Font size
Worksheetspancasila
Total questions: 61
Worksheet time: 31mins
Dasar negara Indonesia adalah ...
burung garuda
Pancasila
UUD 1945
Bhinneka Tunggal Ika
Salah satu hasil penting dari pelaksanaan sidang BPUPKI adalah...
penunjukan Soekarno sebagai presiden RI yang pertama
keputusan untuk mengikuti megikuti petunjuk penjajah Jepang
perumusan lima sila sebagai dasar negara Indonesia
keputusan untuk menunda proklamasi kemerdekaan
Dalam sidang BPUPKI terjadi perdebatan terkait rumusan dasar negara. Untuk mengatasi masalah tersebut dibentuklah Panitia Sembilan. Berikut ini hasil sidang Panitia Sembilan adalah ...
Pembukaan UUD 1945
Piagam Jakarta
Deklarasi Bandung
Dasasila Bandung
BPUPKI pada sidang pertama membahas mengenai ...
pembukaan UUD 1945
dasar negara Indonesia merdeka
lagu kebangsaan
waktu dan tempat pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan
Tokoh pada gambar di bawah ini mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal...
4 Juni 1945
1 Juli 1945
2 Juni 1945
1 Juni 1945
Tokoh di bawah ini yang menjabat sebagai ketua BPUPKI adalah ...
Radjiman Widyodiningrat
Moh. Hatta
Moh. Yamin
Mr. Soepomo
Di dalam Pembukaan UUD 1945 termuat hal-hal berikut ini, kecuali ....
tujuan negara
sejarah negara
bentuk negara
dasar negara
Dasar Negara Indonesia merdeka ditetapkan pada tanggal ....
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
19 Agustus 1945
20 Agustus 1945
Di bawah ini adalah tokoh perumus Pancasila yang berasal dari Sumatera Barat adalah ... .
Drs. Moh. Hatta
Mr. Moh. Yamin
Ir. Soekarno
Mr. Soepomo
Rumusan sila pertama Pancasila menurut Piagam Jakarta adalah ... .
Ketuhanan Yang Maha Esa
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Ketuhanan Yang Berkebudayaan
Peri Ketuhanan
Tokoh pada gambar di atas merumuskan dasar negara pada tanggal ...
29 Mei 1945
30 Mei 1945
31 Mei 1945
1 Juni 1945
Pemilu pada tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih ...
MPRS
KNIP
DPR
Konstituante
Ada beberapa sistem pemerintahan di dunia. Saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan ...
sosialis
komunis
presidensial
parlementer
MPR dan presiden merupakan dua lembaga negara yang saling berhubungan. Kedudukan MPR dengan presiden adalah ...
sama dan merupakan mitra kerja
lebih tinggi presiden
lebih tinggi MPR
presiden sebagai mandataris MPR
Di bawah ini yang merupakan salah satu tugas MPR adalah....
mengubah dan menetapkan UUD
menyusun RAPBN
membuat undang-undang
Hak-hak yang dimiliki oleh DPR adalah...
(1), (2), (3), dan (4)
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(2), (3), dan (4)
DPR memiliki hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang disebut......
hak menyatakan pendapat
hak interpelasi
hak angket
hak budget
Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR adalah ...
kekuasaan dalam membentuk UU
mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden
mengawasi jalannya pemerintahan
menindak pelaku kejahatan korupsi
DPD merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Kewenangan DPD adalah ...
menentukan kebijakan fiskal
pengolahan sumber daya daerah
menetapkan peraturan tentang pertahanan dan keamanan
mengurangi anggaran pendidikan
Kedudukan DPD terletak di tiap ...
provinsi
kabupaten
kota
ibu kota
Berikut ini beberapa lembaga negara. Lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan peradilan adalah ...
(1), (2), (3), dan (4)
(1), (2), dan (3)
(2), (3), dan (4)
(1) dan (4)
Sumpah jabatan presiden diucapkan saat pelantikan presiden. Siapakah yang memimpin sumpah jabatan presiden di Indonesia?
Ketua Mahkamah Agung
Ketua DPR
Wakil Presiden
Menteri Dalam Negeri
Lembaga negara yang berwenang melakukan hal seperti gambar di atas adalah ...
DPR
MPR
MA
MK
Perhatikan unsur-unsur berikut ini ! (1) Presiden (2) Wakil presiden (3) Menteri (4) Anggota DPR Unsur-unsur yang yang termasuk di dalam kabinet ditunjukkan nomor ...
(1), (2), (3), dan (4)
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(2), (3), dan (4)
Seorang warga negara berhak memilih dalam pemilu, jika memenuhi syarat antara lain ...
berusia 21 tahun atau sudah menikah
berpendidikan paling rendah SLTA
tidak sedang hilang ingatan
sehat jasmani dan rohani
Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas ...
KPU
rakyat
presiden
PPS
Tiap tahapan dalam pemilu harus diawasi agar tidak terjadi pelanggaran. Pengawasan dalam pemilu dilakukan dengan membentuk ...
Panwaslu
KPU
LSM
TPS
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ...
presiden dan para menteri
presiden dengan persetujuan DPR RI
DPR RI dan MPR
Mahkamah Agung
Dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR bekerja sama dengan presiden untuk menyusun dan menetapkan ...
(a)
Menurut UUD 1945 yang memegang kekuasaan pemerintahan adalah....
MPR
DPR
DPD
presiden
Dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah ...
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama
desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi
Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal ....
29 Mei 1945
1 Juni 1945
17 Agustus 1945
18 Agustus 1945
2. UUD 1945 disahkan pada tanggal .....
18 Agustus 1945
17 Agustus 1945
19 Agustus 1945
20 Agustus 1945
Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah ....
Ir. Soekarno
Drs. Moh. Hatta
Mr. Ahmad Subardjo
Sutan Sjahrir
Pada tanggal 1 Maret 1945 pembentukan BPUPKI diumumkan oleh Jenderal Jepang yang bernama .....
Jenderal Kumakichi Harada
Jenderal Hitoshi Imamura
Jenderal Tomoyuki Yamashita
Jenderal Hideki Tojo
Dalam rangka merumuskan dasar negara BPUPKI mengadakan sidang sebanyak ....
2 kali
1 kali
3 kali
4 kali
Tokoh bangsa yang mengusulkan nama Pancasila adalah .....
Ir. Soekarno
Mohammad Hatta
Sutan Sjahrir
Ahmad Subardjo
7. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta mendapat julukan sebagai Bapak .....
Proklamator
Pendidikan
Pahlawan Revolusi
Diplomat
Membubarkan partai politik adalah tugas .....
Presiden
Menteri Dalam Negeri
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
9. Dalam menjalankan tugasnya, menteri bertanggung jawab kepada .....
Presiden
DPR
Mahkamah Agung
Gubernur
Hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh .....
Presiden
Gubernur
Menteri
DPR
Tugas utama BPUPKI adalah...
Menyusun dasar negara Indonesia
Melaksanakan pemilihan umum
Membentuk kabinet pemerintahan
Mengawasi pelaksanaan undang-undang
Rumusan Pancasila menurut Piagam Jakarta adalah...
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. Persatuan Indonesia, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Ketuhanan Yang Maha Esa, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 2. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 5. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Alasan rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta diubah adalah karena...
untuk menyesuaikan dengan keberagaman masyarakat Indonesia
agar sesuai dengan kepentingan politik tertentu
karena tekanan dari negara asing
untuk memperkuat kekuasaan pemerintah
Lembaga-lembaga negara yang ada setelah amandemen UUD 1945 adalah:
MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK
MPR, DPR, DPD, Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota
MPR, DPR, DPD, Presiden, Menteri, Camat, Lurah
MPR, DPR, DPD, Presiden, Polisi, TNI, Jaksa
Tujuan negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 adalah...
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
meningkatkan kekuasaan pemerintah pusat atas daerah-daerah
memperkuat hubungan ekonomi dengan negara asing
mewujudkan pemerintahan yang otoriter
The main task of BPUPKI is:
to prepare the foundation for Indonesia's independence
to organize educational programs
to manage economic policies
to conduct foreign diplomacy
Write the five principles of Pancasila according to the Jakarta Charter.
1. Belief in God with the obligation to carry out Islamic law for its adherents. 2. Just and civilized humanity. 3. The unity of Indonesia. 4. Democracy guided by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives. 5. Social justice for all the people of Indonesia.
1. Belief in God Almighty. 2. Just and civilized humanity. 3. The unity of Indonesia. 4. Democracy guided by the inner wisdom in the unanimity arising out of deliberations amongst representatives. 5. Social justice for all the people of Indonesia.
1. Belief in God Almighty. 2. Just and civilized humanity. 3. The unity of Indonesia. 4. Democracy guided by the wisdom of representative deliberation. 5. Social justice for all the people of Indonesia.
1. Belief in God Almighty. 2. Just and civilized humanity. 3. The unity of Indonesia. 4. Democracy guided by the wisdom of representative deliberation. 5. Social justice for all Indonesian citizens.
What reaction did the Jakarta Charter's Pancasila formulation provoke among the people of Eastern Indonesia, and what change was made as a result?
It caused objections, leading to the removal of the phrase 'with the obligation to carry out Islamic law for its adherents'.
It was widely accepted, resulting in no changes to the formulation.
It led to demands for more religious elements to be added to Pancasila.
It resulted in the addition of a sixth principle to Pancasila.
List the abbreviations for the main state institutions in Indonesia mentioned in the text.
MPR, DPR, DPD, President, BPK, MA, KY, MK
MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA, KY, MK
MPR, DPR, DPD, BPK, MA, KPK, MK
MPR, DPR, DPD, President, BPK, MA, KPK, MK
What are the goals of the Indonesian state according to the preamble of the 1945 Constitution, paragraph 4?
a. To protect all the people of Indonesia and the entire homeland of Indonesia, b. To promote public welfare, c. To educate the life of the nation, and so on.
a. To establish a monarchy in Indonesia, b. To limit the rights of citizens, c. To promote only economic growth.
a. To prioritize military power, b. To restrict education, c. To ignore public welfare.
a. To focus solely on international relations, b. To abolish traditional cultures, c. To centralize all power in the capital.
When did the BPUPKI session take place?
29 May to 1 June 1945
17 August 1945
8 March 1942
14 February 1946
When was Indonesian independence declared?
18 August 1945
17 August 1945
1 January 1946
27 December 1949
Who was the first President of Indonesia?
Ir. Soekarno
B.J. Habibie
Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Who was the Japanese representative in the BPUPKI session?
Kumakichi Harada
Shigeru Yoshida
Hideki Tojo
Saburo Kurusu
How many times did the BPUPKI session take place?
2 times
1 time
3 times
4 times
Who was the chairman of BPUPKI?
Ir. Soekarno
Dr. Radjiman Wedyodiningrat
Mohammad Hatta
Sutan Syahrir
What is the term for the person who proclaimed Indonesian independence?
Proclaimer
Announcer
Signer
Witness
What is the highest judicial institution in Indonesia?
Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi)
Supreme Court (Mahkamah Agung)
High Court (Pengadilan Tinggi)
District Court (Pengadilan Negeri)
Who is the head of state in Indonesia?
President
Prime Minister
King
Chancellor
Who is the head of government in Indonesia?
President
Prime Minister
Chancellor
King
