WorksheetsPRE TES PSAS 2025_PANCASILA
Total questions: 30
Worksheet time: 30mins
Hubungan antara prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan prinsip Demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan paling baik tercermin oleh:
Penghormatan terhadap hak asasi manusia selama musyawarah untuk mencapai konsensus
Cinta dan kasih sayang di antara orang-orang tanpa mempertimbangkan perbedaan
Keadilan dan kesejahteraan di atas persatuan nasional
Kebebasan berbicara untuk mencapai keadilan sosial
Komitmen terhadap kerjasama kemanusiaan
Manakah pernyataan yang paling tepat mencerminkan hubungan antara Ketuhanan yang maha esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:
Kemanusiaan adalah inti integral Pancasila, sementara kepercayaan kepada Tuhan mendukungnya
Kepercayaan kepada Tuhan dan kemanusiaan tidak memiliki hubungan dalam konteks Pancasila
Kemanusiaan mencakup hubungan antar ajaran agama
Kepercayaan kepada Tuhan dan kemanusiaan adalah konsep yang sepenuhnya terpisah dalam Pancasila
Kepercayaan kepada Tuhan hanya mencakup aspek religius, sementara kemanusiaan mencakup aspek sosial
Dalam membangun masyarakat yang harmonis, peran keberagaman budaya sangat penting. Ini dapat dicapai dengan:
Mendorong pelestarian identitas budaya yang unik
Meharuskan satu bahasa nasional untuk semua komunikasi
Mempromosikan program pertukaran budaya di antara berbagai kelompok etnis
Menyarankan untuk tidak mengekspresikan budaya yang menyimpang dari norma
Menetapkan pedoman ketat untuk praktik budaya
Hubungan antara prinsip Persatuan Indonesia dan prinsip Demokrasi yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa cara terbaik untuk menjaga persatuan nasional dalam masyarakat demokratis adalah:
Melibatkan semua anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah
Menegakkan peraturan tanpa melibatkan publik dalam prosesnya
Memprioritaskan pendapat kelompok dominan dalam setiap musyawarah
Mengabaikan kepentingan individu demi kepentingan kelompok mayoritas
membatasi partisipasi publik dalam proses demokratis
Argumen mana yang paling baik menjelaskan bahwa sila-sila dalam Pancasila saling terkait:
sila-sila tidak saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat
sila-sila dalam Pancasila saling melengkapi dan memiliki hubungan yang harmonis
sila-silanya saling bertentangan dan tidak memiliki keterkaitan
Setiap sila berdiri sendiri tanpa hubungan dengan yang lain
sila-silanya tidak relevan dengan kehidupan masyarakat
sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan. Dalam konteks prinsip ini, keberagaman seharusnya:
Dikenali dan dihargai sebagai bagian dari identitas nasional
Dipandang sebagai tantangan yang harus diatasi oleh bangsa
Dihilangkan untuk mencapai persatuan yang lebih kuat
Dianggap tidak berpengaruh pada persatuan nasional
Dilihat sebagai gangguan terhadap persatuan kecuali dikendalikan dengan ketat
Sebuah perusahaan besar menolak mempekerjakan calon karyawan yang memiliki latar belakang suku tertentu meskipun ia memiliki kualifikasi yang unggul, dengan alasan khawatir mengganggu 'kekompakan tim yang homogen.' Tindakan perusahaan ini jelas bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua.
Makna nilai fundamental yang dilanggar oleh perusahaan tersebut adalah...
kewajiban untuk tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan
pentingnya menumbuhkan rasa cinta terhadap sesama manusia melalui semangat gotong royong dan solidaritas sosial
pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang sama tanpa memandang ras, suku, agama, atau status sosial
setiap orang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia orang lain dalam segala aspek kehidupan
pemberian kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan pilihan tanpa intervensi pihak lain
Seorang kepala desa mengambil keputusan kebijakan strategis tanpa melibatkan musyawarah dengan perwakilan warga, beralasan demi efisiensi waktu kerja. Pernyataan yang paling tepat mengevaluasi tindakan ini ditinjau dari prinsip sila keempat adalah ....
kepala desa memiliki wewenang penuh sehingga tidak ada pelanggaran terhadap sistem yang benar
tindakan ini benar-benar melanggar musyawarah karena menghilangkan hak berpendapat warga desa
tindakan ini sudah sangat sesuai karena kepala desa bertindak efektif dan cepat sekali
kebijakan cepat perlu dikritisi karena esensi kerakyatan perlu dijamin pada setiap pengambilan keputusan
kebijakan ini baik dilakukan demi kemajuan pembangunan yang memang harus diutamakan sekali
Di tengah masyarakat yang majemuk, terdapat kelompok-kelompok yang memiliki keyakinan dan tradisi yang berbeda-beda. Dalam konteks sila pertama Pancasila, sikap yang tepat untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan antarumat beragama adalah...
Membentuk organisasi keagamaan eksklusif yang hanya menerima anggota dari satu agama
Melarang praktik ibadah tertentu yang dianggap bertentangan dengan norma sosial
Mengisolasi individu atau kelompok dengan keyakinan berbeda dari kehidupan sosial
Menerapkan agama dan keyakinan pribadi kepada orang lain untuk kebaikan hidup
Melakukan dialog antaragama untuk memahami dan menghargai perbedaan
Warga di Jawa Tengah menolak rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di lahan pertanian subur yang merupakan warisan budaya lokal. Pemerintah pusat berargumen bahwa KEK penting untuk pembangunan yang adil secara nasional. Dalam konteks Pancasila, tindakan yang paling tepat yang mencerminkan prinsip keempat adalah:
Melanjutkan pembangunan karena keputusan tersebut mewakili kedaulatan rakyat yang dicapai melalui musyawarah yang lebih luas
Membatalkan KEK karena representasi budaya lebih penting daripada keadilan sosial
Melibatkan militer untuk mengamankan tanah dari warga yang menolak pembangunan
Pemerintah pusat mengadakan musyawarah yang transparan, memberikan kompensasi yang adil, dan mencari solusi yang meminimalkan dampak budaya sebagai bentuk kebijakan yang bijaksana
Memprioritaskan pembangunan nasional di pusat daripada kepentingan lokal karena kompensasi
Sila pertama mengajarkan toleransi beragama berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Contoh praktik nilai ini dalam masyarakat yang beragam adalah:
Memprioritaskan urusan negara di atas masalah agama dalam setiap kebijakan publik
Menjadikan satu agama sebagai satu-satunya jalan untuk meningkatkan harmoni antaragama
Memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain untuk menciptakan keseragaman
Menghormati hak warga negara untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka di lingkungan dengan praktik yang berbeda
Membangun tempat ibadah dengan perhatian ketat terhadap aturan perencanaan kota
Dalam konteks Pancasila sebagai “meja statis” (dasar fondasi negara), makna yang paling akurat adalah:
Sumber inspirasi untuk pembangunan nasional dalam jangka pendek dan menengah
Nilai-nilai inti yang harus dipertahankan dan tidak dapat diubah sebagai norma fundamental negara
Dasar hukum yang dapat diubah mengikuti perkembangan politik global
Panduan moral yang hanya berlaku selama era kemerdekaan Indonesia
Norma yang hanya mengatur hubungan antar lembaga negara
Sebagai Leitstar Dinamis, Pancasila membimbing bangsa melalui perubahan zaman. Perannya dalam pengembangan teknologi informasi adalah:
Pancasila tidak relevan dengan teknologi modern
Pancasila menuntut adopsi penuh teknologi asing tanpa seleksi
Pancasila mengarahkan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara selektif
Pancasila tidak mempengaruhi penggunaan teknologi oleh masyarakat di Indonesia
Pancasila menolak teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari
Perhatikan pernyataan berikut: (1) Stabilitas nasional yang dinamis. (2) Larangan memperkenalkan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme. (3) Melanjutkan pertumbuhan liberalisme. (4) Larangan pandangan ekstremis yang mengganggu masyarakat. (5) Penerapan kebebasan berekspresi yang tidak terbatas. Keterbukaan ideologi Pancasila harus mempertimbangkan item yang ditunjukkan oleh nomor:
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(2), (3), dan (4)
(2), (3), dan (5)
(3), (4), dan (5)
Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Sepanjang sejarah konstitusi Indonesia, semua konstitusi mengadopsi demokrasi Pancasila. Inti dari demokrasi di Indonesia adalah:
Kedaulatan Tuhan
Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan Negara
Kedaulatan Rakyat dan Negara
Kedaulatan Presiden
Pemberitahuan Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengubah sistem Indonesia dari sistem presiden menjadi parlementer. Perbedaan paling mendasar dalam akuntabilitas politik kabinet sebagai akibat dari perubahan ini adalah apa?
Setelah Pemberitahuan, kabinet bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung, bukan kepada badan politik manapun
Sebelumnya kabinet bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan, dan kemudian kepada Presiden
Kabinet selanjutnya tidak perlu bertanggung jawab atas kebijakan mereka kepada siapa pun karena status kemerdekaan
Kabinet baru menjadi langsung bertanggung jawab kepada KNIP (parlemen), tidak seperti sebelumnya ketika bertanggung jawab kepada Presiden
Kabinet yang dibentuk setelahnya hanya bertanggung jawab untuk masalah pertahanan dan keamanan nasional
Era Konstitusi Sementara 1950 (UUDS 1950) adalah demokrasi parlementer liberal. Berdasarkan perubahan kabinet yang sering dan kebebasan partai yang tinggi, alasan utama mengapa sistem ini dianggap tidak efektif dan memicu krisis yang diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959 adalah apa?
Kekuasaan Perdana Menteri terlalu lemah karena intervensi konstan oleh Presiden dengan kekuasaan absolut
Politik yang stabil membuat banyak partai merasa tidak perlu untuk bekerja sama di parlemen
Struktur konstitusi kurang memiliki mekanisme untuk menyelesaikan konflik antar partai
Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, yang mengarah pada seringnya mosi tidak percaya dan pergantian kabinet yang mudah
RIS tiba-tiba dipulihkan oleh partai-partai kecil yang menentang persatuan nasional
Amendemen Konstitusi 1945 (1999–2002) bertujuan untuk membatasi kekuasaan eksekutif dan memperkuat pengawasan serta hak asasi manusia. Hasil kolektifnya memperkenalkan konsep konstitusi baru yang paling tepat dijelaskan sebagai apa?
Menegaskan kepemimpinan demokrasi terpimpin dan supremasi legislatif
Memulihkan MPR sebagai lembaga tertinggi dan pusat kekuasaan tunggal
Memperkuat supremasi hukum dan menerapkan sistem checks and balances
Mengadopsi sistem unisameral dan mentransfer kekuasaan yudikatif kepada Presiden
Membentuk negara federal yang mengakui kekuasaan raja lokal
Selama Orde Baru, UUD 1945 diperlakukan sebagai "murni dan konsisten," tetapi praktiknya menghasilkan sentralisasi ekstrem yang didominasi oleh eksekutif. Sebagai seorang ahli hukum konstitusi di akhir Orde Baru, reformasi yang paling mendesak dan mendasar untuk mencegah kembalinya otoritarianisme adalah apa?
Batasi masa jabatan Presiden dan hapus status MPR sebagai lembaga negara tertinggi
Kembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi dengan kekuasaan luas
Hapus ketentuan hak asasi manusia untuk memperkuat stabilitas pemerintahan
Ubah sistem kepresidenan menjadi sistem parlementer untuk memperkuat Perdana Menteri
Nyatakan UUD 1945 tidak dapat diubah selamanya
Setelah reformasi, Konstitusi 1945 mengalami empat amandemen (1999–2002). Langkah pertama yang diperlukan dalam proses amandemen adalah....
Usulan perubahan pada pasal oleh setidaknya minimal dua pertiga dari semua anggota MPR
Usulan perubahan disetujui oleh setidaknya lima puluh persen ditambah satu dari semua anggota MPR
Usulan perubahan pada pasal-pasal setidaknya diusulkan minimal sepertiga dari semua anggota MPR
Usulan perubahan pasal-pasal diajukan secara tertulis yang menentukan bagian yang akan diubah dan alasannya
Usulan perubahan UUD dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari semua anggota MPR
Dalam sebuah diskusi di sebuah universitas, Laila bertanya kepada teman-temannya tentang Amandemen ketiga Konstitusi 1945 yang diadopsi selama Sidang Tahunan MPR pada 1–9 November 2001. Dia ingin tahu berkaitan dengan masalah apa amandemen tersebut.
Memberikan batasan kekuasaan presiden dan memberdayakan DPR
Memperkuat ketentuan hak asasi manusia
Pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden
Menambahkan pasal tentang atribut nasional
Memperluas pelaksanaan tugas presiden
Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 menunjukkan penerapan demokrasi di Indonesia. Isinya mencakup apa?
Mengubah negara kesatuan menjadi serikat
Mendirikan sebanyak mungkin partai politik (sistem multi-partai)
Menunjuk Sukarno sebagai presiden seumur hidup
Mengubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer
Membentuk DPR gotong royong setelah membubarkan DPR yang terpilih
Persaingan dalam politik dan partisipasi publik adalah inti dari demokrasi. Di sebuah negara yang dikuasai oleh rezim otoriter, Siti, seorang aktivis politik, berusaha membangun partai oposisi yang kuat. Namun, dia menghadapi banyak tantangan. Alasan utama partai oposisi yang kuat dan efektif jarang berkembang di bawah sistem otoriter adalah ...
Orang-orang merasa puas dan tidak memiliki keinginan untuk melawan
Konstitusi hanya mengizinkan oposisi selama masa perang
Partai oposisi yang ada memiliki ideologi yang identik dengan partai yang berkuasa
Rezim otoriter sering menggunakan kekuasaan negara untuk menekan oposisi sebagai ancaman yang dianggap
Sistem otoriter didominasi oleh dua partai besar yang sangat kuat
Dalam sebuah kota, terdapat sebuah forum diskusi yang diadakan oleh pemerintah setempat untuk membahas pentingnya transparansi informasi dalam konteks demokrasi. Forum ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Joko, seorang aktivis, dan Maya, seorang jurnalis. Mereka berdiskusi tentang bagaimana transparansi informasi dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mencerminkan pentingnya transparansi informasi dalam konteks demokrasi menurut UUD NRI Tahun 1945...
Transparansi informasi hanya penting dalam konteks pemilihan umum
Transparansi informasi tidak berpengaruh pada partisipasi masyarakat
Transparansi informasi harus diatur untuk menjaga kerahasiaan negara
Transparansi informasi mendukung akuntabilitas dan partisipasi publik
Transparansi informasi hanya relevan bagi lembaga pemerintah
Di era digital, keterbukaan informasi publik meningkatkan kesempatan warga untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Apa kontribusi paling signifikan dari keterbukaan untuk memperkuat partisipasi publik?
Warga menemukan lebih mudah untuk mengorganisir demonstrasi fisik
Pemerintah dapat dengan bebas memilih media mana yang dapat meliput acara
Mengurangi jumlah kandidat yang mendaftar untuk pemilihan lokal
Kritik hanya dapat disampaikan melalui saluran resmi pemerintah
Meningkatkan pemahaman publik tentang isu-isu politik sehingga keputusan lebih terinformasi
Pemerintah merencanakan undang-undang baru yang mempengaruhi seluruh masyarakat. Untuk menegakkan musyawarah demi konsensus dan partisipasi publik yang diamanatkan oleh UUD 1945, apa langkah terbaik di era keterbukaan informasi?
menyelesaikan seluruh proses legislasi dalam secara tertutup hingga undang-undang diumumkan setelah disahkan
membuka seluruh dokumen RUU untuk publik melalui laman resmi dan mengadakan public hearing secara terbuka
melakukan musyawarah terbatas hanya dengan legislator yang mendukung partai yang berkuasa
meninggalkan proses sepenuhnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat tanpa keterlibatan publik
mengumumkan undang-undang hanya melalui media cetak resmi pemerintah yang berbayar
Seorang anggota DPR menyuarakan penolakan terhadap peraturan pemerintah yang membatasi hak masyarakat kecil untuk berdagang dengan alasan menjaga kebersihan dan ketertiban kota. Tiga tindakan yang paling menunjukkan keterkaitan dan keseimbangan ideal antar-sila dalam peristiwa ini adalah ....(jawaban benar lebih dari satu)
mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi musyawarah dan memberikan lokasi berdagang yang adil kepada masyarakat
menekankan bahwa peraturan untuk Ketertiban harus dijiwai oleh prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
membatalkan seluruh program pembangunan yang bersifat ekonomi di daerah tersebu
mengganti peraturan tersebut dengan yang lebih ketat, mengutamakan Persatuan Indonesia dan Ketertiban Umum
menguji peraturan tersebut ke Mahkamah Agung untuk memastikan konsistensi dengan Keadilan Sosial
Era keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk lebih efektif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945. Bentuk-bentuk perilaku demokratis yang menunjukkan evaluasi kritis dan pengawasan yang konstruktif terhadap kebijakan publik adalah...(jawaban benar lebih dari satu)
menyebarkan informasi pribadi pejabat publik di media sosial sebagai bentuk hukuman sosial
melakukan hak uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
menggunakan hak petisi dan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyuarakan keberatan
mengakses dan menganalisis data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipublikasikan secara daring
menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan melalui artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal dengan pemalsuan akun
Sebuah perusahaan rintisan (start-up) menerapkan teknologi kecerdasan buatan (AI) canggih untuk proses rekrutmen karyawannya. Algoritma AI tersebut dirancang untuk memprediksi keberhasilan kandidat. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem tersebut secara konsisten dan sistematis mengeliminasi kandidat dari wilayah atau latar belakang sosial ekonomi tertentu, karena data pelatihan AI didominasi oleh profil karyawan lama yang homogen. Tindakan perusahaan tersebut yang melanggengkan bias algoritma paling jelas bertentangan dengan makna nilai dasar Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena...
melanggar kebebasan beragama dan kepercayaan, sebab sistem tersebut tidak mengakomodasi keberagaman spiritual calon pelamar
mengabaikan prinsip demokrasi dan hikmat kebijaksanaan, karena keputusan rekrutmen diambil tanpa musyawarah dengan seluruh tim HRD
mencederai harkat dan martabat manusia serta menghilangkan keadilan dengan menerapkan diskriminasi berbasis data yang merugikan kelompok tertentu
menyebabkan hilangnya rasa persatuan, karena penggunaan teknologi canggih menciptakan jurang pemisah antara individu
menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan, yang seharusnya mendahulukan keuntungan demi mencapai keadilan sosial
Menurut Mustari (2014), sikap demokratis tidak muncul tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses yang panjang. Apa saja yang terlibat dalam proses tersebut?
pengamalan, pembiasaan, dan kebiasaan
pembelajaran, kepemimpinan, dan kepercayaan
pembiasaan, pembelajaran, dan pengamalan
penguasaan, perintah, dan pengendalian
kecerdasan, moral, dan intelektual
