Pengaturan posisi gedung dan jalan

Proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang

Desain interior bangunan

Pembuatan peta wilayah

Meningkatkan nilai ekonomi tanah

Mengatur kepemilikan lahan

Mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

Mempercepat pembangunan gedung

UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 26 Tahun 2007

UU No. 11 Tahun 2020

UU No. 5 Tahun 1960

Mengabaikan izin bangunan

Mengawasi dan memberikan masukan terhadap rencana tata ruang

Mengambil alih lahan publik

Menolak semua kebijakan pemerintah

Asas keberlanjutan

Asas keadilan

Asas keterbukaan

Asas efisiensi

RTRW Provinsi

RDTR

RTRWN

RPJMN

Struktur ruang dan pola ruang

Struktur ekonomi dan sosial

Struktur bangunan dan transportasi

Struktur penduduk dan budaya

Ruang digunakan secara maksimal tanpa batas

Pemanfaatan ruang disesuaikan dengan kemampuan lingkungan mendukung kehidupan

Semua ruang harus dimanfaatkan untuk industri

Pembangunan tidak perlu mempertimbangkan lahan kritis

Kawasan budidaya

Kawasan industri

Kawasan lindung

Kawasan perumahan

RTRWN

RTRW Provinsi

RTRW Kabupaten/Kota

RDTR

Penyusunan rencana penggunaan ruang

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang

Pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang

Pembuatan peta wilayah

Kondisi ekonomi daerah

Izin mendirikan bangunan (IMB)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Keputusan kepala daerah

Pembangunan resort di hutan lindung

Penanaman kembali daerah resapan air

Pembangunan jalan tol di daerah konservasi

Pertambangan di kawasan gunung

Aktivitas pertanian, perikanan, permukiman, dan industri

Perlindungan keanekaragaman hayati

Pengembangan pariwisata alam

Penetapan kawasan konservasi

Ketertiban lingkungan

Peningkatan kesejahteraan

Banjir dan kemacetan

Konservasi tanah

Memaksimalkan penggunaan tanah untuk kepentingan ekonomi

Mewujudkan kesesuaian kegiatan pembangunan dengan rencana tata ruang

Meningkatkan nilai jual properti

Mengurangi kepadatan penduduk di kota

Penyusunan rencana tata ruang wilayah

Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana

Kegiatan pembangunan gedung tanpa izin

Penghapusan fungsi lahan lindung

Pemanfaatan lahan sesuai zonasi yang ditetapkan

Pembangunan perumahan di kawasan lindung tanpa izin

Penanaman pohon di kawasan resapan air

Masyarakat ikut menyampaikan aspirasi penggunaan lahan

Kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan

Pembuatan izin sesuai zonasi

Pengawasan terhadap kegiatan pembangunan

Pengenaan sanksi administratif atau pidana terhadap pelanggaran tata ruang

Hanya pemberian rekomendasi tanpa daya paksa

Hanya pembinaan tanpa sanksi

Hanya pemberian insentif tanpa pengendalian

Pembangunan rumah di zona permukiman sesuai RTRW

Alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan tanpa izin dan di luar zonasi

Pembangunan taman kota di ruang terbuka hijau (RTH) yang ditetapkan

Pemanfaatan ruang industri di kawasan industri sesuai izin

Pembangunan fasilitas umum di kawasan budidaya sesuai izin

Pembangunan perumahan di kawasan lindung atau sempadan sungai tanpa sesuai zonasi

Pengembangan taman kota di kawasan peruntukan permukiman

Penataan ruang yang sesuai dengan RDTR

Hanya pemberian rekomendasi tanpa sanksi

Peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pembongkaran, dan pemulihan

Hanya pembinaan tanpa tindakan

Hanya pemberian insentif tanpa pengawasan

Pembangunan infrastruktur di kawasan budidaya sesuai zonasi.

Reklamasi dan pembangunan bangunan di danau atau sempadan sungai tanpa izin.

Penanaman pohon di ruang terbuka hijau.

Pembangunan fasilitas umum di pusat kota yang telah zonasi permukiman.