wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Keuangan Negara — Soal Pilihan Ganda (Kelas 10)

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah ...

a)

Seluruh pendapatan pajak

b)

Hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang

c)

Hanya APBN

d)

Kekayaan BUMN saja

2.

Landasan hukum utama Keuangan Negara adalah ...

a)

UU No. 23 Tahun 2014

b)

UU No. 17 Tahun 2003

c)

UU No. 15 Tahun 2004

d)

UUD 1945 Pasal 28

3.

Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan ruang lingkup Keuangan Negara mencakup ...

a)

APBN saja

b)

Kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan

c)

Pendapatan pajak saja

d)

Utang luar negeri

4.

Kekayaan negara yang dipisahkan contohnya ...

a)

Dana BOS

b)

Modal pemerintah di BUMN

c)

APBD

d)

Kas negara

5.

Kekayaan negara yang tidak dipisahkan berarti ...

a)

Kekayaan pribadi pejabat

b)

Aset langsung milik pemerintah

c)

Dana yang disimpan di BUMN

d)

Hasil investasi swasta

6.

Tujuan pengelolaan keuangan negara adalah ...

a)

Meningkatkan kesejahteraan rakyat

b)

Memperkaya aparatur

c)

Membiayai politik

d)

Mengurangi pengawasan

7.

Prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara adalah ...

a)

Transparansi dan akuntabilitas

b)

Otoritas penuh tanpa pengawasan

c)

Keuntungan politik

d)

Kerahasiaan anggaran

8.

Keuangan negara digunakan untuk ...

a)

Kegiatan publik dan pelayanan masyarakat

b)

Kepentingan individu

c)

Membiayai partai

d)

Proyek pribadi

9.

Dalam konteks BPK, keuangan negara menjadi objek ...

a)

Peradilan

b)

Pemeriksaan

c)

Kebijakan fiskal

d)

Politik luar negeri

10.

UU No. 15 Tahun 2004 mengatur tentang ...

a)

Anggaran negara

b)

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

c)

Reformasi BUMN

d)

Desentralisasi fiskal

11.

Hak negara untuk memungut pajak termasuk bagian dari ...

a)

Hak politik

b)

Hak ekonomi dalam keuangan negara

c)

Hak yudisial

d)

Hak kedaulatan luar negeri

12.

Kewajiban negara membayar utang termasuk dalam ...

a)

Tanggung jawab sosial

b)

Kewajiban finansial negara

c)

Pengeluaran pribadi

d)

Dana hibah

13.

Dalam sistem keuangan negara, prinsip checks and balances dijalankan oleh ...

a)

DPR dan BPK

b)

Kementerian saja

c)

Presiden

d)

Swasta

14.

Prinsip akuntabilitas publik berarti ...

a)

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang rakyat

b)

Rakyat wajib melapor kepada pemerintah

c)

Pemerintah bebas menggunakan dana

d)

Pengawasan bersifat rahasia

15.

Efisiensi dalam keuangan negara artinya ...

a)

Menghemat biaya dengan hasil maksimal

b)

Mengurangi anggaran

c)

Menyembunyikan pengeluaran

d)

Mengabaikan perencanaan

16.

Efektivitas dalam keuangan negara berarti ...

a)

Anggaran tepat sasaran dan bermanfaat

b)

Semua anggaran digunakan

c)

Pengeluaran besar-besaran

d)

Pemborosan terencana

17.

Transparansi keuangan negara diwujudkan melalui ...

a)

Publikasi laporan keuangan

b)

Penggunaan rahasia

c)

Penyimpanan data

d)

Penutupan akses informasi

18.

Dalam konteks publik, keuangan negara dianggap sehat jika ...

a)

Dikelola efisien, transparan, dan akuntabel

b)

Tidak diaudit

c)

Surplus besar tanpa laporan

d)

Semua digunakan tanpa kontrol

19.

Dalam sistem demokrasi, uang negara adalah ...

a)

Milik penguasa

b)

Milik rakyat

c)

Milik swasta

d)

Milik partai

20.

Siapa yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara?

a)

Menteri Keuangan

b)

Ketua DPR

c)

Ketua BPK

d)

Presiden

21.

APBN merupakan rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan ...

a)

Keputusan Presiden

b)

Undang-Undang

c)

Peraturan Pemerintah

d)

Surat Edaran

22.

APBD ditetapkan melalui ...

a)

Keputusan DPRD dan Peraturan Daerah

b)

Keputusan BPK

c)

Instruksi Gubernur

d)

Rekomendasi BUMN

23.

Proses penyusunan RAPBN dimulai oleh ...

a)

DPR

b)

Pemerintah

c)

BPK

d)

BI

24.

DPR memiliki peran dalam APBN yaitu ...

a)

Menetapkan dan mengawasi pelaksanaannya

b)

Menggunakannya langsung

c)

Menerbitkan obligasi

d)

Menyetujui proyek pribadi

25.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN disampaikan melalui ...

a)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

b)

Nota keuangan

c)

SPT tahunan

d)

Neraca BUMN

26.

Fungsi Bendahara Umum Negara dijalankan oleh ...

a)

Menteri Keuangan

b)

Presiden

c)

BPK

d)

Dirjen Pajak

27.

Kekayaan negara yang digunakan untuk investasi disebut ...

a)

Kekayaan negara yang dipisahkan

b)

Dana rutin

c)

APBD

d)

Kas umum

28.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, tanggung jawab tertinggi ada pada ...

a)

Gubernur/Bupati/Walikota

b)

DPRD

c)

Sekda

d)

Dinas keuangan

29.

Perbendaharaan Negara adalah ...

a)

Kegiatan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas negara

b)

Aset BUMN

c)

Pajak daerah

d)

Kredit bank

30.

Dana transfer ke daerah merupakan bagian dari ...

a)

Belanja negara

b)

Penerimaan daerah

c)

Pendapatan pajak

d)

Kredit luar negeri

31.

Perubahan APBN dapat dilakukan apabila ...

a)

Ada perubahan asumsi ekonomi makro

b)

Presiden menghendaki

c)

DPR ingin menambah dana

d)

BPK menyarankan

32.

Fungsi utama APBN adalah sebagai ...

a)

Alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi ekonomi

b)

Alat politik

c)

Alat propaganda

d)

Dana pribadi

33.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berasal dari ...

a)

Dividen BUMN

b)

Pajak penghasilan

c)

Pajak daerah

d)

Sumbangan masyarakat

34.

Kas negara dikelola melalui rekening di ...

a)

Bank Indonesia

b)

Bank BUMN

c)

BPK

d)

OJK

35.

Defisit APBN terjadi jika ...

a)

Belanja lebih besar dari pendapatan

b)

Pendapatan sama dengan belanja

c)

Pendapatan lebih besar

d)

Ada surplus

36.

Jika APBN surplus, maka ...

a)

Dana dapat digunakan untuk cadangan atau investasi

b)

Harus dihapus

c)

Dikembalikan ke DPR

d)

Dibelanjakan habis

37.

Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh ...

a)

DPR dan BPK

b)

KPK dan Polri

c)

OJK

d)

Bank Indonesia

38.

BPK memeriksa APBN setelah ...

a)

Tahun anggaran berakhir

b)

RAPBN disusun

c)

Pengesahan APBN

d)

Laporan Kemenkeu diterbitkan

39.

Dana hibah luar negeri termasuk bagian dari ...

a)

Penerimaan negara

b)

Pengeluaran

c)

Pajak

d)

Utang dalam negeri

40.

Perbedaan utama antara APBN dan APBD adalah ...

a)

Lembaga pengesahan

b)

Sumber dana

c)

Fungsi

d)

Prinsip

41.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disusun oleh ...

a)

Presiden

b)

Menteri Keuangan

c)

BPK

d)

Sekretariat Negara

42.

Tujuan utama penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah ...

a)

Transparansi dan akuntabilitas publik

b)

Kebutuhan politik

c)

Kepentingan kementerian

d)

Sekadar formalitas

43.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terdiri dari ...

a)

Laporan realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan CaLK

b)

APBN

c)

Nota keuangan

d)

Rencana kerja

44.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajib diperiksa oleh ...

a)

DPRD

b)

BPK

c)

BPKP

d)

OJK

45.

Akuntabilitas publik berarti ...

a)

Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang rakyat

b)

Rakyat mengawasi semua transaksi

c)

Tidak perlu laporan

d)

Bersifat rahasia

46.

Pemerintah daerah wajib menyampaikan LKPD paling lambat ...

a)

3 bulan setelah tahun anggaran berakhir

b)

1 bulan

c)

6 bulan

d)

12 bulan

47.

Transparansi laporan keuangan membantu ...

a)

Meningkatkan kepercayaan publik

b)

Menambah beban birokrasi

c)

Menghambat anggaran

d)

Menurunkan efisiensi

48.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berfungsi untuk ...

a)

Menjelaskan rincian informasi laporan keuangan

b)

Menambah nilai aset

c)

Menghapus catatan

d)

Mengatur kebijakan fiskal

49.

LKPP dan LKPD disusun berdasarkan ...

a)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

b)

PSAK

c)

IFRS

d)

ISO

50.

Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan oleh ...

a)

Komite SAP di bawah Kementerian Keuangan

b)

BPK

c)

DPR

d)

OJK

51.

Jika laporan keuangan tidak sesuai SAP, BPK akan ...

a)

Memberi opini selain WTP

b)

Menolak memeriksa

c)

Langsung mempidanakan

d)

Mengabaikan

52.

Salah satu indikator laporan keuangan yang baik adalah ...

a)

Penyajian wajar tanpa pengecualian

b)

Banyak pengecualian

c)

Data rahasia

d)

Tidak terbuka

53.

Dalam audit publik, bukti audit harus bersifat ...

a)

Relevan dan cukup

b)

Rahasia

c)

Umum saja

d)

Subjektif

54.

Pemerintah daerah yang mendapat opini WTP menunjukkan ...

a)

Laporan keuangannya disajikan wajar

b)

Banyak pelanggaran

c)

Tidak diperiksa

d)

Dibatalkan

55.

Laporan Keuangan Pemerintah yang baik mendukung ...

a)

Keputusan kebijakan publik

b)

Kepentingan partai

c)

Kebutuhan pribadi

d)

Rahasia negara

56.

Pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK paling lambat ...

a)

60 hari

b)

30 hari

c)

90 hari

d)

120 hari

57.

Penundaan tindak lanjut rekomendasi BPK dapat berakibat ...

a)

Kerugian negara

b)

Peningkatan kepercayaan

c)

Tidak ada dampak

d)

Opini WTP otomatis

58.

Akuntabilitas dalam keuangan negara adalah wujud ...

a)

Demokrasi fiskal

b)

Kekuasaan birokrasi

c)

Politik anggaran

d)

Diskresi bebas

59.

Pengawasan eksternal terhadap laporan keuangan dilakukan oleh ...

a)

BPK

b)

Inspektorat

c)

DPRD

d)

Menteri

60.

Pengawasan internal dalam keuangan negara dilakukan oleh ...

a)

APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)

b)

BPK

c)

DPR

d)

LSM

61.

Jenis pemeriksaan BPK terdiri dari ...

a)

Keuangan, kinerja, dan PDTT

b)

Keuangan, hukum, administrasi

c)

Umum dan khusus

d)

Internal dan eksternal

62.

Pemeriksaan keuangan bertujuan menilai ...

a)

Kewajaran laporan keuangan

b)

Kinerja pejabat

c)

Moralitas aparatur

d)

Efisiensi anggaran

63.

Pemeriksaan kinerja berfokus pada ...

a)

Efisiensi, efektivitas, dan ekonomis kegiatan

b)

Keuntungan finansial

c)

Kepentingan politik

d)

Kesalahan prosedur

64.

PDTT adalah singkatan dari ...

a)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

b)

Pemeriksaan Dalam Tahap Tertinggi

c)

Peninjauan Dana Tetap

d)

Pelaporan Dana Tambahan

65.

Contoh pemeriksaan PDTT adalah ...

a)

Audit kepatuhan terhadap peraturan

b)

Audit umum

c)

Pemeriksaan kas

d)

Evaluasi APBN

66.

BPK memberikan opini audit berdasarkan ...

a)

Bukti dan standar pemeriksaan

b)

Permintaan DPR

c)

Kesepakatan politik

d)

Asumsi pribadi

67.

Opini WTP berarti ...

a)

Laporan keuangan disajikan secara wajar

b)

Tidak wajar

c)

Tidak diaudit

d)

Tidak lengkap

68.

Opini WDP menunjukkan ...

a)

Ada pengecualian tertentu namun masih wajar

b)

Tidak wajar

c)

Tidak diaudit

d)

Lengkap tanpa kesalahan

69.

Opini TW diberikan jika ...

a)

Laporan tidak sesuai standar secara menyeluruh

b)

Data tidak lengkap

c)

Tidak cukup bukti

d)

Semua wajar

70.

Disclaimer artinya ...

a)

Auditor tidak memberikan pendapat karena bukti tidak cukup

b)

Semua laporan salah

c)

Tidak diperiksa

d)

BPK menolak laporan

71.

Opini audit menjadi dasar bagi ...

a)

DPR dalam pengawasan anggaran

b)

BUMN dalam investasi

c)

BI dalam moneter

d)

OJK dalam saham

72.

Pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan ...

a)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

b)

Standar ISO

c)

Standar Bank Dunia

d)

Peraturan daerah

73.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah ...

a)

Menilai akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan

b)

Menentukan kebijakan

c)

Menilai politik

d)

Mengatur pajak

74.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada ...

a)

DPR, DPD, dan DPRD

b)

Presiden

c)

BI

d)

Publik langsung

75.

Audit investigatif termasuk dalam ...

a)

PDTT

b)

Pemeriksaan keuangan

c)

Kinerja

d)

Internal

76.

Salah satu indikator keberhasilan pemeriksaan adalah ...

a)

Tindak lanjut rekomendasi BPK

b)

Banyaknya temuan

c)

Lama pemeriksaan

d)

Banyak laporan

77.

Pemeriksaan kinerja membantu pemerintah ...

a)

Memperbaiki efisiensi program

b)

Mengurangi pajak

c)

Menambah pendapatan

d)

Mengatur politik

78.

Prinsip utama dalam pemeriksaan keuangan adalah ...

a)

Independensi dan objektivitas

b)

Keterlibatan politik

c)

Diskresi pribadi

d)

Kepentingan lembaga

79.

Hasil audit BPK dapat menjadi dasar ...

a)

Penegakan hukum dan perbaikan tata kelola

b)

Penetapan APBN

c)

Pemilihan presiden

d)

Kebijakan moneter

80.

Pemeriksaan oleh BPK bersifat ...

a)

Mandiri dan independen

b)

Arahan eksekutif

c)

Koordinasi partai

d)

Internal pemerintah

81.

Tujuan BPK melakukan audit adalah untuk ...

a)

Meningkatkan akuntabilitas keuangan negara

b)

Mengontrol politik

c)

Mengatur kebijakan

d)

Menentukan tarif pajak

82.

Dalam demokrasi, BPK berfungsi sebagai ...

a)

Lembaga pengawasan eksternal keuangan negara

b)

Pengelola kas

c)

Pembuat undang-undang

d)

Penentu anggaran

83.

BPK membantu mewujudkan pemerintahan yang ...

a)

Bersih dan transparan

b)

Tertutup

c)

Efisien tapi tidak akuntabel

d)

Otoriter

84.

Nilai dasar BPK dalam bekerja adalah ...

a)

Independensi, integritas, profesionalisme

b)

Politik, birokrasi, kekuasaan

c)

Cepat, murah, singkat

d)

Keuntungan pribadi

85.

Jika suatu instansi mendapat opini WDP berulang kali, hal itu menandakan ...

a)

Ada perbaikan namun belum optimal

b)

Laporan sangat baik

c)

Tidak pernah diperiksa

d)

Laporan rahasia

86.

Ketika BPK menemukan kerugian negara, tindak lanjutnya adalah ...

a)

Menyerahkan hasil audit ke penegak hukum

b)

Menyembunyikan temuan

c)

Menghapus laporan

d)

Mengabaikan

87.

Nilai integritas dalam keuangan negara berarti ...

a)

Jujur dan konsisten dengan prinsip hukum

b)

Taat atasan tanpa kritik

c)

Cepat tanpa teliti

d)

Tidak terbuka

88.

Akuntabilitas fiskal menjadi bagian penting karena ...

a)

Menjamin uang rakyat digunakan tepat sasaran

b)

Mengurangi audit

c)

Meningkatkan rahasia

d)

Menguntungkan politik

89.

BPK berperan mencegah korupsi dengan ...

a)

Audit yang transparan dan independen

b)

Mengatur pajak

c)

Membentuk partai

d)

Menetapkan tarif

90.

Keterbukaan hasil audit mendorong ...

a)

Kepercayaan publik

b)

Ketegangan politik

c)

Rahasia negara

d)

Penutupan akses

91.

Pemeriksaan keuangan negara mencerminkan prinsip ...

a)

Good Governance

b)

Kekuasaan

c)

Otoritas tunggal

d)

Politik audit

92.

Dalam konteks global, BPK menjadi simbol ...

a)

Pengawasan demokratis terhadap uang publik

b)

Kekuatan ekonomi

c)

Perdagangan bebas

d)

Birokrasi nasional

93.

Pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan berpotensi ...

a)

Menimbulkan korupsi

b)

Meningkatkan kepercayaan

c)

Mengurangi pengawasan

d)

Menambah pendapatan

94.

Laporan hasil pemeriksaan BPK dapat digunakan untuk ...

a)

Kebijakan perbaikan tata kelola

b)

Politik kampanye

c)

Iklan pemerintah

d)

Pajak pribadi

95.

Ketika opini berubah dari WDP menjadi WTP, hal itu menunjukkan ...

a)

Perbaikan pengelolaan keuangan

b)

Penurunan kinerja

c)

Tidak diaudit

d)

Manipulasi data

96.

Prinsip profesionalisme auditor BPK berarti ...

a)

Memegang kode etik dan keahlian

b)

Mengikuti tekanan

c)

Mengabaikan bukti

d)

Bekerja subjektif

97.

Audit publik tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga ...

a)

Memberi rekomendasi perbaikan

b)

Menghukum pegawai

c)

Menghentikan proyek

d)

Menambah anggaran

98.

Nilai efisiensi dan efektivitas keuangan negara penting karena ...

a)

Dana publik terbatas dan harus memberi manfaat maksimal

b)

Negara harus hemat tanpa arah

c)

Semua dana dihabiskan

d)

Untuk keuntungan pribadi

99.

Dalam konteks BPK, rakyat adalah ...

a)

Pemilik sejati keuangan negara

b)

Objek pemeriksaan

c)

Pelapor pajak saja

d)

Penonton hasil audit

100.

Esensi akhir dari pengelolaan keuangan negara adalah ...

a)

Kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial

b)

Kekuasaan birokrasi

c)

Laba fiskal

d)

Kewenangan politik

Similar Resources on Wayground

1022517_Quizizz_ASTS Genap Fisika Kelas 10 24'25

101 questions

1022517_Quizizz_ASTS Genap Fisika Kelas 10 24'25

quiz

Worksheet

•

10th Grade - University

Pre Test PSAS ke -1

100 questions

Pre Test PSAS ke -1

quiz

Worksheet

•

10th Grade