1942

1945

1950

1959

Dilakukan secara sepihak oleh presiden

Melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan persetujuan tertentu

Lewat referendum nasional langsung

Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja

Tidak ada dokumen resmi

Berdasarkan kebiasaan

Termuat dalam dokumen resmi yang sistematis

Diubah setiap saat tanpa prosedur

UUD Sementara 1950 dan Dekrit Presiden 1959

Konstitusi Jepang

Magna Carta Inggris

Konstitusi Amerika

Sistem pemerintahan parlementer

Sistem pemerintahan presidensial dengan sistem demokrasi Pancasila

Sistem pemerintahan monarki absolut

Sistem pemerintahan otoriter

Kepala negara dan kepala pemerintahan

Hanya sebagai kepala negara tanpa kekuasaan eksekutif

Kepala legislatif utama

Ketua Mahkamah Agung

Menolak sistem multipartai dan mengutamakan satu partai

Menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai cara pengambilan keputusan

Kekuasaan presiden tidak ada batasnya

Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum

Pemerintahan hanya dijalankan oleh legislatif

Presiden tidak memiliki kewenangan eksekutif

Kekuasaan pemerintahan terpusat penuh di pemerintah pusat

Kekuasaan pemerintah didistribusikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan sendiri

Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan sama sekali

Pemerintah daerah hanya sebagai pelaksana perintah pemerintah pusat

Kebijakan luar negeri dan pertahanan

Pengelolaan pendidikan dan pelayanan kesehatan daerah

Penetapan mata uang nasional

Menetapkan undang-undang tingkat nasional

Mengurangi peran daerah dalam pemerintahan

Meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pemberdayaan daerah

Menghilangkan demokrasi di tingkat lokal

Mempersulit koordinasi antara pusat dan daerah

Melalui pemberian kewenangan dan sumber daya kepada pemerintah daerah untuk merancang program sesuai kebutuhan lokal

Dengan memusatkan semua keputusan di ibu kota negara

Menekan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Menghilangkan peran DPRD di daerah

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala negara

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah

Jenis sistem ekonomi yang diterapkan di daerah

Lama masa jabatan kepala pemerintahan

Pemerintah daerah secara otonom

Pemerintah pusat secara terpusat tanpa pelibatan daerah secara mandiri

Memudahkan pemerintah pusat mengontrol seluruh kebijakan

Meningkatkan responsivitas dan adaptasi kebijakan sesuai kebutuhan lokal

Meningkatkan kemacetan birokrasi di pusat pemerintahan

Menghilangkan peran pemerintahan daerah

Negara terdiri atas berbagai negara bagian yang merdeka

Kekuasaan tertinggi terpusat pada pemerintah pusat dan bukan negara bagian

Setiap daerah memiliki kedaulatan penuh seperti negara merdeka

Tidak ada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah

Kepala negara dipilih secara turun-temurun

Kepala negara dipilih oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi, bukan berdasarkan keturunan

Kekuasaan dipegang oleh satu orang seumur hidup

Pemerintah dijalankan oleh kelompok otoriter

Pemerintahan berdasarkan kekuasaan pribadi tanpa aturan hukum

Semua warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada hukum yang berlaku

Hukum dapat diabaikan jika pemerintah membutuhkan hal tersebut

Hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa, bukan pejabat

Kekuasaan tertinggi berada di tangan penguasa tanpa partisipasi rakyat

Rakyat memiliki hak tertinggi dalam menentukan pemerintahan melalui pemilu dan partisipasi aktif

Kekuasaan rakyat diserahkan sepenuhnya ke pemerintah pusat

Kedaulatan berada pada lembaga militer saja

Penunjukan langsung pejabat tanpa proses demokrasi

Pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana memilih wakil rakyat dan pemerintah

Mengabaikan suara rakyat dalam pengambilan keputusan negara

Kekuasaan dibatasi hanya pada legislatif tanpa partisipasi rakyat

Pasal 2 ayat (1)

Pasal 1 ayat (1)

Pasal 1 ayat (1)

Pasal 27 ayat (1)

Pasal 37 ayat (2)

Pasal 3 ayat (1)

Pasal 2 ayat (1)

Pasal 1 ayat (3)

Pasal 5 ayat (1)

Pasal 33 ayat (2)

Pasal 1 ayat (2)

Pasal 1 ayat (2) dan (3)

Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28

Pasal 1 ayat (2) dan 1 ayat (3)