Pancasila merupakan perjanjian luhur yang hanya mengikat para pendiri negara.

Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan acuan untuk menghadapi perbedaan dan menentukan sikap serta tingkah laku dalam kehidupan.

Pandangan hidup bangsa harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan dapat diganti setiap 5 tahun sekali.

Fungsi ini menjadikan Pancasila sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan politik yang sedang berkuasa.

Saat Ir. Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945.

Ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Saat Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda pada tahun 1949.

Mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan agar setiap kelompok merasa diakui.

Memaksakan kehendak mayoritas kepada kelompok minoritas untuk menjaga kesatuan.

Menghormati perbedaan budaya, suku, dan agama serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Mengisolasi diri dari pergaulan internasional agar budaya asing tidak merusak keutuhan bangsa.

Menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain

Menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

Menjadi pedoman dalam menentukan cita-cita pribadi warga negara

Menjadi pedoman untuk memilih pemimpin negara

Dijadikan dasar berdirinya negara Indonesia

Hanya digunakan dalam penyusunan peraturan pemerintah

Menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari

Digunakan hanya oleh para pejabat dalam menjalankan tugas

Pancasila hanya menjadi pedoman bagi lembaga negara

Nilai Pancasila bersifat universal dan dapat diterapkan dalam kehidupan bangsa

Pancasila hanya berlaku dalam bidang politik

Nilai Pancasila ditetapkan oleh negara lain

Penyusunan undang-undang yang harus bersumber pada nilai Pancasila

Perilaku warga negara yang taat membayar pajak saja

Sikap masyarakat yang rajin bekerja setiap hari

Munculnya berbagai budaya daerah di Indonesia

Mengutamakan persatuan dalam kehidupan berbangsa

Mengembangkan sikap toleransi antarumat beragama

Menghargai pendapat orang lain

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan

Menjaga kerukunan antarsuku

Melaksanakan kegiatan siskamling

Memberikan bantuan kepada korban bencana

Mengikuti kegiatan pemilihan umum

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Sila Kedua

Sila Ketiga

Sila Keempat

Sila Kelima

Mengikuti rapat kelas untuk mengambil keputusan bersama

Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan

Menjaga persatuan dengan teman sekelas

Menghormati teman yang berbeda agama saat beribadah

Membantu teman yang kesulitan belajar

Mengejek teman yang berbeda pendapat

Mengabaikan teman yang membutuhkan bantuan

Membiarkan teman sendirian saat kesulitan

Mengutamakan kepentingan pribadi

Mengambil keputusan secara sepihak

Mematuhi aturan sekolah

Mengikuti kerja bakti di lingkungan tempat tinggal

Memutuskan penggunaan uang bersama secara sepihak

Membiarkan salah satu anggota keluarga bekerja sendiri

Mengabaikan pendapat anggota keluarga yang lain

Menyelesaikan masalah keluarga melalui diskusi bersama

Undang-Undang biasa yang mengatur hal-hal pokok negara

Peraturan perundang-undangan setingkat di bawah ketetapan MPR

Hukum dasar tertulis yang tertinggi

Sumber dari segala sumber hukum

Undang-Undang biasa yang mengatur hal-hal pokok negara

Peraturan perundang-undangan setingkat di bawah ketetapan MPR

Sumber dari segala sumber hukum

Hukum dasar tertulis yang tertinggi

Menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan pemerintah

Menetapkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia

Mengatur pelaksanaan hubungan antarlembaga negara

Menguji kesesuaian norma hukum yang lebih rendah terhadap norma hukum yang lebih tinggi

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan

UUD NRI Tahun 1945 memuat hak-hak dasar yang tidak dapat dibatasi oleh negara

UUD NRI Tahun 1945 bersifat supel (mudah diubah) sesuai perkembangan zaman

UUD NRI Tahun 1945 adalah produk kesepakatan politik antara Presiden dan DPR

Undang-undang yang bersifat fleksibel (supel)

Peraturan perundang-undangan yang tertinggi

Hukum pelaksana dari Ketetapan MPR

Sumber dari segala sumber hukum

Undang-undang yang bersifat fleksibel (supel)

Hukum pelaksana dari Ketetapan MPR

Sumber dari segala sumber hukum

Peraturan perundang-undangan yang tertinggi

Peraturan Presiden

Undang-Undang

Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar 1945

Menjaga agar semua peraturan memiliki kekuatan yang sama

Mencegah adanya penafsiran hukum dari lembaga negara

Menjamin bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi

Membatasi kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan

Peraturan Pemerintah

Ketetapan MPR

Peraturan Desa

Peraturan Presiden

Tetap berlaku sampai ada keputusan pengadilan

Otomatis lebih kuat karena lebih baru

Dapat dibatalkan atau dicabut karena bertentangan dengan hierarki hukum

Tetap berlaku jika disetujui pemerintah daerah

Menunjukkan bahwa semua peraturan memiliki kedudukan yang sama

Menentukan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah

Menjelaskan tingkatan peraturan sehingga peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi

Memberi kebebasan setiap lembaga membuat aturan sendiri tanpa batas

Menjadikan semua peraturan otomatis berlaku tanpa kajian

Memudahkan masyarakat memilih aturan yang ingin diikuti

Menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam penyusunan peraturan

Menghilangkan perbedaan antara aturan pusat dan daerah

Peraturan tersebut tetap diberlakukan

Peraturan tersebut diabaikan oleh masyarakat

Peraturan yang lebih rendah dibatalkan atau dicabut

Peraturan yang lebih tinggi disesuaikan dengan peraturan rendah

Mengatur proses pemilu

Menjamin sistem hukum berjalan secara hierarkis dan terkoordinasi

Mengatur jumlah lembaga negara

Menentukan masa jabatan pejabat publik

Keinginan pemerintah pusat

Tata urutan peraturan daerah

Kesepakatan antarprovinsi

Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengesahan oleh Presiden

Pembahasan bersama DPR dan Presiden

Penetapan nomor dan pengundangan

Perencanaan dan penyusunan RUU

Mahkamah Agung

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Komisi Yudisial

Badan Pemeriksa Keuangan

Pengundangan dalam Lembaran Negara

Pembahasan ulang oleh MPR

Peninjauan kembali oleh Mahkamah Konstitusi

Persetujuan pemerintah daerah

Membuat masyarakat dapat bertindak sesuka hati

Menjamin terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat

Memberikan kebebasan penuh kepada pemerintah

Menghilangkan hak masyarakat dalam kehidupan sosial

Melanggar lampu merah saat jalanan sepi

Membuang sampah sembarangan

Mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara

Mengabaikan aturan sekolah

Sila Kedua

Sila Ketiga

Sila Keempat

Sila Kelima

Kehidupan menjadi tertib dan aman

Timbulnya kekacauan serta hilangnya keadilan

Meningkatnya rasa saling menghormati

Stabilitas sosial semakin kuat

Bolos saat pelajaran berlangsung

Mengikuti tata tertib berpakaian sesuai aturan sekolah

Mengabaikan jadwal piket

Memaksa teman untuk mengikuti pendapat pribadi

Pejabat pemerintah saja

Masyarakat tertentu

Semua warga negara tanpa kecuali

Hanya mereka yang setuju dengan peraturan tersebut