NEW
Font size
WorksheetsLatihan Soal BAB 2 !
Total questions: 20
Worksheet time: 20mins
Sebuah kabupaten mengeluarkan Peraturan Daerah yang mewajibkan warga membayar tarif tambahan untuk layanan administrasi. Beberapa warga menilai aturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Jika warga ingin menggugat aturan tersebut agar dibatalkan secara hukum, lembaga mana yang paling tepat untuk menangani uji materinya?
Presiden
DPR
Mahkamah Agung
MPR
Mahkamah Konstitusi
Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.” Jika suatu kebijakan pemerintah dibuat tanpa memperhatikan prinsip tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan UUD, maka implikasi konstitusional yang paling tepat adalah…
Kebijakan tetap sah karena berasal dari pemerintah
Kebijakan harus ditinjau kembali karena bertentangan dengan UUD
Kebijakan boleh dilanjutkan jika disetujui presiden
Kebijakan wajib diikuti rakyat tanpa kritik
Kebijakan automatically menjadi Undang-Undang
Seorang mahasiswa hukum menyatakan bahwa “Jika UUD 1945 dilanggar oleh peraturan yang lebih rendah, maka peraturan itu tidak memiliki kekuatan hukum.” Pernyataan tersebut menunjukkan pemahaman tentang…
UUD 1945 dapat diganti kapan saja
UUD 1945 bersifat simbolik dan tidak wajib dipatuhi
UUD 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum
Undang-Undang lebih kuat dari UUD 1945
Putusan presiden lebih tinggi dari konstitusi
UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara melalui Pasal 28A–28J. Jika sebuah Undang-Undang baru membatasi hak kebebasan berpendapat secara berlebihan tanpa alasan keamanan nasional yang sah, maka tindakan yang paling sesuai dengan mekanisme konstitusional adalah…
Mengabaikan UUD demi stabilitas politik
Membawa UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji
Membiarkan UU berlaku sambil menunggu pemilu
Rakyat melakukan aksi tanpa prosedur hukum
Mahkamah Konstitusi menyatakan sebuah Undang-Undang bertentangan dengan UUD dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, implikasi hukum paling langsung adalah…
Undang-Undang tetap berlaku sampai presiden mencabutnya
Undang-Undang otomatis batal sejak putusan dibacakan
DPR dapat mengajukan banding ke MK
MA berhak menunda pelaksanaan putusan MK
Putusan MK harus diputuskan ulang setiap 5 tahun
Jika pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang ternyata tidak sesuai isi Undang-Undang, maka konsekuensi logis menurut hierarki peraturan perundangan adalah…
PP tetap berlaku karena berasal dari presiden
PP dapat dibatalkan karena kedudukannya lebih rendah dari UU
PP dapat menggantikan UU dalam kondisi tertentu
PP menjadi otomatis lebih kuat dari Undang-Undang
PP harus disetujui MPR
Ketentuan dalam UUD 1945 menjadi dasar pembentukan lembaga negara. Jika pemerintah mencoba membentuk lembaga baru tanpa dasar hukum yang jelas dalam UUD maupun UU, maka tindakan tersebut…
Tepat karena presiden memiliki kekuasaan penuh
Tidak sah karena harus memiliki dasar konstitusional
Dibolehkan asalkan diumumkan ke publik
Hanya boleh dilakukan oleh MPR
Wajib disetujui Gubernur
Sebuah negara yang tidak menerapkan pembatasan kekuasaan dalam konstitusinya cenderung menghadapi masalah serius dalam pemerintahan. Berdasarkan teori konstitusional, risiko paling besar yang mungkin terjadi adalah…
Pemerintah menjadi lebih efisien
Kekuasaan dapat disalahgunakan karena tanpa mekanisme kontrol
Demokrasi semakin kuat
Rakyat semakin mudah mengawasi pemerintah
Semua kebijakan menjadi lebih transparan
Konstitusi disebut sebagai alat kontrol kekuasaan karena memuat prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum tertinggi. Jika suatu keputusan presiden bertentangan dengan UUD, maka keputusan tersebut…
Tetap berlaku karena kedudukan presiden tertinggi
Dapat dibatalkan melalui mekanisme konstitusional
Harus dipatuhi rakyat tanpa kecuali
Tidak dapat digugat oleh siapa pun
Menjadi kewenangan DPR untuk menetapkan sebagai UU
Jika negara tidak menjamin keterbukaan informasi publik dalam konstitusi, maka kondisi yang paling mungkin terjadi adalah…
Pemerintah semakin akuntabel
Rakyat lebih mudah memahami kebijakan
Korupsi dan manipulasi kebijakan semakin sulit terdeteksi
Partisipasi publik meningkat
Kebijakan negara menjadi lebih transparan
Konstitusi berfungsi sebagai identitas nasional karena memuat nilai-nilai dasar bangsa. Jika suatu negara mengubah konstitusinya dengan menghilangkan prinsip-prinsip fundamental seperti kemanusiaan dan persatuan, maka dampak paling signifikan adalah…
Identitas negara menjadi kabur atau kehilangan jati diri
Pemerintah menjadi lebih kuat
Undang-undang lebih mudah dibuat
Rakyat lebih mudah dipersatukan
Sistem hukum menjadi lebih fleksibel
Selain menjadi hukum tertinggi, konstitusi juga menjadi pedoman stabilitas negara. Jika konstitusi tidak dijalankan dengan konsisten, maka situasi politik yang kemungkinan muncul adalah…
Negara tetap stabil tanpa masalah
Kekuasaan dijalankan tanpa dasar hukum yang jelas
Pemerintah menjadi lebih transparan
Masyarakat menjadi lebih patuh
Semua lembaga negara bersatu tanpa konflik
Setelah berlakunya Konstitusi RIS tahun 1949, Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Jika sistem federal ini ingin dipertahankan, maka implikasi paling besar terhadap struktur pemerintahan Indonesia adalah…
Pemerintah pusat menjadi sangat dominan
Daerah memiliki otonomi luas sebagai negara bagian
Presiden menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan
DPR tidak memiliki wewenang legislatif
Pada masa UUDS 1950, kabinet sering jatuh karena adanya mekanisme mosi tidak percaya dari parlemen. Jika mekanisme ini digunakan terlalu sering, maka dampak paling terlihat dalam sistem pemerintahan adalah...
Pemerintahan menjadi stabil
Pergantian kabinet terjadi berkali-kali dan menyebabkan instabilitas
Presiden memiliki kekuasaan absolut
Parlemen tidak berfungsi
Perdana Menteri tidak memegang kekuasaan apapun
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan langkah penting dalam sejarah ketatanegaraan. Jika Dekrit tersebut tidak dikeluarkan, maka kemungkinan terbesar yang terjadi adalah...
UUDS 1950 tetap berlaku meski pemerintah tidak stabil
Konstituante berhasil menetapkan UUD baru
Sistem parlementer semakin solid
Indonesia kembali menjadi negara serikat
Pemerintahan menjadi jauh lebih stabil
Pada periode Demokrasi Terpimpin (1959–1965), presiden memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Hal ini menjadi contoh bahwa...
Sistem presidensial dapat berubah menjadi otoriter jika tidak diawasi
DPR lebih berkuasa daripada presiden
Yudikatif menjadi lembaga terkuat
Kekuasaan presiden harus tidak dibatasi agar efektif
Konstitusi tidak penting bagi pembagian kekuasaan
Amandemen UUD 1945 bertujuan memperbaiki sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis. Jika amandemen tidak pernah dilakukan sejak reformasi, maka sistem pemerintahan Indonesia kemungkinan besar tetap...
Terpusat dan memberi kekuasaan besar pada presiden
Lebih terbuka dan demokratis
Memberikan otonomi luas pada daerah
Memiliki pemilu langsung
Menghadirkan banyak lembaga pengawas
Salah satu hasil amandemen adalah presiden dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ini menguatkan prinsip bahwa...
Kedaulatan rakyat dilaksanakan secara langsung dalam pemilihan pemimpin
Presiden tidak perlu lagi diawasi
Kekuasaan DPR otomatis berkurang
Presiden tidak terikat konstitusi
Pemilu tidak membutuhkan aturan
Pembentukan DPD merupakan bentuk penguatan perwakilan daerah. Jika DPD tidak dibentuk, maka dampak terbesar terhadap daerah adalah...
Daerah kehilangan kesempatan menyuarakan kepentingannya di tingkat nasional
DPR menjadi tidak berfungsi
Sistem presidensial berubah menjadi parlementer
Pemerintah daerah menjadi lebih kuat
Pemilu tidak dapat dilaksanakan
Amandemen UUD dilakukan dalam empat tahap (1999–2002). Proses bertahap tersebut menunjukkan bahwa perubahan konstitusi harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini karena...
Konstitusi adalah dokumen yang tidak boleh disentuh
Perubahan yang terburu-buru dapat mengganggu stabilitas negara
Masyarakat tidak perlu dilibatkan
Semua pasal harus diganti sekaligus
UUD tidak memiliki dampak nyata bagi negara
