Menjaga kelestarian alam dan merawat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya

Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bangsa

Meningkatkan ekspor tanpa memperhatikan lingkungan

Mendorong persaingan antardaerah tanpa koordinasi nasional

Sila ketuhanan dan keadilan sosial

Sila kemanusiaan dan persatuan Indonesia

Sila kerakyatan dan ketuhanan

Sila persatuan dan keadilan sosial

Kebangsaan dipisahkan dari demokrasi agar tidak saling memengaruhi

Kebangsaan mengandung nilai demokrasi sehingga warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

Kebangsaan diartikan sebagai kepatuhan mutlak pada pemerintah tanpa partisipasi rakyat

Kebangsaan hanya berkaitan dengan simbol-simbol negara tanpa praktik demokrasi

Demokrasi cukup dilaksanakan melalui pemilu tanpa memperhatikan kesejahteraan

Demokrasi yang baik hanya menekankan kebebasan berbicara

Demokrasi harus mencakup partisipasi rakyat serta upaya pemerataan sosial-ekonomi menuju kesejahteraan

Demokrasi diartikan sebagai persaingan bebas pasar tanpa regulasi

Beribadah secara rutin sekaligus aktif membantu sesama tanpa diskriminasi

Beribadah secara rutin namun menolak bantuan lintas agama

Menghindari interaksi sosial agar tetap fokus pada ibadah

Mengutamakan ritual dibandingkan kepedulian sosial

Keputusan nasional hanya ditentukan oleh elit politik

Aspirasi masyarakat disalurkan melalui ruang publik dan mekanisme demokrasi

Partisipasi warga dibatasi untuk menjaga stabilitas

Kedaulatan rakyat digantikan oleh kedaulatan pemerintah

Mengisolasi diri dari kerja sama internasional demi nasionalisme

Aktif dalam kerja sama global sambil menjaga kepentingan nasional

Menyerahkan kebijakan nasional sepenuhnya pada lembaga internasional

Mengutamakan identitas global di atas identitas kebangsaan

Terbatas pada prosedur elektoral dan ditutup dari partisipasi publik

Mencakup pemilu, penyampaian pendapat, dan pelibatan warga dalam proses kebijakan

Mengutamakan keputusan teknokrat tanpa masukan masyarakat

Berfokus pada stabilitas ekonomi semata

Mendorong homogenisasi budaya agar mudah bersatu

Mengakui dan merawat keberagaman sambil memperkuat rasa kebangsaan

Membatasi praktik budaya daerah agar tidak bentrok

Mengutamakan satu bahasa daerah sebagai identitas nasional

Yang tertinggi dalam pemerintahan

Maha segalanya tanpa sekutu bagi-Nya

Kekuatan alam semesta

Pemimpin bangsa

Mengutamakan kepentingan mayoritas

Berdasarkan ukuran/norma objektif agar tidak sewenang-wenang

Mengikuti tradisi leluhur tanpa perubahan

Menyesuaikan dengan keinginan pemimpin

Kemajuan teknologi bangsa

Sikap hidup, keputusan, dan tindakan yang dilandasi nilai-nilai budaya serta norma sosial dan kesusilaan/moral

Kekuatan militer negara

Ketaatan buta pada aturan

Keseragaman budaya dengan meniadakan perbedaan

Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan

Dominasi satu kelompok atas lainnya

Pemisahan wilayah berdasarkan adat

Kekuasaan mutlak presiden

Negara yang menganut demokrasi dengan proses permusyawaratan/perwakilan

Kedaulatan militer atas rakyat

Pemilihan pemimpin berdasarkan garis keturunan

Pemerintahan dikuasai segelintir elit ekonomi

Negara dan pemerintahan didirikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

Kepemimpinan tunggal yang karismatik

Peraturan ditetapkan oleh tokoh agama

Keunggulan kompetitif di pasar global

Kehidupan seluruh masyarakat Indonesia yang adil dan makmur

Kemandirian daerah tanpa pusat

Ketaatan administratif semata

Hidup sederhana tanpa tujuan ekonomi

Kehidupan yang bahagia, adil, dan makmur tanpa kemiskinan

Kebebasan tanpa aturan hukum

Ketergantungan pada bantuan luar negeri

Tenaga fisik semata

Pikir, rasa, karsa, dan cipta

Kekayaan materi

Keturunan bangsawan

Tunggal namun terpecah-pecah

Satu yang tidak terpecah-pecah

Beragam tanpa kesatuan

Satu wilayah tanpa masyarakat

Indonesia Raya

Garuda Pancasila

Garuda di Dadaku

Garuda

Burung merpati sebagai simbol perdamaian

Garuda sebagai simbol Pancasila

Harimau sebagai simbol kekuatan

Naga sebagai simbol kebijaksanaan

Karena hanya dinyanyikan di sekolah-sekolah

Karena mencerminkan praktik masyarakat, khususnya suporter, dalam mendukung timnas

Karena diciptakan oleh pemerintah

Karena melarang dukungan kepada timnas

Para pemimpin partai politik modern

Mereka yang menulis konstitusi saja

Para pejuang kemerdekaan dari latar belakang etnis, agama, dan suku yang beragam

Tokoh budaya setelah masa kemerdekaan

Produk impor dari negara asing yang diadopsi menjelang kemerdekaan

Hasil musyawarah para pendiri bangsa dan menjadi "piagam" yang dihormati serta dijalankan

Sekadar slogan kampanye politik era modern

Lahir setelah Indonesia merdeka dan tidak memiliki akar sejarah

Pencipta Pancasila dari gagasan pribadinya

Penggali Pancasila dari bumi bangsa Indonesia, bukan pencipta

Penolak Pancasila karena tidak sesuai budaya

Pengganti Pancasila dengan ideologi lain

Karena tidak lagi relevan dengan keragaman Indonesia

Karena sudah menjadi hukum internasional

Karena Pancasila adalah jalan tengah bagi negara yang memiliki keragaman etnis, suku, dan agama serta digali dari bumi Indonesia

Karena berasal dari keputusan tunggal seorang tokoh

24 September 1945

24 September 1955

17 Agustus 1950

1 Juni 1945

Baru dikenal setelah proklamasi kemerdekaan

Sudah tertanam dalam sanubari dan budaya bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka

Hanya berlaku di kalangan pemerintahan pusat

Tidak berkaitan dengan simbol garuda

Slank

Cokelat

Netral

Sheila On 7

Gagasan atau ide

Pengetahuan

Nilai moral

Kebijakan publik

Keyakinan

Mitos

Loyalitas

Kebijakan

Ideologi hanya berisi tujuan tanpa nilai

Ideologi berperan sebagai pendorong perubahan sosial

Ideologi tidak mempengaruhi kebijakan

Ideologi menolak identitas kolektif

Wilayah tanpa batas yang fleksibel

Rakyat yang tinggal sementara

Pemerintahan berdaulat yang menjalankan wewenang

Kemampuan berhubungan hanya dengan organisasi non-negara

Mewujudkan masyarakat yang kompetitif secara ekonomi

Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

Mencapai dominasi politik di kawasan

Melestarikan budaya lokal tanpa perubahan

Menghapus perbedaan antarwarga

Menjaga keberlangsungan keberadaan dan mencapai tujuan bersama

Membatasi hubungan dengan negara lain

Mengutamakan satu budaya di atas yang lain

Bintang penuntun

Tiang penyangga

Arah angin

Cahaya peradaban

Landasan tetap untuk cita-cita nasional

Doktrin yang berubah setiap pemerintahan

Pedoman teknis administratif

Simbol budaya yang tidak berkaitan dengan kebijakan

Aturan hukum rinci untuk semua sektor

Cita-cita, kemauan, dan kemampuan untuk mewujudkannya

Daftar prosedur birokrasi tetap

Strategi kampanye politik jangka pendek

Menentukan pilihan kebijakan dan arah perubahan sosial

Menghilangkan peran pemerintah dalam pembuatan kebijakan

Mewajibkan homogenitas budaya untuk stabilitas

Membatasi partisipasi rakyat dalam proses politik

Perubahan dalam struktur dan fungsi masyarakat yang terjadi seiring waktu

Perpindahan individu dari satu kelompok umur ke kelompok umur lain

Penerapan kurikulum baru di satu sekolah tertentu tanpa dampak sosial

Penggantian pemimpin kelas dalam organisasi siswa

Pedoman perilaku yang dipegang bersama oleh anggota masyarakat

Aturan administratif yang ditetapkan oleh kepala sekolah

Kebiasaan pribadi yang tidak mempengaruhi interaksi sosial

Statistik ekonomi yang digunakan untuk mengukur inflasi

Polanya relatif stabil yang mengatur kebutuhan dasar masyarakat seperti keluarga, pendidikan, ekonomi

Kelompok temporer yang bertemu sekali untuk merayakan festival

Organisasi informal yang tidak memiliki tujuan jelas

Komunitas daring tanpa aturan dan struktur

Berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilu dan musyawarah

Menentukan kebijakan moneter tanpa keterlibatan bank sentral

Menggantikan tugas yudikatif dalam memutus perkara pidana

Mengarahkan media untuk menyiarkan satu sudut pandang saja

Perubahan sosial dapat mengubah atau menegosiasi ulang nilai yang dipegang masyarakat

Nilai masyarakat selalu tetap dan tidak dipengaruhi perubahan sosial

Nilai masyarakat hanya berlaku dalam lingkungan keluarga

Perubahan sosial hanya terjadi jika nilai dihapus seluruhnya

Mengikuti aturan sekolah sebagai bagian dari lembaga pendidikan

Mengabaikan jadwal kerja karena pilihan pribadi

Memilih tidak membayar pajak karena tidak setuju dengan kebijakan

Menggantikan peran keluarga dengan pertemanan sesaat

Menguatkan organisasi lokal seperti RT/RW dan kegiatan bersama

Menutup akses pendatang agar struktur lama tetap sama

Menghapus lembaga pendidikan informal seperti kursus

Mengurangi partisipasi dalam forum warga

Mengidentifikasi kebutuhan dan nilai yang hidup dalam masyarakat terkait isu tersebut

Mengabaikan data demografis karena tidak relevan

Mengutamakan kepentingan satu kelompok tanpa konsultasi

Menyimpulkan dampak kebijakan sebelum melihat bukti

Pendidikan mentransmisikan pengetahuan, nilai, dan keterampilan untuk peran sosial

Pendidikan hanya bertujuan memperoleh sertifikat tanpa dampak sosial

Pendidikan merupakan hobi yang tidak berkaitan dengan mobilitas sosial

Pendidikan berfungsi menggantikan semua lembaga lainnya

Merancang program partisipatif di tingkat komunitas yang menekankan kerja bersama

Meningkatkan hukuman bagi warga yang tidak ikut kegiatan tanpa sosialisasi

Mengalihkan semua kegiatan komunal ke layanan berbayar

Mengurangi transparansi dalam pengelolaan dana sosial

Monarki konstitusional

Demokrasi

Oligarki

Teokrasi

Sikap tunduk mutlak pada pemimpin tanpa kritik

Sikap partisipasi, musyawarah, dan penghormatan hak asasi

Sikap memprioritaskan kepentingan golongan semata

Sikap menolak peran lembaga perwakilan

Mendorong siswa memahami prosedur pemilihan umum dan nilai partisipasi warga

Mengajarkan cara kampanye media sosial tanpa etika

Menekankan dominasi satu partai politik

Menganjurkan penutupan ruang diskusi publik

Media sosial tidak relevan dengan demokrasi modern

Media sosial dapat menjadi wahana partisipasi dan penyampaian aspirasi warga

Media sosial harus dilarang dalam proses politik

Media sosial hanya untuk hiburan tanpa dampak sosial

Memaksakan keputusan pribadi tanpa musyawarah

Melakukan pemilihan ketua kelas secara terbuka dan jujur

Mengabaikan pendapat minoritas

Melarang diskusi di kelompok belajar

Membatasi kebebasan berpendapat agar tidak ada kritik

Menjamin setiap warga memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan aspirasi

Mengutamakan suara kelompok mayoritas saja

Menolak partisipasi pemuda dalam forum publik

Mendiamkan demi menjaga kebebasan absolut

Melaporkan informasi palsu, mengedukasi literasi digital, dan mengutamakan data yang sah

Menyebarkan kembali agar ramai dibahas

Memblokir semua akun tanpa proses hukum

Individualisme tanpa kompromi

Kebersamaan, partisipasi, dan tanggung jawab bersama

Dominasi ketua kelas atas seluruh siswa

Penolakan terhadap perbedaan pendapat

Karena pelajar tidak memiliki hak warga negara

Karena pelajar berperan membangun budaya politik partisipatif sejak dini

Karena demokrasi hanya urusan pejabat negara

Karena sekolah bukan tempat berlatih partisipasi

Menggunakan media sosial untuk menyebar ujaran kebencian

Membuat petisi digital berbasis data dan disampaikan ke pihak sekolah

Mengintimidasi teman agar setuju

Menyebarkan rumor tanpa bukti

Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Kebebasan mendapatkan jabatan politik tanpa pemilihan umum

Kebebasan menolak hukum yang disahkan pemerintah

Kebebasan membentuk partai tunggal nasional

Berdaulat sepenuhnya di tangan pemerintah pusat

Terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

Menganut sistem monarki konstitusional

Menyerahkan kedaulatan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat saja

Sila pertama Pancasila saja

Empat sila pertama Pancasila yang menekankan kesepakatan bersama

Sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial semata

Nilai-nilai liberalisme yang diadopsi dari Barat

Partisipatoris

Elitis

Konsensus

Mayoritarian murni

Di tangan Presiden dan dilaksanakan oleh kabinet

Di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

Di tangan Mahkamah Konstitusi

Di tangan DPR dan DPD

Di tangan pemerintah dan dilaksanakan oleh kementerian

Di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

Di tangan partai politik mayoritas

Di tangan lembaga peradilan

Negara monarki yang absolut

Negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi

Negara kesatuan dengan sistem otoriter

Negara komunis dengan ekonomi terpusat

Kekuasaan kedaulatan dilaksanakan oleh Presiden tanpa pengawasan

Kekuasaan kedaulatan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat

Kekuasaan kedaulatan berada pada Mahkamah Agung

Kekuasaan kedaulatan dipegang oleh partai mayoritas di parlemen saja

Negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan

Negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi

Negara otoriter yang berorientasi militer

Negara kerajaan dengan parlemen

Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana tunggal

Mahkamah Konstitusi sebagai pengambil keputusan

Partai politik pemenang pemilu

Kemampuan pemerintah menjaga rahasia kebijakan dari publik untuk mencegah kritik.

Kewajiban pejabat publik mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan kepada warga serta lembaga pengawas.

Hak partai mayoritas untuk mempertahankan kekuasaan tanpa evaluasi berkala.

Kewajiban warga untuk mematuhi semua kebijakan tanpa menuntut penjelasan.

Penunjukan seumur hidup bagi kepala pemerintahan.

Pergantian kepemimpinan secara berkala melalui mekanisme konstitusional.

Pengalihan wewenang kepada satu keluarga penguasa.

Pembekuan oposisi untuk menjaga stabilitas.

Proses seleksi calon pemimpin terbatas pada elit tertentu.

Kesempatan yang adil bagi warga untuk menjadi kandidat melalui prosedur yang transparan.

Penunjukan kandidat berdasarkan kedekatan pribadi dengan penguasa.

Larangan partisipasi politik bagi kelompok minoritas.

Sarana legitimasi simbolik tanpa dampak pada pergantian pejabat.

Mekanisme partisipasi warga untuk memilih wakil dan pemimpin secara berkala.

Cara pemerintah mengumpulkan data demografis.

Upaya hiburan politik untuk meningkatkan popularitas.

Pemberian hak hanya kepada penduduk di ibu kota.

Perlindungan hak asasi seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan akses layanan dasar.

Hak istimewa bagi pejabat negara atas fasilitas mewah.

Penundaan hak warga sampai setelah pemilu.

Setiap sila berdiri sendiri tanpa saling mempengaruhi.

Sila-sila saling menopang; nilai Ketuhanan menjiwai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan.

Keterkaitan hanya terjadi antara sila keempat dan kelima.

Keterkaitan diartikan sebagai penggantian satu sila dengan sila lain.

Ketuhanan Yang Maha Esa meniadakan kebutuhan keadilan sosial.

Ketuhanan mendorong moralitas yang menjadi landasan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Keadilan sosial berdiri terlepas dari nilai ketuhanan.

Ketuhanan dan keadilan sosial saling bertentangan dalam praktik.

Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama.

Musyawarah dalam keluarga untuk menentukan keputusan bersama dengan menghargai pendapat semua anggota.

Menolak bantuan pada tetangga yang sedang kesulitan.

Mengunggulkan satu golongan dan mendiskriminasi yang lain.

Karena Pancasila hanya tradisi lokal tanpa dasar konstitusional.

Karena Pancasila menjadi dasar negara, sumber nilai dan norma yang mengarahkan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena Pancasila ditetapkan untuk kepentingan satu partai politik.

Karena Pancasila hanya berfungsi sebagai slogan budaya.

Pancasila adalah pedoman kaku yang tidak boleh ditafsirkan ulang.

Pancasila menjadi bintang penuntun yang adaptif, mengarahkan kebijakan dan perilaku sesuai perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasar.

Leitstar berarti aturan teknis birokrasi yang rutin.

Dinamis berarti mengganti nilai-nilai Pancasila secara berkala.

18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

17 Agustus 1945 – 15 Februari 1946

27 Desember 1949 – 5 Juli 1959

2 September 1945 – 15 Februari 1946

Memperluas hak pilih umum dan membentuk partai politik baru

Mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara

Mereformasi sistem pajak nasional secara menyeluruh

Meningkatkan ekspor hasil bumi ke pasar internasional

Pers sudah berfungsi bebas tanpa batas

Pelaksanaan demokrasi sepenuhnya melalui pemilu langsung

Pelaksanaan demokrasi masih terbatas, termasuk kebebasan pers

Demokrasi telah menghasilkan lembaga MPR yang permanen

Pembukaan, Aturan Peralihan, Penjelasan

Pembukaan, Batang Tubuh, Bagian Penutup

Pembukaan, Proklamasi, Penjelasan

Batang Tubuh, Penjelasan, Aturan Tambahan

XV bab dengan 36 pasal

XVI bab dengan 37 pasal

IV bab dengan dua ayat

XVII bab dengan 45 pasal

Aturan Peralihan dalam IV pasal dua ayat

Pembukaan yang memuat Teks Proklamasi

Pembentukan MPR, DPR, dan DPA secara lengkap

Ketentuan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pembukaan, Batang Tubuh, Penjelasan

Pembukaan, Penutup, Aturan Peralihan

Batang Tubuh, Aturan Tambahan, Penjelasan

Pembukaan, Proklamasi, Penutup

Menggantikan Presiden dalam menjalankan tugas negara

Menjalankan tugas pemerintahan sementara sebelum terbentuk MPR, DPR, dan DPA

Menyusun rancangan perubahan UUD 1945 secara total

Mengawasi pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia

Presiden, Wakil Presiden, dan Ketua MPR

Presiden dan Pembantu Presiden

Presiden, Perdana Menteri, dan DPR

Presiden, Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri

18 Agustus 1945

27 Desember 1949

2 September 1945

15 Februari 1946

27 Desember 1949

17 Agustus 1950

31 Januari 1950

27 Desember 1950

Landasan konstitusional penerapan UUD RIS

Pengganti UUD 1945 di seluruh wilayah Indonesia

Penetapan presiden RIS pertama

Instruksi penghapusan KNIP

Penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RIS yang diwakili Ratu Juliana kepada Mohammad Hatta

Pembubaran KNIP dan pengangkatan Perdana Menteri pertama RIS

Penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta

Pengembalian Irian Barat kepada Indonesia

Sri Sultan Hamengku Buwono IX

Mohammad Hatta

Ir. Soekarno

Mr. Assaat

Keinginan kembali bersatu dalam NKRI

Pembentukan federasi baru dengan Belanda

Perluasan wilayah RIS ke Asia Tenggara

Pengubahan sistem menjadi monarki konstitusional

Kembali ke bentuk negara kesatuan

Mempertahankan bentuk negara serikat

Mengubah menjadi negara monarki

Menerapkan negara federal dengan tiga wilayah otonom

Mukadimah 4 alenia, Batang Tubuh 6 bab dan 197 pasal, serta Lampiran

Mukadimah 5 alenia, Batang Tubuh 7 bab dan 200 pasal, tanpa Lampiran

Hanya Batang Tubuh 6 bab dan 197 pasal, tanpa Mukadimah

Mukadimah 3 alenia, Batang Tubuh 5 bab dan 150 pasal, serta Lampiran

Negara terdiri dari bagian-bagian berdaulat namun kepala negara tidak diwariskan

Negara dipimpin oleh raja sebagai simbol federal

Kedaulatan berada pada satu pemerintah pusat monarki

Negara berbentuk kesatuan dengan pemerintah parlementer

Perdana Menteri

Presiden

Wakil Presiden

Ketua KNIP

Negara Bagian Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Presiden Mr. Assaat

Seluruh wilayah RIS dengan Presiden Soekarno

Jakarta sebagai ibu kota RIS dengan Presiden Mohammad Hatta

Negara Bagian Indonesia Timur dengan Presiden Hamengku Buwono IX

17 Agustus 1945

27 Desember 1949

23 Januari 1950

27 Desember 1950

Provinsi administratif tunggal

Tujuh negara bagian dan daerah-daerah otonom

Kabupaten-kabupaten setingkat daerah tingkat II

Daerah istimewa dan teritorial militer

Karena UUD 1945 belum disahkan oleh KMB

Karena UUD 1945 hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta

Karena RIS tidak memiliki lembaga perwakilan

Karena Pancasila belum dijadikan dasar negara

2 alinea yang berisi semboyan Bhinneka Tunggal Ika

3 alinea yang berisi program kabinet

4 alinea yang di dalamnya tercantum dasar negara Pancasila

5 alinea yang berisi tujuan pembangunan

5 Bab dan 150 Pasal

6 Bab dan 197 Pasal

7 Bab dan 200 Pasal

8 Bab dan 186 Pasal

Bersifat tetap dan tidak dapat diubah

Bersifat sementara sesuai dengan Pasal 186

Bersifat darurat dan rahasia

Bersifat federal permanen

Negara kesatuan terpusat

Negara serikat atau federasi

Monarki konstitusional

Republik daerah

KMB menolak pembentukan RIS

KMB menunda kedaulatan RIS hingga 1951

KMB menjadi dasar pengakuan kedaulatan RIS pada 27 Desember 1949

KMB menghapus UUD 1945 seluruhnya

Jakarta

Bandung

Surabaya

Yogyakarta

Tidak memiliki mukadimah dan hanya memuat pasal-pasal

Memiliki Mukadimah 4 alinea serta Batang Tubuh yang terdiri dari 6 Bab dan 197 Pasal

Hanya berisi deklarasi politik tanpa pasal

Memiliki 10 Bab dengan 300 Pasal

Negara Bagian Jawa Timur

Negara Bagian Pasundan

Negara Bagian Sumatra Utara

Negara Bagian Kalimantan Selatan

Kabinet RIS mengundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950

PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara

DPR mengesahkan Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950

MPRS membubarkan badan Konstituante

Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950

Ketetapan MPRS tentang Pembubaran Konstituante

4 alinea

3 alinea

5 alinea

2 alinea

Republik

Monarki konstitusional

Federal dengan raja simbolik

Komune demokratis

Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

Pembentukan MPRS dan DPAS

Pembubaran badan Konstituante

Pengesahan Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950

UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945

UUDS 1950 hasil Konstituante

UUD RIS 1949

Piagam Jakarta

DPR dan anggota Konstituante

MPRS dan DPAS

DPRD dan Presiden

Mahkamah Agung dan Dewan Pertimbangan

Demokrasi terpimpin dan pengubahan partai politik

Federalisme ekonomi dan nasionalisasi industri

Militerisasi kabinet dan pembubaran DPR

Monarki parlementer dan pemilihan tidak langsung

Tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga memicu ketidakstabilan

Menghasilkan kesepakatan cepat di Konstituante

Mendorong berlakunya kembali UUDS 1950

Menjadikan DPAS sebagai lembaga tertinggi negara

UUD 1945 berakar pada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia

UUD 1945 telah sepenuhnya ditolak oleh DPR hasil pemilu 1955

UUD 1945 tidak mengatur struktur organisasi negara

UUD 1945 hanya berlaku sementara sampai ada konstitusi baru

Sebagai UUD yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan perwujudan ideologi Indonesia

Sebagai UUD transisi menuju demokrasi liberal

Sebagai pedoman teknis pemilu 1955

Sebagai produk sementara hasil kompromi politik 1950-an

Mampu memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif

Perlu dirombak total karena tidak efisien

Hanya mengatur lembaga legislatif saja

Tidak relevan dengan kondisi Indonesia

Langkah kembali ke UUD 1945 dilakukan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku

Kembali ke UUD 1945 hanya berlaku untuk lembaga eksekutif

Proses kembali ke UUD 1945 tidak memerlukan pertimbangan hukum

Kembali ke UUD 1945 dilakukan dengan mengabaikan keputusan MPR

Mengalami kebuntuan

Menetapkan segera Dekrit Presiden

Menerapkan UUD RIS

Mencabut hasil pemilu 1955

Presiden Sukarno

Presiden Soeharto

Ketua MPR

Perdana Menteri

Tanpa kontrol kekuasaan dapat mengakibatkan kekuasaan tanpa batas dan sewenang-wenang

Agar pemerintah tidak perlu membuat peraturan

Supaya pemilu tidak dilaksanakan

Untuk meniadakan peran DPR

Masyarakat menginginkan perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

UUD 1945 tidak pernah berlaku sebelumnya

Pembukaan UUD 1945 dinyatakan tidak sah

Tidak ada dukungan dari MPR

Dilakukan secara bertahap dan tetap menghormati hasil kerja para perumus 1945

Dilaksanakan sekaligus dalam satu sidang tanpa tahapan

Menghapus seluruh pasal sebelumnya tanpa diskusi

Ditetapkan sepenuhnya oleh eksekutif tanpa peran MPR

Acuan berikutnya untuk membahas dan memutuskan perubahan UUD

Pengesahan Dekrit Presiden 1959

Pembatalan pemilu 1955

Penetapan bentuk negara serikat

Mendahulukan pasal-pasal yang telah disepakati oleh semua fraksi MPR

Melakukan referendum nasional terlebih dahulu

Menyusun konstitusi baru yang menggantikan UUD 1945

Menetapkan perubahan tanpa persetujuan fraksi-fraksi

Rangkaian terpisah yang berdiri sendiri

Satu sistem kesatuan yang saling terkait

Langkah acak tanpa urutan

Komponen tambahan yang tidak berpengaruh

Mudah disetujui oleh semua pihak

Tidak memerlukan perdebatan sama sekali

Lebih sulit memperoleh kesepakatan

Selalu dihapus dari rancangan

Mengabaikannya agar proses cepat selesai

Mencari kompromi melalui dialog dan negosiasi

Memaksakan keputusan sepihak

Menunda seluruh proses tanpa batas waktu

Setiap tahap tidak mempengaruhi tahap lain

Keberhasilan satu tahap bergantung pada keterkaitan dengan tahap lain

Tahap akhir selalu dapat berdiri sendiri

Tahap awal selalu paling menentukan tanpa dukungan tahap lain

Tahap-tahap berlangsung tanpa urutan

Ada urutan logis dan saling berhubungan antara tahap-tahap

Tahap-tahap terjadi secara acak dan tidak berulang

Hanya dua tahap yang berhubungan satu sama lain

Sistem kesatuan tetap utuh tanpa dampak

Keterkaitan antar tahap terganggu dan hasil akhir bisa lemah

Tahap lain otomatis menyesuaikan tanpa masalah

Hasil akhir selalu lebih baik

Kepatuhan buta terhadap otoritas

Musyawarah untuk mufakat dan kompromi

Pengambilan keputusan sepihak oleh elit

Penolakan terhadap perubahan

Mengoptimalkan tiap tahap secara terisolasi

Koordinasi lintas tahap untuk memastikan konsistensi

Fokus pada tahap akhir saja

Menghapus tahap yang dianggap rumit

Konten netral tanpa dampak sosial

Implikasi luas dan sensitif bagi beragam pihak

Tidak berkaitan dengan kepentingan publik

Selalu bersifat teknis murni

Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain

Sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

Kebiasaan masyarakat untuk mengikuti mayoritas tanpa mempertimbangkan hak minoritas

Proses pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun

Pasal 28

Pasal 33

Pasal 27 ayat (3)

Pasal 1 ayat (2)

Setiap orang bebas berpendapat dan dapat menyalurkannya melalui berbagai media

Setiap orang boleh memaksakan pendapatnya kepada orang lain

Pendapat hanya boleh disampaikan di forum resmi pemerintah

Kebebasan berpendapat hanya berlaku bagi kelompok mayoritas

Menghargai keberadaan orang lain

Bersikap santun terhadap orang lain

Menjaga sikap sesuai nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945

Menyebarkan informasi tanpa memeriksa dampaknya pada orang lain

Tetap santun dan menghargai orang lain

Mengikuti semua informasi tanpa verifikasi

Mengutamakan kepentingan pribadi dalam bermedia

Mengabaikan nilai-nilai Pancasila demi kebebasan penuh

Karena mereka diharapkan cerdas berliterasi dan berteknologi untuk mewujudkan kehidupan demokratis

Karena hanya generasi muda yang memiliki hak berpendapat

Karena generasi tua tidak perlu terlibat dalam demokrasi

Karena demokrasi hanya dapat berjalan di lingkungan sekolah

Menciptakan gim edukasi, poster, komik, dan aplikasi

Menyebarkan hoaks untuk menarik perhatian publik

Memblokir semua komentar di media sosial

Menghapus konten yang berisi pendapat berbeda

Kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tetap menghargai orang lain sesuai nilai-nilai Pancasila

Kebebasan berpendapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sehingga harus dibatasi

Nilai-nilai Pancasila hanya berlaku di institusi pemerintah, bukan di ruang publik

Kebebasan berpendapat hanya boleh digunakan untuk mendukung satu ideologi

Merencanakan kampanye literasi digital yang mengajarkan sikap santun dan verifikasi informasi

Mendorong warga untuk menyampaikan pendapat tanpa aturan di semua platform

Mengalihkan diskusi publik ke ruang tertutup agar tidak terjadi perbedaan pendapat

Melarang penggunaan media sosial bagi pelajar

Santun membantu menghargai orang lain sehingga diskusi publik berjalan sesuai amanat UUD 1945

Santun membuat semua orang setuju sehingga tidak ada perdebatan

Santun berarti tidak perlu menyampaikan pendapat di ruang publik

Santun hanya diperlukan dalam acara resmi pemerintah