WorksheetsLATIHAN ASAS 1 PKN 8 SMP TA 2526
Total questions: 40
Worksheet time: 30mins
Pancasila diibaratkan sebagai fondasi yang membuat gedung pencakar langit berdiri tegak, yang berarti Pancasila merupakan dasar diselenggarakannya negara. Oleh karena itu, Pancasila disebut sebagai....
pandangan hidup bangsa
ideologi negara
kepribadian bangsa
dasar negara
Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai....
dasar negara
pandangan hidup bangsa
ideologi negara
kepribadian bangsa
Pancasila menjadi panduan yang menunjukkan arah dan orientasi dalam kehidupan bernegara, layaknya peta yang mengarahkan pada tercapainya tujuan bernegara. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila merupakan....
kepribadian bangsa
dasar negara
pandangan hidup bangsa
ideologi negara
Dalam interaksi bersama teman-teman di sekolah, kita harus memperlakukan mereka sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, dan tidak boleh mengejek, menjelek-jelekkan, mengintimidasi, dan mengucilkan siswa dalam pergaulan sehari-hari di sekolah. Perilaku yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila ditunjukkan oleh nomor....
Memperlakukan teman sesuai dengan harkat dan martabat manusia
Mengikuti upacara bendera
Bergotong royong membersihkan selokan desa
Menghormati hak berpendapat teman
Salah satu perilaku dalam masyarakat yang dipengaruhi nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah ketika ada kematian seorang warga, warga lainnya berkumpul di rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa. Fakta sosial tersebut merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai....
kepribadian bangsa
ideologi negara
pandangan hidup bangsa
dasar negara
Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah yang terkecil. Hal tersebut bermakna bahwa Pancasila memiliki kedudukan sebagai....
dasar negara
pandangan hidup bangsa
ideologi negara
kepribadian bangsa
Pancasila sebagai ideologi negara memberikan panduan dan arah agar negara menjamin kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Hal ini mencerminkan Pancasila sebagai ideologi negara yang ditunjukkan oleh pernyataan....
Menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai cara pandang untuk memandang dunia
Menyusun perundang-undangan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila
Menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam mencapai tujuan bernegara
Menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai arah dan orientasi dalam berbangsa dan bernegara
Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir memiliki perbedaan suku, bahasa, dan agama, namun mereka berhasil saling menyesuaikan diri dan membangun chemistry untuk kejayaan bangsa, yang berbuah medali emas Olimpiade 2016. Perjuangan Tontowi dan Liliyana tersebut telah mengamalkan sila....
Sila pertama
Sila kedua
Sila ketiga
Sila keempat
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa penyelenggaraan negara harus didasarkan pada nilai Ketuhanan. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat. Ketentuan ini ditegaskan dalam pasal....
Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945
Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945
Gaya hidup yang menunjukkan superioritas dengan memamerkan kekayaan ke khalayak umum serta tidak peduli dengan sesamanya disebut sebagai....
Idealisme
Patriotisme
Konsumerisme dan hedonisme
Nasionalisme
UUD NRI Tahun 1945 bersifat singkat karena hanya memuat aturan-aturan pokok saja, dan bersifat supel atau luwes karena....
sangat mudah diubah sesuai keinginan MPR
dapat mengikuti perkembangan zaman
memuat penjelasan yang sangat rinci
tidak membatasi kekuasaan presiden
Aturan kehidupan bernegara dikenal dengan istilah konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Pernyataan berikut yang tepat mengenai konstitusi adalah konstitusi....
tidak tertulis, sedangkan UUD tertulis
tidak sama dengan UUD
lebih luas dari UUD
lebih rendah dari UUD
Para pendiri negara, dengan latar belakang yang berbeda-beda, telah memberikan sumbangsih pemikirannya dalam perumusan UUD 1945. Sikap positif yang harus diwujudkan untuk meneladani suasana kebatinan proses perumusan UUD 1945 tersebut ialah peserta didik harus....
mempertahankan pendapat sampai diterima orang lain
mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi
meyakini perbedaan pendapat merupakan hal yang tidak dibenarkan
harus selalu mengutamakan kepentingan golongan dan kelompok
UUD NRI Tahun 1945 dijadikan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai....
Sumber hukum tertulis tertinggi
Panduan untuk melakukan judicial review oleh Mahkamah Agung
Aturan yang boleh bertentangan dengan peraturan di bawahnya
Dasar untuk melakukan intervensi politik luar negeri
Pengamalan UUD NRI Tahun 1945 di lingkungan sekolah diwujudkan melalui sikap taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Salah satu perbuatan peserta didik yang mencerminkan ketaatan tersebut adalah....
menggunakan seragam sekolah dengan lengkap
melaksanakan semua perintah guru tanpa terkecuali
mengerjakan pekerjaan rumah di sekolah
berada di perpustakaan ketika jam belajar
Nilai-nilai yang harus dicontoh dari para tokoh perumus UUD NRI Tahun 1945 dalam merumuskan dan menetapkan hukum dasar negara adalah....
idealisme dan separatisme
heroisme dan egoisme
idealisme dan individualisme
patriotisme dan nasionalisme
Konstitusi terbagi menjadi dua bentuk: konstitusi tertulis yang disebut UUD, dan konstitusi tidak tertulis yang disebut konvensi. I. Tertuang dalam dokumen resmi II. Berkedudukan sebagai hukum tertinggi III. Disusun oleh lembaga berwenang IV. Didasarkan atas petunjuk penguasa V. Perubahannya diatur ketat dan tidak mudah VI. Berlaku sesuai keinginan pemimpin negara Berdasarkan pernyataan yang diberikan, ciri-ciri konstitusi tertulis ditunjukkan oleh nomor ....
I, II, III, IV
I, II, III, V
II, IV, V, VI
III, IV, V, VI
Uji materi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 disebut judicial review. Tindakan ini menunjukkan fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai....
alat kontrol
alat pemersatu bangsa
sumber ekonomi negara
panduan politik luar negeri
Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Perilaku yang mencerminkan pelaksanaan pasal ini ditunjukkan oleh nomor....
Membayar pajak tepat waktu
Belajar dengan giat dan rajin
Menggunakan hak pilih pemilu
Menghormati orang lain
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menyepakati beberapa dasar berkaitan dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui Ketetapan MPR No.IX/MPR/1999. Salah satu kesepakatan dasar yang tidak boleh diubah adalah....
tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
mempertegas sistem pemerintahan parlementer
mengubah bentuk negara dari NKRI menjadi negara serikat
penjelasan UUD NRI Tahun 1945 dimasukkan ke dalam Batang Tubuh
Sekolah dengan tingkat kedisiplinan tinggi terlihat dari cara berpakaian, interaksi antarwarga sekolah, serta tingkat kompetensi yang dicapai oleh semua siswa. Fenomena seperti itu dapat terjadi ketika sekolah menerapkan tata tertib dengan....
adil
mandiri
pesanan
tekanan
Peraturan yang ada di lingkup RT/RW dibuat demi ketertiban dan kenyamanan semua warga. Dalam penyusunan tata tertib atau aturan tersebut, anggota masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui....
musyawarah
demonstrasi
surat kaleng
petisi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tata urutan yang tepat adalah....
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Daerah
UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah
Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar dari pembentukan peraturan daerah tersebut adalah....
Undang-Undang
Keputusan Presiden
Peraturan Pemerintah
Surat Keputusan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas....
kejelasan tujuan
kejelasan rumusan
organ pembentuk
kesesuaian
Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah....
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Presiden (Perpres)
Keputusan Presiden (Keppres)
Alur penerbitan Peraturan Daerah (Perda) yang benar, dimulai dari proses rancangan yang diajukan oleh DPRD Provinsi atau gubernur, hingga akhirnya berlaku di masyarakat, adalah....
pengajuan Raperda → pembahasan bersama DPRD dan kepala daerah → persetujuan bersama → evaluasi gubernur/kemendagri → pengundangan dalam Lembaran Daerah
pengajuan Raperda → persetujuan bersama → pembahasan → pengundangan → evaluasi
pembahasan Raperda oleh DPRD → pengundangan → persetujuan bersama → evaluasi → pengajuan ke gubernur
pengajuan Raperda oleh kepala daerah → penetapan sepihak → pengundangan → sosialisasi tanpa evaluasi
Peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban dan menjamin keadilan bagi masyarakat. Pentingnya warga negara menaati aturan ditunjukkan oleh pernyataan: (1) Tata tertib mampu memastikan keamanan dan keselamatan setiap warga. (2) Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. (3) Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu dan semua lapisan masyarakat. (4) Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja.
(1), (2), dan (4)
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(2), (3), dan (4)
Aturan dibuat oleh orang tua di rumah, mulai dari aturan bangun tidur sampai tidur kembali. Tata tertib yang ada di rumah ditunjukkan oleh nomor: (1) Membersihkan tempat tidur (2) Menghormati semua anggota keluarga (3) Menaati rambu-rambu lalu lintas di jalan raya (4) Membantu orang tua membersihkan rumah
(1), (2), dan (3)
(1), (2), dan (4)
(1), (3), dan (4)
(2), (3), dan (4)
Proses pembentukan Undang-Undang diawali dengan pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya diajukan kepada presiden. Lembaga yang terlibat dalam proses penyusunan Undang-Undang antara lain ditunjukkan oleh nomor: (1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (2) Presiden/Pemerintah/Menteri (3) Mahkamah Konstitusi (MK) (4) Mahkamah Agung (MA)
(1), dan (2)
(1), dan (3)
(2), dan (4)
(3), dan (4)
Peraturan di dalam rumah itu ada agar seluruh anggota keluarga berinteraksi dan bergaul dalam keadaan damai. Tujuan utama adanya aturan di rumah adalah:
Menciptakan pendapatan keluarga yang stabil
Menghindari kegiatan di luar rumah
Mewujudkan tatanan keluarga yang harmonis, aman, dan damai
Memberikan kebebasan mutlak pada anak
Semua peraturan dan perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau berurutan (hierarkis). Prinsip hierarki ini berarti:
Setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya
Hanya peraturan daerah yang tidak boleh bertentangan dengan UU
Peraturan tertulis kedudukannya selalu lebih rendah dari peraturan tidak tertulis
Peraturan yang baru secara otomatis menggantikan peraturan yang lama
Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang. Fungsi utama dari Peraturan Pemerintah adalah:
Menjelaskan aturan secara rinci dari hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang
Menggantikan Undang-Undang dalam keadaan mendesak
Mengatur struktur pemerintahan tanpa berkaitan dengan UU
Membuat kebijakan luar negeri yang baru
Setelah peraturan perundang-undangan disahkan dan diundangkan, tahap berikutnya adalah pelaksanaan peraturan tersebut, termasuk:
Pembentukan peraturan perundang-undangan
Penyusunan rancangan undang-undang
Pengawasan pelaksanaan oleh masyarakat pasif
Penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar
Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini didasarkan pada:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 saja
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 saja
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disempurnakan dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan UU No. 13 Tahun 2022
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan peraturan adalah:
Tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur
Hasil keputusan rapat yang harus ditaati
Dokumen hukum yang hanya berlaku di tingkat pusat
Norma sosial yang tidak memiliki sanksi
Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk:
Mengganti undang-undang yang sudah tidak relevan
Menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan
Membatalkan Peraturan Pemerintah yang sudah disahkan
Mengatur tata tertib di lingkungan sekolah
Landasan dasar utama dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:
UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
Hukum Adat dan Konvensi
Instruksi dari Presiden
Tata tertib di sekolah harus ditaati dan dipatuhi oleh semua warga sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan:
Kompetisi antar siswa yang sehat
Budaya yang sama untuk semua siswa
Guru dan pegawai yang berprestasi
Peserta didik yang berkarakter positif, bermutu, disiplin, dan penuh tanggung jawab
Salah satu komitmen penerapan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah:
Menyusun RUU hanya oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat
Mengurangi beban tugas penegak hukum
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terkoordinasi dan konsisten
Memastikan hanya UUD 1945 yang dianalisis secara berkala
