WorksheetsPERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945
Total questions: 10
Worksheet time: 6mins
PILIHLAH BEBERAPA PERNYATAAN YANG TEPAT MENGENAI PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945
Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah tidak mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tetap mempertahankan Pembukaan UUD 1945.
Usul perubahan pasal-pasal UUD NRI 1945 dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan oleh sekurang-kurangnya seperempat (1/4) dari jumlah anggota MPR.
Perubahan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan sebanyak tiga kali amandemen sejak tahun 1999 hingga 2002.
Setelah amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia berubah dari kekuasaan tertinggi di tangan MPR menjadi sistem kedaulatan rakyat yang diatur dalam UUD sebagai lembaga negara.
PILIHLAH JAWABAN YANG BENAR MENURUT PERUBAHAN UUD NRI TAHUN 1945
Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Kekuasaan membentuk undang-undang beralih dari Presiden kepada DPR.
Dibentuknya lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam UUD.
Sebelum dilakukannya empat kali amandemen UUD NRI Tahun 1945, kedaulatan rakyat sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang pada saat itu berstatus sebagai lembaga tertinggi negara. MPR memiliki kewenangan penuh untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang menciptakan sistem pemerintahan di mana MPR menjadi pusat kekuasaan.Setelah proses reformasi dan amandemen UUD 1945 yang berlangsung dari tahun 1999 hingga 2002, terjadi perubahan fundamental dalam konsep kedaulatan. Kedaulatan tidak lagi berada di tangan MPR secara penuh, melainkan diatur melalui UUD dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini berimplikasi pada penghapusan status MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan pergeseran mekanisme pemilihan pemimpin nasional.Berdasarkan konteks perubahan tersebut, pernyataan mana saja yang benar terkait implikasi amandemen terhadap kedaulatan rakyat dan struktur lembaga negara?
Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.
MPR tetap menjadi lembaga tertinggi negara dengan kewenangan penuh.
UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar tertinggi yang mengatur jalannya kedaulatan.
GBHN tetap dipertahankan sebagai pedoman pembangunan nasional oleh MPR.
Latar belakang dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 didasari oleh kebutuhan mendesak untuk menata ulang sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-Orde Baru. UUD 1945 yang asli dinilai memiliki banyak kelemahan mendasar, seperti rumusan pasal-pasal yang terlalu ringkas, adanya pasal yang bersifat "multitafsir," dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada cabang eksekutif (Presiden), yang membuka ruang bagi praktik otoritarianisme.Tujuan utama dari amandemen ini adalah untuk membangun sistem yang lebih demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Proses perubahan dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian, dengan tetap memegang teguh lima kesepakatan dasar, salah satunya adalah mempertahankan bentuk NKRI dan Pembukaan UUD 1945.Dari pernyataan di atas, manakah yang merupakan salah satu tujuan utama dari amandemen UUD NRI Tahun 1945?
. Mengembalikan kekuasaan absolut kepada Presiden agar pembangunan berjalan lancar.
Mengganti Pembukaan UUD 1945 dengan preambule yang baru dan lebih modern
Menyempurnakan aturan dasar agar sesuai dengan tuntutan reformasi dan prinsip negara hukum yang demokratis.
Menghapus seluruh lembaga negara lama dan menggantinya dengan yang baru.
Sebelum amandemen pertama UUD NRI Tahun 1945, terdapat pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat." Rumusan ini secara eksplisit menempatkan Presiden sebagai pemegang inisiatif dan kekuasaan utama dalam legislasi, sementara DPR cenderung hanya memberikan persetujuan atau penolakan.Amandemen UUD 1945 kemudian mengubah secara mendasar pasal tersebut dan pasal-pasal terkait lainnya, terutama Pasal 20. Perubahan ini mentransformasi hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam pembuatan hukum. Berdasarkan perubahan tersebut, siapa yang kini memegang kekuasaan utama dalam membentuk undang-undang di Indonesia?
Presiden, namun tetap harus berkonsultasi dengan Mahkamah Agung.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan setiap rancangan undang-undang harus dibahas bersama Presiden.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sidangnya.
Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme judicial review
Salah satu hasil krusial dari amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 adalah pembentukan lembaga-lembaga negara baru untuk memperkuat sistem checks and balances. Kebutuhan akan lembaga yudikatif yang independen dan berwenang menguji undang-undang terhadap UUD menjadi sangat vital dalam negara hukum demokratis. Hal ini melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK), yang diberikan kewenangan khusus, termasuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.Selain itu, amandemen juga menciptakan Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga keluhuran martabat serta martabat hakim. Pembentukan lembaga-lembaga baru ini bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum yang lebih adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan di ranah yudikatif.Berdasarkan deskripsi di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai peran lembaga baru yang dibentuk pasca-amandemen ketiga?
Pembentukan MK dan KY bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yudikatif.
Mahkamah Konstitusi berwenang penuh untuk mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah.
Komisi Yudisial berwenang mengangkat Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi menggantikan fungsi Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman.
Proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 diatur secara ketat dalam Pasal 37 UUD 1945 yang telah diamandemen. Aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa perubahan konstitusi, yang merupakan hukum dasar tertinggi negara, tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau oleh mayoritas tunggal yang sempit, sehingga diperlukan konsensus yang luas.Pasal 37 menetapkan persyaratan kuorum kehadiran sidang dan kuorum pengambilan keputusan. Sidang MPR yang diadakan khusus untuk mengubah UUD harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Selanjutnya, keputusan untuk mengubah harus disetujui dengan persetujuan dari jumlah tertentu anggota yang hadir.Berapakah jumlah minimal persetujuan yang dibutuhkan untuk mengesahkan suatu usul perubahan UUD dalam sidang MPR berdasarkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945?
Setengah (1/2) dari jumlah anggota MPR yang hadir.
Sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari jumlah anggota MPR yang hadir.
Lima puluh persen ditambah satu (50% + 1) dari seluruh anggota MPR.
Lima puluh persen ditambah satu (50% + 1) dari jumlah anggota MPR yang hadir.
Setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, terdapat perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan, khususnya terkait dengan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. Sebelum amandemen, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan Presiden, yang kemudian dibahas bersama DPR. Namun, setelah amandemen pertama, terjadi pergeseran kekuasaan yang fundamental. Perubahan mendasar tersebut adalah...
Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang
Pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa kewenangan antar lembaga negara.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara.
Perubahan-perubahan yang terkandung dalam amandemen UUD NRI 1945 meliputi:
Penghapusan "penjelasan" UUD 1945
Perubahan kewenangan BPK, termasuk pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
Penambahan bab tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam proses perubahan UUD NRI Tahun 1945, MPR periode 1999-2004 telah menyepakati lima butir kesepakatan dasar. Kesepakatan ini berfungsi sebagai rambu-rambu atau batasan agar amandemen yang dilakukan tetap menjaga keutuhan dan jati diri bangsa Indonesia. Lima butir kesepakatan tersebut meliputi: tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan bentuk NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal, dan perubahan dilakukan secara adendum (ditambahkan) untuk pasal-pasal yang sudah ada.Konsistensi terhadap kesepakatan-kesepakatan ini menunjukkan kehati-hatian para perumus amandemen dalam menyikapi tuntutan perubahan konstitusi. Dengan mempertahankan Pembukaan UUD 1945, MPR menegaskan bahwa falsafah negara, dasar negara Pancasila, dan tujuan negara yang terkandung di dalamnya bersifat final.Berdasarkan deskripsi di atas, manakah pernyataan yang paling tepat mengenai implikasi dari kesepakatan untuk tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945?
Bentuk negara Indonesia diubah menjadi serikat, namun dasarnya tetap Pancasila.
Tujuan negara dan dasar filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan tetap dipertahankan dan tidak dapat diubah
Sistem pemerintahan parlementer secara resmi diterapkan karena sudah tidak relevan dengan UUD 1945 yang asli.
Seluruh pasal-pasal dalam UUD 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh naskah baru
