WorksheetsDEMOKRASI UUD NRI 1945
Total questions: 8
Worksheet time: 2hrs 0mins
Studi Kasus: Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal mencapai kata sepakat mengenai dasar negara untuk konstitusi baru. Terjadi kebuntuan (deadlock) antara kelompok-kelompok ideologi di dalamnya. Situasi politik menjadi tidak menentu dan membahayakan persatuan.
Kegagalan Konstituante ini secara langsung menjadi justifikasi (alasan pembenar) untuk...
Pemberlakuan Konstitusi RIS yang bersifat federal.
Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Dilaksanakannya Amandemen UUD 1945 era Reformasi.
Pelaksanaan Pemilu 1955 yang dianggap curang.
Pemberontakan PRRI/Permesta di daerah-daerah.
Seorang sejarawan berpendapat bahwa pada periode 1959-1965, terjadi konsentrasi kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Lembaga yang seharusnya menjadi 'penjelmaan kedaulatan rakyat' justru diatur dan ditetapkan oleh Presiden, bahkan Presiden diangkat menjadi pemimpin seumur hidup oleh lembaga tersebut.
Analisis sejarawan ini merujuk pada penyimpangan implementasi...
UUD 1945 (era Orde Baru), yang fokus pada pembangunan ekonomi.
UUDS 1950, yang menerapkan sistem parlementer liberal.
Konstitusi RIS, di mana presiden hanya kepala negara seremonial.
UUD 1945 (hasil amandemen), yang sudah memiliki mekanisme 'checks and balances' yang kuat.
UUD 1945 (asli), di mana MPRS yang dibentuk lewat Penetapan Presiden justru mengangkat Presiden seumur hidup.
Studi Kasus: Dalam Konstitusi RIS (1949), Perdana Menteri (sebagai kepala pemerintahan) dan para menteri bertanggung jawab penuh atas kebijakan pemerintah kepada Parlemen (DPR). Presiden (sebagai kepala negara) tidak dapat diganggu gugat.
Implikasi paling logis dari penerapan sistem dalam kasus tersebut adalah...
Posisi kabinet sangat bergantung pada dukungan mayoritas di parlemen.
Kebijakan pemerintah akan sangat stabil dan jarang berubah.
Rakyat memilih presiden dan perdana menteri secara langsung dalam satu paket.
Presiden memiliki kekuasaan absolut untuk membubarkan parlemen kapan saja.
Sistem ini menjamin bentuk negara kesatuan yang kokoh.
Studi Kasus: Pada tahun 1950, negara bagian Pasundan dan negara bagian Sumatera Timur memutuskan untuk membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia (Yogyakarta). Tindakan ini secara efektif mengubah struktur negara yang telah disepakati sebelumnya.
Peristiwa dalam studi kasus ini merupakan proses transisi dari konstitusi...
UUD 1945 (Asli) ke Konstitusi RIS
UUD 1945 (Asli) ke UUDS 1950
Konstitusi RIS ke UUDS 1950
UUDS 1950 ke UUD 1945 (Dekrit)
UUD 1945 (Orde Baru) ke UUD 1945 (Reformasi)
Studi Kasus: Pemerintah Orde Baru berargumen bahwa UUD 1945 tidak perlu diubah (diamandemen) karena UUD 1945 bersifat 'sakral' dan 'final'. Segala upaya untuk mengubahnya dianggap sebagai ancaman terhadap Pancasila dan stabilitas negara.
Dari perspektif hukum tata negara pasca-reformasi, kelemahan utama dari argumen 'anti-amandemen' tersebut adalah...
Mendorong lahirnya banyak partai politik baru yang mengancam persatuan.
Menutup ruang adaptasi konstitusi terhadap perubahan zaman dan tuntutan masyarakat.
Benar, karena UUD 1945 adalah warisan pendiri bangsa yang tidak boleh diubah.
Mengurangi kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara).
Memperkuat sistem parlementer yang terbukti gagal pada era sebelumnya.
Naskah UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal, meliputi 71 butir ketentuan tanpa Penjelasan. Menurut Yamin, Konstitusi RI yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 memiliki kekuatan mengikat. Artinya, Undang-Undang Dasar ini sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat, meskipun dikatakan oleh Sukarno masih bersifat sementara mengingat situasi, kondisi, dan kebutuhan yang mendesak saat itu. Konstitusi ini terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu ...
Mukadimah Konstitusi yang dinamai bagian Pembuka
Batang Tubuh Konstitusi yang terdiri atas XV bab dalam 36 pasal
Bagian Penutup Konstitusi yang terbagi atas Bab XVI Pasal 37, tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan dalam IV pasal dalam dua ayat
Pembukaan
Batang Tubuh, dan Penjelasan.
Dampak dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kehidupan kita sebagai bangsa adalah sebagai berikut:
Rule of law menjadi panglima tertinggi dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3).
Tugas dan fungsi lembaga negara dipertegas, tidak ada lagi lembaga tinggi negara.
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadikan pemerintah atau negara bukan rakyat yang berdaulat
Adanya check and balance sebagai kontrol lembaga.
Rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden
Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sesudah diamandemen) berbunyi ...
“kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”.
“kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
