Font size
WorksheetsLatihan ASAS 1 Kelas 9
Total questions: 41
Worksheet time: 26mins
Berdasarkan Paragraf 1, kedudukan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia adalah sebagai...
Aturan pelaksanaan UUD NRI 1945.
Sumber dari segala sumber hukum.
Hukum dasar tertulis.
Ideologi yang dapat diubah.
Hubungan Pancasila dan UUD NRI 1945, sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1, bersifat sangat erat karena...
UUD NRI 1945 adalah ideologi negara yang utama.
Pancasila merupakan hasil amandemen UUD NRI 1945.
UUD NRI 1945 merupakan penjabaran normatif dari nilai-nilai Pancasila.
Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki pasal yang sama.
Pancasila secara fundamental termuat dalam bagian UUD NRI 1945. Bagian yang dimaksud sesuai Paragraf 1 adalah...
Batang Tubuh, Pasal 1.
Pembukaan, alinea keempat.
Penjelasan, ayat 1.
Aturan Tambahan, ayat 1.
Konsekuensi dari kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah...
Semua peraturan harus dibuat oleh Presiden.
UUD NRI 1945 dapat mengabaikan Pancasila.
Semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Pancasila hanya berlaku di bidang politik.
Sila Pancasila yang secara spesifik disebut dalam Paragraf 2 sebagai perekat vital dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
Sila Kedua.
Sila Keempat.
Sila Kelima.
Sila Ketiga.
Semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" memiliki makna...
A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
B. Persatuan dan kesatuan.
C. Berbeda-beda tetapi tetap satu.
D. Musyawarah mufakat.
Menurut Paragraf 2, realitas Indonesia yang dicerminkan oleh Bhinneka Tunggal Ika dan dijaga oleh Pancasila adalah...
Kesamaan sistem pemerintahan.
Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya.
Keseragaman bahasa.
Kekuatan militer negara.
Apa bentuk negara Indonesia yang keutuhannya sangat bergantung pada pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika (Paragraf 2)?
Negara Serikat.
Negara Persemakmuran.
Negara Konfederasi.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Nilai Pancasila yang harus didorong untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman adalah...
Individualisme.
Hedonisme.
Toleransi dan gotong royong.
Chauvinisme.
Jika Pancasila diibaratkan sebagai "roh" dan UUD NRI 1945 sebagai "raga", maka makna perumpamaan ini adalah...
UUD NRI 1945 lebih penting dari Pancasila.
Pancasila tidak bisa dilaksanakan tanpa UUD NRI 1945.
Pancasila memberi jiwa/nilai fundamental bagi UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar.
Roh dan raga dapat dipisahkan sewaktu-waktu.
Hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945 adalah hubungan yang bersifat...
Hierarki normatif.
Konvergensi struktural.
Kausal organis.
Reguler temporal.
Dalam konteks NKRI, Pancasila berfungsi sebagai ideologi yang mempersatukan seluruh wilayah dan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan sila ke...
A. Satu.
B. Dua.
C. Tiga.
D. Empat.
Ancaman terhadap keutuhan NKRI dapat dicegah melalui pengamalan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika (Paragraf 2) yang berfokus pada...
Menerima perbedaan tanpa batas.
Mendahulukan kepentingan pribadi.
Mendorong persatuan dan mencegah perpecahan.
Menghilangkan semua identitas suku.
Kedudukan UUD NRI 1945 di bawah Pancasila menunjukkan bahwa UUD 1945 adalah hukum dasar yang bersifat...
Fleksibel.
Kaku.
Terbuka.
Tertutup.
Makna dari "persatuan dalam keberagaman" yang didukung oleh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah...
Keragaman harus dihilangkan demi persatuan.
Persatuan hanya milik kelompok mayoritas.
Perbedaan yang ada tidak menjadi penghalang untuk tetap bersatu sebagai satu bangsa.
Keberagaman hanya diakui secara simbolis.
Pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD NRI 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia merupakan penjabaran dari sila Pancasila, terutama sila ke...
Pertama.
Kedua.
Ketiga.
Kelima.
Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan bangsa yang harus disikapi dengan...
Sikap acuh tak acuh.
Rasa curiga.
Toleransi dan saling menghormati.
Pengabaian terhadap suku lain.
Peran Pancasila sebagai perekat bangsa dalam konteks NKRI adalah...
Mengatur sistem moneter negara.
Menjaga kesatuan dan integrasi bangsa dari Sabang sampai Merauke.
Menentukan bentuk lembaga-lembaga negara.
Menjadi sumber pendapatan negara.
Peraturan Daerah (Perda) harus selaras dengan UUD NRI 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Hal ini mencerminkan prinsip...
Otonomi daerah.
Hierarki peraturan perundang-undangan.
Supremasi parlemen.
Federalisme.
Pengamalan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat mendukung NKRI melalui...
Pengangkatan pemimpin secara turun-temurun.
Pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
Adanya kekuasaan tunggal.
Kebebasan berpendapat tanpa batas.
Nilai Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sila Kelima) memiliki kaitan dengan NKRI dalam upaya mewujudkan...
Sistem hukum yang eksklusif.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di seluruh wilayah Indonesia.
Pembatasan hak ekonomi masyarakat.
Dominasi kelompok tertentu.
Jika terjadi konflik antarsuku di daerah, peran Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan akan mendorong solusi yang berpegang pada nilai...
Individualisme.
Persatuan Indonesia.
Nepotisme.
Sektarianisme.
Landasan ideal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah...
Batang Tubuh UUD NRI 1945.
Pancasila.
Bhinneka Tunggal Ika.
Undang-Undang.
Frasa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat merupakan perwujudan dari sila...
Kedua.
Ketiga.
Keempat.
Pertama.
Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas serta kewajiban untuk tidak diskriminatif adalah bentuk implementasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan...
Hukum waris.
Sistem ekonomi.
Persatuan dan kesatuan bangsa.
Sistem pemerintahan.
Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu wujud dari pelaksanaan nilai Pancasila, terutama sila …
Arti kemerdekaan berpendapat adalah …
Dasar hukum kemerdekaan berpendapat terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal …
Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi …
Setiap orang berhak atas pengajaran
Setiap orang berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
Kebebasan berpendapat harus disertai dengan tanggung jawab moral agar …
Di era digital, kemerdekaan berpendapat banyak dilakukan melalui …
Dasar hukum kemerdekaan menyampaikan pendapat di Indonesia adalah ...
Pasal 29 UUD NRI 1945
Tap MPR RI No. XVII Tahun 1998
UU Nomor 14 Tahun 2008
UU Nomor 9 Tahun 1998
Pertemuan yang melibatkan sejumlah orang dengan tujuan tertentu untuk menyampaikan dan mengambil keputusan bersama dinamakan ...
(a)
Jodohkan berikut ini !
Dasar konstitusional Menymapaikan pendapat
Pasal 28 UUD NRI 1945
UU HAM di Indonesia
UU Nomor 39 Tahun 1999
Dasar operasional menyampaikan pendapat di Indonesia
Tap MPR RI No. XVII 1998
Landasan idiil menymapaikan pendapat
Sila ke-4 Pancasila
Bentuk penyampaian pendapat di muka umum
Unjuk rasa, pawai, dan rapat umum
Undang-Undang yang mengatur keterbukaan informasi publik adalah …
(a)
Menyampaikan pendapat dengan cara semaunya sendiri, dengan menggunakan kekerasan dan merusak fasilitas umum milik negara dinamakan ...
(a)
Salah satu bentuk penyalahgunaan kebebasan berpendapat di media sosial adalah …
Menyebarkan pendapat pribadi dengan bukti yang kuat.
Membagikan konten yang menarik dan menginspirasi masyarakat.
Contoh penerapan kemerdekaan berpendapat di sekolah adalah …
Mengadakan lomba karya ilmiah IPA untuk siswa.
Di bawah ini yang merupakan landasan hukum menyampaikan pendapat di Indonesia adalah ....
UU No. 35 Tahun 2014
UU No. 39 Tahun 1999
UU No 9 Tahun 1998
UU No. 20 tahun 2003
Kegiatan Penyampaian pendapat di muka umum, wajib menyerahkan surat ijin kegiatan kepada pihak kepolisian RI. hal ini merupakan asas ...
(a)
Jodohkan berikut ini !
Koordinator kegiatan mengirimkan surat ijin demonstrasi di tingkat kecamatan
Kepolisian Sektor (Polsek)
Kordinator Kegiatan menyampaikan surat ijin pawai di tingkat Provinsi
Kepolisian Resor (Polres)
Koordinator kegiatan demostrasi menyampaikan surat ijin di tingkat provinsi
Kepolisian Daerah (Polda)
Koodinator Penyampaian Pendapat menyampaikan surat ijin di tingkat Nasional
Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
