NEW
Font size
WorksheetsEAB IMPLEMENTASI UUD 1945
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Teks pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea yang memiliki makna tersendiri. Salah satu makna yang terkandung dalam alinea kedua adalah...
Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk
Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spritual, dan kehidupan di dunia dan akhirat
Cita-cita besar bangsa Indonesia yaitu ntuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
Tujuan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, tugas penting Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) adalah menyelesaikan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa penyelesaian ini menjadi langkah yang sangat mendesak bagibangsa Indonesia?
Untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang sah sebagai negara merdeka.
Sebagai kelanjutan dari tugas BPUPKI untuk mengesahkan dasar negara yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.
Untuk memenuhi kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pendudukan Jepang kepada PPKI.
Agar PPKI dapat mengesahkan struktur pemerintahan dan melanjutkan tugasnya sebagai lembaga negara.
Sebagai wujud tanggung jawab tokoh-tokoh PPKI dalam meresmikan kemerdekaan Indonesia.
Dalam sistem tata kelola negara berdasarkan UUD 1945, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 23 UUD 1945, siapakah yang memiliki kewenangan untuk menyetujui APBN sebelum dilaksanakan? Fr
DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan.
MPR sebagai lembaga negara tertinggi yang memiliki wvewenang konstitusional.
Presiden yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN sebagai kepala eksekutif.
BPK sebagai lembaga yang memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan hukum.
Lembaga keuangan negara yang bertugas merancang dan menyusun APBN.
Sebuah partai politik mengajukan permohonan uji materi terhadap sebuah undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Partai tersebut berpendapat bahwa beberapa pasal dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan beberapa pasal dalam undang-undang tersebut tidak konstitusional. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut? fr
Putusan MK tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang mengajukan permohonan
Putusan MK tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara mana pun
Putusan MK tersebut memiliki sekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga negara
Putusan MK masih dapat diubah melalui peraturan baru oleh lembaga legislatif
Putusan MK hanya mengikat bagi proses pemilu yang sedang berjalan
Seorang presiden yang baru terpilih ingin menguatkan hubungan diplomatik dengan beberapa negara sahabat. Ia berencana mengangkat beberapa duta dan konsul gang akan ditempatkan di negara-negara tersebut. Sebelum pengangkatan, presiden perlu meminta pertimbangan dari lembaga tertentu untuk memastikan calon duta dan konsul sesuai dengan kepentingan nasional. Mengingat ketentuan dalam UUD 1945, kepada lembaga manakah presiden harus meminta pertimbangan dalam proses pengangkatan tersebut?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena lembaga ini berperan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan luar negeri
Kementerian Luar Negeri karena bertanggung jawab atas hubungan luar negeri Indonesia
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena merupakan lembaga tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia
Dewan Pertimbangan Presiden karena lembaga ini memberikan saran kepada presiden dalam berbagai keputusan
Mahkamah Agung karena berfungsi untuk mengawasi keputusan presiden dalam menjalankan pemerintahan
Seorang presiden memutuskan untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada sekelompok individu yang terkait dengan kasus tertentu. Sebelum keputusan ini diambil, presiden perlu mempertimbangkan pandangan dari lembaga Tertentu untuk memastikan bahwa tindakan tersebut esuai dengan
kepentingan keadilan dan ketertiban nasional. Berdasarkan ketentuan dalam UŪD 1945, kepada lembaga manakah presiden harus meminta pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi?
Mahkamah Agung karena berperan dalam pengawasan terhadap keputusan hukum presiden
Dewan Pertimbangan Presiden karena memberikan nasihat kepada presiden terkait keputusan-keputusan penting
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili rakyat dan memiliki peran memberikan pertimbangan atas keputusan presiden
Kementerian Hukum dan HAM karena bertanggung jawab dalam urusan peradilan dan hak asasi manusia
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga perwakilan tertinggi di Indonesia
Jika Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau lembaga daerah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang tidak berasaskan pada UUD 1945, apa yang kemungkinan besar akan terjadi?
Tejadinya konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
Menurunnya nilai hukum dan legitimasi dari peraturan daerah tersebut
Perda tersebut berpotensi dibatalkan karena melanggar kewenangan yang diatur dalam konstitusi
Tindakan hukum akan diambil untuk menyelaraskan Perda dengan ketentuan konstitusi
Perda tetap berlaku tetapi dengan pengawasan ketat dari pemerintah pusat
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, presiden dan wakil presiden memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Jika presiden dan wakil presiden tidak menjalankan tugas sesuai dengan UUD 1945, apa yang kemungkinan besar akan terjadi?
Jabatan presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan melalui prosedur konstitusional
Jabatan presiden dan wakil presiden itangguhkan hingga ada pemeriksaan lebih lanjut
Hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dianggap cacat hukum dan tidak berlaku
Presiden dan wakil presiden tetap menjalankan jabatan, namun bawah pengawasan ketat MPR
Pemerintahan akan dijalankan oleh lembaga legislatif hingga ditemukan solusi
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, makna dari Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar adalah...
Pesiden dapat bertind ak sewenang-wenang dalam menjalankan
kekuasaannya
Presiden memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan.
Presiden memiliki kewenangan-kewenangan khusus yang tidak dapat diganggu gugat Oleh lembaga lain.
Presiden memegang seluruh kekuasaan eksekutif tanpa batasan.
Presiden harus berbagi kekuasaan dengan DPR dan lembaga negara
lainnya.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menjadi menteri koordinator bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada kabinet merah putih sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 undang-undang Dasar 1945 yang dimaksud sesuai dengan pernyataan di atas adalah...
Menteri-menteri negara berasal dari partai politik
Menteri-menteri negara bertanggung jawab kepada Presiden
Menteri-menteri negara berasal dari golongan profesional
Menteri-menteri negara diberhentikan oleh DPR
Menteri-menteri negara dibatasi masa jabatannya
Dalam praktik pengawasan kewenangan konstitusional, MK memainkan peran penting dalam sistem peradilan Indonesia. Pernyataan mana yang paling tepat mencerminkan aspek penting dari peran MK sebagai lembaga pengawas kewenangan konstitusional?
MK berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara
MK memiliki wewenang Untuk mengesahkan undang-undang yang diusulkan oleh lembaga legislatif
MK bertugas menyusun peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan konstitusi.
MK bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.
MK dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
Dalam proses pengangkatan duta, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sangat penting dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden. Aspek yang paling tepat mencerminkan pentingnya pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta adalah ...
DPR memiliki wewenang untuk secara langsung mengangkat duta tanpa melibatkan Presiden.
DPR bertugas untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi para duta yang diangkat oleh Presiden.
DPR memberikan saran dan evaluasi terhadap calon duta yang diajukan oleh Presiden.
DPR memiliki hak untuk menggantikan calon duta yang diajukan oleh Presiden.
DPR bertanggung jawab dalam merancang kebijakan luar negeri yang melibatkan duta-duta yang diangkat oleh Presiden.
Salah satu isu yang sering muncul terkait peran mahkamah konstitusi adalah batasan dan ruang lingkup kekuasaannya dalam menguji undang-undang terhadap konstitusi. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan dalam menjalankan tugasnya dalam konteks ini
Dengan menyetujui semua undang-undang yang diajukan oleh lembaga legislatif tanpa pemeriksaan lebih lanjut
Dengan mengesampingkan keputusan lembaga legislatif dan membuat keputusan yang sesuai dengan pandangan pribadi hakim-hakim konstitusi
Dengan memperhatikan keputusan-keputusan lembaga legislatif dan berusaha menafsirkannya secara sejalan dengan konstitusi
Dengan membatasi kekuasaannya hanya pada kasus-kasus yang mendapat sorotan media dan mendapat dukungan publik yang luas
Dengan mengabaikan keberagaman pendapat dan memutuskan semua perkara secara mutlak sesuai dengan interpretasi konstitusi yang dianggap benar oleh Mahkamah Konstitusi
Setelah dilakukan amandemen undang-undang Dasar 1945 terjadi perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia perubahan ini mengakibatkan pergeseran dalam kedudukan lembaga eksekutif yang kini memiliki status yang setara dengan lembaga pemerintah lainnya seperti legislatif dan yudikatif dalam konteks masa reformasi setelah amandemen undang-undang 1945 mana dari pernyataan berikut yang paling sesuai untuk menggambarkan kedudukan lembaga eksekutif yang setara dengan lembaga pemerintah lainnya
Lembaga eksekutif memiliki kekuasaan yang dominan dalam mengendalikan proses pengambilan keputusan di negara
Lembaga eksekutif memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan negara
Lembaga eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga legislatif dan yudikatif
Lembaga eksekutif memiliki status yang setara dengan lembaga legislatif dan yudikatif dengan kewenangan yang seimbang di dalam sistem pemerintahan
Lembaga eksekutif memiliki keleluasaan dalam membuat keputusan tanpa melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif
Pada UUD 1945, Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Berikut merupakan pengertian upaya pembelaan negara yang paling tepat adalah..
Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
Sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara
Sikap warga negara yang dijiwai kecintaan NKRI berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara
Sebelum amandemen pasal 28 hanya memberikan kebebasan rakyat Indonesia sebagai makhluk sosial untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat namun setelah amandemen pasal 28 menjamin hak asasi manusia seluruhnya pada pasal 28 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan" sebagainya ditetapkan dengan undang-undang salah satu pengamalan Pancasila ini yaitu..
Aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa berakhir ricuh
Ketua organisasi muda-mudi menetapkan aturan denda bagi anggotanya yang tidak menghadiri rapat
Budi, Laras, Eno dan Citra sedang mendiskusikan rencana perayaan HUT RI di kampungnya
Raka kesal karena pendapat yang disampaikan tidak disetujui oleh anggota rapat lainnya
RIan memberikan sejumlah uang kepada Eko dan sebagai gantinya Eko harus mendukung dalam pemilihan ketua RT
Pada Bunyi pasal 28C ayat I Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pernyataan dibawah ini yang sesuai dari isi pasal diatas adalah.
Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
Setiap orang berhak membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera melalui perkawinan yang sah
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum Yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu". Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai...
Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan
Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah
Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja
Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan
Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 2 tersebut setiap penduduk Indonesia berhak...
Mengajak orang lain memeluk salah satu agama sesuai keyakinan kita
Memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah Indonesia
Merestui pernikahan lintas agama
Melaksanakan ibadah yang khusyuk
Saling menghargai dan menghormati terhadap ritual keagamaan masing-masing
Pasal 22E ayat 1 yang berbunyi bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia. jujur, dan adil. Maksud dari pelaksanaan pemilu yang bebas adalah pemilih...
Bebas menentukan pilihannya tanpa paksaan dari pihak manapun
Harus menjaga kerahasiaannya yang dipilih
Bebas mau datang atau tidak untuk memilih
Bebas mau memilih menjadi Golput atau tidak
Bebas menentukan peran dalam pemilu baik sebagai pemilih maupun kontestan dalam pesta demokrasi tersebut
Pasal 33 ayat 2 yang berbunyi ""Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Hajat hidup orang banyak adalah kebutuhan yang di mana akan dibutuhkan banyak orang atau suatu hal yang meniadi kebutuhan banvak orang. Tujuan dari pasal tersebut adalah ...
Pemerintah menguasai Cabang produksi
Agar pemerintah dapat mengatur semua laju perekonomian
Agar pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat
Agar perekonomian Indonesia dapat terencana dengan baik
Agar perekonomian tidak hanya dikuasai oleh individu atau sekelompok orang saja sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat luas
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagaimana penerapan pasal ini mendukung keadilan sosial di era sekarang?
Pemerintah mengelola sumber daya alam dengan transparan dan adil
Pemerintah memberikan subsidi bahan bakar untuk menjaga harga tetap terjangkau
Pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil
Pemerintah menjamin setiap warga negara memiliki akses internet yang memadai
Pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis bagi semua warga negara
Pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara". Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mempunyai makna bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik emerintah pusat maupun pemerintah daerah. Implementasi yang sesuai dari isi kandungan pasal 34 ayat 1 adalah...
Farhan sebagai ketua RT tidak membuang sampah pada tempatnya
Adi dari keluarga kurang mampu mendapatkan kartu Indonesia Pintar dari pemerintah
Dimas siswa paling pintar di sekolah mendapatkan penghargaan dan hadiah dari sekolahnya
Rio dari dari keluarga tidak mampu tidak mendapat bantuan dari pemerintah
Pak Bima sebagai ketua pemerintahan tidak membantu dan mengabaikan fakir miskin dan anak-anak terlantar
Pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ''Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Perwujudannya di antaranya adalah ....
Pembangunan nasional di segala bidang
Pembentukan TNI dan kepolisian
Pembentukan Kementerian Pertahanan
Adanya pendidikan bela negara
Adanya konsep wawasan nusantara
UUD NRI 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing. Conter perilaku yang nencerminkannya adalah...
Mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam menjalankannya
Berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa
Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya
Menjunjung tinggi ajaran masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan yang lain
Memprotes pendirian tempat ibadah agama lain karena dianggap tidak banyak yang menjadi pengikutnya
