Presiden untuk mengatur kebijakan pemerintahan di bawah PP
Peraturan Presiden (Perpres)
Dibentuk oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur untuk urusan daerah
Peraturan Daerah Provinsi
ibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Dalam keadaan genting yang memaksa, Presiden dapat mengeluarkan peraturan yang memiliki kekuatan hukum setara dengan Undang-Undang tanpa persetujuan DPR terlebih dahulu. Peraturan tersebut disebut dengan ….
Ketetapan Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Presiden
Salah satu fungsi Peraturan Pemerintah (PP) adalah sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang agar pelaksanaan norma hukum dapat berjalan efektif di lapangan. Dengan demikian, PP memiliki kedudukan ….
di bawah Undang-Undang dan di atas Peraturan Presiden
sejajar dengan Undang-Undang
di bawah Peraturan Daerah
lebih tinggi dari TAP MPR
