Font size
WorksheetsLatihan Pilihan Ganda tentang BPK (Kelas 10)
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk...
Mengatur sistem perbankan
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Menyusun anggaran pendapatan belanja negara
Mengawasi kinerja kementerian
Fungsi utama BPK berkaitan dengan...
Perancangan kebijakan publik
Pemeriksaan keuangan negara
Penegakan hukum pidana
Pengelolaan kas negara
BPK disebut sebagai lembaga yang bebas dan mandiri dalam hal...
Mengatur keuangan daerah
Melaksanakan pemilihan umum
Memeriksa pengelolaan keuangan negara
Menentukan gaji PNS
BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan...
Arahan Presiden
Standar Pemeriksaan
Keputusan Kementerian Keuangan
Undang-undang Perdagangan Internasional
Informasi keuangan yang diperiksa BPK harus bersifat...
Spekulatif
Rahasia
Kredibel dan andal
Sementara
Dasar hukum utama yang mengatur BPK dalam UUD 1945 terdapat pada pasal...
Pasal 23E, 23F, 23G
Pasal 24A
Pasal 27
Pasal 31
Undang-undang yang secara khusus mengatur BPK adalah...
UU No. 15 Tahun 2006
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 25 Tahun 2009
UU No. 1 Tahun 2004
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam...
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 17 Tahun 2007
UU No. 32 Tahun 2004
UU No. 30 Tahun 2014
UU No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang...
Perbendaharaan Negara
Keuangan Negara
Pemeriksaan Negara
APBN
UU No. 1 Tahun 2004 adalah tentang...
Pemeriksaan Kinerja
Perbendaharaan Negara
Hak Keuangan Pejabat
Laporan Akuntabilitas
Pasal 23E menegaskan bahwa BPK harus bersifat...
Netral
Bebas dan Mandiri
Sejalan dengan kebijakan pemerintah
Berkoordinasi dengan kementerian
Dasar hukum bagi BPK untuk memberikan pertimbangan kerugian negara terdapat pada...
Pasal 10 UU 15/2006
Pasal 11 UU 15/2006
Pasal 5 UUD 1945
Pasal 33 UUD 1945
Ketentuan mengenai opini laporan keuangan terdapat dalam...
UU 15/2004 Pasal 16
UU 15/2006 Pasal 3
UUD 1945 Pasal 23F
UU 17/2003 Pasal 4
Penetapan kerugian negara merupakan wewenang BPK menurut...
UUD 1945
UU No. 15 Tahun 2006
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 17 Tahun 2014
Pengaturan kantonisasi BPK tidak diatur dalam...
UUD 1945
UU 15/2006
PP tentang BPK
UU 15/2004
BPK berwenang memeriksa pengelolaan keuangan negara pada...
Pemerintah Pusat saja
Semua entitas yang mengelola keuangan negara
Swasta sepenuhnya
Lembaga internasional
Entitas berikut yang menjadi objek pemeriksaan BPK adalah...
Partai politik
Organisasi non-profit asing
BUMN dan BUMD
Asosiasi profesi
BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam...
Rapat internal pemerintah
Proses pengadilan
Sidang DPR
Musrenbang
Pemantauan ganti rugi negara dilakukan berdasarkan kewenangan...
Pasal 10 UU 15/2006
Pasal 23E UUD 1945
UU 17/2003
Pasal 16 UU 15/2004
Wewenang memberikan pertimbangan kerugian negara terdapat pada...
Pasal 10
Pasal 11
Pasal 23F
Pasal 4
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada...
Presiden
DPR, DPRD, dan DPD
Menteri Keuangan
Mahkamah Konstitusi
Jika ditemukan unsur pidana, BPK harus melaporkan kepada...
KPK atau Kepolisian
DPR
Menteri Hukum
Masyarakat
BPK menilai jumlah kerugian negara berdasarkan...
Audit investigatif
Arahan kementerian
Standar internal
Notulen sidang
Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari...
Sistem kerja BPK
Tugas DPR
Fungsi Eksekutif
Sistem Peradilan
Tujuan pemeriksaan BPK adalah untuk memberi nilai...
Politik
Ekonomi komersial
Keandalan informasi
Keuntungan finansial
Pemeriksaan BPK dilakukan secara...
Tidak independen
Obyektif dan profesional
Atas permintaan instansi
Insidental saja
Bentuk rekomendasi BPK dapat berupa...
Arahan politik
Perbaikan sistem
Kebijakan ekonomi nasional
Keputusan presiden
Lembaga yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK adalah...
Instansi yang diperiksa
DPR
BPK sendiri
Publik
BPK dapat menetapkan kerugian negara kepada...
Semua pegawai
Bendahara
Anggota DPR
Warga negara biasa
Pemeriksaan dilakukan untuk menilai...
Kebenaran informasi
Preferensi politik
Ideologi
Latar belakang pimpinan
Langkah akhir sistem kerja BPK setelah menyerahkan hasil pemeriksaan adalah...
Menutup laporan
Memantau tindak lanjut
Memberikan opini
Menyusun APBN
Laporan hasil pemeriksaan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali...
Mengandung opini tidak wajar
Memuat rahasia negara
Diperiksa mendadak
Belum disetujui DPR
Jika ada dugaan pidana, BPK harus melapor ke...
Aparat Penegak Hukum
DPR
Media massa
Masyarakat
Proses pemeriksaan BPK mencakup identifikasi, analisis, dan...
Politik anggaran
Evaluasi
Debat publik
Pembentukan hukum
Standar pemeriksaan yang digunakan BPK bertujuan agar audit bersifat...
Rumit
Arbiter
Kredibel
Sementara
BPK menyerahkan laporan kepada DPR, DPD, dan...
Mahkamah Agung
Menteri Keuangan
DPRD
Presiden
Temuan BPK dapat berupa...
RUU
Kekurangan administratif
Peraturan daerah
Program pemerintah
Pemeriksaan BPK tidak diarahkan untuk...
Menilai efektivitas
Menghasilkan keuntungan
Menilai efisiensi
Menilai ekonomis
Sistem kerja BPK tidak meliputi...
Penetapan audit plan
Pelaporan hasil audit
Penentuan gaji auditor
Pemantauan tindak lanjut
Hasil pemeriksaan harus disampaikan dalam batas waktu yang...
Asal-asalan
Ditentukan undang-undang
Tanpa aturan
Berdasarkan kesepakatan lisan
BPK berkedudukan sebagai lembaga...
Eksekutif
Legislatif
Negara yang bebas
Yudikatif
BPK sejajar dengan lembaga negara lain berdasarkan...
UU Pemilu
UUD 1945
UU ASN
Peraturan Pemerintah
Pimpinan BPK terdiri dari...
Ketua dan Wakil Ketua serta anggota
Presiden dan wakilnya
Masa jabatan anggota BPK umumnya...
3 tahun
10 tahun
5 tahun
Tanpa batas
Kantor BPK terdapat di...
Semua kabupaten
Semua provinsi (38 provinsi)
5 wilayah besar
10 kota besar
Kantor pusat BPK berada di...
Surabaya
Jakarta
Bandung
Medan
Pimpinan BPK dipilih oleh...
DPR
Presiden
MA
DPD
BPK bersifat independen agar dapat...
Menyediakan hasil audit yang objektif
Menjalankan perintah pemerintah
Menyusun undang-undang
Menentukan alokasi APBN
Nilai dasar BPK terdiri dari...
Profesionalisme, Efisiensi, Kemandirian
Integritas, Independensi, Profesionalisme
Keadilan, Keterbukaan, Transparansi
Transparansi, Objektivitas, Kualitas
Nilai integritas menekankan pada sifat...
Cepat dan ringkas
Jujur dan utuh
Komersial
Kompetitif
Jumlah pegawai BPK per Juli 2025 adalah...
8.000
10.000
9.913
12.500
Persentase pegawai wanita adalah sekitar...
10%
20%
39,94%
60%
Pegawai terbanyak berada pada jabatan...
JPT Madya
Fungsional
Pelaksana
Administrator
Jabatan pengawas berada pada level...
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Pendidikan S1 mendominasi pegawai dengan jumlah...
±1.000
±2.400
±2.800
±5.200
Jumlah PPPK di BPK adalah sekitar...
1.000
500
2.000
3.000
Pemeriksa BPK berjumlah sekitar...
5.563
2.742
8.000
1.500
Proporsi staf penunjang adalah...
10%
20%
33,02%
50%
Lokasi kerja pegawai terbanyak berada pada...
Kantor pusat
Kantor perwakilan
Luar negeri
Balai diklat
Profil generasi didominasi oleh...
Baby boomers
Gen X
Milenial
Gen Z
Terdapat berapa jenis pemeriksaan utama BPK?
1
2
3
4
Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap...
Laporan Keuangan
Kinerja pegawai
Rencana kegiatan
Pelayanan publik
Pemeriksaan kinerja mencakup aspek ekonomis, efisiensi, dan...
Efektivitas
Emiten
Energi
Estetika
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan...
Yang bersifat umum
Di luar keuangan dan kinerja
Rutin tahunan
Khusus untuk BUMN saja
Hasil pemeriksaan keuangan berupa...
Surat keputusan
Rekomendasi
Opini
Putusan
Hasil pemeriksaan kinerja mencakup...
Opini saja
Temuan, simpulan, rekomendasi
Laporan bulanan
Berita acara
Pemeriksaan dilakukan secara...
Tidak profesional
Independen dan objektif
Subjektif
Berdasarkan opini publik
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat berupa audit...
Investigatif
Ekonomi makro
Kebijakan publik
Politis
Pemeriksaan keuangan menilai...
Kesesuaian SAP
Keuntungan negara
Pendapatan rakyat
Pengeluaran rumah tangga
Salah satu tujuan pemeriksaan adalah memastikan pengendalian internal...
Tidak digunakan
Efektif
Dilemahkan
Sementara
Pemeriksaan kinerja mengukur apakah program dijalankan secara...
Lambat
Efektif
Tertutup
Spekulatif
Temuan BPK biasanya ditindaklanjuti oleh...
Pihak yang diperiksa
Media
Siswa
Dunia usaha
Pemeriksaan BPK mengacu pada standar...
Internal lembaga
Pemeriksaan
Akuntansi umum
Administrasi
Pemeriksaan keuangan menghasilkan opini yang tidak mencakup...
WTP
WDP
TW
SK
Pemeriksaan BPK bersifat...
Politis
Profesional
Subjektif
Arbitrer
Opini merupakan pernyataan profesional mengenai...
Efektivitas kinerja
Kewajaran laporan keuangan
Struktur organisasi
Neraca perdagangan
Salah satu kriteria opini adalah kesesuaian dengan...
SAP
SPM
SPBE
SAK
Opini WTP berarti laporan keuangan...
Tidak wajar
Wajar tanpa pengecualian
Wajar dengan pengecualian
Tidak dapat dinilai
Opini TMP berarti...
Tidak menyatakan pendapat
Telah memenuhi semua syarat
Wajar dengan penjelasan
Direvisi
Opini Tidak Wajar diberikan jika laporan keuangan...
Sesuai peraturan
Banyak salah saji material
Transparan
Berbasis kinerja
Kecukupan pengungkapan merupakan unsur...
Audit internal
Opini keuangan
Perencanaan audit
Temuan BPK
Ketidakpatuhan terhadap peraturan dapat mengakibatkan...
WTP
TW
Opini informasi
Pengecualian pajak
Pengendalian internal yang lemah dapat memengaruhi...
Opini
Struktur organisasi
Program kerja
Kinerja DPR
Pemeriksa memberi opini berdasarkan...
Penilaian profesional
Instruksi pemerintah
Media
Konsultasi publik
Opini BPK diberikan pada tingkat...
Neraca saja
Laporan keuangan secara keseluruhan
Laporan kinerja
Laporan bulanan
BPK telah menjalin hubungan internasional sejak
2000
1968
1985
2010
Organisasi pemeriksaan dunia yang diikuti BPK kecuali
INTOSAI
ASOSAI
ASEANSAI
WHO
Markas INTOSAI berada di
Tokyo
Wina
Paris
Kuala Lumpur
ASEANSAI merupakan asosiasi audit negara-negara
ASEAN
Eropa
Afrika
Timur Tengah
BPK terlibat dalam kegiatan PBB di
Jenewa
New York
Manila
Riyadh
Salah satu penghargaan yang diterima BPK adalah
Nobel Ekonomi
Anugerah Humas Indonesia
ASEAN Music Award
Goldman Prize
BPK turut serta dalam audit
Lembaga Internasional
Swasta domestik
Organisasi nirlaba lokal
Koperasi
Salah satu standar manajemen yang diraih BPK adalah
ISO
SNI
SMK3
HACCP
BPK menerima penghargaan Gold Winner SPS Awards pada bidang
Pertanian
Media pemerintah
Pariwisata
Kependudukan
Organisasi maritim internasional yang bekerja sama dengan BPK adalah
IMO
ITU
UNESCO
FAO
Negara yang menjadi lokasi kerja sama BPK dalam periode 2025–2029 adalah
India
Swiss
Cina
Mesir
BPK aktif dalam organisasi internasional sebagai bentuk
Politik luar negeri
Kolaborasi audit global
Persaingan antarnegera
Diplomasi dagang
Salah satu tujuan BPK mengikuti organisasi internasional adalah
Mengembangkan metodologi audit
Memperoleh pendanaan
Membuka peluang bisnis
Mengatur negara lain
Keterlibatan BPK di dunia internasional memperkuat peran BPK sebagai
Lembaga politik
Lembaga pemeriksa tepercaya
Instansi komersial
Lembaga legislatif
Keikutsertaan BPK dalam organisasi global memberikan manfaat berupa
Keleluasaan menentukan kebijakan PBB
Pertukaran pengetahuan audit
Kewenangan mengaudit negara lain tanpa batas
Kekuatan hukum internasional
