Konstitusi RIS 1949

UUDS 1950

UUD 1945

Piagam Jakarta

Parlementer

Presidensial

Monarki

Demokrasi Liberal

Soekarno dan Sutan Sjahrir

Soekarno dan Mohammad Hatta

Mohammad Hatta dan Tan Malaka

Soekarno dan Mohammad Natsir

Krisis ekonomi global

Agresi Militer Belanda I dan II

Konflik dengan Malaysia

Pergantian presiden

Pembentukan Republik Indonesia Serikat

Dikeluarkannya Dekrit Presiden

Pengakuan Indonesia oleh PBB

Terbentuknya DPR pertama

Kesatuan

Monarki

Serikat (Federal)

Demokrasi Terpimpin

Soekarno dan Mohammad Hatta

Soekarno dan Sutan Sjahrir

Mohammad Hatta dan Soepomo

Soekarno dan Mohammad Natsir

Dianggap buatan Belanda

Ingin menjadi kerajaan

Sulit mendapatkan bantuan luar negeri

Presiden berganti terlalu cepat

17 Agustus 1945

27 Desember 1949

17 Agustus 1950

5 Juli 1959

Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja

Sistem pemerintahan yang memberi kekuasaan pada rakyat

Sistem pemerintahan yang dikuasai militer

Sistem pemerintahan berdasarkan agama

1945–1949

1950–1959

1959–1966

1966–1971

Presiden

Parlemen

Mahkamah Agung

Menteri Dalam Negeri

Pemerintahan sangat stabil

Presiden memegang semua kekuasaan

Banyak partai politik dan kabinet sering berganti

Tidak ada pemilu

1945

1950

1955

1965

Terlalu sedikit partai politik

Pembangunan berjalan lancar

Kabinet sering jatuh dan pemerintahan tidak stabil

Presiden terlalu kuat

1950–1959

1959–1966

1966–1971

1971–1980

Nasionalis, Agama, Komunis

Nasional, Sosial, Komersial

Nasional, Sains, Komunis

Nasionalis, Sosialis, Kapitalis

Pemerintahan stabil dan gotong royong tinggi

Kebebasan rakyat dibatasi dan PKI makin kuat

Ekonomi membaik dan konflik berkurang

Pemilu berjalan lancar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Daerah Nasional Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dewan Nasional Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Nasional Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang biasa

Peraturan Presiden

Konstitusi atau hukum dasar tertulis

Keputusan Menteri

Menjadi dasar penyelenggaraan negara

Menjamin pembagian kekuasaan dan hak warga

Menjadi pedoman tertulis untuk pemerintahan

Mengatur jadwal ujian sekolah nasional

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Mahkamah Konstitusi (MK)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Ditunjuk oleh MPR

Dipilih oleh DPR dan DPD bersama

Dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu

Ditentukan oleh Mahkamah Agung

Menjadi pedoman dasar bagi lembaga negara dan warga negara

Hanya mengatur soal ekonomi dan perdagangan

Berlaku sementara sampai ada peraturan menteri

Tidak terkait dengan hak asasi manusia

Struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan hak-hak warga

Rencana pembangunan lima tahun dan anggaran daerah

Panduan upacara bendera dan tata busana pegawai

Daftar partai politik yang boleh ikut pemilu

Penghapusan lembaga peradilan

Pemilihan presiden langsung oleh rakyat

Pengangkatan DPR oleh presiden

Penggantian bahasa resmi negara

Memberi kepastian hukum dan batasan kekuasaan

Menyederhanakan materi pelajaran di sekolah

Membatasi kebebasan berpendapat sepenuhnya

Hanya untuk kepentingan pemerintah pusat

Pemerintahan berjalan tertib dengan pengawasan jelas

Pembagian kekuasaan tidak teratur dan hak warga terabaikan

Pemilu berlangsung lebih demokratis

Lembaga negara punya pedoman yang kuat

PPKI

BPUPKI

KNIP

Dokuritsu Junbi Iinkai

Soekarno

Mohammad Hatta

Dr. Radjiman Wedyodiningrat

Sutan Sjahrir

Menyusun naskah Proklamasi secara lengkap

Merumuskan rancangan UUD berdasarkan hasil sidang BPUPKI

Mengawasi pelaksanaan pemerintahan sementara

Menetapkan presiden dan wakil presiden pertama

Dokumen ekonomi untuk rencana pembangunan

Rumusan awal dasar negara dan pembukaan UUD

Keputusan MPR hasil pemilu pertama

Maklumat pembubaran BPUPKI

Pembagian provinsi dan batas wilayah

Dasar negara serta rancangan konstitusi

Pembentukan tentara nasional

Kebijakan pajak daerah

BPUPKI merumuskan konstitusi, sedangkan PPKI mengesahkan dan melaksanakan setelah proklamasi

PPKI menyusun rancangan UUD, BPUPKI mengesahkan

BPUPKI mengurus ekonomi, PPKI mengurus pendidikan

Keduanya hanya menjadi penasihat tanpa keputusan

Ir. Soekarno

Drs. Mohammad Hatta

Radjiman Wedyodiningrat

Supomo

Mengatur sistem pemerintahan

Menyusun rancangan UUD

Menampung usul dan saran anggota BPUPKI

Mengumumkan proklamasi

Ir. Soekarno

Mohammad Hatta

Supomo

Radjiman Wedyodiningrat

Pendahuluan, Isi, dan Penutup

Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

Mukadimah, Pancasila, dan Penutup

Proklamasi, Piagam Jakarta, dan Konstitusi

Undang-undang yang hanya mengatur pemerintahan daerah

Hukum dasar tertulis yang menjadi sumber segala peraturan perundang-undangan di Indonesia

Aturan sementara setelah proklamasi kemerdekaan

Piagam hasil sidang BPUPKI

17 Agustus 1945

18 Agustus 1945

22 Juni 1945

10 Juli 1945

BPUPKI

PPKI

KNIP

MPR

Soeharto dan Adam Malik

Soekarno dan Mohammad Hatta

Soekarno dan Sutan Sjahrir

Mohammad Hatta dan Tan Malaka

Menjelaskan sistem ekonomi nasional

Mengatur hubungan antar lembaga negara

Menyatakan tujuan dan dasar negara (Pancasila)

Menetapkan aturan tambahan

Menjadi dasar hukum dan pedoman penyusunan peraturan perundangan

Sebagai alat politik pemerintah

Untuk mengatur organisasi partai

Sebagai pedoman ekonomi nasional

Sebagai bentuk penolakan terhadap penjajahan

Sebagai landasan konstitusional dan penegasan Pancasila sebagai dasar negara

Sebagai hasil akhir dari perundingan internasional

Sebagai undang-undang yang mengatur perdagangan

Pembukaan

Batang Tubuh

Penjelasan

Aturan Tambahan

Tujuan negara Indonesia

Dasar negara dan bentuk pemerintahan

Pengaturan sementara setelah kemerdekaan

Pembentukan Pancasila sebagai ideologi

Negara bagian dari Belanda

Negara hukum dan berdaulat

Negara protektorat

Negara persemakmuran

Ir. Soekarno

Mohammad Hatta

Supomo

Radjiman Wedyodiningrat

Penetapan teks Proklamasi

Penyempurnaan dan persetujuan rancangan UUD 1945

Pembentukan PPKI

Penetapan dasar negara Pancasila

Teks Piagam Jakarta

Naskah Proklamasi

Persetujuan akhir rancangan UUD 1945 untuk diserahkan ke PPKI

Pembentukan kabinet pertama

Pendahuluan, Isi, dan Penutup

Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

Mukadimah, Pancasila, dan Penutup

Proklamasi, Piagam Jakarta, dan Konstitusi

Karena presiden tidak memiliki kekuasaan apa pun

Karena UUD 1945 dianggap sudah sempurna

Karena kekuasaan presiden terlalu besar dan belum ada sistem checks and balances

Karena Indonesia ingin menjadi kerajaan

Menambah kekuasaan presiden

Menghapus lembaga negara

Menjamin hak asasi manusia dan memperkuat peran rakyat

Mengurangi pengawasan terhadap pemerintah

Penegasan hak asasi manusia

Perubahan kekuasaan lembaga negara

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pemilihan umum langsung

1998

1999

2000

2001

Menghapus Pembukaan UUD 1945

Mengubah bentuk negara menjadi federal

Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menghapus sistem presidensial

Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia

Pembukaan akan diganti dengan preambule baru

Semua isi konstitusi dihapus

Pemerintahan berubah menjadi parlementer

Pemerintahan menjadi tertutup dan otoriter

Kekuasaan presiden tidak terbatas

Pemerintahan menjadi lebih terbuka, demokratis, dan seimbang

Hilangnya lembaga perwakilan rakyat

Tidak terjadi kekacauan hukum dan politik

Perubahan dapat dilakukan secara cepat

Pemerintah bisa menguasai lembaga negara

Konstitusi lama dihapus total

Menjadikan sistem pemerintahan Indonesia lebih adil dan seimbang

Membatasi peran rakyat dalam pemerintahan

Menghapus seluruh lembaga negara

Mengembalikan kekuasaan absolut kepada presiden

Memberi presiden kekuasaan tanpa batas

Membatasi kekuasaan presiden dan menciptakan sistem pengawasan antar lembaga

Menghapus lembaga DPR

Menjadikan Indonesia negara kerajaan

Peraturan daerah

Pokok kaidah negara yang fundamental

Aturan tentang pemilu

Ketentuan pidana

Menjadi negara industri terbesar di dunia

Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Menguasai perdagangan internasional

Meningkatkan pajak nasional

Melindungi seluruh rakyat dunia

Melindungi bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum

Menjalankan ekonomi global

Meningkatkan kekuasaan pemerintah pusat

“…kemerdekaan ialah hak segala bangsa…”

“…maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang‑undang dasar negara Indonesia…”

“…oleh sebab itu penjajahan harus dihapuskan…”

“…untuk membentuk pemerintahan yang kuat dan stabil…”

“…yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”

“…untuk membangun negara kerajaan yang makmur…”

“…menjadi negara federal yang bersatu…”

“…dengan bentuk pemerintahan sementara…”

“…keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia…”

“…dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa…”

“…berdasarkan kekuasaan penuh presiden…”

“…berdasarkan kebebasan individu…”

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

Pasal 1 UUD 1945

Aturan tambahan

Alinea kedua Pembukaan

Demokrasi tanpa hukum

Kekuasaan militer

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara

Sistem ekonomi liberal

Peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah provinsi

Konstitusi atau hukum dasar tertulis negara Indonesia

Undang-undang biasa yang dapat diubah setiap tahun

Keputusan presiden tentang hukum nasional

Pembukaan, Pasal-Pasal, dan Penjelasan

Alinea, Bab, dan Lampiran

Pancasila, Mukadimah, dan Undang-Undang

Dasar Negara, Tujuan Negara, dan Hukum Adat

Cita-cita politik luar negeri

Cita-cita hukum yang menjadi dasar seluruh hukum Indonesia

Program pembangunan nasional

Peraturan daerah tentang otonomi

Tujuan negara Indonesia

Pernyataan bahwa penjajahan harus dihapus

Dasar negara Pancasila

Pengakuan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Meningkatkan ekspor dan impor

Melindungi bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Menghapus sistem demokrasi

Membentuk sistem pemerintahan kolonial

Pembukaan adalah penjabaran dari pasal-pasal

Pasal-pasal merupakan penjabaran konkret dari nilai dalam Pembukaan

Pembukaan dan pasal-pasal berdiri sendiri

Keduanya tidak saling berhubungan

Alinea IV dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) tentang bentuk negara kesatuan

Alinea II dijabarkan dalam Pasal 34 tentang pendidikan

Alinea I dijabarkan dalam Pasal 33 tentang perekonomian

Alinea III dijabarkan dalam Pasal 5 tentang kekuasaan legislatif

Semua peraturan boleh bertentangan dengan UUD 1945

UUD 1945 berada di bawah undang-undang

Semua peraturan harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945

Hanya berlaku untuk lembaga eksekutif

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

DPR

Presiden

Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah

Tap MPR

UUD NRI Tahun 1945

DPR

DPD

MPR

Mahkamah Konstitusi

Dua kali

Tiga kali

Empat kali

Lima kali

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

DPR

Presiden

1998

1999

2000

2002

Mahkamah Agung

DPD

MPR

DPR

Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi

Badan Pemeriksa Keuangan

Kementerian Hukum dan HAM

Melalui MPR

Dipilih oleh DPR

Pemilihan langsung oleh rakyat

Ditunjuk oleh Mahkamah Konstitusi

Mengajukan RUU terkait otonomi daerah

Mengangkat hakim Mahkamah Konstitusi

Menetapkan APBN

Mengadili sengketa hasil pemilu

1999, 2000, 2001, 2002

1998, 1999, 2000, 2001

2000, 2001, 2002, 2003

1999, 2001, 2002, 2004