Font size
WorksheetsSOAL PILIHAN GANDA (TINGKAT SULIT)
Total questions: 71
Worksheet time: 41mins
Suatu negara secara sepihak menetapkan batas udara nasionalnya pada ketinggian 120 km tanpa melakukan perjanjian dengan negara lain. Negara tetangganya tidak memberikan protes selama 15 tahun dan selalu menghormati batas tersebut. Status hukum penetapan ini adalah…
Tidak mengikat secara internasional
Mengikat negara lain berdasarkan asas acquiescence
Mengikat seluruh negara sebagai customary international law
Mengikat hanya jika dibawa ke Mahkamah Internasional
Negara X menetapkan batas udara 80 km. Negara Y memprotes karena menggunakan batas 100 km. Dalam hukum internasional, prinsip utama yang menentukan apakah batas tersebut dapat dipaksakan adalah…
Opinio juris
Pacta sunt servanda
Prinsip kedaulatan udara penuh (complete air sovereignty)
Prinsip res communis
Jika banyak negara mulai menetapkan batas udara pada ketinggian yang sama dan melakukannya dalam waktu lama dengan keyakinan bahwa itu merupakan kewajiban hukum, maka batas tersebut menjadi…
Treaty-based obligation
International soft law
Customary international law
Unilateral legally binding act
Dalam konteks ruang udara, prinsip yang membedakan antara udara (airspace) dan ruang angkasa (outer space) adalah konsep…
Kedaulatan absolut vs res communis
Kedaulatan bersama
Militerisasi sepihak
Territorial control vs non-intervention
Penetapan batas udara secara sepihak dapat menjadi bagian dari customary international law jika…
Banyak negara diam saja
Diterima Dewan Keamanan PBB
Negara-negara menggunakannya secara konsisten dan merasa berkewajiban menaati
Ditulis dalam konstitusi setiap negara
Negara yang ingin menetapkan batas udara pada ketinggian tertentu dan memastikan negara lain terikat harus menempuh mekanisme…
Deklarasi sepihak yang diumumkan ke publik
Mengajukan ke Majelis Umum PBB
Membuat perjanjian internasional (bilateral/multilateral)
Mengeluarkan NOTAM (Notice to Airmen)
Negara X dan Y membuat perjanjian udara yang menetapkan batas udara 95 km. Negara Z tidak ikut perjanjian tersebut. Status negara Z adalah…
Terikat karena prinsip erga omnes
Tidak terikat karena perjanjian tidak membebani pihak ketiga
Terikat karena aturan tersebut universal
Terikat karena sudah diterapkan oleh dua negara besar
Negara E menemukan pulau baru yang muncul dari aktivitas vulkanik dalam laut teritorial negara F. Namun E lebih cepat mendaratkan personel dan mengibarkan bendera. Apa status kedaulatan pulau tersebut?
Menjadi milik E karena pendudukan efektif
Tetap milik F karena muncul dalam laut teritorialnya
Menjadi terra nullius
Harus dirundingkan bersama
Zona Ekonomi Eksklusif — Penangkapan Kapal Kapal G dari negara H tertangkap menangkap ikan di ZEE negara I. Kapal tersebut tidak membawa dokumen, dan negara asal tidak memberi jaminan. Apa kewajiban negara I?
Membebaskan tanpa syarat
Menahan sampai ada jaminan
Tetap menahan meskipun ada jaminan
Menghukum berdasarkan hukum perairan pedalaman
Negara J memprotes karena garis batas warisan kolonial membelah etnis yang sama. J menuntut penyesuaian batas berdasarkan “pertimbangan etnis.” Mana yang benar menurut hukum internasional?
J benar, garis batas harus mengikuti etnis
J salah, karena uti possidetis juris mempertahankan batas kolonial
Kedua negara dapat sepihak mengubah
Sengketa otomatis menyebabkan garis baru
Negara K mengelola FIR di wilayah udara negara L atas dasar perjanjian lama. L sekarang ingin mengambil kembali FIR tersebut. Apa prinsip utamanya?
FIR = kedaulatan mutlak
FIR = fungsi teknis, tidak mempengaruhi kedaulatan
FIR tidak dapat dialihkan
FIR sama dengan wilayah pertahanan udara
Kapal dari negara M ditemukan menyelundupkan barang ke teritorial negara N. Kapal masih berada 18 mil dari pantai. Apa kewenangan N?
Tidak ada kewenangan
Dapat menindak karena zona tambahan sampai 24 mil
Harus meminta izin negara bendera
Hanya mengawasi, tidak dapat menindak
Negara O menghentikan kapal P di laut lepas dengan alasan “ancaman keamanan,” tanpa bukti. Apa prinsip yang dilanggar?
Hak lintas damai
Kebebasan laut lepas
Hak transit
ZEE
Negara Q dan R mematok batas mengikuti lembah, tetapi perjanjian kolonial menetapkan batas mengikuti puncak. Q ingin mengubah karena puncak sulit dijangkau. Apa posisi hukum internasional?
Boleh mengubah sepihak
Tidak boleh mengubah sepihak karena terikat perjanjian
Dapat berubah otomatis karena kondisi geografis
ICJ akan otomatis mengubah batas
Negara S membangun pulau buatan di ZEE dan mengklaim bahwa pulau itu menciptakan laut teritorial baru 12 mil. Apa status klaim tersebut?
Sah
Tidak sah karena pulau buatan tidak menciptakan laut teritorial
Sah bila ada persetujuan negara lain
Sah bila pulau besar
Negara A membangun pagar keamanan yang berada 20 meter ke wilayah Negara B. Namun tidak disadari selama 10 tahun. Apakah perbatasan berubah?
Ya, karena ada penguasaan efektif
Ya, karena diam berarti setuju
Tidak, karena tidak ada perjanjian
Tidak, karena pagar hanya fasilitas keamanan
Negara X ingin memindahkan monumen patok batas ke tempat yang lebih mudah diakses tanpa mengubah koordinat. Secara hukum…
Diperbolehkan jika kedua negara sepakat
Tidak boleh dalam kondisi apa pun
Hanya boleh melalui ICJ
Boleh dilakukan sepihak
Negara A secara sepihak menetapkan zona konservasi di daerah perbatasan yang sebagian masuk wilayah negara lain. Tindakan ini melanggar prinsip…
Sovereign equality
Good faith
Intertemporal law
Non-intervention
Negara X menggunakan drone militer melintasi perbatasan untuk pemetaan. Negara Y memprotes. Ini melanggar…
Airspace sovereignty
Innocent passage
Right to survey
Regional customary law
Negara X ingin menjadikan mercusuar sebagai titik pangkal. Secara hukum…
Boleh jika berada di daratan alami
Tidak boleh jika struktur buatan
Hanya boleh jika disetujui tetangga
Hanya boleh jika mercusuar kolonial
Negara B memasang kabel bawah laut melintasi ZEE negara A tanpa izin. Legalitasnya:
Boleh, hak kebebasan laut
Tidak boleh, harus izin
Boleh jika tidak merusak lingkungan
Tergantung deklarasi nasional
Negara A ingin memperpanjang landas kontinen hingga 500 mil tanpa bukti geologi. Ini…
Melanggar UNCLOS 76
Perlu arbitrase
Bergantung peta bathimetri
Boleh jika unilateral
Perairan internal negara A tertutup sepenuhnya dari laut bebas oleh negara lain. Solusi:
Hak lintas damai (innocent passage)
Hak transit khusus
Hak akses keluar masuk
Tidak ada hak
Kapal survei negara B berada 180 nm dari pantai negara A tanpa izin. Tindakan ini legal jika…
Tidak melakukan eksplorasi sumber daya
Melakukan riset ilmiah murni
Melakukan pemetaan militer
Tidak legal sama sekali
Negara B melakukan reklamasi besar sehingga garis pantai maju 5 km. Apakah memengaruhi ZEE?
Tidak, reklamasi tidak mengubah batas
Ya, baseline berubah
Ya, jika disetujui tetangga
Tergantung UNCLOS 7
Apa tujuan utama dari hukum perbatasan?
Menjamin kedaulatan negara atas wilayahnya
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan
Mencegah kejahatan lintas batas
Memfasilitasi kerja sama antarnegara
Apa yang dimaksud dengan 'boundary' dalam konteks perbatasan negara?
Zona transisi yang belum terdefinisi secara jelas
Garis pemisah yang pasti dan ditetapkan secara hukum
Wilayah tempat interaksi antarnegara terjadi
Batas yang mengikuti fitur geografis seperti sungai atau pegunungan
Apa prinsip utama yang digunakan dalam delimitasi batas negara pasca-kolonial?
Prinsip Uti Possidetis Juris
Prinsip Non-Intervensi
Prinsip Penguasaan Efektif
Prinsip Self-Determination
Apa yang menjadi tantangan utama dalam proses demarkasi batas negara?
Medan yang sulit seperti hutan lebat dan pegunungan terjal
Kurangnya dokumen hukum yang mendukung
Tidak adanya koordinasi antara negara-negara yang berbatasan
Perbedaan interpretasi peta lama dan teknologi modern
Apa yang dimaksud dengan 'effectivités' dalam hukum internasional?
Hak awal yang diberikan melalui penemuan wilayah
Pelaksanaan kedaulatan secara aktual dan berkelanjutan
Prinsip yang melarang penggunaan kekerasan untuk memperoleh wilayah
Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri
Apa metode tradisional yang digunakan untuk memperoleh wilayah negara?
Okupasi, Aneksasi, Cessie, Akresi, Preskripsi
Adjudikasi, Self-Determination, Sesi
Penetapan, Delimitasi, Demarkasi, Administrasi
Uti Possidetis Juris, Effectivités, Non-Acquisition by Force
Apa yang menjadi dasar hukum larangan aneksasi wilayah melalui perang?
Pasal 2 Ayat (4) Piagam PBB
Prinsip Uti Possidetis Juris
Konvensi Montevideo 1933
Prinsip Self-Determination
Prinsip hukum internasional apa yang menyatakan bahwa batas administrasi negara baru mengikuti batas yang telah ditetapkan oleh negara kolonial sebelumnya?
Uti Possidetis Juris.
Pacta Sunt Servanda.
Jus Cogens.
Terra Nullius.
Tujuan Hukum Perbatasan
Memberikan hak eksklusif dan tertinggi atas wilayahnya.
Mengurangi hak atas wilayah negara lain.
Menghapus batas wilayah antar negara.
Membatasi akses warga negara ke wilayah perbatasan.
Studi kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan melibatkan negara... (pilih salah satu)
A. Indonesia vs Singapura
B. Indonesia vs Malaysia
C. Malaysia vs Thailand
D. Indonesia vs Filipina
ICJ memenangkan Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 berdasarkan... (isi dengan istilah yang tepat)
Efektivitas pendudukan
Prinsip uti possidetis juris
Perjanjian bilateral
Keputusan arbitrase
Zona ekonomi eksklusif (ZEE) adalah wilayah laut di mana negara pantai memiliki hak apa saja?
Hak eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam laut
Hak kepemilikan penuh atas seluruh wilayah laut
Hak untuk melarang semua kapal asing melintas
Hak untuk mengatur perdagangan internasional di seluruh dunia
Peran Mahkamah Internasional (ICJ) dalam sengketa perbatasan adalah:
Menyelesaikan sengketa perbatasan antar negara melalui putusan hukum yang mengikat
Menetapkan kebijakan luar negeri negara-negara yang bersengketa
Mengatur perdagangan lintas perbatasan antar negara
Menyusun perjanjian bilateral antara negara-negara yang bersengketa
Pilihlah pilar utama UNCLOS berikut yang benar:
Kedaulatan Negara
Kebebasan Laut Lepas
Pemanfaatan Sumber Daya
Semua benar
Sebutkan lima zona maritim menurut UNCLOS yang dijelaskan pada slide ini!
Perairan Pedalaman, Laut Teritorial (12 mil), Zona Tambahan (24 mil), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil), Landas Kontinen
Perairan Pedalaman, Laut Teritorial (12 mil), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil), Zona Konservasi, Zona Perikanan
Laut Teritorial (12 mil), Zona Tambahan (24 mil), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil), Zona Perikanan, Zona Konservasi
Perairan Pedalaman, Zona Tambahan (24 mil), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil), Zona Konservasi, Zona Perikanan
Apa hak utama yang dimiliki negara di zona tambahan 24 mil laut?
Kedaulatan penuh
Penegakan hukum
Eksplorasi sumber daya
Navigasi bebas
Zona 1: Perairan Pedalaman Hak negara lain: _________
Tidak ada hak lintas damai
Memiliki hak lintas damai
Bebas melakukan eksplorasi
Dapat melakukan penangkapan ikan
Zona 2: Perairan Kepulauan Hak negara lain: _________.
Hak Lintas ALKI & Lintas Damai
Hak Eksplorasi Sumber Daya Alam
Hak Pendaratan Bebas
Hak Penangkapan Ikan Komersial
Berdasarkan Pasal 27 UNCLOS, negara pantai tidak boleh melakukan penangkapan atau tindakan hukum terhadap kapal asing yang hanya lewat di laut teritorial, kecuali untuk hal-hal berikut. Manakah di bawah ini yang merupakan pengecualian?
Akibat kejahatan yang berdampak di negara pantai
Jika kejahatan tersebut mengganggu ketertiban atau keamanan di laut teritorial
Atas permintaan nakhoda kapal atau perwakilan diplomatik konsuler dari bendera kapal
Untuk pemberantasan perdagangan narkotika
Semua benar
Hak lintas damai membatasi ______ negara pantai di laut teritorial.
kewenangan
wilayah
penduduk
perairan
Apa yang dimaksud dengan tahap delimitasi dalam penetapan batas wilayah?
Tahap ini adalah penerjemahan kesepakatan politik ke dalam bentuk visual yang lebih teknis.
Tahap ini adalah penetapan batas wilayah secara fisik di lapangan.
Tahap ini adalah proses negosiasi antara dua negara mengenai batas wilayah.
Tahap ini adalah penandatanganan dokumen resmi penetapan batas wilayah.
Apa urutan proses yang dijelaskan dalam bacaan terkait penetapan perbatasan?
A. Penetapan, Delimitasi, Demarkasi, Administrasi
B. Delimitasi, Penetapan, Demarkasi, Administrasi
C. Penetapan, Demarkasi, Delimitasi, Administrasi
D. Penetapan, Administrasi, Delimitasi, Demarkasi
Dasar perjanjian antara Indonesia dan Papua Nugini pada tahun 1973 adalah ________.
Perjanjian Australia-RI 1973
Perjanjian Malino 1946
Perjanjian Linggarjati 1947
Perjanjian Renville 1948
Tantangan utama dalam pembagian wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini adalah membelah ________ dan ________.
komunitas adat & tanah ulayat
hutan lindung & sungai besar
kota besar & pelabuhan
jalan raya & perbatasan militer
Apa isi utama dari Konvensi Chicago 1944?
Menegaskan konsep kedaulatan udara negara
Setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya
Mengatur batas wilayah laut
Mengatur perdagangan internasional
Apa kewajiban Indonesia terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)?
Menjamin kebebasan lintas (Archipelagic Sea Lanes Passage) bagi kapal dan pesawat asing di Alur Laut Kepulauan yang telah ditetapkan.
Melarang kapal asing melintas di seluruh wilayah perairan Indonesia.
Mewajibkan kapal asing untuk membayar pajak saat melintas di ALKI.
Menutup akses udara bagi pesawat asing di atas ALKI.
Pengaturan Navigasi (Air Traffic Management - ATM) di Indonesia mengendalikan sebagian ruang udara di atas laut lepas sebagai amanat dari organisasi apa?
A. PBB
B. ICAO
C. ASEAN
D. IATA
Satelit asing bebas melintasi orbit di atas wilayah Indonesia tanpa izin, karena tidak dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan. Pernyataan ini berlaku untuk:
Ruang udara
Ruang angkasa
Wilayah darat
Wilayah laut
Salah satu kewajiban negara dalam kedaulatan udara adalah ...
Menjamin keselamatan penerbangan sipil.
Membatasi akses udara untuk semua negara.
Melarang penerbangan militer asing tanpa alasan.
Mengabaikan peraturan internasional penerbangan.
Konsep cara memperoleh wilayah negara adalah sebagai berikut:
Penaklukan, pembelian, penemuan, dan perjanjian
Pemberontakan, penolakan, dan pengasingan
Penyelundupan, perdagangan ilegal, dan pencurian
Penyewaan, peminjaman, dan pertukaran sementara
Prinsip Self-Determination dalam penguasaan wilayah berarti _______.
hak rakyat menentukan nasib
hak pemerintah menentukan batas wilayah
hak negara lain mengatur wilayah
hak militer menguasai daerah
Negara secara historis mendapatkan wilayahnya melalui cara berikut:
Penaklukan, perjanjian, pembelian, dan pewarisan
Hanya melalui referendum rakyat
Hanya melalui penunjukan PBB
Hanya melalui migrasi penduduk
Sebutkan dua syarat utama okupasi
1. Penemuan (Discovery) 2. Penguasaan Efektif (Effective Control / Effectivités)
1. Pengakuan Internasional 2. Perjanjian Damai
1. Penetapan Batas Wilayah 2. Pengakuan oleh PBB
1. Deklarasi Kemerdekaan 2. Pengakuan Negara Asing
Mengapa metode preskripsi jarang berhasil dalam perolehan wilayah?
Karena sulit untuk membuktikan tidak adanya protes dari pemilik kedaulatan yang sah.
Karena selalu melibatkan kekerasan dalam prosesnya.
Karena metode ini hanya berlaku untuk wilayah laut saja.
Karena preskripsi tidak diakui dalam hukum internasional.
Apa yang dimaksud dengan akresi dalam perolehan wilayah?
Akresi adalah perolehan wilayah baru melalui proses alamiah, yaitu penambahan daratan baru pada wilayah yang sudah ada.
Akresi adalah perolehan wilayah melalui penaklukan militer terhadap negara lain.
Akresi adalah perolehan wilayah melalui pembelian dari negara lain.
Akresi adalah perolehan wilayah melalui perjanjian damai antara dua negara.
Sebutkan salah satu contoh wilayah yang diperoleh melalui metode jual beli menurut penjelasan di atas!
Pembelian Alaska oleh AS dari Kekaisaran Rusia (1867) atau Louisiana Purchase oleh AS dari Prancis (1803).
Penjajahan Inggris atas India pada abad ke-18.
Penaklukan Mesir oleh Kekaisaran Romawi.
Perebutan wilayah Alsace-Lorraine oleh Jerman dari Prancis.
Bagaimana cara menghasilkan wilayah menurut prinsip Hak Menentukan Nasib Sendiri?
Dekolonisasi
Invasi
Pemisahan Diri (Separation/Secession)
Aneksasi
Sebutkan contoh negara yang memperoleh kemerdekaan melalui dekolonisasi
Indonesia, Timor-Leste
Amerika Serikat, Kanada
Jepang, Korea Selatan
Australia, Selandia Baru
Cessie (Cession) adalah _______.
Penyerahan wilayah lewat perjanjian.
Penggabungan dua negara menjadi satu.
Pemisahan wilayah secara sepihak.
Penyerahan kekuasaan melalui referendum.
Sebutkan salah satu ruang lingkup hukum internasional yang berkaitan dengan penetapan batas!
Hukum Perjanjian Internasional (penetapan batas)
Hukum Perdata Internasional
Hukum Pidana Internasional
Hukum Dagang Internasional
Isi tujuan utama hukum perbatasan berikut: Mencegah Konflik: Menyediakan ________ damai untuk menyelesaikan sengketa.
mekanisme
perjanjian
batas
wilayah
Termasuk wilayah ekstrateritorial seperti ______.
kedutaan besar
taman nasional
bandara internasional
gedung parlemen
Identifikasi prinsip yurisdiksi yang paling mungkin digunakan oleh negara A untuk membenarkan klaimnya terhadap kelompok separatis yang melarikan diri ke negara B dan merencanakan serangan terhadap negara A.
Prinsip nasionalitas
Prinsip teritorial
Prinsip perlindungan aktif
Prinsip universalisme
Prinsip apakah yang menjelaskan bahwa negara berwenang atas tindakannya yang terjadi di wilayahnya?
Territorial Principle
Nationality Principle
Protective Principle
Universality Principle
Prinsip apakah yang memungkinkan Indonesia mengadili WNI yang melakukan korupsi di luar negeri?
Nationality (Active Personality)
Territorial (Teritorialitas)
Universality (Universalitas)
Protective (Protektif)
Prinsip apakah yang memungkinkan Indonesia menuntut pelaku jika WNI dibunuh di luar negeri?
Passive Personality
Teritorial
Universal
Nasionalitas
Prinsip apakah yang memungkinkan negara mengadili pelaku pembajakan, genosida, perdagangan budak, atau terorisme internasional?
Universality Principle
Territorial Principle
Nationality Principle
Protective Principle
Dua prinsip yurisdiksi yang dapat digunakan Indonesia sebagai dasar hukum untuk mengadili pelaku perdagangan manusia terhadap WNI di luar negeri adalah:
Prinsip nasionalitas dan prinsip perlindungan negara
Prinsip teritorial dan prinsip universal
Prinsip teritorial dan prinsip nasionalitas
Prinsip universal dan prinsip perlindungan negara
Urutkan tahapan berikut sesuai dengan proses yang benar: Penandatanganan, Persetujuan DPR, Pengesahan (ratifikasi) dengan Undang-Undang, Pertukaran dokumen ratifikasi, Publikasi dan pelaksanaan.
Penandatanganan → Persetujuan DPR → Pengesahan (ratifikasi) dengan Undang-Undang → Pertukaran dokumen ratifikasi → Publikasi dan pelaksanaan.
Penandatanganan → Pengesahan (ratifikasi) dengan Undang-Undang → Persetujuan DPR → Pertukaran dokumen ratifikasi → Publikasi dan pelaksanaan.
Persetujuan DPR → Penandatanganan → Pengesahan (ratifikasi) dengan Undang-Undang → Pertukaran dokumen ratifikasi → Publikasi dan pelaksanaan.
Penandatanganan → Persetujuan DPR → Pertukaran dokumen ratifikasi → Pengesahan (ratifikasi) dengan Undang-Undang → Publikasi dan pelaksanaan.
Kapal patroli Bakamla mendeteksi kapal ikan berbendera Tiongkok sedang menebar jaring di Laut Natuna Utara, 180 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Hak berdaulat apa yang sedang dilanggar dan tindakan penegakan hukum apa yang boleh dilakukan oleh Bakamla menurut UNCLOS 1982?
Hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di ZEE dilanggar, Bakamla dapat melakukan penegakan hukum seperti pengusiran atau penangkapan kapal.
Hak pelayaran bebas dilanggar, Bakamla hanya dapat memberikan peringatan.
Hak atas wilayah teritorial dilanggar, Bakamla dapat menenggelamkan kapal.
Hak atas laut lepas dilanggar, Bakamla tidak dapat melakukan tindakan apapun.
Perusahaan farmasi Jepang menemukan spons langka di Landas Kontinen Indonesia pada kedalaman 200 meter dan mengklaim hak mengambilnya dengan alasan UNCLOS menjamin kebebasan riset ilmiah. Apakah argumen tersebut sah menurut hukum internasional?
Tidak sah, karena Landas Kontinen merupakan hak eksklusif negara pantai untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Sah, karena UNCLOS memberikan kebebasan riset ilmiah di semua wilayah laut.
Sah, karena spons langka termasuk sumber daya bersama dunia.
Tidak sah, karena riset ilmiah hanya boleh dilakukan di laut lepas.
Berdasarkan UNCLOS, bagaimana posisi hukum latihan militer Armada Angkatan Laut Amerika Serikat di ZEE Indonesia dan protes diplomatik Indonesia?
Latihan militer tanpa izin di ZEE negara lain tidak diperbolehkan menurut UNCLOS, sehingga protes Indonesia beralasan.
Latihan militer di ZEE negara lain selalu diperbolehkan tanpa batas menurut UNCLOS.
UNCLOS secara eksplisit mengizinkan latihan militer di ZEE tanpa perlu izin negara pantai.
Protes diplomatik Indonesia tidak memiliki dasar hukum menurut UNCLOS.
