wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Ujian: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) - Kelas 12

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Prinsip dalam pelaksanaan anggaran pendapatan negara adalah...

a)

Efisiensi, efektivitas, transparansi

b)

Akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan

c)

Universualitas, spesialitas, tahunan

d)

Otoritas, tertib, kepastian hukum

2.

Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran belanja pada tingkat kementerian/lembaga adalah...

a)

Menteri Keuangan

b)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

c)

Bendahara Umum Negara

d)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3.

Berikut yang termasuk dalam penerimaan perpajakan, kecuali...

a)

Pajak Penghasilan

b)

Pajak Pertambahan Nilai

c)

Bea Masuk

d)

Penerimaan Sumber Daya Alam

4.

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dapat berasal dari...

a)

Pajak penghasilan badan

b)

Penerimaan bea cukai

c)

Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan

d)

Hibah luar negeri

5.

Tahapan dalam pelaksanaan belanja negara setelah komitmen adalah...

a)

Pengujian

b)

Pengadaan

c)

Pembayaran

d)

Pengendalian

6.

Dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran belanja untuk satuan kerja adalah...

a)

RKA-K/L

b)

DIPA

c)

Nota Keuangan

d)

Laporan Keuangan

7.

Dalam siklus pelaksanaan belanja, tahap verifikasi bertujuan untuk memastikan...

a)

Kesesuaian barang/jasa dengan kontrak

b)

Ketersediaan anggaran

c)

Kelayakan pembayaran

d)

Kepatuhan terhadap peraturan

8.

Berikut ini adalah jenis belanja yang termasuk dalam belanja barang, kecuali...

a)

Honorarium

b)

Bahan habis pakai

c)

Sewa gedung

d)

Pembelian peralatan kantor

9.

Pembayaran belanja negara dilakukan melalui mekanisme...

a)

Tunai langsung

b)

Sistem perbendaharaan negara

c)

Transfer ke rekening pribadi

d)

Pembayaran di muka

10.

Pengendalian dalam pelaksanaan anggaran bertujuan untuk...

a)

Mempercepat penyerapan anggaran

b)

Mencegah penyimpangan

c)

Menambah alokasi anggaran

d)

Mempermudah pelaporan

11.

Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan negara adalah...

a)

Menteri Teknis

b)

Menteri Keuangan

c)

Dirjen Pajak

d)

Dirjen Perbendaharaan

12.

Penerimaan hibah dicatat dalam APBN sebagai bagian dari...

a)

Pendapatan Negara

b)

Pembiayaan

c)

Belanja Negara

d)

PNBP

13.

Tahap pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan belanja negara harus mengacu pada prinsip...

a)

Efisiensi dan efektivitas

b)

Swakelola

c)

Langsung tunai

d)

Tidak wajib lelang

14.

Berikut ini yang bukan termasuk jenis belanja modal adalah...

a)

Pembangunan gedung

b)

Pembelian kendaraan dinas

c)

Pembayaran gaji pegawai

d)

Pengadaan peralatan mesin

15.

Pelaksanaan belanja negara yang tidak melalui DIPA dapat dilakukan untuk keperluan...

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja barang

c)

Belanja modal

d)

Belanja darurat

16.

Dalam pelaksanaan anggaran, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berwenang untuk...

a)

Menerbitkan SP2D

b)

Melakukan pembayaran

c)

Menandatangani kontrak

d)

Menyusun laporan keuangan

17.

Kegiatan yang termasuk dalam belanja bantuan sosial adalah...

a)

Pembayaran gaji PNS

b)

Bantuan langsung tunai kepada masyarakat

c)

Pembelian peralatan kantor

d)

Pembayaran utang luar negeri

18.

Penerimaan negara yang bersifat sementara dan harus dikembalikan disebut...

a)

Pendapatan

b)

PNBP

c)

Hibah

d)

Utang

19.

Pengujian (verifikasi) dalam siklus belanja dilakukan oleh...

a)

PPK

b)

Kuasa BUN

c)

Bendahara

d)

Aparat Pengawasan Intern

20.

Pelaksanaan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan DIPA dapat mengakibatkan...

a)

Penambahan anggaran

b)

Pembatalan kegiatan

c)

Sanksi administratif

d)

Otomatisasi pembayaran

21.

Berikut ini yang termasuk dalam penerimaan pajak dalam negeri adalah...

a)

Bea masuk

b)

Pajak ekspor

c)

PPh migas

d)

Pajak daerah

22.

Penerimaan dari hasil pengelolaan dana BLU (Badan Layanan Umum) termasuk dalam kategori...

a)

PNBP

b)

Hibah

c)

Pendapatan pajak

d)

Pembiayaan

23.

Dalam pelaksanaan belanja, tahap pembayaran dilakukan setelah tahap...

a)

Komitmen

b)

Pengadaan

c)

Verifikasi

d)

Pengujian

24.

Yang berwenang menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah...

a)

KPA

b)

PPK

c)

Kuasa BUN

25.

Belanja yang bersifat mandatory dalam APBN antara lain adalah...

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja barang

c)

Belanja modal

d)

Belanja subsidi

26.

Penerimaan negara dari sektor migas dicatat dalam pos...

a)

Pajak penghasilan

b)

PNBP

c)

Hibah

d)

Bea masuk

27.

Kegiatan yang tidak termasuk dalam siklus belanja negara adalah...

a)

Pengadaan

b)

Komitmen

c)

Investasi

d)

Verifikasi

28.

Prinsip tertib dalam pelaksanaan anggaran berarti...

a)

Sesuai dengan perencanaan

b)

Sesuai dengan peraturan

c)

Sesuai dengan kebutuhan

d)

Sesuai dengan kebijakan pimpinan

29.

Penerimaan pajak dari perdagangan internasional meliputi...

a)

PPN dan PPnBM

b)

Bea masuk dan bea keluar

c)

PPh pasal 21 dan 22

d)

Pajak daerah dan retribusi

30.

Belanja negara yang dialokasikan untuk transfer ke daerah bertujuan untuk...

a)

Membiayai proyek strategis nasional

b)

Membayar utang luar negeri

c)

Mendanai pelayanan publik di daerah

d)

Membiayai belanja pegawai pusat

31.

Penerimaan hibah dari luar negeri harus mendapat persetujuan dari...

a)

Menteri Keuangan

b)

DPR

c)

President

d)

BPK

32.

Dalam pelaksanaan anggaran, yang bertanggung jawab atas kebenaran material dan administrasi adalah...

a)

PPK

b)

KPA

c)

Bendahara

d)

Kuasa BUN

33.

Pembayaran belanja yang dilakukan sebelum barang/jasa diterima disebut...

a)

Pembayaran termin

b)

Pembayaran di muka

c)

Pembayaran tunai

d)

Pembayaran langsung

34.

Berikut ini yang bukan merupakan jenis belanja negara menurut fungsinya adalah...

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja barang

c)

Belanja modal

d)

Belanja hibah

35.

Penerimaan negara dari sektor nonmigas termasuk dalam...

a)

Pajak penghasilan

b)

PNBP

c)

Hibah

d)

Bea cukai

36.

Tahap pengendalian dalam siklus belanja dilakukan oleh...

a)

PPK

b)

APIP

c)

KPA

d)

Bendahara

37.

Penerimaan perpajakan yang berasal dari dalam negeri meliputi, kecuali...

a)

PPh migas

b)

PPN

c)

Pajak bumi dan bangunan

d)

Bea masuk

38.

Belanja subsidi energi termasuk dalam jenis belanja...

a)

Belanja barang

b)

Belanja modal

c)

Belanja lain-lain

d)

Belanja subsidi

39.

Penerimaan negara dari hasil privatisasi BUMN termasuk dalam...

a)

PNBP

b)

Pendapatan pajak

c)

Hibah

d)

Pembiayaan

40.

Pelaksanaan anggaran belanja yang tidak disertai dengan bukti yang sah dapat dikategorikan sebagai...

a)

Pelanggaran administrasi

b)

Inefisiensi

c)

Penyimpangan

d)

Pemborosan

41.

Berikut ini yang termasuk dalam penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam nonmigas adalah...

a)

Pajak pertambangan

b)

Penerimaan kehutanan

c)

Pajak bumi dan bangunan

d)

Bea keluar

42.

Pembayaran bunga utang termasuk dalam jenis belanja...

a)

Belanja pegawai

b)

Belanja barang

c)

Belanja modal

d)

Belanja lain-lain

43.

Penerimaan dari penjualan aset negara yang tidak dipisahkan termasuk dalam...

a)

PNBP

b)

Pendapatan pajak

c)

Hibah

d)

Pembiayaan

44.

Dalam pelaksanaan belanja, yang berwenang menyatakan tagihan menjadi utang adalah...

a)

PPK

b)

KPA

c)

Bendahara

d)

Kuasa BUN

45.

Belanja yang bersifat tidak terduga dan mendesak dapat dibiayai melalui mekanisme...

a)

APBN-P

b)

DIPA

c)

BLU

d)

Bantuan sosial

46.

Penerimaan negara dari bagi hasil pajak dengan daerah termasuk dalam...

a)

Pendapatan negara

b)

Transfer ke daerah

c)

PNBP

d)

Hibah

47.

Pembayaran belanja negara yang dilakukan melalui mekanisme uang persediaan dikelola oleh...

a)

KPA

b)

PPK

c)

Bendahara

d)

Kuasa BUN

48.

Penerimaan dari jasa layanan pendidikan di BLU dicatat sebagai

a)

PNBP

b)

Pendapatan pajak

c)

Hibah

d)

Pembiayaan

49.

Kegiatan yang termasuk dalam belanja modal adalah

a)

Pembayaran honorarium

b)

Pembelian bahan habis pakai

c)

Pembangunan jalan

d)

Pembayaran subsidi

50.

Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau termasuk dalam

a)

Penerimaan perpajakan

b)

PNBP

c)

Hibah

d)

Transfer ke daerah

51.

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang

a)

Dibeli dengan APBN

b)

Dikuasai oleh negara

c)

Berada di kantor pemerintah

d)

Digunakan untuk pelayanan publik

52.

Pengelolaan BMN harus didasarkan pada asas

a)

Efisiensi dan efektivitas

b)

Keterbukaan dan akuntabilitas

c)

Kepastian hukum dan fungsional

d)

Kepentingan umum dan manfaat

53.

Berikut ini yang termasuk dalam jenis BMN adalah

a)

Barang persediaan

b)

Barang habis pakai

c)

Tanah dan gedung

d)

Barang bergerak dan tidak bergerak

54.

Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk dengan tujuan

a)

Mencari keuntungan komersial

b)

Memberikan pelayanan umum

c)

Mengelola aset negara

d)

Membiayai proyek strategis

55.

BLU dapat memungut biaya atas layanannya berdasarkan

a)

Peraturan Menteri Keuangan

b)

Peraturan Presiden

c)

Tarif yang ditetapkan sendiri

d)

Kesepakatan dengan pengguna layanan

56.

Berikut ini yang bukan merupakan syarat pendirian BLU adalah

a)

Memberikan layanan umum

b)

Dapat membiayai sendiri

c)

Dikelola secara otonom

d)

Berbadan hukum

57.

Pengelolaan BMN yang dialihkan kepada BLU bertujuan untuk

a)

Memperoleh pendapatan

b)

Meningkatkan efisiensi

c)

Mengurangi beban negara

d)

Mempermudah pengawasan

58.

BLU wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar

a)

SAP

b)

SAK

c)

SAK ETAP

d)

SAP dan SAK

59.

Jenis BLU yang memberikan layanan di bidang pendidikan adalah

a)

BLU Rumah Sakit

b)

BLU Perguruan Tinggi

c)

BLU Pelabuhan

d)

BLU Lembaga Penelitian

60.

Penggunaan BMN oleh pihak lain harus didasarkan pada

a)

Perjanjian kerjasama

b)

Keputusan pimpinan

c)

Peraturan Menteri Keuangan

d)

Persetujuan DPR

61.

BLU yang memperoleh pendapatan dari jasa layanan kesehatan adalah

a)

BLU Rumah Sakit

b)

BLU Laboratorium

c)

BLU Klinik

d)

BLU Apotek

62.

Pemindahtanganan BMN dalam bentuk jual beli harus mendapat persetujuan dari

a)

Menteri Keuangan

b)

DPR

c)

Presiden

d)

BPK

63.

BLU di bidang pelabuhan termasuk dalam jenis BLU

a)

Layanan umum

b)

Layanan khusus

c)

Layanan strategis

d)

Layanan komersial

64.

Pengelolaan BMN yang bersifat strategis dilakukan oleh

a)

Kementerian/Lembaga

b)

BLU

c)

BUMN

d)

Pemerintah Daerah

65.

BLU wajib menyampaikan laporan kinerja kepada

a)

Menteri Keuangan

b)

DPR

c)

Presiden

d)

BPK

66.

BMN yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam kategori

a)

BMN untuk pelayanan umum

b)

BMN untuk kepentingan strategis

c)

BMN untuk operasional pemerintah

d)

BMN untuk fasilitas publik

67.

BLU dapat menerima hibah dari masyarakat dengan syarat

a)

Dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan

b)

Diketahui oleh Menteri Keuangan

c)

Tidak mengikat

d)

Digunakan untuk pelayanan umum

68.

Pengelolaan BMN oleh BLU harus mengutamakan prinsip

a)

Nilai ekonomi

b)

Manfaat sosial

c)

Efisiensi dan efektivitas

d)

Kepentingan strategis

69.

BLU yang memberikan layanan di bidang penelitian dan pengembangan adalah

a)

BLU Lembaga Litbang

b)

BLU Universitas

c)

BLU Laboratorium

d)

BLU Balai Penelitian

70.

Pemindahtanganan BMN melalui lelang dilakukan oleh

a)

Kementerian Keuangan

b)

Lelang negara

c)

BLU

d)

KPKNL

71.

BLU yang memberikan layanan di bidang kesenian dan kebudayaan adalah

a)

BLU Museum

b)

BLU Rumah Sakit

c)

BLU Perguruan Tinggi

d)

BLU Pelabuhan

72.

Penggunaan BMN untuk kerjasama dengan pihak ketiga harus didasarkan pada...

a)

Perjanjian kerjasama

b)

Keputusan pimpinan

c)

Peraturan Menteri Keuangan

d)

Persetujuan DPR

73.

BLU yang memberikan layanan di bidang perpustakaan adalah...

a)

BLU Perpustakaan Nasional

b)

BLU Arsip Nasional

c)

BLU Museum Nasional

d)

BLU Taman Bacaan

74.

Pengelolaan BMN yang dialihkan kepada BLU harus melalui proses...

a)

Penilaian dan penyerahan

b)

Sertifikasi dan lelang

c)

Penghapusan dan pemindahan

d)

Pencatatan dan pelaporan

75.

BLU yang memberikan layanan di bidang olahraga adalah...

a)

BLU Stadion

b)

BLU Gelanggang Olahraga

c)

BLU Pusat Latihan

d)

BLU Arena Olahraga

76.

Pengelolaan BMN yang tidak digunakan lagi dapat dilakukan melalui...

a)

Penghapusan

b)

Pemusnahan

c)

Pengalihan

d)

Penjualan

77.

BLU yang memberikan layanan di bidang transportasi adalah...

a)

BLU Bandara

b)

BLU Stasiun

c)

BLU Terminal

d)

BLU Pelabuhan

78.

Pengelolaan BMN oleh BLU harus mengacu pada...

a)

Pola Pengelolaan Keuangan BLU

b)

Peraturan Menteri Keuangan

c)

Standar Akuntansi Pemerintahan

d)

Peraturan President

79.

BLU yang memberikan layanan di bidang lingkungan hidup adalah...

a)

BLU Taman Nasional

b)

BLU Cagar Alam

c)

BLU Suaka Margasatwa

d)

BLU Konservasi

80.

Pemindahtanganan BMN melalui tukar guling harus mendapat persetujuan dari...

a)

Menteri Keuangan

b)

DPR

c)

President

d)

BPK

81.

BLU yang memberikan layanan di bidang energi adalah...

a)

BLU Pembangkit Listrik

b)

BLU Pertambangan

c)

BLU Migas

d)

BLU Energi Terbarukan

82.

Pengelolaan BMN yang dialihkan kepada BLU harus dicatat dalam...

a)

Laporan Keuangan BLU

b)

Neraca BMN

c)

Laporan Barang Milik Negara

d)

Laporan Kekayaan Negara

83.

BLU yang memberikan layanan di bidang komunikasi dan informatika adalah...

a)

BLU Lembaga Sandi Negara

b)

BLU Pusat Data

c)

BLU Layanan Informasi

d)

BLU Telekomunikasi

84.

Penggunaan BMN untuk kegiatan komersial oleh BLU harus...

a)

Sesuai dengan tujuan BLU

b)

Mendapat persetujuan Menteri Keuangan

c)

Dilaporkan kepada DPR

d)

Diatur dalam perjanjian kerjasama

85.

BLU yang memberikan layanan di bidang pertanian adalah...

a)

BLU Balai Benih

b)

BLU Lahan Pertanian

c)

BLU Pusat Penelitian Pertanian

d)

BLU Laboratorium Tanah

86.

Pengelolaan BMN oleh BLU harus mempertimbangkan aspek...

a)

Nilai strategis

b)

Nilai ekonomi dan sosial

c)

Kepentingan nasional

d)

Ketersediaan anggaran

87.

BLU yang memberikan layanan di bidang kelautan dan perikanan adalah...

a)

BLU Pelabuhan Perikanan

b)

BLU Kapal Penangkap Ikan

c)

BLU Tambak Udang

d)

BLU Konservasi Laut

88.

Pemindahtanganan BMN melalui hibah harus mendapat persetujuan dari...

a)

Menteri Keuangan

b)

DPR

c)

President

d)

BPK

89.

BLU yang memberikan layanan di bidang pariwisata adalah...

a)

BLU Objek Wisata

b)

BLU Hotel

c)

BLU Restoran

d)

BLU Agen Perjalanan

90.

Pengelolaan BMN oleh BLU harus dilakukan dengan mengutamakan...

a)

Prinsip nilai tambah

b)

Prinsip kelestarian

c)

Prinsip efisiensi dan efektivitas

d)

Prinsip akuntabilitas

91.

BLU yang memberikan layanan di bidang industri adalah...

a)

BLU Kawasan Industri

b)

BLU Pabrik

c)

BLU Teknologi Industri

d)

BLU Inovasi Industri

92.

Penggunaan BMN untuk kegiatan BLU harus didasarkan pada...

a)

Rencana Kerja dan Anggaran BLU

b)

Keputusan pimpinan BLU

c)

Peraturan Menteri Keuangan

d)

Persetujuan DPR

93.

BLU yang memberikan layanan di bidang kesehatan masyarakat adalah...

a)

BLU Puskesmas

b)

BLU Rumah Sakit

c)

BLU Apotek

d)

BLU Laboratorium Kesehatan

94.

Pengelolaan BMN oleh BLU harus mengacu pada peraturan...

a)

Menteri Keuangan

b)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

c)

President

d)

Perundang-undangan

95.

BLU yang memberikan layanan di bidang pendidikan tinggi adalah...

a)

BLU Universitas

b)

BLU Sekolah Tinggi

c)

BLU Politeknik

d)

BLU Akademi

96.

Pemindahtanganan BMN melalui pertukaran harus didasarkan pada...

a)

Nilai wajar

b)

Keputusan pimpinan

c)

Peraturan Menteri Keuangan

d)

Persetujuan DPR

97.

BLU yang memberikan layanan di bidang sosial adalah...

a)

BLU Panti Asuhan

b)

BLU Lembaga Rehabilitasi

c)

BLU Lembaga Sosial

d)

BLU Lembaga Bantuan Hukum

98.

Pengelolaan BMN oleh BLU harus dilakukan dengan transparan dan...

a)

Akuntabel

b)

Profesional

c)

Efisien

d)

Efektif

99.

BLU yang memberikan layanan di bidang penelitian dan pengembangan teknologi adalah...

a)

BLU Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

b)

BLU Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

c)

BLU Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

d)

BLU Lembaga Biologi Nasional

100.

Penggunaan BMN oleh BLU untuk kegiatan komersial harus...

a)

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b)

Mendapat persetujuan Menteri Keuangan

c)

Dilaporkan kepada DPR

d)

Diatur dalam anggaran BLU

Similar Resources on Wayground

cerdas cermat pai sd

100 questions

cerdas cermat pai sd

quiz

Worksheet

•

1st Grade - University