Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara

Total questions: 40

Worksheet time: 20hrs 0mins

Name
Class
Date
1.

Hukum Administrasi Negara termasuk dalam cabang hukum apa?

a)

Hukum privat

b)

Hukum publik

c)

Hukum perdata

d)

Hukum dagang

2.

Apa objek utama dari Hukum Administrasi Negara?

a)

Hubungan antarindividu

b)

Hubungan antarnegara

c)

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat

d)

Hubungan antarperusahaan

3.

Apa tujuan utama dari Hukum Administrasi Negara?

a)

Menjamin kebebasan individu

b)

Menjamin tertib penyelenggaraan pemerintahan

c)

Meningkatkan pendapatan negara

d)

Menegakkan hukum pidana

4.

Apa arti asas legalitas dalam pemerintahan?

a)

Pemerintah dapat bertindak semaunya

b)

Semua tindakan pemerintah harus berdasar hukum

c)

Pejabat bebas bertindak tanpa hukum

d)

Tidak ada pembatasan kekuasaan

5.

Apa yang dimaksud dengan Freies Ermessen?

a)

Kebebasan tanpa batas

b)

Kebebasan pejabat untuk bertindak dalam batas hukum demi kepentingan umum

c)

Keputusan politik pemerintah

d)

Wewenang yudisial

6.

Hukum Administrasi Negara sering disebut juga dengan istilah …

a)

Public Administration Law

b)

Private Law

c)

International Law

d)

Criminal Law

7.

Wewenang atributif adalah …

a)

Wewenang yang berasal langsung dari undang-undang

b)

Wewenang yang didelegasikan oleh atasan

c)

Wewenang karena perintah jabatan

d)

Wewenang berdasarkan kebiasaan

8.

Wewenang delegatif adalah …

a)

Wewenang asli pejabat

b)

Wewenang yang diberikan dari atasan kepada bawahan

c)

Wewenang dari undang-undang

d)

Wewenang bersifat sementara

9.

Wewenang mandat adalah …

a)

Wewenang yang bersumber dari kebijakan

b)

Wewenang yang dijalankan atas nama pemberi mandat

c)

Wewenang independen

d)

Wewenang tanpa tanggung jawab

10.

Sumber utama Hukum Administrasi Negara adalah …

a)

Kebiasaan

b)

Putusan pengadilan

c)

Peraturan perundang-undangan

d)

Pendapat ahli

11.

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah ...

a)

Keputusan politik

b)

Tindakan faktual pemerintah

c)

Penetapan tertulis pejabat pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final

d)

Rencana kebijakan pemerintah

12.

Salah satu ciri keputusan TUN adalah ...

a)

Bersifat umum dan abstrak

b)

Bersifat individual dan konkret

c)

Tidak menimbulkan akibat hukum

d)

Tidak tertulis

13.

Pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa administrasi adalah ...

a)

Pengadilan Negeri

b)

Pengadilan Agama

c)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

d)

Mahkamah Konstitusi

14.

Sengketa TUN timbul antara ...

a)

Dua lembaga negara

b)

Pemerintah dengan rakyat

c)

Rakyat dengan rakyat

d)

Lembaga legislatif dan yudikatif

15.

Kekuasaan Lembaga Kehakiman disebut juga dengan kekuasaan .....

a)

Legislatif

b)

Yudikatif

c)

Eksekutif

d)

Eksaminatif

16.

Apa yang dimaksud dengan Detournement de pouvoir?

a)

Kekeliruan administratif

b)

Penyalahgunaan wewenang

c)

Kesalahan prosedural

d)

Pengabaian hukum

17.

Apa arti dari Onrechtmatige overheidsdaad?

a)

Perbuatan pemerintah yang melawan hukum

b)

Perbuatan rakyat melawan pemerintah

c)

Tindakan administratif

d)

Perbuatan pidana

18.

Berikut ini yang tidak termasuk Aparatur Negara adalah ....

a)

Pegawai Negeri Sipil

b)

TNI & Polri

c)

Pejabat Negara

d)

Lembaga Negara

19.

Kapan diskresi dilakukan oleh pejabat pemerintahan?

a)

Tidak ada dasar hukum sama sekali

b)

Peraturan tidak jelas dan harus diambil keputusan cepat

c)

Demi kepentingan pribadi

d)

Untuk menghindari hukum

20.

Sumber anggaran pengadaan barang milik negara adalah :

a)

Penyelenggara Negara

b)

APBN

c)

Barang sitaan negara

d)

Lembaga Negara

21.

Salah satu contoh Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah asas ...

a)

Kekuasaan absolut

b)

Kepastian hukum

c)

Kepentingan pribadi

d)

Diskriminatif

22.

Asas kepastian hukum berarti ...

a)

Pemerintah boleh berubah-ubah sikap

b)

Semua tindakan harus sesuai hukum yang berlaku

c)

Pemerintah bebas bertindak

d)

Tidak ada batasan hukum

23.

Asas proporsionalitas berarti ...

a)

Pemerintah boleh bertindak tanpa batas

b)

Tindakan pemerintah harus seimbang dengan tujuan yang dicapai

c)

Pemerintah bebas menilai akibat

d)

Semua keputusan bersifat rahasia

24.

Asas kecermatan adalah ...

a)

Tindakan tergesa-gesa

b)

Pejabat harus teliti sebelum memutuskan

c)

Mengabaikan akibat hukum

d)

Mengutamakan kecepatan

25.

Salah satu bentuk pengawasan internal pemerintah adalah ...

a)

DPR

b)

Inspektorat Jenderal

c)

Ombudsman

d)

Mahkamah Agung

26.

Siapa yang melakukan pengawasan eksternal terhadap administrasi publik?

a)

Sekretaris daerah

b)

Inspektorat

c)

Ombudsman RI

d)

Menteri Dalam Negeri

27.

Sanksi administrasi diberikan kepada pejabat jika melakukan tindakan apa?

a)

Melanggar hukum pidana

b)

Melanggar ketentuan administratif dalam jabatannya

c)

Melakukan perbuatan politik

d)

Melanggar hukum adat

28.

Manakah yang merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintahan?

a)

Pembuatan undang-undang

b)

Pengeluaran izin usaha

c)

Pembahasan RUU

d)

Putusan pengadilan

29.

Contoh tindakan faktual pemerintah adalah ...

a)

Penerbitan surat keputusan

b)

Pembersihan sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup

c)

Penetapan peraturan menteri

d)

Pengesahan UU

30.

KTUN yang bisa digugat adalah keputusan yang bersifat ...

a)

Umum

b)

Final dan menimbulkan akibat hukum

c)

Sementara

d)

Rahasia

31.

Apa tujuan utama adanya PTUN?

a)

Mengadili tindak pidana korupsi

b)

Menjamin keadilan antara pemerintah dan rakyat

c)

Menyelesaikan perdata antarwarga

d)

Mengadili perjanjian internasional

32.

Hukum Administrasi Negara bersumber dari asas apa?

a)

Supremasi rakyat

b)

Supremasi hukum

c)

Kekuasaan pemerintah

d)

Politik pemerintahan

33.

Bagaimana hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara?

a)

HTN mengatur struktur, HAN mengatur fungsi pemerintahan

b)

HAN mengatur struktur, HTN mengatur fungsi

c)

Keduanya identik

d)

Tidak berhubungan

34.

Siapa yang termasuk pejabat pemerintahan menurut UU 30/2014?

a)

Semua warga negara

b)

Setiap orang yang menjalankan fungsi pemerintahan

c)

Hanya presiden

d)

Hanya ASN

35.

Dalam sistem pemerintahan, fungsi eksekutif terutama diatur oleh apa?

a)

Hukum Tata Negara

b)

Hukum Administrasi Negara

c)

Hukum Perdata

d)

Hukum Pidana

36.

Kewenangan Presiden dalam mengangkat pejabat termasuk dalam ...

a)

Wewenang atributif

b)

Wewenang delegatif

c)

Wewenang mandat

d)

Wewenang diskresi

37.

Tujuan utama dari administrative justice adalah ...

a)

Menyediakan perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan

b)

Menegakkan hukum pidana

c)

Menyusun undang-undang

d)

Mengatur politik pemerintahan

38.

Pihak yang berhak menggugat di PTUN disebut ...

a)

Penggugat dan tergugat

b)

Pemohon dan termohon

c)

Jaksa dan terdakwa

d)

Penuntut dan pembela

39.

Kekuasaan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang disebut dengan kekuasaan .....

a)

Legislatif

b)

Eksekutif

c)

Yudikatif

d)

Eksaminatif

40.

Prinsip utama dalam Hukum Administrasi Negara adalah ...

a)

Supremasi hukum dan perlindungan warga negara

b)

Supremasi kekuasaan

c)

Dominasi pemerintah

d)

Kepentingan politik

Similar Resources on Wayground

Mengenal Covid 19 atau yang dikenal dengan virus corona

40 questions

Mengenal Covid 19 atau yang dikenal dengan virus corona

quiz

Worksheet

•

12th Grade - University

PREE TEST LATIHAN KADER MUDA PAC IPNU IPPNU BUKATEJA

40 questions

PREE TEST LATIHAN KADER MUDA PAC IPNU IPPNU BUKATEJA

quiz

Worksheet

•

University

Kuis Integritas dan Kejujuran

35 questions

Kuis Integritas dan Kejujuran

quiz

Worksheet

•

University