wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Soal Pilihan Ganda: Mengenal Lebih Dekat BPK

Total questions: 150

Worksheet time: 1hrs 15mins

Name
Class
Date
1.

BPK didirikan pada tanggal apa?

a)

17 Agustus 1945

b)

1 Januari 1947

c)

10 November 2001

d)

15 Oktober 2003

2.

Kantor pertama BPK berlokasi di mana?

a)

Jakarta

b)

Yogyakarta

c)

Magelang

d)

Surabaya

3.

Landasan konstitusional BPK pertama kali diatur dalam ketentuan UUD 1945 yang mana?

a)

UUD 1945 Pasal 23 ayat (5)

b)

UUD 1945 Pasal 22E

c)

UUD 1945 Pasal 1 ayat (2)

d)

UUD 1945 Pasal 28

4.

Amandemen UUD 1945 yang menegaskan BPK sebagai lembaga yang bebas dan mandiri adalah amandemen ke berapa?

a)

Pertama

b)

Kedua

c)

Ketiga

d)

Keempat

5.

Pilih nilai dasar BPK yang bukan termasuk nilai dasar resmi.

a)

Integritas

b)

Independensi

c)

Profesionalisme

d)

Loyalitas

6.

BPK berkedudukan sebagai apa?

a)

Lembaga Eksekutif

b)

Lembaga Yudikatif

c)

Lembaga Negara yang bebas dan mandiri

d)

Lembaga di bawah Presiden

7.

Jumlah anggota BPK adalah berapa orang?

a)

5 orang

b)

7 orang

c)

9 orang

d)

11 orang

8.

Masa jabatan anggota BPK adalah berapa tahun?

a)

4 tahun

b)

5 tahun

c)

6 tahun

d)

7 tahun

9.

Anggota BPK dapat dipilih kembali untuk masa jabatan maksimal berapa kali?

a)

1 kali

b)

2 kali

c)

3 kali

d)

Tidak ada batasan

10.

Siapa yang memilih anggota BPK?

a)

Presiden

b)

Mahkamah Agung

c)

DPR dengan pertimbangan DPD

d)

Komisi Yudisial

11.

Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih oleh siapa?

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Anggota BPK sendiri

d)

MPR

12.

Berikut adalah syarat menjadi anggota BPK, pilih yang bukan syarat.

a)

Warga Negara Indonesia

b)

Berusia minimal 40 tahun

c)

Berpendidikan minimal S1

d)

Berpengalaman di bidang keuangan negara

13.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada siapa?

a)

Presiden saja

b)

DPR dan DPD

c)

Media massa

d)

Menteri Keuangan

14.

BPK dilarang mempublikasikan LHP sebelum diserahkan kepada siapa?

a)

Presiden

b)

DPR/DPD/DPRD

c)

Mahkamah Agung

d)

KPK

15.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri atas, pilih yang bukan termasuk jenis pemeriksaan.

a)

Pemeriksaan Keuangan

b)

Pemeriksaan Kinerja

c)

Pemeriksaan Khusus

d)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

16.

Pemeriksaan Keuangan bertujuan untuk apa?

a)

Menilai ekonomi dan efisiensi

b)

Memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan

c)

Menilai efektivitas program

d)

Menyidik tindak pidana

17.

Pemeriksaan Kinerja mencakup aspek apa saja?

a)

Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

b)

Kepatuhan dan investigasi

c)

Keuangan dan akuntansi

d)

Hukum dan perundangan

18.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) ditetapkan oleh siapa?

a)

Presiden

b)

DPR

c)

BPK

d)

Menteri Keuangan

19.

BPK berwenang memeriksa pengelolaan keuangan negara pada entitas mana?

a)

Hanya pemerintah pusat

b)

Hanya BUMN

c)

Seluruh instansi pengelola keuangan negara

d)

Hanya kementerian/lembaga

20.

Lembaga yang tidak diperiksa BPK adalah yang mana?

a)

Bank Indonesia

b)

BUMN

c)

Perusahaan swasta murni

d)

Pemerintah Daerah

21.

BPK wajib melaporkan temuan yang mengandung unsur pidana kepada siapa?

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Aparat Penegak Hukum (APH)

d)

Menteri Keuangan

22.

Temuan kerugian negara yang tidak selalu dikategorikan sebagai korupsi bisa disebabkan oleh apa?

a)

Kelalaian

b)

Kesengajaan

c)

Perintah atasan

d)

Kebutuhan mendesak

23.

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan terdiri dari, pilih yang bukan termasuk.

a)

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

b)

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

c)

Tidak Wajar (TW)

d)

Diperbaiki Sebagian (DS)

24.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berarti apa?

a)

Laporan keuangan disajikan dengan wajar

b)

Terdapat beberapa kekurangan

c)

Laporan keuangan tidak dapat dinilai

d)

Laporan keuangan tidak wajar

25.

BPK berwenang meminta keterangan dan dokumen dari siapa?

a)

Hanya instansi pemerintah

b)

Setiap orang/lembaga pengelola keuangan negara

c)

Hanya BUMN

d)

Hanya bank pemerintah

26.

BPK dapat meminta bantuan dalam pemeriksaan dari pihak berikut, pilih yang bukan sumber bantuan.

a)

Akuntan Publik

b)

Aparat Penegak Hukum

c)

Tenaga Ahli

d)

Pengawas Internal

27.

BPK memiliki kewenangan untuk melakukan apa?

a)

Menghukum pejabat

b)

Memeriksa langsung di lapangan

c)

Memberhentikan pejabat

d)

Membatalkan kontrak negara

28.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK harus diserahkan paling lambat berapa hari setelah diterima?

a)

30 hari

b)

60 hari

c)

90 hari

d)

120 hari

29.

BPK menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kepada DPR/DPD setiap berapa bulan?

a)

3 bulan

b)

6 bulan

30.

BPK dan BPKP berbeda dalam hal:

a)

Tugas dan fungsi

b)

Kedudukan

c)

Landasan hukum

d)

Semua benar

31.

BPKP merupakan lembaga:

a)

Independen

b)

Pemeriksa eksternal

c)

Pemeriksa internal pemerintah

d)

Di bawah DPR

32.

Anggota BPK dilarang:

a)

Menjadi anggota partai politik

b)

Bekerja sama dengan APH

c)

Memublikasikan LHP

d)

Memeriksa BUMN

33.

Sanksi bagi anggota BPK yang memperlambat pelaporan temuan pidana adalah:

a)

Pidana penjara dan denda

b)

Teguran lisan

c)

Pemberhentian tanpa sanksi

d)

Denda ringan

34.

Konflik kepentingan dalam pemeriksaan dapat terjadi jika:

a)

Pemeriksa memiliki hubungan keluarga dengan objek pemeriksaan

b)

Pemeriksa independen

c)

Objek pemeriksaan adalah BUMN

d)

Pemeriksaan dilakukan secara rutin

35.

Pemeriksa BPK tidak boleh memiliki hubungan keuangan dengan objek pemeriksaan dalam kurun waktu:

a)

1 tahun terakhir

b)

2 tahun terakhir

c)

3 tahun terakhir

d)

5 tahun terakhir

36.

Anggota BPK dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika:

a)

Melanggar kode etik

b)

Sakit lebih dari 1 bulan

c)

Menjadi narasumber media

d)

Memiliki pengalaman kurang

37.

Kode Etik BPK dijaga oleh:

a)

Presiden

b)

DPR

c)

Majelis Kehormatan Kode Etik

d)

Mahkamah Agung

38.

BPK melakukan reviu mutu pemeriksaan melalui:

a)

Kerja sama dengan BPKP

b)

Peer review oleh BPK negara lain

c)

Konsultasi dengan DPR

d)

Evaluasi internal saja

39.

BPK merupakan anggota dari organisasi internasional:

a)

IMF

b)

INTOSAI

c)

WTO

d)

WHO

40.

BPK memiliki nilai dasar Independensi yang berarti:

a)

Bebas dari pengaruh pihak lain

b)

Mengutamakan kepentingan pemerintah

c)

Berpedoman pada standar internasional

d)

Mengutamakan kecepatan pemeriksaan

41.

BPK pertama kali didirikan berdasarkan peraturan:

a)

UU No. 5 Tahun 1973

b)

UU No. 15 Tahun 2006

c)

UU No. 17 Tahun 2003

d)

Indische Compatibiliteits Wet (ICW)

42.

Perubahan penting dalam amandemen UUD 1945 terkait BPK adalah:

a)

BPK menjadi lembaga di bawah DPR

b)

BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

c)

BPK hanya memeriksa pemerintah pusat

d)

BPK dipimpin oleh Menteri Keuangan

43.

Landasan operasional BPK diatur dalam, kecuali:

a)

UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara

b)

UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

c)

UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara

d)

UU No. 5/2004 tentang Perbendaharaan Negara

44.

BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh, kecuali:

a)

Pemerintah Pusat

b)

Pemerintah Daerah

c)

Perusahaan Swasta Murni

d)

Badan Layanan Umum

45.

Keuangan Negara meliputi, kecuali:

a)

Hak negara untuk memungut pajak

b)

Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah

c)

Kekayaan pribadi pejabat negara

d)

Penerimaan dan pengeluaran daerah

46.

Pengelolaan Keuangan Negara meliputi kegiatan:

a)

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

b)

Pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan

c)

Penyidikan, penuntutan, dan pengadilan

d)

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

47.

Hubungan BPK dengan Presiden adalah:

a)

Atasan dan bawahan

b)

Sejajar

c)

BPK di atas Presiden

d)

Tidak ada hubungan

48.

BPK harus bebas dan mandiri agar:

a)

Dapat memeriksa tanpa tekanan

b)

Dapat bekerja sama dengan pemerintah

c)

Dapat mengatur anggaran sendiri

d)

Dapat menunjuk pejabat negara

49.

Pada masa Orde Baru, BPK:

a)

Bebas dan mandiri

b)

Di bawah kendali pemerintah

c)

Di bawah DPR

d)

Di bawah Mahkamah Agung

50.

Contoh pembatasan terhadap BPK di masa lalu adalah:

a)

Laporan harus disetujui Sekretariat Negara

b)

BPK boleh memeriksa semua instansi

c)

BPK bebas memublikasikan LHP

d)

BPK memiliki anggaran independen

51.

BPK memeriksa untuk memastikan keuangan negara dikelola secara:

a)

Tertib, taat peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab

b)

Cepat, murah, dan merata

c)

Bebas, mandiri, dan profesional

d)

Terbuka, tertutup, dan rahasia

52.

BPK berperan dalam pencegahan korupsi dengan:

a)

Menyidikkan tindak pidana

b)

Menjadi lembaga peradilan

c)

Melaporkan indikasi pidana kepada APH

d)

Menghukum pelaku korupsi

53.

BPK dapat memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan oleh:

a)

Pejabat yang diperiksa

b)

DPR/DPD/DPRD

c)

Presiden

d)

Menteri Keuangan

54.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi dilaporkan BPK kepada:

a)

Lembaga Perwakilan

b)

Media massa

c)

Presiden saja

d)

KPK

55.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa:

a)

Hanya penerimaan negara

b)

Hanya pengeluaran negara

c)

Seluruh aspek keuangan negara

d)

Hanya BUMN

56.

BPK dapat memeriksa Bank Indonesia karena:

a)

BI adalah bank milik pemerintah

b)

BI mengelola keuangan negara

c)

BI adalah lembaga independen

d)

BI mengeluarkan uang

57.

BPK memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan memberikan opini kepada:

a)

Presiden

b)

DPR dan DPD

c)

Menteri Keuangan

d)

Mahkamah Agung

58.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diperiksa BPK dan disampaikan kepada:

a)

DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota

b)

Presiden

c)

Menteri Dalam Negeri

59.

Pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan keuangan BPK sendiri dilakukan oleh:

a)

Akuntan Publik yang ditunjuk DPR

b)

BPKP

c)

KPK

d)

Internal BPK

60.

BPK memiliki kewenangan untuk menetapkan:

a)

Hukuman bagi pejabat

b)

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

c)

Kebijakan keuangan negara

d)

Anggaran negara

61.

BPK dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada:

a)

Kepentingan pemerintah

b)

Perintah Presiden

c)

Standar Pemeriksaan

d)

Kebijakan internal

62.

BPK dapat melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka:

a)

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

b)

Pemeriksaan Keuangan

c)

Pemeriksaan Kinerja

d)

Pemeriksaan Rutin

63.

Hasil pemeriksaan BPK digunakan untuk:

a)

Menilai kinerja pejabat

b)

Bahan evaluasi pemerintah

c)

Dasar penuntutan pidana

d)

Semua benar

64.

BPK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan, kecuali untuk:

a)

Kepentingan pribadi

b)

Kepentingan penyidikan tindak pidana

c)

Kepentingan politik

d)

Kepentingan media

65.

Anggota BPK dilarang merangkap jabatan di:

a)

Lembaga negara lain

b)

Organisasi nirlaba

c)

Universitas

d)

Partai politik

66.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa:

a)

Hanya instansi pemerintah

b)

Semua lembaga yang mengelola keuangan negara

c)

Hanya BUMN dan BUMD

d)

Hanya kementerian/lembaga

67.

BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan:

a)

Mencari kesalahan pejabat

b)

Menegakkan akuntabilitas keuangan negara

c)

Mendukung kebijakan pemerintah

d)

Menjaga stabilitas keuangan

68.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bersifat:

a)

Rahasia

b)

Terbuka untuk umum setelah diserahkan ke DPR/DPD/DPRD

c)

Hanya untuk pemerintah

d)

Hanya untuk internal BPK

69.

BPK dapat meminta keterangan secara tertulis atau lisan dari:

a)

Hanya pejabat negara

b)

Setiap orang yang terkait

c)

Hanya instansi pemerintah

d)

Hanya BUMN

70.

BPK berwenang melakukan pemeriksaan di:

a)

Hanya kantor instansi

b)

Tempat penyimpanan uang dan barang milik negara

c)

Hanya bank pemerintah

d)

Hanya kantor pusat

71.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan tenaga ahli dari:

a)

Dalam dan luar negeri

b)

Hanya dalam negeri

c)

Hanya lembaga pemerintah

d)

Hanya universitas

72.

BPK wajib memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dalam waktu:

a)

30 hari

b)

60 hari

c)

90 hari

d)

120 hari

73.

BPK menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut kepada:

a)

Presiden

b)

DPR/DPD/DPRD

c)

KPK

d)

Menteri Keuangan

74.

BPK memiliki nilai integritas yang berarti:

a)

Jujur, objektif, dan tegas

b)

Bebas dari pengaruh pihak lain

c)

Profesional dalam bekerja

d)

Cepat dan tepat

75.

BPK memiliki nilai profesionalisme yang berarti:

a)

Bekerja dengan kehati-hatian dan ketelitian

b)

Bebas dari intervensi

c)

Mengutamakan kepentingan negara

d)

Mengikuti perkembangan politik

76.

BPK merupakan lembaga yang:

a)

Dibentuk oleh Presiden

b)

Dibentuk berdasarkan UU

c)

Dibentuk oleh DPR

d)

Dibentuk oleh Mahkamah Agung

77.

BPK bertanggung jawab kepada:

a)

Presiden

b)

DPR

c)

MPR

d)

Mahkamah Agung

78.

BPK memiliki kewenangan untuk:

a)

Memberhentikan pejabat

b)

Membekukan rekening negara

c)

Menentukan objek pemeriksaan

d)

Menetapkan pajak

79.

BPK dalam pemeriksaan dapat menggunakan:

a)

Hanya metode yang ditetapkan pemerintah

b)

Metode yang ditetapkan sendiri

c)

Hanya metode internasional

d)

Metode yang disetujui DPR

80.

BPK wajib menyampaikan LHP atas LKPP kepada DPR dan DPD paling lambat:

a)

30 hari setelah menerima LKPP

b)

60 hari setelah menerima LKPP

c)

90 hari setelah menerima LKPP

d)

120 hari setelah menerima LKPP

81.

BPK dapat memeriksa lembaga yang mengelola dana pensiun karena:

a)

Dana pensiun adalah keuangan negara

b)

Dana pensiun dikelola swasta

c)

Dana pensiun merupakan hak pegawai

d)

Dana pensiun diatur undang-undang

82.

BPK memeriksa untuk menilai:

a)

Hanya kepatuhan pada peraturan

b)

Hanya efisiensi dan efektivitas

c)

Kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data

d)

Hanya kewajaran laporan keuangan

83.

BPK dalam pemeriksaan kinerja menilai:

a)

Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas

b)

Hanya ekonomi

c)

Hanya efisiensi

d)

Hanya efektivitas

84.

BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk:

a)

Mendalami persoalan penting

b)

Menggantikan pemeriksaan keuangan

c)

Menyidikkan tindak pidana

d)

Menilai kinerja pegawai

85.

BPK dalam menjalankan tugasnya bersifat:

a)

Independen, objektif, dan profesional

b)

Terikat pada pemerintah

c)

Mengutamakan kepentingan DPR

d)

Berorientasi pada kepentingan politik

86.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa:

a)

Hanya instansi pusat

b)

Hanya instansi daerah

c)

Seluruh tingkatan pemerintah

d)

Hanya BUMN

87.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari:

a)

Akuntan Publik

b)

Aparat Penegak Hukum

c)

Lembaga internasional

d)

Semua benar

88.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk BPK menjadi tanggung jawab:

a)

Akuntan Publik

b)

BPK

c)

DPR

d)

Pemerintah

89.

BPK wajib melaporkan temuan pidana kepada APH paling lambat:

a)

1 bulan sejak diketahui

b)

2 bulan sejak diketahui

c)

3 bulan sejak diketahui

d)

6 bulan sejak diketahui

90.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta dokumen yang wajib diberikan oleh:

a)

Hanya pejabat negara

b)

Setiap orang atau lembaga terkait

c)

Hanya instansi pemerintah

d)

Hanya BUMN

91.

BPK berwenang memeriksa perhitungan, surat, bukti, dan dokumen terkait:

a)

Hanya keuangan pusat

b)

Hanya keuangan daerah

c)

Pengelolaan keuangan negara

d)

Hanya pajak dan cukai

92.

BPK dalam pemeriksaan dapat melakukan:

a)

Hanya pemeriksaan langsung

b)

Hanya pemeriksaan tidak langsung

c)

Pemeriksaan langsung dan tidak langsung

d)

Hanya pemeriksaan dokumen

93.

BPK memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk:

a)

Memberikan opini

b)

Menilai kinerja kepala daerah

c)

Menyidikan korupsi

d)

Menilai kebijakan daerah

94.

BPK dalam pemeriksaan kinerja menilai apakah program:

a)

Ekonomis, efisien, dan efektif

b)

Cepat dan murah

c)

Sesuai jadwal

d)

Sesuai anggaran

95.

BPK memiliki kewenangan untuk:

a)

Menetapkan sanksi pidana

b)

Menetapkan sanksi administratif

c)

Memantau tindak lanjut rekomendasi

d)

Memberhentikan pejabat

96.

BPK wajib menyampaikan LHP kepada lembaga perwakilan dan entitas terkait paling lambat:

a)

30 hari setelah LKPP unaudited diterima

b)

60 hari setelah LKPP unaudited diterima

c)

90 hari setelah LKPP unaudited diterima

d)

120 hari setelah LKPP unaudited diterima

97.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta keterangan under oath dari:

a)

Hanya pejabat tinggi negara

b)

Setiap orang yang terkait

c)

Hanya menteri

d)

Hanya kepala daerah

98.

BPK dapat memeriksa yayasan yang mendapatkan fasilitas negara karena:

a)

Yayasan mengelola keuangan negara

b)

Yayasan adalah lembaga nonprofit

c)

Yayasan berdiri sendiri

d)

Yayasan diawasi pemerintah

99.

BPK memeriksa untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan:

a)

Prinsip value for money

b)

Prinsip kecepatan

c)

Prinsip kemandirian

d)

Prinsip kesederhanaan

100.

BPK dalam pemeriksaan dapat menggunakan tenaga ahli dari:

a)

Berbagai bidang

b)

Hanya bidang akuntansi

c)

Hanya bidang hukum

d)

Hanya bidang ekonomi

101.

BPK wajib menjaga independensi dalam:

a)

Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan

b)

Hanya perencanaan

c)

Hanya pelaksanaan

d)

Hanya pelaporan

102.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta akses informasi yang:

a)

Terbatas

b)

Tidak dibatasi

c)

Hanya dokumen keuangan

d)

Hanya dokumen resmi

103.

BPK memiliki kewenangan untuk menetapkan waktu pemeriksaan:

a)

Sesuai jadwal pemerintah

b)

Sesuai kesepakatan dengan objek pemeriksaan

c)

Secara bebas dan mandiri

d)

Sesuai petunjuk DPR

104.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta dokumen yang berkaitan dengan:

a)

Hanya keuangan

b)

Banyak kinerja

c)

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

d)

Hanya administrasi

105.

BPK wajib mematuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang:

a)

Ditetapkan pemerintah

b)

Ditetapkan BPK setelah berkonsultasi

c)

Ditetapkan DPR

d)

Ditetapkan internasional

106.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari pengawas internal pemerintah untuk:

a)

Pemeriksaan kinerja

b)

Pemeriksaan keuangan

c)

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

d)

Semua jenis pemeriksaan

107.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa Badan Layanan Umum (BLU) karena:

a)

BLU mengelola keuangan negara

b)

BLU adalah lembaga nonprofit

c)

BLU diawasi kementerian

d)

BLU memiliki otonomi

108.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta keterangan dari pejabat yang:

a)

Hanya sedang menjabat

b)

Hanya sudah pensiun

c)

Baik yang sedang menjabat maupun sudah pensiun

d)

Hanya yang terkait langsung

109.

BPK wajib menyampaikan temuan pemeriksaan kepada objek yang diperiksa untuk:

a)

Pembahasan

b)

Persetujuan

c)

Koreksi

d)

Pengubahan

110.

BPK dalam pemeriksaan dapat menggunakan metode:

a)

Hanya yang ditetapkan undang-undang

b)

Sesuai perkembangan ilmu pemeriksaan

c)

Hanya metode tradisional

d)

Hanya metode internasional

111.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa lembaga yang mengelola dana hibah karena:

a)

Dana hibah adalah keuangan negara

b)

Dana hibah dari luar negeri

c)

Dana hibah untuk pembangunan

d)

Dana hibah tidak dikembalikan

112.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta data elektronik dari:

a)

Hanya instansi pemerintah

b)

Setiap lembaga terkait

c)

Hanya BUMN

d)

Hanya bank

113.

BPK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan, kecuali untuk:

a)

Kepentingan umum

b)

Kepentingan hukum

c)

Kepentingan politik

d)

Kepentingan ekonomi

114.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari:

a)

Lembaga pemerintah

b)

Lembaga nonpemerintah

c)

Lembaga dalam dan luar negeri

d)

Semua benar

115.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa penggunaan dana desa karena:

a)

Dana desa adalah keuangan negara

b)

Dana desa dikelola pemerintah daerah

c)

Dana desa untuk masyarakat

d)

Dana desa diatur undang-undang

116.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta dokumen asli atau salinan dari:

a)

Hanya instansi pemerintah

b)

Setiap lembaga terkait

c)

Hanya BUMN

d)

Hanya kementerian

117.

BPK wajib menyampaikan LHP kepada Presiden untuk:

a)

Tindak lanjut

b)

Persetujuan

c)

Evaluasi

d)

Pengawasan

118.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta keterangan dari ahli yang:

a)

Hanya dari dalam negeri

b)

Hanya dari luar negeri

c)

Dari dalam atau luar negeri

d)

Hanya yang ditunjuk pemerintah

119.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dana sosial karena:

a)

Dana sosial adalah keuangan negara

b)

Dana sosial untuk masyarakat

c)

Dana sosial dikelola pemerintah

d)

Dana sosial tidak dikembalikan

120.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta data dari bank mengenai:

a)

Rekening pribadi pejabat

b)

Rekening negara

c)

Rekening perusahaan

d)

Semua rekening yang terkait keuangan negara

121.

BPK wajib menyampaikan temuan kerugian negara kepada:

a)

DPR/DPD/DPRD

b)

Presiden

c)

Menteri Keuangan

d)

KPK

122.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari:

a)

Penyidik

b)

Penuntut umum

c)

Hakim

d)

Tenaga ahli

123.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dana abadi karena:

a)

Dana abadi adalah keuangan negara

b)

Dana abadi untuk pendidikan

c)

Dana abadi dikelola universitas

d)

Dana abadi tidak boleh digunakan

124.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta data dari lembaga internasional mengenai:

a)

Bantuan luar negeri

b)

Kerja sama ekonomi

c)

Investasi asing

d)

Semua yang terkait keuangan negara

125.

BPK wajib menyampaikan laporan semester kepada:

a)

DPR/DPD/DPRD

b)

Presiden

c)

Menteri Keuangan

d)

Mahkamah Agung

126.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari:

a)

Konsultan hukum

b)

Akuntan forensik

c)

Investigator swasta

d)

Semua benar

127.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dana cadangan karena:

a)

Dana cadangan adalah keuangan negara

b)

Dana cadangan untuk darurat

c)

Dana cadangan dikelola pemerintah

d)

Dana cadangan tidak boleh digunakan

128.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta data dari perusahaan swasta yang:

a)

Bekerja sama dengan pemerintah

b)

Mengelola proyek pemerintah

c)

Menerima dana negara

d)

Semua benar

129.

BPK wajib menyampaikan temuan pemeriksaan kepada objek yang diperiksa dalam bentuk:

a)

Laporan sementara

b)

Laporan akhir

c)

Laporan ringkasan

d)

Laporan lengkap

130.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari:

a)

Lembaga sertifikasi

b)

Lembaga pengawasan internasional

c)

Lembaga donor

d)

Semua benar

131.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dana bagi hasil karena:

a)

Dana bagi hasil adalah keuangan negara

b)

Dana bagi hasil untuk daerah

c)

Dana bagi hasil diatur undang-undang

d)

Dana bagi hasil dari pajak

132.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta data dari lembaga survei mengenai:

a)

Kepuasan masyarakat

b)

Kinerja program

c)

Dampak kebijakan

d)

Semua yang terkait pemeriksaan

133.

BPK wajib menyampaikan LHP kepada DPR/DPD/DPRD dalam bentuk:

a)

Laporan tertulis

b)

Laporan lisan

c)

Laporan elektronik

d)

Laporan ringkasan

134.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari:

a)

Lembaga penelitian

b)

Lembaga pengembangan

c)

Lembaga konsultan

d)

Semua benar

135.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dana pinjaman karena:

a)

Dana pinjaman adalah keuangan negara

b)

Dana pinjaman dari luar negeri

c)

Dana pinjaman untuk pembangunan

d)

Dana pinjaman harus dikembalikan

136.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta data dari lembaga rating mengenai:

a)

Kinerja keuangan

b)

Risiko investasi

c)

Kredibilitas pemerintah

d)

Semua yang terkait pemeriksaan

137.

BPK wajib menyampaikan temuan pemeriksaan kepada APH dalam bentuk:

a)

Laporan lengkap

b)

Laporan ringkasan

c)

Laporan investigasi

d)

Laporan awal

138.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari:

a)

Lembaga audit internasional

b)

Lembaga standardisasi

c)

Lembaga akreditasi

d)

Semua benar

139.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dana hibah luar negeri karena:

a)

Dana hibah luar negeri adalah keuangan negara

b)

Dana hibah luar negeri untuk pembangunan

c)

Dana hibah luar negeri tidak dikembalikan

d)

Dana hibah luar negeri diatur undang-undang

140.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta data dari lembaga donor mengenai:

a)

Program bantuan

b)

Penggunaan dana

c)

Evaluasi program

d)

Semua yang terkait pemeriksaan

141.

BPK wajib menyampaikan laporan tahunan kepada:

a)

DPR

b)

Presiden

c)

MPR

d)

Mahkamah Agung

142.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari:

a)

Lembaga pengawasan sektor publik

b)

Lembaga pengawasan sektor swasta

c)

Lembaga pengawasan internasional

d)

Semua benar

143.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dana investasi karena:

a)

Dana investasi adalah keuangan negara

b)

Dana investasi untuk masa depan

c)

Dana investasi dikelola profesional

d)

Dana investasi menghasilkan keuntungan

144.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta data dari bursa efek mengenai:

a)

Harga saham BUMN

b)

Transaksi keuangan negara

c)

Kinerja portofolio investasi

d)

Semua yang terkait pemeriksaan

145.

BPK wajib menyampaikan temuan pemeriksaan kepada objek yang diperiksa untuk:

a)

Konfirmasi

b)

Klarifikasi administratif

c)

Persetujuan anggaran

d)

Publikasi hasil

146.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari:

a)

Lembaga pengawasan pajak

b)

Lembaga pengawasan bea cukai

c)

Lembaga pengawasan perdagangan

d)

Semua benar

147.

BPK memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dana jaminan karena:

a)

Dana jaminan adalah keuangan negara

b)

Dana jaminan untuk risiko

c)

Dana jaminan dikelola LPS

d)

Dana jaminan diatur undang-undang

148.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta data dari otoritas jasa keuangan mengenai:

a)

Kinerja perbankan

b)

Kinerja pasar modal

c)

Pengawasan sektor keuangan

d)

Semua yang terkait pemeriksaan

149.

BPK wajib menyampaikan LHP kepada DPR/DPD/DPRD dalam waktu:

a)

30 hari setelah selesai pemeriksaan

b)

60 hari setelah selesai pemeriksaan

c)

90 hari setelah selesai pemeriksaan

d)

120 hari setelah selesai pemeriksaan

150.

BPK dalam pemeriksaan dapat meminta bantuan dari:

a)

Lembaga pengawasan lingkungan

b)

Lembaga pengawasan sosial

c)

Lembaga pengawasan teknologi

d)

Semua benar

Similar Resources on Wayground

Page 1

150 questions

Page 1

quiz

Worksheet

•

4th Grade - University

PEMELIHARAAN CHASIS KENDARAAN RINGAN TAHAP 1

149 questions

PEMELIHARAAN CHASIS KENDARAAN RINGAN TAHAP 1

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...