Font size
WorksheetsWorksheet pancasila
Total questions: 100
Worksheet time: 1hrs 15mins
Seorang Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan darurat. Setelah tiga bulan, DPR menolak Perppu tersebut. Berdasarkan urutan peraturan, apa yang harus terjadi selanjutnya terhadap Perppu?
Perppu tetap berlaku sebagai undang-undang
Presiden dapat memberlakukan Perppu tanpa persetujuan DPR
Perppu secara otomatis dicabut dan tidak lagi berlaku
Perppu tetap berlaku hanya di daerah yang menyetujuinya
Hukum dasar yang tidak tertulis dalam sistem negara Indonesia disebut apa?
Konferensi
Kompetensi
Konvensi
Konstitusi
Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) disahkan pada tanggal ...
18 Agustus 1946
28 Agustus 1945
11 Agustus 1945
18 Agustus 1945
Salah satu panitia penghalus bahasa adalah
Agoes Salim
Moh. Yamin
Moh. Hatta
Ir. Soekarno
Sebagai undang-undang dasar tertulis Indonesia, UUD 1945 berfungsi sebagai pedoman bagi negara dalam bidang apa?
Membentuk lembaga negara
Kehidupan sehari-hari
Penyelenggaraan negara
Mengatur warga negara
Dalam hierarki perundang-undangan, mana yang memiliki status tertinggi?
Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
UUD 1945 (Konstitusi)
Konsep pemerintahan Indonesia adalah konstitusionalisme, yang berarti pemerintahan berdasarkan apa?
Kedaulatan rakyat
Kedaulatan hukum
Kedaulatan ilahi
Negara yang berdasarkan hukum
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, UUD 1945 adalah yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan dibawahnya ..
Menentukan bagaimana konstitusi dilaksanakan
Dibuat hanya jika diamanatkan oleh konstitusi
Dibentuk untuk melaksanakan konstitusi
Tidak bertentangan dengan UUD 1945
Apa latar belakang didirikannya BPUPKI?
Jepang meminta Indonesia untuk membantu melawan Sekutu
Jepang meminta Indonesia untuk membantu melawan Malaysia
Jepang meminta Indonesia untuk relokasi
Jepang meminta indonesia untuk memberikan rempah-rempah
Konstitusi adalah ….
seperangkat hukum dasar yang membentuk fondasi utama suatu negara
seperangkat tujuan nasional yang menjadi fondasi utama
seperangkat peraturan yang berfungsi sebagai fondasi pendukung suatu negara
seperangkat pengaturan dasar yang disepakati oleh suatu negara
Isi dari Piagam Jakarta adalah ….
perumusan Pancasila dan UUD 1945
perumusan UUD 1945 dan bentuk negara
perumusan UUD 1945
perumusan prinsip dasar negara dan draf Pembukaan UUD 1945
Anggota yang diangkat sebagai anggota PPKI terdiri dari ….
intelektual dan pejuang nasional
pejuang muda untuk kemerdekaan Indonesia
nasionalis dari berbagai daerah
pemimpin agama dari Indonesia dan Jepang
Kepanjangan dari BPUPKI adalah ….
Badan Investigasi untuk Upaya Negosiasi Kemerdekaan Indonesia
Badan Investigasi untuk Unit Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Badan Formulasi untuk Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Badan Investigasi untuk Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Dalam situasi darurat, presiden dapat mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ….
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden (Perpres)
Regulasi dalam asosiasi lingkungan (RT/RW) dibuat untuk ketertiban dan kenyamanan semua penghuni. Dalam merumuskan aturan tersebut, anggota komunitas dapat mengungkapkan aspirasi mereka melalui ….
demonstrasi
petisi
musyawarah/ konsensus
surat anonim
Hierarki peraturan yang benar dari yang tertinggi hingga terendah adalah ….
Undang-Undang (UU), Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Peraturan Daerah, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah, Undang-Undang (UU), Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Peraturan Daerah
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
Tujuan dari membuat peraturan di suatu negara adalah ….
memberikan kekuasaan kepada pemerintah
mengatur kehidupan masyarakat agar teratur dan adil
membatasi kebebasan warga negara
menentukan siapa yang terkuat dalam masyarakat
Regulasi tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang disebut ….
dasar negara
aturan sekolah
legislasi/hukum regulasi
norma kebiasaan
Undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama kepala daerah disebut
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)
Undang-undang (UU)
Peraturan daerah (Perda)
Peraturan presiden (Perpres)
Pancasila berarti
Lima kebajikan
Lima batu penyangga
Lima perilaku baik
Lima tingkah laku yang baik
Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan, yang berarti
Pancasila tidak ada hubungannya dengan kehidupan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan
Sebelum kemerdekaan, sudah ada rumusan Pancasila yang persis seperti sekarang
Nilai-nilai Pancasila sudah ditemukan dalam bangsa ini sebelum kemerdekaan
Sejak lama, Pancasila sudah menjadi dasar Negara Indonesia
Pancasila sebagai pandangan hidup nasional dan negara bersifat terbuka, yang berarti
Menerima pengaruh asing sebagai kewajiban
Menerima pengaruh dan budaya asing secara selektif
Menerima masuknya ajaran dan ideologi lain secara langsung
Memfilter budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan penuh kewaspadaan
Salah satu tujuan nasional Indonesia yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
Mencapai keadilan sosial
Meningkatkan kesejahteraan umum
Melaksanakan pendidikan
Mendukung penciptaan tatanan dunia
Ide-ide bangsa Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah
Adil dan makmur
Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
Merah, adil, dan makmur
Merah, kemanusiaan, berdaulat, adil, dan makmur
Istilah Pancasila diusulkan oleh Ir. Soekarno pada sesi BPUPKI pada
1 Juli 1945
1 Juni 1945
11 Juni 1946
1 Juni 1946
Nilai perjuangan yang ada dalam proses merumuskan Pancasila sebagai dasar negara adalah
Disiplin
Musyawarah
Rendah hati
Kejujuran
Contoh hukum tertulis di bawah Undang-Undang Dasar 1945 adalah
Pancasila
Adat dan tradisi
Hukum yang diatur
Konvensi
Salah satu tugas PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) adalah
Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan
Memilih presiden dan wakil presiden
Menyusun dan meratifikasi undang-undang
Menjalankan pemerintahan yang adil dan sejahtera
Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapa pun karena
Telah diputuskan oleh para pendiri bangsa
Menentukan tujuan negara Indonesia
Berisi dasar negara dan tujuan negara
Berisi program pembangunan pemerintah
Sidang BPUPKI yang pertama diadakan pada
10–17 Juli 1945
29 Mei – 10 Juni 1945
1–7 Juli 1945
29 Mei – 1 Juni 1945
Pedoman dasar yang mengatur administrasi suatu negara di berbagai bidang kehidupan disebut
Konstitusi
Hukum dasar negara
Ideologi nasional
Program negara
Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab membimbing orang untuk
Mencintai orang yang sopan
Menghormati mereka yang lebih superior
Mencintai sesama manusia
Bersosialisasi hanya dengan teman-teman
Apa hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi nasional?
Konstitusi adalah penjabaran dari dasar negara
Konstitusi adalah sumber bagi dasar negara
Dasar negara adalah penjabaran dari konstitusi
Dasar negara tidak ada hubungannya dengan konstitusi
Nilai-nilai Pancasila dapat mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia karena Pancasila dianggap sebagai apa?
Sebuah kristalisasi dari sistem nilai dan budaya masyarakat Indonesia
Sebuah konsensus nasional yang dicapai hanya oleh para pemimpin politik
Sebuah produk budaya manusia yang dimulai sejak Pancasila lahir
Sebuah warisan dari kerajaan Majapahit
Apa tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap undang-undang dan peraturan nasional?
Berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaannya
Memantau proses pembuatannya
Melaksanakannya dengan bertanggung jawab
Mendukung pembentukan undang-undang baru secara umum
Hukum dasar tidak tertulis dalam ketatanegaraan disebut......
Konvensi
Konstitusi
Konferensi
Kompetensi
Berikut ini yang merupakan contoh konvensi adalah......
UUD NRI tahun 1945
Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang Paripurna DPR
Keputusan Presiden
Peraturan Daerah
UUD NRI tahun 1945 disahkan pada tanggal......
18 Juli 1945
7 Agustus 1945
18 Agustus 1945
24 Agustus 1945
Sidang kedua BPUPK yang berlangsung tanggal 10-17 Juli 1945 membahas tentang rancangan.....
Dasar negara
Undang-Undang Dasar
Indonesia Merdeka
Kedaulatan negara
Salah satu sifat UUD NRI tahun 1945 yaitu "tertulis" yang artinya.....
Rumusannya jelas dan dituliskan yang menjadi sumber hukum yang mengikat
Harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman
Memuat aturan yang harus dipatuhi
Merupakan peraturan hukum positif tertinggi
Sebagai hukum dasar yang tertulis bagi negara Indonesia, UUD NRI tahun 1945 merupakan pedoman bagi negara dalam....
Membentuk lembaga negara
Kehidupan sehari-hari
Mengatur warga negara
Penyelenggaraan negara
Salah satu panitia penghalus bahasa adalah
Agus Salim
Ir. Soekarno
Moh Yamin
Moh Hatta
Konstitusi negara Indonesia adalah....
Pancasila
TAP MPR
UUD NRI tahun 1945
Peraturan pemerintah
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi kedudukannya adalah.........
UUD NRI tahun 1945
Perpu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah
Kepatuhan warga negara terhadap UUD NRI tahun 1945 mengarah kepada.....
Kehidupan yang tertib dan teratur
Ketidakharmonisan kehidupan bermasyarakat
Kehidupan yang tidak berkecukupan secara ekonomi
Terwujudnya negara yang modern
UUD NRI tahun 1945 dirumuskan oleh beberapa tokoh negara. Sikap yang harus dicontoh dari tokoh - tokoh negara tersebut adalah.......
Idealisme dan separatisme
Heroisme dan egoisme
Idealisme dan individualisme
Patriotisme dan nasionalisme
UUD NRI tahun 1945 yang dibuat di Indonesia memiliki kedudukan penting dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional. Kedudukan UUD NRI tahun 1945 di Indonesia yaitu sebagai........
Sebagai sumber hukum tidak tertulis
Norma hukum yang kedudukannya dibawah peraturan pemerintah (PP)
Merupakan norma hukum yang bersumber pada Undang - undang (UU)
Merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi di Indonesia
(1) Rela berkorban
(2) Berani membela kebenaran
(3) Tidak menghargai pendapat orang lain
(4) Cinta tanah air dan bangsa
yang merupakan contoh keteladanan dari para perumus UUD NRI tahun 1945 adalah........
(1), (2) dan (3)
(1), (3) dan (4)
(1), (2) dan (4)
(2), (3) dan (4)
Ketua BPUPKI adalah
Ir.Soekarno
Abikoesno Tjokrosoejoso
Radjiman Wedyodiningrat
Moh.Hatta
UUD NRI tahun 1945 telah beberapa kali mengalami proses amandemen. Hal tersebut menunjukkan bahwa UUD NRI tahun 1945.....…
Masih terdapat kekurangan dan kelemahan
Bersifat supel dan luwes mengikuti perkembangan zaman
Bersifat supel dan luwes sesuai dengan tuntutan MPR
Sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR
Piagam jakarta adalah hasil dari
Panitia keuangan dan ekonomi
Panitia hukum dasar
Panitia 9
Panitia pembela tanah air
Fungsi UUD NRI tahun 1945 adalah sebagai berikut, kecuali......
Sebagai alat kontrol
Sebagai pedoman kehidupan bernegara
Sebagai pengatur dasar penyusunan peraturan
Sebagai pengubah aturan masyarakat
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan - peraturan dibawahnya......
Dibentuk untuk melaksanakan konstitusi
Hanya dibuat apabila konstitusi mengamanatkannya
Mengatur bagaimana konstitusi itu dilakukan
Tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945
Latar belakang BPUPKI
Jepang meminta Indonesia untuk pindah
Jepang meminta Indonesia untuk membantu melawan sekutu
Jepang meminta Indonesia untuk membantu melawan malaysia
Jepang meminta indonesia untuk memberikan rempah-rempah
Konstitusi adalah
Kumpulan tujuan negara yang menjadi landasan utama
Kumpulan peraturan yang menjadi landasan pendukung suatu negara
Kumpulan dasar hukum yang menjadi landasan utama suatu negara
Kumpulan tatanan dasar kesepakatan dari suatu negara
Tanggal berapa PPKI dibentuk
7 Desember 1945
7 Juli 1945
7 Agustus 1945
7 Agustus 1946
Berikut adalah lima asas dasar negara yang dicetuskan oleh Soekarno, kecuali
Kebangsaan Indonesia
Mufakat
Persatuan Indonesia
Kesejahteraan Sosial
Isi dari piagam jakarta
Rumusan UUD 1945
Rumusan pancasila dan UUD 1945
Rumusan dasar negara dan rancangan pembukaan UUD 1945
Rumusan UUD 1945 dan bentuk negara
Tokoh yang diangkat sebagai anggota PPKI terdiri atas
Para pemuka agama dari Indonesia dan Jepang
Para pemuda pejuang kemerdekaan RI
Kaum cendekiawan dan pejuang bangsa
Nasionalis dari berbagai daerah
Dalam konteks UUD NRI tahun 1945, istilah "kedaulatan rakyat" berarti....
Rakyat tidak memiliki hak untuk mengubah konstitusi
Rakyat harus mematuhi semua peraturan yang ada
Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan
Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin
Kepanjangan dari BPUPKI adalah
Badan Penyelidik Usaha Perundingan Kemerdekaan Indonesia
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Badan Perumusan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Badan Penyelidik Unit Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Berikut adalah hasil sidang PPKI kecuali
Mengesahkan dan menetapkan Pancasila dan UUD 1945
Memilih presiden dan wakil presiden
Mengesahkan Pembela Tanah Air (PETA)
Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
Asas yang menjadi dasar negara Indonesia adalah....
Demokrasi
Monarki
Oligarki
Socialisme
Suatu ketika, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan genting. Setelah tiga bulan, DPR memutuskan menolak Perppu tersebut.
Berdasarkan ketentuan tata urutan peraturan, apa yang harus dilakukan selanjutnya terhadap Perppu tersebut?
Perppu tetap berlaku sebagai Undang-Undang
Perppu otomatis dicabut dan tidak berlaku lagi
Perppu tetap berlaku di daerah-daerah yang menyetujuinya
Presiden dapat memerintahkan penerapan Perppu tanpa persetujuan DPR
Berikut ini beberapa alasan warga negara menaati tata tertib atau aturan. 1) Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga. 2) Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. 3) Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dan semua lapisan masyarakat. 4) Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja. Dari pernyataan tersebut, pentingnya warga negara menaati aturan ditunjukkan oleh nomor ....
(1), (2), dan (4)
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(2), (3), dan (4)
Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ....
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Presiden (Perpres)
Keputusan Presiden (Keppres)
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ....
kejelasan tujuan
kejelasan rumusan
organ pembentuk
kesesuaian
Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui ....
musyawarah
demonstrasi
surat kaleng
petisi
Apa yang harus dilakukan seorang pengendara saat melihat lampu merah?
Melanjutkan perjalanan
Berhenti dan menunggu lampu hijau
Menghentikan kendaraan hanya jika ada polisi
Mengemudikan kendaraan lebih cepat
Sikap apa yang seharusnya dimiliki seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain di masyarakat?
Egois dan tidak peduli
Sopan dan menghargai perbedaan
Mengabaikan pendapat orang lain
Hanya mendengarkan pendapat sendiri
Apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang warga negara yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat?
Hanya menunggu pemerintah yang bertindak
Mengabaikan masalah sosial
Aktif dalam kegiatan sosial dan memberikan saran
Mengkritik tanpa memberikan solusi
Sikap apa yang seharusnya dimiliki seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain di masyarakat?
Egois dan tidak peduli
Sopan dan menghargai perbedaan
Mengabaikan pendapat orang lain
Hanya mendengarkan pendapat sendiri
Mengapa penting untuk mematuhi peraturan lalu lintas?
Agar tidak ditangkap polisi
Untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain
Agar bisa mengemudi dengan cepat
Untuk mendapatkan SIM
Mengapa Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai hukum tertinggi di Indonesia?
Karena dibuat oleh Presiden
Karena mengatur hal-hal teknis pemerintahan
Karena mudah diubah kapan saja
Karena menjadi dasar pembentukan semua peraturan di bawahnya
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah disebut ....
Peraturan Daerah (Perda)
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, yang paling rendah adalah ....
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
UUD 1945
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Urutan yang benar dari peraturan tertinggi ke terendah adalah ....
Undang-Undang, UUD 1945, Peraturan Pemerintah, Perda
UUD 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
UUD 1945, Peraturan Daerah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UUD 1945, Perda
Tujuan dibuatnya peraturan di suatu negara adalah ....
Membatasi kebebasan warga negara
Mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan adil
Memberikan kekuasaan kepada pemerintah
Menentukan siapa yang paling kuat di masyarakat
Contoh peraturan yang berlaku di lingkungan sekolah adalah ....
Peraturan tentang pemilu
Tata tertib sekolah
Peraturan daerah
Undang-Undang Lalu Lintas
Tata urutan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan gambar diatas adalah ...
setelah UUD 1945 seharusnya TAP MPR
Peraturan Pemerintah diatas Undang-undang
Peraturan Presiden diatas Peraturan Pemerintah
Peraturan daerah dibawah Peraturan Pemerintah
Mengapa peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah ...
untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal saja
untuk membatasi hak asasi manusia
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
untuk menjaga agar kekuasaan tetap pada salah satu pihak
Ketaatan terhadap peraturan dapat ditunjukkan dengan cara berikut, kecuali...
Mengenakan helm bila perlu
Mematuhi peraturan lalu lintas
Tidak membuang sampah di sembarang tempat
Parkir di tempat yang telah di sediakan
Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dinamakan . . . .
Perpu
Perpres
Perda
UU
Kepala pemerintahan di tingkat Provinsi adalah ....
Walikota
Bupati
Gubernur
Presiden
Kedudukan UUD Negara RI Tahun 1945 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah...
sumber dari perundang-undangan
kaidah negara yang fundamental
norma dasar dan pertama
sumber hukum tertinggi
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen sebanyak...
tiga kali
empat kali
lima kali
enam kali
Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur) disebut ...
Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Pengganti Undang-undang
Undang-undang
Tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang ada di tingkat ke 5 adalah..
Peraturan pemerintah
TAP MPR
UUD 1945
Peraturan Presiden
Undang-undang/PERPU
Lembaga yang berwenang membentuk undang-undang disebut...
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Federatif
Dalam keadaan yang memaksa, presiden berhak mengeluarkan...
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Peraturan Daerah
Dibawah ini yang merupakan contoh perilaku patuh terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara adalah ...
Tidak tawuran, berjudi, dan mabuk-mabukkan
membayar pajak
Menghargai teman
Membantu orangtua
Siapa yang memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945?
Mahkamah Konstitusi
DPR
Presiden
MPR
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya disebut...
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Undang-Undang (UU)
Apakah yang dimaksud dengan supremasi hukum?
Hukum yang mengutamakan kepentingan individu
Hukum yang dapat diabaikan oleh masyarakat
Hukum yang berlaku untuk semua orang tanpa kecuali
Hukum yang berlaku hanya untuk pemerintah
Siapa yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang di Indonesia?
Mahkamah Agung
Presiden
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Rakyat
