wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Hak Lintas Damai di Laut

Total questions: 80

Worksheet time: 40mins

Name
Class
Date
1.

Apa yang dimaksud dengan hak lintas damai di laut?

a)

Hak kapal asing untuk melintas melalui laut teritorial suatu negara dengan cara yang tidak merugikan perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai.

b)

Hak negara pantai untuk melarang semua kapal asing melintas di laut teritorialnya.

c)

Hak kapal asing untuk melakukan kegiatan militer di laut teritorial negara lain tanpa izin.

d)

Hak kapal asing untuk menangkap ikan di laut teritorial negara lain tanpa batasan.

2.

Dasar hukum hak lintas damai di laut adalah _________

a)

UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea), Pasal 17–32.

b)

Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional.

c)

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

d)

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang.

3.

Hak lintas damai di laut berlaku di:

a)

Laut lepas

b)

Laut teritorial

c)

Sungai

d)

Danau

4.

Kapal asing, baik sipil maupun militer, boleh melintas tanpa harus minta izin, asalkan lintasannya damai.

a)

True

b)

False

5.

Apa yang dimaksud dengan lintas damai menurut syarat lintas damai di laut?

a)

Lintas damai berarti: Cepat dan terus-menerus (tanpa berhenti kecuali keadaan darurat) dan tidak mengganggu perdamaian dan keamanan negara pantai.

b)

Lintas damai berarti: Kapal harus berhenti di setiap pelabuhan yang dilewati.

c)

Lintas damai berarti: Kapal boleh melakukan aktivitas militer selama melintas.

d)

Lintas damai berarti: Kapal harus meminta izin setiap kali melintas di laut negara pantai.

6.

Salah satu syarat lintas damai di laut adalah:

a)

Berhenti di tengah laut tanpa alasan

b)

Cepat dan terus-menerus (tanpa berhenti kecuali keadaan darurat)

c)

Mengganggu keamanan negara pantai

d)

Melakukan aktivitas militer

7.

Lintas damai di laut tidak boleh mengganggu perdamaian dan keamanan negara pantai.

a)

True

b)

False

8.

Apa yang dimaksud dengan hak negara pantai membatasi menurut Pasal 25 UNCLOS 1982?

a)

Hak negara pantai untuk mengambil langkah demi mencegah pelayaran yang tidak damai dan menangguhkan sementara lintas damai dengan alasan keamanan.

b)

Hak negara pantai untuk mengatur perdagangan internasional di wilayah perairannya.

c)

Hak negara pantai untuk menetapkan zona ekonomi eksklusif tanpa batasan.

d)

Hak negara pantai untuk melarang seluruh aktivitas pelayaran di laut lepas.

9.

Menurut Pasal 25 UNCLOS 1982, negara pantai dapat menangguhkan sementara lintas damai di bagian tertentu dari laut teritorialnya dengan alasan apa?

a)

Keamanan (misalnya latihan militer, ancaman perang, atau uji senjata).

b)

Ekonomi (misalnya penangkapan ikan secara berlebihan).

c)

Pariwisata (misalnya perlindungan destinasi wisata).

d)

Lingkungan (misalnya polusi laut yang tidak signifikan).

10.

Penangguhan hak lintas damai oleh negara pantai harus bersifat ________.

a)

sementara

b)

permanen

c)

mutlak

d)

abadi

11.

Penangguhan hak lintas damai harus diumumkan dengan jelas kepada siapa?

a)

Kepada dunia internasional.

b)

Kepada pemerintah lokal.

c)

Kepada masyarakat setempat.

d)

Kepada organisasi non-pemerintah.

12.

Negara pantai boleh menghapus hak lintas damai secara permanen.

a)

Benar

b)

Salah

13.

Berdasarkan UNCLOS 1982, pasal berapa yang mengatur tentang 'Lintas Damai Wajib Diberikan'?

a)

Pasal 17 UNCLOS 1982

b)

Pasal 21 UNCLOS 1982

c)

Pasal 25 UNCLOS 1982

d)

Pasal 30 UNCLOS 1982

14.

Negara pantai boleh melarang atau menangguhkan lintas damai jika lintasan tidak damai atau demi keamanan. Pernyataan ini sesuai dengan pasal berapa dalam UNCLOS 1982?

a)

Pasal 19 & 25 UNCLOS 1982

b)

Pasal 13 & 21 UNCLOS 1982

c)

Pasal 17 & 22 UNCLOS 1982

d)

Pasal 20 & 24 UNCLOS 1982

15.

Prinsip umum lintas damai wajib diberikan adalah: Semua kapal, tanpa diskriminasi, berhak melintas damai di laut teritorial.

a)

Benar

b)

Salah

16.

Manakah dari berikut ini yang merupakan kondisi kapal asing agar lintas damai wajib diberikan?

a)

Melakukan latihan militer

b)

Melintas cepat & terus-menerus

c)

Menangkap ikan tanpa izin

d)

Memuat barang ilegal

17.

Hak negara pantai dalam lintas damai wajib diberikan adalah:

a)

Mengatur pelayaran demi keselamatan

b)

Mengusir kapal jika melanggar aturan

c)

Menangguhkan lintas damai di area tertentu

d)

Melakukan latihan militer

18.

Menurut UNCLOS Pasal 19, apakah ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara pantai dianggap sebagai kegiatan yang tidak damai di laut?

a)

True

b)

False

19.

Menurut UNCLOS Pasal 19, latihan atau manuver militer dengan ... dianggap tidak damai di laut.

a)

senjata

b)

kapal dagang

c)

bendera negara lain

d)

alat komunikasi

20.

Menurut UNCLOS Pasal 19, mengumpulkan data ... dianggap tidak damai di laut.

a)

intelijen

b)

meteorologi

c)

biologi

d)

geologi

21.

Propaganda yang mengganggu keamanan negara pantai termasuk kegiatan yang tidak damai di laut menurut UNCLOS Pasal 19.

a)

True

b)

False

22.

Peluncuran atau pendaratan pesawat atau militer di laut negara pantai dianggap sebagai kegiatan yang tidak damai menurut UNCLOS Pasal 19.

a)

True

b)

False

23.

Memuat atau menurunkan barang atau orang secara ilegal di laut negara pantai dianggap sebagai kegiatan yang tidak damai menurut UNCLOS Pasal 19.

a)

True

b)

False

24.

Pencemaran lingkungan secara sengaja di laut negara pantai dianggap sebagai kegiatan yang tidak damai menurut UNCLOS Pasal 19. Pilih True atau False.

a)

True

b)

False

25.

Aktivitas perikanan tanpa izin di laut negara pantai dianggap sebagai kegiatan yang tidak damai menurut UNCLOS Pasal 19. Pilih True atau False.

a)

True

b)

False

26.

Riset atau survei tanpa izin di laut negara pantai dianggap sebagai kegiatan yang tidak damai menurut UNCLOS Pasal 19.

a)

True

b)

False

27.

Aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum internasional di laut negara pantai dianggap sebagai kegiatan yang tidak damai menurut UNCLOS Pasal 19.

a)

True

b)

False

28.

Hak negara pantai dalam lintas damai di laut meliputi:

a)

Mengatur lintas damai demi keamanan dan keselamatan

b)

Menangguhkan hak lintas damai sementara waktu (misalnya untuk latihan militer)

c)

Mematuhi hukum negara pantai dan aturan internasional

d)

Tidak mengganggu ketertiban atau keamanan

29.

Kewajiban kapal asing saat melintas di laut teritorial negara lain adalah ________ dan ________.

a)

Mematuhi hukum negara pantai dan aturan internasional; Tidak mengganggu ketertiban atau keamanan

b)

Membawa bendera negara asal; Melapor ke kedutaan

c)

Mengikuti aturan pelayaran internasional saja; Mengabaikan hukum negara pantai

d)

Bebas berlayar tanpa izin; Mengangkut barang tanpa pemeriksaan

30.

Negara pantai dapat menangguhkan hak lintas damai untuk sementara waktu, misalnya untuk latihan militer.

a)

Benar

b)

Salah

31.

Insiden USS Kitty Hawk (2000-an) adalah kasus di mana kapal induk AS masuk ke laut teritorial negara mana dan memicu protes?

a)

Tiongkok

b)

Jepang

c)

Korea Selatan

d)

Vietnam

32.

Alasan Indonesia menindak kapal asing yang melakukan illegal fishing di laut teritorial dengan dalih 'lintas damai' adalah karena kapal tersebut melakukan aktivitas yang merugikan. Apa alasan utama tindakan Indonesia tersebut?

a)

Melindungi sumber daya laut dan kedaulatan negara

b)

Meningkatkan pariwisata laut

c)

Mendukung perdagangan internasional

d)

Memperluas wilayah teritorial

33.

Manakah pernyataan yang benar tentang kedaulatan laut menurut UNCLOS 1982?

a)

Negara pantai tidak berdaulat atas laut teritorial

b)

Negara pantai berdaulat atas laut teritorial, tapi ada hak lintas damai bagi kapal asing

c)

Negara berdaulat penuh dan eksklusif atas ruang udara

d)

Tidak ada hak lintas damai otomatis

34.

Lintas damai di laut diakui untuk semua kapal (sipil/militer) dengan syarat _________.

a)

tidak merugikan keamanan

b)

memiliki izin khusus

c)

bermuatan barang berbahaya

d)

beroperasi di malam hari

35.

Manakah pernyataan yang benar tentang izin lintas di udara menurut Chicago Convention 1944?

a)

Tidak perlu izin selama lintasannya damai

b)

Harus izin lewat perjanjian bilateral atau izin langsung

c)

Semua kapal diakui lintas damai

d)

Tidak ada izin eksplisit yang dibutuhkan

36.

Apa yang dapat terjadi pada pesawat asing jika melanggar aturan ruang udara menurut Chicago Convention 1944?

a)

Pesawat asing bisa dicegat, dipaksa mendarat, atau ditembak jatuh jika melanggar

b)

Pesawat asing akan langsung diberikan izin terbang bebas di seluruh dunia

c)

Pesawat asing akan otomatis menjadi milik negara yang wilayah udaranya dilanggar

d)

Pesawat asing hanya akan diberikan peringatan tertulis tanpa tindakan lain

37.

Secara umum, apakah kapal asing memiliki hak lintas di perairan pedalaman suatu negara?

a)

Tidak ada hak lintas.

b)

Memiliki hak lintas bebas tanpa izin.

c)

Hanya kapal dagang yang memiliki hak lintas.

d)

Hak lintas diberikan jika membawa bantuan kemanusiaan.

38.

Negara tidak wajib mengizinkan kapal asing untuk melintas di perairan pedalamannya.

a)

Benar

b)

Salah

39.

Kedaulatan penuh berarti negara dapat menolak masuk kapal asing tanpa izin.

a)

Benar

b)

Salah

40.

Sebutkan dua aturan yang dapat ditetapkan oleh negara terkait kapal asing di perairan pedalaman!

a)

Navigasi dan keamanan (juga lingkungan dan imigrasi).

b)

Pajak dan subsidi.

c)

Ekspor dan impor barang.

d)

Perdagangan internasional dan pariwisata.

41.

Apa yang dapat dilakukan negara terhadap kapal yang melanggar hukum domestik di perairan pedalamannya?

a)

Menangkap atau memeriksa kapal tersebut.

b)

Membiarkan kapal tersebut melanjutkan perjalanan tanpa tindakan.

c)

Memberikan penghargaan kepada kapal tersebut.

d)

Mengabaikan pelanggaran yang terjadi.

42.

Menurut Pasal 8 ayat 2 UNCLOS, jika sebuah perairan pedalaman baru terbentuk karena penarikan garis pangkal lurus, apakah kapal asing tetap berhak atas lintas damai di perairan itu?

a)

Ya

b)

Tidak

43.

Apa jenis lintas yang diperbolehkan di perairan pedalaman menurut ketentuan?

a)

Hanya lintas damai (innocent passage)

b)

Lintas militer tanpa izin

c)

Lintas dagang bebas tanpa pengawasan

d)

Lintas eksplorasi sumber daya asing

44.

Kapal militer yang melintas di perairan pedalaman harus tunduk pada izin/aturan negara pantai.

a)

Benar

b)

Salah

45.

Sebutkan tiga hal yang tidak boleh dilakukan saat melintas di perairan pedalaman!

a)

Mengancam keamanan, latihan senjata, propaganda, mata-mata, atau pencemaran

b)

Membawa hewan peliharaan, memancing ikan, atau berenang

c)

Membawa makanan ringan, berfoto, atau berbicara dengan penduduk lokal

d)

Membaca buku, mendengarkan musik, atau berjemur di kapal

46.

Negara pantai boleh mengatur, menangguhkan, atau menolak lintas di perairan pedalaman untuk alasan apa?

a)

Keamanan nasional

b)

Pariwisata

c)

Ekonomi

d)

Olahraga

47.

Apa kepanjangan dari ALKI dalam konteks hukum laut Indonesia?

a)

Alur Laut Kepulauan Indonesia

b)

Aliran Laut Kawasan Indonesia

c)

Akses Laut Kedaulatan Indonesia

d)

Area Laut Konservasi Indonesia

48.

Hak lintas alur laut kepulauan (archipelagic sea lanes passage) diatur dalam konvensi internasional apa?

a)

A. UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea)

b)

B. Konvensi Jenewa

c)

C. Deklarasi Djuanda

49.

Jelaskan maksud dari hak lintas ALKI menurut penjelasan di atas!

a)

Hak kapal dan pesawat asing untuk melintas secara terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang melalui jalur yang telah ditetapkan di perairan kepulauan Indonesia, dengan tujuan transit dari satu bagian laut lepas/ZEE ke bagian laut lepas/ZEE lain.

b)

Hak kapal dan pesawat asing untuk berlabuh dan melakukan aktivitas ekonomi di perairan Indonesia tanpa izin.

c)

Hak kapal dan pesawat asing untuk melakukan eksplorasi sumber daya alam di wilayah Indonesia.

d)

Hak kapal dan pesawat asing untuk menetap secara permanen di perairan kepulauan Indonesia.

50.

Sebutkan dasar hukum yang mengatur tentang archipelagic sea lanes passage menurut Pasal 53!

a)

UNCLOS 1982

b)

Konvensi Wina 1969

c)

Deklarasi Djuanda 1957

d)

Konvensi Chicago 1944

51.

UU No. 6 Tahun 1996 mengatur tentang apa?

a)

Perairan Indonesia

b)

Pendidikan Nasional

c)

Kesehatan Masyarakat

d)

Perdagangan Internasional

52.

PP No. 37 Tahun 2002 mengatur tentang hak dan kewajiban apa?

a)

Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas ALKI

b)

Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Asing di Indonesia

c)

Hak dan Kewajiban Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir

d)

Hak dan Kewajiban Penggunaan Teknologi Informasi oleh Warga Negara

53.

Keputusan Presiden No. 38 Tahun 2002 mengatur tentang apa?

a)

Penetapan ALKI I, II, dan III

b)

Pembentukan Provinsi Papua Barat

c)

Pengangkatan Menteri Pendidikan Nasional

d)

Pendirian Universitas Terbuka

54.

Apa yang dimaksud dengan Lintas Damai?

a)

Berlaku di laut teritorial, kapal boleh lewat tapi harus damai

b)

Berlaku di perairan kepulauan negara kepulauan

c)

Berlaku di jalur ALKI

d)

Berlaku di daratan

55.

Lintas ALKI berlaku di perairan ______ negara kepulauan (seperti Indonesia).

a)

kepulauan

b)

daratan

c)

pegunungan

d)

perbatasan

56.

Kapal/pesawat asing tidak bisa ditolak selama mereka mengikuti jalur ALKI dan mematuhi syarat.

a)

Benar

b)

Salah

57.

Apa sifat dari transit passage pada Lintas ALKI?

a)

Lintas cepat, langsung, tidak boleh berhenti kecuali darurat

b)

Lintas lambat, boleh berhenti kapan saja

c)

Lintas damai, boleh berhenti

d)

Lintas terbatas, hanya untuk kapal tertentu

58.

Indonesia menetapkan berapa jalur utama ALKI?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

59.

Jalur ALKI II dimulai dari Laut Sulawesi dan berakhir di Samudra Hindia.

a)

Benar

b)

Salah

60.

Sebutkan cabang-cabang ALKI III!

a)

ALKI III terdiri dari ALKI IIIA, IIIB, dan IIIC.

b)

ALKI III terdiri dari ALKI IIIA, IIID, dan IIIE.

c)

ALKI III terdiri dari ALKI IIIA, IIIB, dan IIID.

d)

ALKI III terdiri dari ALKI IIIA, IIIC, dan IIID.

61.

Jalur ALKI III melewati Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura sebelum menuju Samudra Hindia.

a)

Benar

b)

Salah

62.

Sebutkan salah satu hak kapal/pesawat asing di ALKI!

a)

Melintas terus-menerus, cepat, dan langsung.

b)

Menangkap ikan di perairan Indonesia.

c)

Mendarat di pelabuhan tanpa izin.

d)

Mengangkut barang ilegal melalui ALKI.

63.

Apa yang harus dilakukan kapal/pesawat asing jika ingin menggunakan jalur laut dan jalur udara di atas ALKI?

a)

Menggunakan jalur laut dan jalur udara di atas ALKI.

b)

Meminta izin dari negara lain.

c)

Menghindari jalur ALKI sepenuhnya.

d)

Melapor ke kedutaan besar Indonesia.

64.

Apakah kapal/pesawat asing perlu meminta izin khusus untuk melintas di ALKI? Jelaskan!

a)

Tidak perlu meminta izin khusus, cukup mematuhi aturan.

b)

Ya, harus meminta izin khusus kepada pemerintah Indonesia.

c)

Harus membayar biaya izin melintas.

d)

Hanya boleh melintas jika dalam keadaan darurat.

65.

Salah satu kewajiban kapal/pesawat asing di ALKI adalah tidak boleh mengancam kedaulatan, keamanan, atau ketertiban Indonesia.

a)

True

b)

False

66.

Kapal/pesawat asing boleh berhenti atau berlabuh di ALKI dalam keadaan darurat.

a)

True

b)

False

67.

Apakah kapal/pesawat asing boleh melakukan aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan, spionase, latihan militer, atau riset tanpa izin di ALKI?

a)

Tidak boleh melakukan aktivitas ilegal (penangkapan ikan, spionase, latihan militer, riset tanpa izin).

b)

Boleh melakukan aktivitas ilegal jika tidak terdeteksi.

c)

Boleh melakukan aktivitas ilegal dengan izin dari negara lain.

d)

Boleh melakukan aktivitas ilegal selama berada di perairan internasional.

68.

Kapal/pesawat asing harus mematuhi peraturan Indonesia dan hukum internasional (terutama UNCLOS) saat melintas di ALKI.

a)

True

b)

False

69.

Kapal perang atau kapal selam asing yang ingin lewat ALKI harus muncul di permukaan dan menunjukkan _________.

a)

bendera kebangsaannya

b)

surat izin berlayar

c)

dokumen kepemilikan kapal

d)

identitas awak kapal

70.

Pesawat asing yang melintas harus mengikuti jalur udara ALKI, tidak boleh ________.

a)

menyimpang

b)

berhenti

c)

mendarat

d)

terbang rendah

71.

Jika melanggar aturan ALKI, Indonesia berhak menindak sesuai hukum ________ dan ________.

a)

nasional dan internasional

b)

adat dan lokal

c)

provinsi dan daerah

d)

regional dan domestik

72.

Negara kepulauan ______ untuk menyediakan ALKI, karena kewajiban tersebut sudah diatur dalam hukum laut internasional (UNCLOS 1982).

a)

tidak boleh menolak

b)

dapat mengabaikan

c)

harus menunda

d)

boleh menolak

73.

Berdasarkan UNCLOS 1982, Pasal 53 tentang Archipelagic Sea Lanes Passage, apa kewajiban negara kepulauan terkait alur laut kepulauan (ALKI)?

a)

Menetapkan ALKI dan jalur udara di atasnya

b)

Melarang kapal asing melintas

c)

Membuka semua jalur laut untuk umum

d)

Tidak perlu menetapkan jalur apapun

74.

Jika negara kepulauan tidak menetapkan ALKI, maka ______ dan pesawat asing berhak memilih jalur yang lazim digunakan untuk navigasi internasional.

a)

kapal

b)

kereta

c)

mobil

d)

sepeda

75.

Apa dampak jika negara kepulauan menolak atau tidak menetapkan ALKI menurut penjelasan pada slide?

a)

Kontrol negara kepulauan terhadap jalur lautnya menjadi lebih kuat

b)

Kontrol negara kepulauan terhadap jalur lautnya jadi lebih lemah

c)

Negara kepulauan tidak memiliki hak atas jalur laut

d)

Tidak ada dampak apapun

76.

Sebutkan tiga contoh negara kepulauan yang diakui kedaulatannya atas perairan kepulauan menurut Prinsip Keseimbangan UNCLOS!

a)

Indonesia, Filipina, Fiji

b)

Indonesia, Malaysia, Thailand

c)

Filipina, Vietnam, Kamboja

d)

Fiji, Papua Nugini, Australia

77.

Mengapa masyarakat internasional menuntut jaminan kebebasan navigasi dan penerbangan di perairan kepulauan menurut Prinsip Keseimbangan UNCLOS?

a)

Karena perairan kepulauan sering jadi jalur vital perdagangan dunia.

b)

Karena perairan kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah.

c)

Karena perairan kepulauan merupakan wilayah konservasi laut.

d)

Karena perairan kepulauan hanya digunakan untuk kepentingan militer.

78.

Apa yang dimaksud dengan ALKI dalam konteks Prinsip Keseimbangan UNCLOS?

a)

ALKI adalah kompromi antara kedaulatan negara kepulauan dan hak transit kapal/pesawat asing.

b)

ALKI adalah perjanjian dagang antara negara-negara ASEAN.

c)

ALKI adalah zona ekonomi eksklusif di perairan internasional.

d)

ALKI adalah jalur pelayaran khusus untuk kapal militer.

79.

Menurut Prinsip Keseimbangan UNCLOS, apakah negara kepulauan tetap berdaulat penuh atas perairannya?

a)

True

b)

False

80.

Menurut Prinsip Keseimbangan UNCLOS, apakah kapal atau pesawat asing dapat ditolak hak transitnya oleh negara kepulauan?

a)

True

b)

False

Similar Resources on Wayground

PU 2 Nov 2024

80 questions

PU 2 Nov 2024

quiz

Worksheet

•

Professional Development