wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Lembaga Negara di Indonesia

Total questions: 96

Worksheet time: 56mins

Name
Class
Date
1.

Lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif (membentuk UU) di Indonesia adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Presiden

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

2.

Lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar adalah...

a)

Presiden

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Mahkamah Konstitusi (MK)

d)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

3.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan eksekutif (pemerintahan) dipegang oleh...

a)

Ketua DPR

b)

Mahkamah Agung

c)

Presiden

d)

Perdana Menteri

4.

Lembaga negara yang berwenang menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Mahkamah Konstitusi (MK)

c)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

d)

Komisi Yudisial (KY)

5.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memiliki wewenang untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan...

a)

Hubungan luar negeri dan pertahanan negara

b)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

6.

Lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara adalah...

a)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

b)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

c)

Mahkamah Agung (MA)

d)

Kementerian Keuangan

7.

Salah satu wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berkaitan dengan Presiden adalah...

a)

Memberi amnesti dan abolisi

b)

Menguji Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang

c)

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

d)

Mengajukan tiga calon Hakim Konstitusi

8.

Kekuasaan yudikatif (kehakiman) di Indonesia dipegang oleh...

a)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

b)

Presiden dan Wakil Presiden

c)

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi

d)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

9.

Komisi Yudisial (KY) memiliki wewenang untuk...

a)

Mengadili pada tingkat kasasi

b)

Memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait grasi dan rehabilitasi

c)

Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim

d)

Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945

10.

Salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berkaitan dengan fungsi pengawasan adalah...

4 lines
11.

Anggota MPR terdiri dari...

a)

Anggota DPR dan anggota DPD

b)

Presiden dan Wakil Presiden

c)

Anggota DPR dan Duta Besar

d)

Anggota DPR, BPK, dan MK

12.

Wewenang Presiden sebagai Kepala Negara yang berkaitan dengan militer adalah...

a)

Membuat perjanjian internasional

b)

Menetapkan Peraturan Pemerintah

c)

Memberi grasi

d)

Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara

13.

Lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang (misal: Peraturan Pemerintah) terhadap Undang-Undang adalah...

a)

Mahkamah Konstitusi (MK)

b)

Mahkamah Agung (MA)

c)

Komisi Yudisial (KY)

d)

Presiden

14.

Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan...

a)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

c)

Mahkamah Agung (MA)

d)

Mahkamah Konstitusi (MK)

15.

Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan...

a)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

b)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

c)

Mahkamah Agung (MA)

d)

Mahkamah Konstitusi (MK)

16.

Lembaga yang berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Mahkamah Konstitusi (MK)

c)

Presiden

d)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

17.

Hakim Konstitusi berjumlah 9 orang, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh...

a)

A. Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung

b)

B. Presiden, DPD, dan Mahkamah Agung

c)

C. DPR, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial

d)

D. Presiden, DPR, dan Komisi Yudisial

18.

Lembaga yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD adalah...

a)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

b)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

c)

Mahkamah Agung (MA)

d)

Komisi Yudisial (KY)

19.

Wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan UU hanya sebatas...

a)

Mengajukan, ikut membahas, dan memberi pertimbangan

b)

Mengesahkan menjadi UU

c)

Membatalkan UU

20.

DPR memiliki tiga fungsi utama. Yang BUKAN termasuk fungsi DPR adalah...

a)

Fungsi Legislasi

b)

Fungsi Anggaran

c)

Fungsi Pengawasan

d)

Fungsi Yudikasi

21.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama...

a)

4 tahun

b)

5 tahun

c)

6 tahun

d)

Seumur hidup

22.

Lembaga negara yang berwenang memutus pembubaran partai politik adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

c)

Mahkamah Konstitusi (MK)

d)

Presiden

23.

Lembaga negara yang berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Mahkamah Konstitusi (MK)

c)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

d)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

24.

Anggota DPR dipilih melalui...

a)

Penunjukan oleh Presiden

b)

Pemilihan Umum (Pemilu)

c)

Penunjukan oleh MPR

25.

Anggota DPD dipilih melalui...

a)

Pemilihan Umum (Pemilu) dari setiap provinsi

b)

Penunjukan oleh Gubernur

c)

Dipilih oleh DPRD Provinsi

d)

Ditunjuk oleh Presiden

26.

Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Agung

27.

Presiden dalam mengangkat Duta dan Konsul harus memperhatikan pertimbangan...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Mahkamah Agung

d)

DPD

28.

Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain harus memperhatikan pertimbangan...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Mahkamah Agung

d)

DPD

29.

Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah...

a)

Ketua DPR dan Ketua DPD

b)

Tiga menteri: Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan

30.

Lembaga negara yang anggotanya berasal dari utusan daerah dan golongan (sebelum amandemen UUD 1945) adalah...

a)

DPR

b)

MPR

c)

DPD

d)

MA

31.

Setelah amandemen, MPR tidak lagi berstatus sebagai...

a)

Lembaga tinggi negara

b)

Lembaga negara

c)

Lembaga tertinggi negara

d)

Lembaga legislatif

32.

Lembaga negara yang memegang kekuasaan moneter (mengatur dan menjaga stabilitas nilai rupiah) adalah...

a)

Kementerian Keuangan

b)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

c)

Bank Indonesia (BI)

d)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

33.

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum disebut...

a)

Hak Interpelasi

b)

Hak Angket

c)

Hak Menyatakan Pendapat

d)

Hak Imunitas

34.

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis disebut...

a)

Hak Interpelasi

b)

Hak Angket

c)

Hak Menyatakan Pendapat

d)

Hak Imunitas

35.

Lembaga negara yang berwenang melantik Presiden dan Wakil Presiden adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Mahkamah Konstitusi (MK)

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

36.

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) berkedudukan di...

a)

Ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

b)

Bawah Presiden

c)

Bawah DPR

d)

Bawah Mahkamah Agung

37.

Kekuasaan kehakiman (yudikatif) adalah kekuasaan yang...

a)

Merdeka

b)

Berada di bawah Presiden

c)

Berada di bawah DPR

d)

Diatur oleh Menteri

38.

Lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, KECUALI...

a)

Peradilan Umum

b)

Peradilan Agama

c)

Peradilan Militer

d)

Peradilan Konstitusi

39.

Lembaga yang TIDAK termasuk dalam "Lembaga Tinggi Negara" setelah amandemen UUD 1945 adalah...

4 lines
40.

Lembaga yang menggantikan fungsi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) setelah amandemen adalah...

a)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

b)

Komisi Yudisial (KY)

c)

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

d)

Mahkamah Konstitusi (MK)

41.

Mahkamah Konstitusi (MK) wajib memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden (impeachment) paling lama...

a)

30 hari

b)

60 hari

c)

90 hari

d)

120 hari

42.

Jika MPR ingin memberhentikan Presiden, usulan harus diajukan oleh DPR dan didukung oleh sekurang-kurangnya...

a)

1/2 anggota DPR

b)

2/3 anggota DPR

c)

1/3 anggota DPR

d)

1/4 anggota DPR

43.

Pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden harus diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri...

a)

1/2 anggota MPR

b)

2/3 anggota MPR

c)

3/4 anggota MPR

44.

Lembaga negara yang bersifat mandiri (independen) dalam melaksanakan tugasnya adalah, KECUALI...

a)

Bank Indonesia (BI)

b)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

c)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

d)

Kementerian Negara

45.

Anggota Komisi Yudisial (KY) diangkat dan diberhentikan oleh...

a)

DPR

b)

Presiden dengan persetujuan DPR

c)

Mahkamah Agung

d)

MPR

46.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan...

a)

A. Presiden

b)

B. Mahkamah Agung

c)

C. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

d)

D. MPR

47.

Presiden membuat perjanjian internasional dengan negara lain harus dengan persetujuan...

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d)

Mahkamah Konstitusi

48.

Presiden menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain harus dengan persetujuan...

a)

Mahkamah Agung

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d)

Mahkamah Konstitusi

49.

Presiden dalam keadaan genting dan memaksa berhak menetapkan...

a)

Undang-Undang

b)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

c)

Ketetapan MPR

d)

Keputusan Mahkamah Konstitusi

50.

Perppu yang ditetapkan Presiden harus mendapat persetujuan...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Mahkamah Konstitusi

d)

Mahkamah Agung

51.

Jika Perppu tidak disetujui DPR, maka Perppu tersebut harus...

a)

Direvisi

b)

Dicabut

c)

Diuji di MK

d)

Tetap berlaku

52.

Lembaga negara yang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan adalah...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Kementerian Negara (Menteri)

d)

DPD

53.

Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengajukan RUU APBN adalah...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

Kementerian Negara

54.

Jika RUU APBN yang diajukan Presiden tidak disetujui DPR, maka...

a)

Presiden diberhentikan

b)

DPR dibubarkan

c)

Pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya

d)

Pemerintah tidak boleh mengeluarkan anggaran

55.

Lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

DPD

d)

MPR

56.

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, jika tidak ditandatangani Presiden dalam 30 hari, maka...

a)

RUU tersebut batal

b)

RUU tersebut harus dibahas ulang

c)

RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan

d)

RUU tersebut dikembalikan ke DPR

57.

Lembaga negara yang memiliki hak imunitas (kekebalan hukum) saat menjalankan tugasnya adalah...

a)

Anggota DPR

b)

Anggota BPK

c)

Hakim Agung

d)

Menteri

58.

Lembaga negara yang keanggotaannya mewakili daerah (provinsi) adalah...

a)

DPR

b)

DPD

c)

BPK

d)

Menteri

59.

Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah...

a)

2 orang

b)

3 orang

c)

4 orang

d)

5 orang

60.

Masa jabatan anggota DPR adalah...

a)

4 tahun

b)

5 tahun

c)

6 tahun

d)

Mengikuti masa jabatan Presiden

61.

Masa jabatan anggota DPD adalah...

a)

4 tahun

b)

5 tahun

c)

6 tahun

d)

Mengikuti masa jabatan Gubernur

62.

62. Masa jabatan Hakim Agung...

a)

5 tahun

b)

10 tahun

c)

Sampai usia pensiun

d)

Seumur hidup

63.

Masa jabatan Hakim Konstitusi...

4 lines
64.

Lembaga negara yang berwenang memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Mahkamah Konstitusi (MK)

c)

Komisi Yudisial (KY)

d)

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

65.

Lembaga negara yang berwenang memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya adalah...

a)

DPR

b)

MPR

c)

Presiden

d)

Mahkamah Agung

66.

Untuk mengubah UUD 1945, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya...

a)

1/2 anggota MPR

b)

2/3 anggota MPR

c)

3/4 anggota MPR

d)

Seluruh anggota MPR

67.

Putusan untuk mengubah UUD 1945 sah jika disetujui oleh...

a)

50% + 1 dari anggota yang hadir

b)

50% + 1 dari seluruh anggota MPR

c)

2/3 dari anggota yang hadir

d)

2/3 dari seluruh anggota MPR

68.

Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut UUD 1945...

a)

Boleh diubah oleh MPR

b)

Boleh diubah oleh Presiden

c)

Tidak dapat diubah

d)

Dapat diubah melalui referendum

69.

Lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah...

a)

DPR

b)

Presiden

c)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

d)

Bawaslu

70.

Lembaga negara yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu adalah...

a)

KPU

b)

Bawaslu

c)

MK

d)

Polisi

71.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih...

a)

Oleh MPR

b)

Oleh DPR

c)

Langsung oleh rakyat

d)

Oleh DPRD

72.

Jika dalam Pemilu Presiden tidak ada pasangan yang memperoleh suara >50%, maka...

a)

Pemilu diulang

b)

Diadakan putaran kedua

c)

Diserahkan ke MPR

d)

Diserahkan ke MK

73.

Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara...

a)

Demokratis (melalui Pilkada)

b)

Ditunjuk Presiden

c)

Dipilih oleh DPRD

d)

Ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri

74.

Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengusulkan calon Hakim Agung adalah...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Komisi Yudisial (KY)

d)

Mahkamah Agung (MA)

75.

Calon Hakim Agung yang diusulkan KY harus mendapatkan persetujuan...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

Mahkamah Agung

76.

Kedudukan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral diatur dalam...

a)

UU

b)

Peraturan Pemerintah

c)

UUD 1945

d)

Keputusan Presiden

77.

Anggota DPR dapat diberhentikan antarwaktu (PAW) jika...

a)

Diusulkan oleh partai politiknya

b)

Pindah ke daerah lain

c)

Dikritik oleh rakyat

d)

Tidak disukai Presiden

78.

Lembaga negara yang merupakan lembaga auxiliary (bantu) yang bersifat independen adalah...

a)

Kementerian

b)

KPK, Komnas HAM, KPU

c)

DPR

d)

MA

79.

TNI (Tentara Nasional Indonesia) terdiri dari...

a)

AD, AL, AU

b)

AD, AL, AU, dan Kepolisian

c)

Brimob dan Densus

d)

TNI dan Polisi

80.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah...

a)

Panglima TNI

b)

Presiden

c)

Menteri Pertahanan

d)

Mahkamah Agung

81.

Panglima TNI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan...

a)

DPR

b)

MPR

c)

MA

d)

DPD

82.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan...

a)

DPR

b)

MPR

c)

MA

83.

Lembaga negara yang TIDAK diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 adalah...

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

d)

Mahkamah Agung

84.

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam...

a)

UUD 1945

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Keputusan Presiden

85.

Lembaga negara yang anggotanya TIDAK boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain adalah...

a)

Hakim Agung

b)

Anggota DPR

c)

Menteri

d)

Anggota DPD

86.

Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh...

a)

Perorangan

b)

Partai politik atau gabungan partai politik

c)

MPR

d)

DPD

87.

Lembaga negara yang berhak mengajukan RUU kepada DPR adalah...

a)

Presiden dan DPD

b)

MA dan MK

c)

BPK dan KY

88.

Lembaga negara yang menjalankan pemerintahan daerah adalah...

a)

Gubernur, Bupati, Walikota

b)

DPRD

c)

Presiden

d)

Menteri Dalam Negeri

89.

Lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah adalah...

a)

DPR

b)

DPD

c)

DPRD (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

d)

MPR

90.

Lembaga yang berwenang membatalkan Peraturan Daerah (Perda) jika bertentangan dengan UU adalah...

a)

Mahkamah Agung (MA)

b)

Mahkamah Konstitusi (MK)

c)

Presiden

d)

DPR

91.

Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugasnya (fungsi anggaran) membahas dan menyetujui APBN adalah...

a)

BPK

b)

DPR

c)

Presiden

d)

DPD

92.

Lembaga negara yang memiliki wewenang untuk memberikan pertimbangan atas RUU APBN adalah...

a)

BPK

b)

DPD

c)

DPR

d)

Presiden

93.

Lembaga yang berwenang mengambil sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden jika MPR berhalangan adalah...

a)

Pimpinan DPR

b)

Pimpinan MA

c)

Pimpinan MK

d)

Pimpinan DPD

94.

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut...

a)

Kehendak Presiden

b)

Keputusan DPR

c)

Undang-Undang Dasar (UUD)

d)

Peraturan Pemerintah

95.

Setelah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip...

a)

Supremasi MPR

b)

Pembagian kekuasaan (Distribution of Power)

c)

Pemisahan kekuasaan (Separation of Power)

d)

Checks and Balances (Saling mengawasi dan mengimbangi)

96.

Lembaga negara yang dihapuskan setelah amandemen UUD 1945 adalah...

a)

Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

d)

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Similar Resources on Wayground

Ilmu Kepramukaan

100 questions

Ilmu Kepramukaan

quiz

Worksheet

•

1st - 12th Grade

1. Kuis Lomba CCA_JH 25/26

100 questions

1. Kuis Lomba CCA_JH 25/26

quiz

Worksheet

•

9th Grade

PKN BAB 1 DAN 3 KELAS 9 K13

100 questions

PKN BAB 1 DAN 3 KELAS 9 K13

quiz

Worksheet

•

9th Grade

PEND.PANCASILA

100 questions

PEND.PANCASILA

quiz

Worksheet

•

9th - 12th Grade

PAI 1

100 questions

PAI 1

quiz

Worksheet

•

7th - 9th Grade