NEW
Font size
WorksheetsSoal Pilihan Ganda UUD 1945
Total questions: 53
Worksheet time: 27mins
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasarkan…
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Pancasila saja
Deklarasi HAM
Peraturan pemerintah
Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk…
Memilih partai politik
Menjalankan ibadah sesuai agama
Mengatur ekonomi
Mengatur pendidikan
Hak beragama dalam UUD 1945 termasuk ke dalam hak…
Sosial
Politik
Asasi fundamental
Ekonomi
Pernyataan yang bukan sesuai pasal 29 adalah…
Negara melarang agama tertentu
Negara menjamin kebebasan beribadah
Negara berdasarkan Ketuhanan YME
Warga bebas memeluk agama
Kebebasan beragama diatur dalam…
Pasal 33
Pasal 29
Pasal 34
Pasal 30
Pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui…
Polri saja
TNI saja
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta
Masyarakat tanpa lembaga negara
TNI bertugas sebagai…
Penegak hukum
Alat pertahanan negara
Pengatur ekonomi
Pelaksana pemilu
Polri berfungsi sebagai…
Penjaga lalu lintas saja
Pembela negara dari serangan luar
Pemelihara keamanan dan ketertiban
Pengatur perdagangan
Partisipasi warga dalam pertahanan diatur pada…
Pasal 30
Pasal 29
Pasal 33
Aturan Tambahan
Yang bukan tugas Polri menurut UUD 1945 adalah…
Penegakan hukum
Pemeliharaan ketertiban
Keamanan dalam negeri
Menjaga wilayah perbatasan dari serangan luar
Semua warga negara berhak mendapat…
Jabatan negara
Pendidikan
Bantuan modal
Pekerjaan
Pendidikan dasar wajib dan…
Berbayar
Ditanggung keluarga
Ditanggung negara
Tidak wajib
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan…
Bebas nilai
Tanpa anggaran
Nasional
Internasional
Anggaran pendidikan minimal…
5% APBN/APBD
10%
20%
50%
Tujuan pendidikan adalah…
Menguasai teknologi
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Memperbanyak tenaga kerja
Menghasilkan laba
Negara memajukan…
Kebudayaan nasional
Kebudayaan asing
Kebudayaan negara lain
Kebudayaan modern saja
Dalam memajukan kebudayaan, negara menghormati…
Nilai ekonomi
Nilai moral
Bahasa asing
Tradisi yang merugikan
Dalam memajukan kebudayaan, negara menghormati…
Nilai ekonomi
Nilai moral
Bahasa asing
Tradisi yang merugikan
Kebudayaan nasional berakar pada…
Budaya asing
Budaya daerah
Budaya kolonial
Teknologi modern
Pemberdayaan kebudayaan termasuk upaya…
Melarang budaya lokal
Melestarikan budaya bangsa
Menutup tempat budaya
Menghapus tradisi
Yang bukan unsur kebudayaan menurut kebijakan nasional adalah…
Bahasa
Ragam pakaian
Teknologi informasi
Sistem religi
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas…
Liberal
Individual
Gotong royong
Kapitalisme
Cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh…
Swasta
Rakyat seluruhnya
Negara
Perusahaan asing
Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan…
Untuk rakyat
Untuk asing
Untuk golongan tertentu
Untuk perusahaan swasta
Pelaku ekonomi utama dalam pasal 33 termasuk…
Koperasi
Mafia pasar
Perjudian
Sindikat internasional
Ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi yang mengutamakan…
Pemusatan kekayaan
Kesejahteraan rakyat
Kepentingan investor asing
Kepentingan individu
Yang bertentangan dengan prinsip Pasal 33 adalah…
Monopoli merugikan rakyat
Koperasi
Ekonomi gotong royong
Penguasaan negara atas cabang produksi penting
Demokrasi ekonomi menghindari…
Pemerataan
Persaingan sehat
Pemusatan kekuatan ekonomi
Keadilan sosial
Koperasi disebut sebagai…
Soko guru perekonomian
Pelaku usaha paling kecil
Badan usaha asing
Penunjang pajak negara
Tujuan utama penguasaan negara atas sumber daya alam adalah…
Menguntungkan elite politik
Kesejahteraan rakyat
Menarik investasi asing
Privatisasi
Yang tidak sesuai dengan Pasal 33 adalah…
Privatisasi total air minum
Pengelolaan oleh negara
Ekonomi gotong royong
Koperasi sebagai soko guru
Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh…
Rakyat
Swasta
Negara
LSM
Negara mengembangkan sistem jaminan…
Individu
Sosial
Swasta
Keamanan militer
Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas…
Pendidikan tinggi gratis untuk semua
Pelayanan kesehatan
Mobil untuk masyarakat
Pinjaman modal tanpa syarat
Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan…
Secara terpadu
Secara acak
Melalui swasta saja
Tanpa anggaran
Jaminan sosial bertujuan untuk…
Kesejahteraan rakyat
Kekayaan pejabat
Keuntungan perusahaan
s dilakukan…
Secara terpadu
Secara acak
Melalui swasta saja
Tanpa anggaran
Jaminan sosial bertujuan untuk…
Kesejahteraan rakyat
Kekayaan pejabat
Keuntungan perusahaan
Pajak tambahan
Yang bertentangan dengan Pasal 34 adalah…
Pengabaian fakir miskin
Jaminan sosial
Pelayanan kesehatan
Program pengentasan kemiskinan
Pelayanan kesehatan dan fasilitas umum adalah tanggung jawab…
Masyarakat sendiri
Dunia usaha sepenuhnya
Negara
Donatur asing
Sistem jaminan sosial dilaksanakan berdasarkan prinsip…
Kemanusiaan
Kapitalisme
Komersial
Keuntungan
Upaya negara dalam Pasal 34 antara lain…
Bantuan kesehatan
Menaikkan harga dasar
Privatisasi penuh
Pengurangan subsidi pendidikan dasar
Yang dimaksud anak terlantar adalah…
Anak yang ditinggal bermain
Anak yang mendapat pendidikan tinggi
Anak tanpa perlindungan dan kebutuhan dasar
Anak yang tinggal di kota besar
Aturan Tambahan Pasal I mengatur tentang…
Pemilu
Tata cara perubahan UUD
Pembentukan MPR setelah perubahan
Ketentuan pembentukan Mahkamah Konstitusi awal
Mahkamah Konstitusi mulai dibentuk selambat-lambatnya…
2000
2003
2009
1999
Aturan Tambahan adalah bagian yang berisi…
Pasal tentang pidana
Ketentuan peralihan dari masa lama ke baru
Aturan mengenai budaya
Aturan tentang agama
Pasal II Aturan Tambahan menyatakan bahwa MPR harus…
Mengubah UUD lagi
Menetapkan UUD baru
Menyusun kembali UUD paling lambat 2002
Meninjau kembali materi dan status hukum naskah UUD 1945
Tujuan Aturan Tambahan adalah…
Menambah hukuman pidana
Mengatur masa transisi pascareformasi
Mengatur lembaga swasta
Menghapus pasal lama
Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk…
Mengatur harga barang
Menguji undang-undang terhadap UUD
Mengurus perpajakan
Memeriksa tindak pidana umum
Aturan Tambahan berjumlah…
1 pasal
2 pasal
3 pasal
4 pasal
Ketentuan tentang peninjauan naskah UUD 1945 berada pada…
Pasal 30
Pasal 29
Aturan Tambahan Pasal II
Aturan Peralihan
Aturan Tambahan berlaku untuk mengatur…
Ketentuan yang bersifat sementara
Ketentuan permanen
Aturan pidana
Aturan pendidikan
Salah satu hasil implementasi Aturan Tambahan adalah…
Pembentukan MK
Penghapusan DPR
Penghapusan Presiden
Pembentukan negara baru
