Font size
WorksheetsSEMINARI KISOL SOAL ULANGAN HARIAN KELAS XI PENDIDIKAN PANCASILA
Total questions: 55
Worksheet time: 41mins
Dalam sidang BPUPK, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yang salah satunya adalah 'Peri Kerakyatan'. Penerapan nilai ini dalam kehidupan bernegara saat ini adalah...
A. Pengangkatan pejabat publik berdasarkan pertimbangan agama
B. Penggunaan sistem musyawarah dalam penetapan harga BBM.
C. Pembatasan hak berpendapat demi stabilitas nasional.
D. Pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih pemimpin.
Soekarno mengusulkan Ekonomi-Nasionalisme yang kemudian dijiwai oleh sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Analisis Anda, mengapa sila kedua Pancasila sangat relevan untuk menjiwai konsep ekonomi-nasionalisme?
A. Karena ekonomi harus dibangun di atas nilai kemanusiaan dan keadilan, bukan semata keuntungan modal
B. Karena nasionalisme menjamin seluruh kekayaan alam hanya untuk bangsa sendiri tanpa intervensi asing.
C. Karena keadilan sosial hanya dapat dicapai melalui kepemilikan modal oleh negara.
D. Karena konsep ekonomi-nasionalisme adalah satu-satunya cara untuk mencapai persatuan Indonesia.
Apabila usulan dasar negara yang hanya mengedepankan aspek keagamaan (seperti yang ditolak oleh banyak pendiri bangsa) diterima, evaluasi konsekuensi yang paling mungkin terjadi pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah...
CA. Persatuan nasional akan semakin kuat karena adanya satu pedoman moral.
B. Hubungan antar negara akan lebih mudah karena adanya kesamaan nilai
C. Potensi konflik horizontal antar kelompok suku dan agama akan meningkat drastis
D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan terhambat karena dominasi dogma.
Rancanglah sebuah slogan yang paling efektif untuk menyatukan beragam pemikiran para pendiri negara, yang mencerminkan esensi dari Pancasila sebagai jalan tengah (kompromi ideologis)...
A. 'Satu Tuhan, Satu Bangsa, Satu Kepemimpinan
B. 'Dari Keberagaman Gagasan, Menuju Persatuan Berketuhanan dan Berkeadilan.'
C. 'Demokrasi Mutlak, Kemanusiaan Relatif.'
D. 'Kekuatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi.'
Konsep Philosofische Grondslag yang dikemukakan Soekarno merupakan landasan filosofis bagi berdirinya negara. Penerapan nilai ini dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia saat ini haruslah...
AA. Selalu mengacu pada nilai-nilai dasar Pancasila, terlepas dari tekanan politik atau ekonomi
B. Mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas untuk stabilitas politik
C. Fleksibel dan dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti tren global.
D. Didasarkan sepenuhnya pada suara terbanyak dalam Parlemen
Di sebuah desa, terjadi perbedaan pendapat yang tajam mengenai pembangunan tempat ibadah. Warga kemudian melakukan Musyawarah Mufakat yang melibatkan tokoh agama dan adat setempat. Tindakan ini merupakan implementasi dari sila...
.DA. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
Tantangan utama Pancasila di era digital adalah penetrasi ideologi transnasional yang radikal dan intoleran melalui media sosial. Analisis Anda, upaya yang paling strategis dilakukan oleh generasi muda untuk menangkal tantangan ini adalah...
A. Memblokir semua konten asing dan hanya mengonsumsi konten lokal
B. Mengajukan tuntutan hukum terhadap setiap akun yang menyebarkan ujaran kebencian
C. Mengembangkan literasi digital yang kritis dan mempromosikan nilai-nilai Pancasila secara kreatif di media sosial
D. Menghapus semua akun media sosial untuk menghindari paparan ideologi radikal.
Beberapa kelompok masyarakat berpendapat bahwa Pancasila sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman karena dianggap terlalu utopis (mengawang-awang). Evaluasilah argumen tersebut dari perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka...
A. Argumen itu keliru, karena Pancasila memiliki nilai dasar yang stabil namun nilai instrumental dan praksisnya dapat diadaptasi.
B. Argumen itu benar, karena Pancasila tidak mencantumkan secara spesifik tentang teknologi dan ekonomi modern
C. Argumen itu benar, karena nilai-nilai Pancasila hanya berlaku untuk konteks sejarah tahun 1945.
D. Argumen itu keliru, karena semua ideologi di dunia pasti bersifat utopis dan tidak realistis.
Di tengah maraknya individualisme dan lunturnya semangat gotong royong, ciptakanlah satu program inovatif yang berbasis komunitas dan secara efektif mengaktifkan kembali nilai-nilai sila Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial...
A. Program wajib militer bagi semua pemuda untuk membentuk disiplin
B. Program subsidi bahan pokok tanpa syarat kepada semua warga.
C. Program lomba seni dan budaya antar daerah secara online masif.
D. 'Platform Digital Kolaborasi Kebaikan': menghubungkan kebutuhan sosial-ekonomi lokal dengan relawan dan donatur tanpa perantara birokrasi
Peristiwa konflik antar suku di suatu daerah seringkali dipicu oleh kesalahpahaman kecil yang dibesar-besarkan oleh provokator. Analisis Anda, bagaimana Peluang Pancasila dapat mengatasi potensi konflik serupa?..
A. Dengan memperketat peraturan hukum tentang penyebaran informasi di media sosial.
B. Dengan memindahkan penduduk yang berpotensi konflik ke daerah lain
C. Dengan memanfaatkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila melalui dialog antar-tokoh adat/agama dan pendidikan multikultural.
D. Dengan membentuk pasukan keamanan khusus untuk menjaga wilayah konflik secara permanen.
Seorang pelajar SMA menolak untuk mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan sekolah karena menganggap hal itu tidak termasuk kewajiban akademiknya. Tindakan pelajar ini melanggar nilai praksis Pancasila, khususnya pada sila...
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Persatuan Indonesia (Asas kekeluargaan/gotong royong).
C. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan.
D. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Fenomena Oligarki (kekuasaan sekelompok kecil elit kaya) dianggap sebagai salah satu tantangan serius dalam penerapan Pancasila, terutama sila keempat dan kelima. Evaluasilah pernyataan ini.
A. Pernyataan itu salah, karena Oligarki adalah bentuk nyata dari pelaksanaan sila keempat (Perwakilan).
B. Pernyataan itu benar, karena Oligarki mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial yang menjadi inti kedua sila tersebut.
C. Pernyataan itu salah, karena Oligarki menjamin stabilitas politik dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
D. Pernyataan itu benar, tetapi hanya berdampak pada sila Keadilan Sosial, tidak pada sila Kerakyatan.
Buatlah sebuah rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan kepada pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pembangunan infrastruktur lokal benar-benar mencerminkan nilai Keadilan Sosial dan tidak menimbulkan ketimpangan...
A. Kebijakan pembangunan harus berfokus pada daerah yang memiliki potensi ekonomi tertinggi.
B. Kebijakan harus memprioritaskan kepentingan investor dan pemilik modal besar.
C. Semua pembangunan harus diserahkan kepada BUMN dan menghindari pihak swasta
D. Kebijakan harus disertai Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi yang melibatkan partisipasi warga miskin/terpinggirkan sejak tahap perencanaan.
BENAR/SALAH
Salah satu tantangan utama Pancasila di era digital adalah munculnya post-truth (kebenaran subjektif), yang mengikis nilai Kerakyatan yang mensyaratkan musyawarah berdasarkan akal sehat dan hikmat kebijaksanaan.
(a)
BENAR/SALAH
Jika Pancasila hanya ditetapkan sebagai cita-cita moral (norma moral) tanpa menjadi dasar hukum negara, maka seluruh peraturan perundang-undangan (UU) di bawahnya akan tetap memiliki kekuatan hukum yang mutlak.
(a)
Analisis mengapa amandemen UUD 1945 pasca Reformasi cenderung memperkuat peran DPR dan DPD, serta membatasi masa jabatan Presiden....
A. Untuk mewujudkan sistem check and balances antar lembaga negara dan membatasi potensi otoritarianisme kekuasaan eksekutif
B. Karena para pendiri bangsa ingin mengembalikan sistem parlemen.
C. Karena Presiden dianggap terlalu lemah sebelum amandemen
D. Untuk mempermudah proses pemilihan umum di masa depan.
Konsep Negara Hukum (Rule of Law) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan dijiwai Pancasila dalam praktik adalah...
A. Pemerintah bebas mengeluarkan kebijakan tanpa terikat hukum
B. Rakyat boleh menolak hukum jika dianggap tidak adil
C. Kepala negara memiliki kekebalan hukum penuh.
D. Semua warga negara dan penyelenggara negara tunduk pada hukum yang sama dan peradilan yang bebas/mandiri (independen).
BENAR/SALAH
nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab di lingkungan sekolah adalah dengan memastikan semua siswa, terlepas dari latar belakang ekonomi, mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti ekstrakurikuler tertentu.
(a)
BENAR/SALAH
Konflik horizontal antar kelompok yang sering terjadi di Indonesia pada dasarnya bukan disebabkan oleh perbedaan agama atau suku, melainkan karena kegagalan mengamalkan sila Persatuan Indonesia dalam praktik kehidupan sehari-hari.
(a)
BENAR/SALAH
Karena UUD 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang (UU) yang dibuat oleh DPR dan Presiden tidak wajib tunduk pada UUD 1945, melainkan cukup pada Pancasila saja.
(a)
Menurut pendiri bangsa, UUD 1945 berfungsi sebagai hukum dasar tertulis dan pedoman penyelenggaraan negara. Penerapan dari fungsi ini adalah...
A. Setiap warga negara harus menghafal semua pasal UUD 1945
B. Lembaga legislatif wajib mengubah UUD 1945 setiap 5 tahun sekali
C. Presiden dan DPR dalam membuat Undang-Undang (UU) harus tunduk pada ketentuan dan norma UUD 1945
D. UUD 1945 boleh diabaikan jika bertentangan dengan kepentingan mayoritas rakyat.
UUD 1945 (sebagai Konstitusi) berkedudukan sebagai Hukum Tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Analisis Anda, apa konsekuensi logis dari kedudukan ini terhadap peraturan di bawahnya (seperti UU, Peraturan Presiden, Perda)?...
A. Peraturan di bawah UUD 1945 dapat mengesampingkan pasal UUD 1945 jika lebih rinci
B. Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
C. Peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 memiliki kekuatan hukum yang sama.
D. Hanya Mahkamah Konstitusi yang boleh membuat Peraturan Pemerintah.
Siapakah tokoh pendiri negara yang mengusulkan konsep 'Prikemanusiaan, Prikebangsaan, Priketuhanan, Prikerakyatan, dan Kesejahteraan Rakyat' sebagai dasar negara pada sidang BPUPK?
(a)
Lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan Rancangan UUD dan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya setelah proklamasi.
(a)
Konsep dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mengatur bahwa nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh diubah adalah...
(a)
Suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah yang secara konkret bertujuan untuk mengatasi kesenjangan antara daerah maju dan daerah terpencil adalah wujud penerapan sila...
(a)
BENAR/SALAH
Salah satu inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperkuat Persatuan Indonesia adalah dengan membentuk Dewan Adat Nasional yang memiliki kekuatan veto terhadap setiap UU yang dikeluarkan DPR.
(a)
BENAR/SALAH
Studi Kasus: Seorang anggota DPR secara konsisten tidak hadir dalam rapat-rapat penting. Analisis: Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan norma kesusilaan (etika).
(a)
Penerapan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum” tercermin dalam...
A. Presiden berhak membatalkan keputusan DPR tanpa alasan
B. Militer memiliki kekuasaan tertinggi di bidang pertahanan dan keamanan.
C. Semua penyelenggaraan negara dan hubungan antar warga negara didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan
D. Pemerintah berhak menyita properti warga negara tanpa proses pengadilan.
Evaluasilah Pernyataan: “Pancasila hanya perlu dihafal oleh siswa di sekolah dan tidak perlu diterapkan di ranah politik.”
A. Pernyataan itu benar, karena politik adalah domain yang bebas dari nilai.
B. Pernyataan itu salah, karena Pancasila adalah dasar negara (filosofis) dan ideologi terbuka yang wajib menjadi panduan nilai (norma fundamental) di setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk politik.
C. Pernyataan itu benar, karena Pancasila hanya berlaku sebagai norma kesusilaan
D. Pernyataan itu salah, karena Pancasila hanya perlu diterapkan di ranah ekonomi.
Evaluasilah apakah peraturan sekolah yang melarang siswa perempuan menggunakan jilbab merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan Konstitusi (UUD 1945)?...
DA. Tidak, karena peraturan sekolah adalah hukum yang tertinggi di lingkungan sekolah
B. Ya, karena bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.
C. Tidak, karena agama dan konstitusi tidak memiliki hubungan
D. Ya, karena bertentangan dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beribadah dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal dalam UUD 1945 yang memuat dasar-dasar kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila...
(a)
Konsekuensi yang dihadapi oleh pejabat publik yang melakukan nepotisme (mengutamakan keluarga/kolega) selain sanksi hukum, juga sanksi...
(a)
Dalam konteks check and balances pasca-amandemen UUD 1945, salah satu tujuan pembatasan masa jabatan presiden adalah untuk menghindari munculnya...
(a)
BENAR/SALAH
Analisis: Ketika Hak Asasi Manusia (HAM) seorang warga negara dilanggar oleh aparat negara, warga tersebut harus mengacu pada UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi, bukan hanya pada UU tentang HAM.
(a)
BENAR/SALAH
Mencipta: Salah satu peluang paling strategis dalam penerapan Pancasila di era digital adalah dengan memblokir total semua akses informasi dari luar negeri untuk mencegah masuknya ideologi transnasional.
(a)
Ide konstitusi yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa mengandung makna fundamental sebagai...
a. Sekumpulan pasal yang bersifat fleksibel dan mudah diubah sesuai kepentingan rezim berkuasa
b. Hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan, dan menjamin hak-hak warga negara
c. Dokumen perjanjian politik antar partai yang berkuasa yang harus diperbarui setiap pergantian kabinet
d. Cita-cita bangsa yang tidak perlu diwujudkan dalam peraturan formal, cukup sebagai etika.
Sanksi apa yang paling cepat dan langsung dirasakan oleh individu yang melanggar norma kesopanan di lingkungan masyarakat, seperti tidak menghormati orang yang lebih tua? ...
(a)
BENAR/SALAH
Jika sebuah Peraturan Daerah (Perda) bertentangan dengan Undang-Undang, maka Perda tersebut otomatis batal demi hukum karena melanggar asas hierarki peraturan perundang-undangan.
(a)
Salah satu perbedaan mendasar antara usulan dasar negara oleh Mohammad Yamin dan Soepomo dalam Sidang BPUPK adalah...
a. Yamin menekankan konsep Ketuhanan, sementara Soepomo menekankan konsep Keadilan Sosial.
b. Yamin memasukkan unsur musyawarah, sementara Soepomo tidak.
c. Yamin mengajukan lima sila yang berurutan, sementara Soepomo menekankan konsep negara integralistik yang tidak memisahkan negara dengan warga
d. Keduanya sama-sama tidak menyebutkan istilah 'Pancasila'.
Sebuah Peraturan Menteri diterbitkan untuk melaksanakan Undang-Undang yang baru. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Menteri tersebut adalah...
a. Lebih tinggi dari Undang-Undang karena bersifat teknis operasional.
b. Sederajat dengan Undang-Undang sebagai peraturan pelaksana
c. Lebih rendah dari Undang-Undang dan harus tunduk pada materi muatan Undang-Undang yang diacunya
d. Setara dengan Keputusan Presiden dan tidak dapat diganggu gugat.
Selain tantangan internal seperti korupsi dan radikalisme, sebutkan satu (1) tantangan global/eksternal yang paling signifikan menguji ketahanan ideologi Pancasila saat ini.
(a)
Prinsip dasar yang diusulkan oleh Ir. Soekarno untuk mewadahi semua agama dan kepercayaan di Indonesia, dan kemudian menjadi Sila Pertama, adalah...
(a)
BENAR/SALAH
Pelanggaran terhadap norma kesopanan hanya akan berimplikasi pada sanksi sosial, sedangkan pelanggaran terhadap konstitusi selalu berimplikasi pada sanksi hukum yang diatur negara.
(a)
Ide konstitusi yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa mengandung makna fundamental sebagai...
a. Sekumpulan pasal yang bersifat fleksibel dan mudah diubah sesuai kepentingan rezim berkuasa.
b. Hukum dasar tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan, dan menjamin hak-hak warga negara
c. Dokumen perjanjian politik antar partai yang berkuasa yang harus diperbarui setiap pergantian kabinet.
d. Cita-cita bangsa yang tidak perlu diwujudkan dalam peraturan formal, cukup sebagai etika.
Mengapa fenomena radikalisme berpotensi menjadi tantangan terbesar bagi penerapan Pancasila Sila Pertama saat ini?...
a. Karena radikalisme merupakan produk impor dari negara Barat yang tidak sesuai dengan budaya Timur
b. Karena radikalisme hanya dilakukan oleh kelompok minoritas dan tidak signifikan
c. Karena radikalisme selalu menolak bentuk pemerintahan Republik.
d. Karena radikalisme seringkali menolak konsep pluralisme agama dan mengancam kerukunan beragama yang dijamin Pancasila.
Untuk mewujudkan Sila Kelima ("Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia") di era industri 4.0, peran yang paling kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh generasi muda adalah...
a. Menuntut pemerintah untuk memberikan subsidi lebih besar tanpa kontribusi aktif.
b. Mengembangkan aplikasi teknologi yang meratakan akses pendidikan, kesehatan, dan informasi di daerah terpencil.
c. Melakukan demonstrasi masif menuntut pemerataan aset tanpa solusi terukur.
d. Hanya mempelajari sejarah Sila Kelima di buku-buku lama.
Konsep "Nasionalisme" dan "Internasionalisme/Perikemanusiaan" yang diusulkan oleh Ir. Soekarno dalam lima dasar negara pada 1 Juni 1945 memiliki hubungan yang bersifat...
a. Saling bertentangan dan harus dipilih salah satunya
b. Nasionalisme harus diutamakan di atas Internasionalisme
c. Saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, di mana Nasionalisme harus berakar pada Kemanusiaan
d. Internasionalisme adalah hasil akhir dari Nasionalisme yang kuat.
Mengapa UUD NRI Tahun 1945 dianggap sebagai supreme law (hukum tertinggi) dan menjadi tolok ukur bagi semua regulasi di bawahnya? ...
a. Karena UUD memiliki jumlah pasal terbanyak di antara semua peraturan
b. Karena UUD tidak pernah diamandemen sejak tahun 1945.
c. Karena UUD merupakan kristalisasi dari ideologi negara (Pancasila) dan kesepakatan dasar para pendiri bangsa yang mengatur struktur negara
d. Karena UUD dibuat oleh pendiri bangsa dan Presiden melalui hak istimewa.
Seseorang yang membuang sampah sembarangan di tempat umum, selain melanggar norma kesopanan (karena mengganggu ketertiban), ia juga berpotensi melanggar norma hukum apabila...
a. Ia melakukannya secara tidak sengaja dan menyesal dan menyuruh orang lain yang membersihkan
b. Ia melakukannya pada malam hari dan tidak ada yang melihat.
c. Terdapat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur dan memberikan sanksi denda atas perbuatan membuang sampah
d. apabila Sampah yang dibuang adalah sampah organik yang mudah terurai.
BENAR/SALAH
Untuk menciptakan efisiensi birokrasi, sebuah Undang-Undang baru harus dirancang dengan memberikan delegasi wewenang yang seluas-luasnya kepada Peraturan Menteri agar menteri dapat berkreasi secara fleksibel dalam menetapkan kebijakan teknis operasional, meskipun hal itu berpotensi mengaburkan batas hierarki.
(a)
BENAR/SALAH
Jika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan sebagian materi muatan Undang-Undang (UU), tindakan ini secara efektif menciptakan norma hukum baru yang mengikat, sehingga putusan MK tersebut memiliki kedudukan hierarkis setara dengan UU yang sedang diuji, tanpa perlu melalui proses legislasi DPR.
(a)
BENAR/SALAH
Demi menjaga nilai-nilai lokal, sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang telah melalui proses harmonisasi yang ketat oleh Kemendagri dapat secara de facto menciptakan pengecualian terhadap materi muatan Peraturan Pemerintah, meskipun secara hierarkis bertentangan.
(a)
BENAR/SALAH
Jika sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diterbitkan, tindakan ini secara hierarkis menciptakan norma ad hoc yang langsung menempati posisi setara dengan Undang-Undang (UU), dan DPR hanya memiliki wewenang untuk menolak atau menyetujui, tanpa boleh mengubah isinya.
(a)
BENAR/SALAH
Sebuah keputusan yang dihasilkan dari musyawarah mufakat pada tingkat desa, meskipun tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan nasional, secara legal dapat menciptakan kewajiban hukum yang mengikat dan berpotensi menggugurkan Peraturan Bupati apabila ia merupakan wujud konkretisasi Sila Keempat.
(a)
