Font size
WorksheetsSOAL ULANGAN BAB MENJADI PRIBADI YANG TAAT HUKUM
Total questions: 20
Worksheet time: 15mins
Berikut ini yang merupakan alasan peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah ....
A. Tidak sesuai dengan isi UUD NRI Tahun 1945
B. Peraturan tersebut tidak memiliki urgensi sebagai produk hukum
C. Peraturan yang dibuat harus sederajat dengan UUD NRI tahun 1945
D. UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum Tertulis yang tertinggi
E. Produk hukum yang tinggi tidak boleh bertentangan dengan yang rendah
Manakah pertanyaan yang termasuk faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? (jawaban lebih dari satu)
Kesadaran berbangsa dan bernegara
Mengutamakan kepentingan bersama di atas segalanya
Mendapat apresiasi ketika telah melaksanakan kewajiban
Rasa ketidakperdulian terhadap keberadaan hak orang lain
Penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi
Farhan merupakan individu yang taat hukum. Pada suatu waktu, ia sedang berhenti di perempatan karena lampu lalu lintas berwarna merah. Akan tetapi, terdapat beberapa kendaraan yang tetap melaju meskipun lampu lalu lintas bewarna merah. Farhan dan beberapa pengendara lainnya tetap menunggu lampu hijau meskipun tidak ada polisi yang mengawasi. hal ini dilakukan karena ia tidak ingin menanggung rasa malu dan bersalah jika dilakukan pelanggaran. Ketaatan hukum yang dilakukan oleh farhan menunjukkan bahwa ....
A. Mengikuti orang lain yang taat hukum
B. bersifat identifikasi untuk menjaga citra diri
C. Berusaha menghindari hukuman atau sanksi
D. Adanya rasa terpaksa untuk menaati hukum
E. Adanya kesadaran diri untuk menaati hukum
Warga negara asing tidak boleh mendirikan partai politik di Indonesia untuk tujuan memengaruhi kebijakan politik Indonesia. Meskipun hak asasi bersifat universal, dalam implementasinya, warga negara asing tidak mungkin dipersamakan haknya. Hak mendirikan partai politik merupakan salah satu hak yang dimiliki warga negara, yaitu hak ....
A. Legal
B. Politik
C. Konstitusional
D. Asasi manusia
E. atas kekebasan berserikat dan berkumpul
Pak Andi dan Pak Bimo hendak mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Sukamakmur. Pak Andi dan Pak Bimo berhak mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih dan menjadi bagian dari pemerintahan. Hal tersebut merupakan perwujudan hak warga negara yang terdapat pada UUD RI Tahun 1945, yaitu Pasal ....
A. 28D Ayat (1)
B. 28D Ayat (2)
C. 28D Ayat (4)
D. 28E Ayat (1)
E. 28D Ayat (3)
Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalm penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi memiliki tujuan untuk memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Sebagai sebuah dokumen kenegaraan, berikut yang gukan fungsi konstitusi adalah ...
A. Mengatur lembaga-lembaga negara (pemerintah) yang memegang kekuasaan
B. Mengatur pengakuan hak-hak asasi warga negara
C. Mengatur pembagian kekuasaan negara
D. Menjamin hak-hak asasi warga negara
E. Menghadirkan keadilan
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan megeluarkan pendapat. Hak ini merupakan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal ....
A. 28A
B. 28C
C. 28D
D. 28E
E. 28F
Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tidak sesuai dengan nilai yang terkandung pada Pancasila yang berbunyi ....
A. Ketuhanan Yang Maha Esa
B. Kemanusiaan yang adil dan beradab
C. Persatuan Indonesia
D. Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat dalam kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sebuah Peraturan Daerah (Perda) mengatur tentang larangan konsumsi minuman beralkohol di seluruh wilayah kabupaten. Namun, terdapat sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang produksi dan distribusi minuman beralkohol. Dalam hal ini, maka:
A. Perda tersebut lebih kuat karena mengatur wilayah yang lebih spesifik.
B. Undang-Undang tersebut lebih kuat karena merupakan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
C. Kedua peraturan tersebut memiliki kekuatan yang sama.
D. Terjadi pertentangan hukum yang harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
E. Perda tersebut harus dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang.
Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut.
(1) Terlibat dalam aksi tawuran
(2) Selalu mematuhi aturan berlalu lintas
(3) Senang menggunakan produk luar negeri
(4) Tidak membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan
(5) Atlet bulu tangkis Indonesia meraih kemenangan dalam pertandingan tingkat intenasional
Pernyataan yang merupakan pengingkaran kewajiban dalam hal uapaya bela negara ditunjukkan oleh nomor ...
A. (1), (2), dan (3)
B. (3), (4), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (5)
E. (1), (3), dan (4)
Tujuan utama Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dalam konteks pembangunan kesadaran hukum adalah...
A. Memberikan kekuasaan tanpa batas kepada badan legislatif untuk membuat undang-undang.
B. Menetapkan struktur organisasi semua partai politik di Indonesia.
C. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di seluruh dunia.
D. Membayangkan semua warga negara membayar pajak secara seragam dengan jumlah yang sama.
E. Memberikan landasan dan kerangka kerja untuk menjamin hak-hak asasi dan membatasi kekuasaan negara.
Konsep Supremasi Hukum (The Rule of Law) menuntut adanya jaminan hak-hak asasi manusia yang dilambangkan dari...
A. Adanya kekuasaan tak terbatas bagi parlemen untuk membuat hukum baru.
B. Keterlibatan militer dalam mengurus masalah sipil dan pemerintahan.
C. Pemerintah berhak menahan siapapun tanpa proses peradilan yang wajar.
D. Persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.
E. Pemberian hak istimewa kepada pejabat negara agar tidak diperiksa oleh penegak hukum.
Asas yang melarang peraturan-peraturan-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan peraturan-undangan yang lebih tinggi adalah...
A. Fictie Hukum
B. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
C. Asas Praduga Tak Bersalah
D. Lex Certa
E. Lex Posterior Derogat Legi Priori
Jika Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan suatu pasal dalam Undang-Undang (UU) karena bertentangan dengan UUD 1945, apa dampak paling mendasar dari putusan tersebut terhadap sistem hukum Indonesia?
A. Presiden harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur ulang substansi pasal yang dibatalkan.
B. DPR wajib mengajukan hak interpelasi kepada Presiden mengenai UU yang dibatalkan.
C. Pasal tersebut dianggap tidak pernah memiliki kekuatan hukum dan DPR wajib merevisi UU terkait.
D. Pasal yang dibatalkan tersebut dapat diganti oleh Peraturan Presiden (Perpres) sementara waktu.
E. Seluruh UU secara keseluruhan dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
Jika terdapat konflik antara Peraturan Presiden (Perpres) mengenai investasi dengan Undang-Undang (UU) yang mengatur perlindungan lingkungan, bagaimana sebaiknya penegak hukum menyikapi konflik hierarki tersebut?
A. Mengutamakan UU perlindungan lingkungan, karena secara hierarki UU lebih tinggi dari Perpres.
B. Menghentikan semua kegiatan investasi sampai DPR merevisi UU tersebut.
C. Mengutamakan Perpres karena peraturan yang mengatur investasi harus diprioritaskan demi pembangunan ekonomi.
D. Mengabaikan kedua peraturan tersebut dan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur masalah setingkat.
E. Menggunakan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali , dengan menganggap salah satu diantaranya lebih spesifik.
Dalam kasus perundungan (bullying) di sekolah yang tidak ditindaklanjuti oleh pihak sekolah, terdapat pelanggaran hak yang dialami korban. Hak yang dilanggar secara spesifik dan wajib dilindungi oleh sekolah sebagai bagian dari negara adalah...
A. Hak untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak.
B. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
C. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
D. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman dan perlindungan dari kekerasan fisik dan mental.
E. Hak atas jaminan hari tua dan jaminan sosial.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Cendekia mewajibkan calon siswa baru (CSB) untuk memberikan sumbangan sukarela yang ditetapkan secara sepihak dan bersifat mengikat sebagai syarat penerimaan, meskipun biaya operasional pokok telah ditanggung oleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Seorang CSB yang menghasilkan uang dari keluarga miskin (dinyatakan tidak mampu secara ekonomi) ditolak pendaftarannya karena tidak mampu memberikan sumbangan tersebut.
Pertanyaan:
Tindakan SMA Negeri Cendekia tersebut, dilihat dari kacamata Hukum Tata Negara dan HAM, merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara yang paling mendasar karena melanggar dua prinsip konstitusional utama, yaitu:
A. Pelanggaran terhadap kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum (Pasal 27) dan pengingkaran terhadap hak politik (Pasal 28E).
B. Pelanggaran hak atas jaminan perlindungan sosial (Pasal 34) dan diskriminasi berdasarkan kekayaan (Pasal 28I ayat 2).
C. Pelanggaran terhadap hak mendapat pendidikan (Pasal 31 ayat 1) dan pengingkaran terhadap kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar (Pasal 31 ayat 2).
D. Pelanggaran terhadap asas Lex Superior oleh sekolah dan pengingkaran kewajiban orang tua untuk membiayai pendidikan anak.
E. Pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik (Pasal 28H) dan pengingkaran kewajiban negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.
Penerapan perilaku taat hukum harus diselaraskan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum ( equality before the law ). Manakah tindakan yang mendukung penegakan prinsip keadilan ini? (jawaban lebih dari satu)
A. Polisi memproses kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh seorang pelajar yang merupakan anak pejabat daerah.
B. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan lawan politik pemerintah yang berkuasa.
C. Hakim menuntut bukti-bukti yang sama dan prosedur yang adil untuk semua penipuan, terlepas dari status sosial atau kekayaan mereka
D. Jaksa mengajukan tuntutan ringan kepada penipuan yang kooperatif dan mengakui kesalahannya, tanpa melihat latar belakang.
E. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memberikan kekebalan hukum penuh hanya kepada kelompok etnis tertentu.
Ketaatan hukum memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas dan perdamaian sosial. Manakah hasil dari ketaatan hukum yang secara langsung meningkatkan stabilitas dan harmoni sosial ? (jawabn lebh dari satu)
A. Semua pihak yang bersengketa menerima dan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
B. Kelompok minoritas mendapatkan jaminan perlindungan untuk melaksanakan ibadah mereka tanpa gangguan dari kelompok mayoritas.
C. Suku-suku di Indonesia hanya diizinkan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah.
D. Pelaksanaan kewajiban membayar retribusi parkir oleh masyarakat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
E. Masyarakat bersedia direlokasi oleh pemerintah karena lamanya lokasi tersebut diperlukan untuk pembangunan infrastruktur publik.
Kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha perlindungan dan keamanan negara (Pasal 30 ayat 1 UUD 1945) memiliki implementasi yang luas. Manakah tindakan di bawah ini yang merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban tersebut?
(jawaban lebih dari satu)
A. Ikut serta dalam kegiatan Siskamling (ronda) di lingkungan RT.
B. Melaporkan adanya ancaman keamanan, seperti terorisme atau separatisme, kepada aparat yang berwenang.
C. Membayar pajak dan retribusi tepat waktu untuk membiayai alat pertahanan negara.
D. Menghormati keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
E. mengikuti pendidikan kewarganegaraan atau pelatihan dasar kemiliteran.
